010710 Sitra Wimax : Sinyal Positif Era 4G

PT First Media Tbk (First Media) merealisasikan janjinya untuk melakukan peluncuran dari produk Broadband Wireless Access (BWA) berbasis teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) melalui Sitra Wimax awal pekan ini.

Meskipun tema yang diambil adalah soft launching, tetapi sudah menunjukkan sinyal positif era 4G masuk ke pasar Indonesia.

Wimax sendiri adalah  teknologi berbasis data yang bekerja pada spektrum pita lebar layaknya Wi-Fi namun dengan jangkauan lebih luas dan kemampuan transmisi lebih cepat yakni mencapai 75 Mbps.

First Media sebagai pemenang lisensi BWA untuk area Jabodetabek dan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menanamkan investasi sebesar 350 juta dollar AS hingga 10 tahun ke depan untuk mengembangkan Sitra.

Presiden  Direktur First Media Hengkie Liwanto mengungkapkan, hingga saat ini investasi yang dikeluarkan  mencapai 50 juta dolar AS untuk pengembangan sistem operasi, sistem tagihan, backhaul, BTS, penyediaan perangkat terminal customer premise equipment (CPE) dan base station.

“Selain itu juga untuk membayar lisensi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, serta  up front fee penyelenggaraan layanan Wimax pada tahun pertama di Jabodetabek dan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut),” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.
Diungkapkannya, hingga kini perseroan  membangun  sekitar 90  BTS untuk layanan Sitra Wimax dalam tiga bulan ke depan   di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten.

Sitra Wimax  sendiri rencananya akan mengoptimalkan 5 ribu KM serat optik milik First Media sebagai backhaul dan 600 node Point of Presence (POP) sebagai last mile. Sedangkan untuk menara BTS menyewa kepada Protelindo, XL, Indosat, dan Indonesian Tower (IT). IT juga menjadi penyedia perangkat Wimax bagi Sitra melalui produk TRG.
“Kami sudah mengantongi   uji laik operasi (ULO) dari Ditjen Postel pada pertengahan Juni  ini. Kita harapkan  pada tahun pertama bisa mendapatkan  100.000-150.000 pelanggan. Setelah itu pada tahun kedua Sebanyak 500 ribu  pelanggan dan pada tahun ke tiga mencapai satu juta pelanggan,” jelasnya.
Hengkie memberikan sinyal,  Sitra Wimax akan hadir dengan pilihan layanan internet broadband  berkecepatan 1, 2, dan 4 Mbps.  Tarif yang diberikan untuk tiga pilihan akses itu   berkisar antara 100, 200, dan kurang dari 400 ribu per bulan. Di Jakarta sendiri potensi  pelanggan segmen tersebut sekitar  5 juta pelanggan di Jakarta.

“Jika 100 ribu pelanggan memilih layanan dengan tarif sekitar 200 ribu per bulan, maka diharapkan Sitra WiMax akan meraih pendapatan sekitar 20 miliar  rupiah per bulan,” harapnya.

Tarif Turun

Chief Marketing Officer Sitra, Jerome Teh menyakini jika Sitra Wimax sudah komersial secara resmi maka kompetisi di akses internet broadband akan ketat dan tarif layanan tersebut bisa terpangkas hingga 40 persen.

“Itu sudah alami dari dampak kompetisi. Sitra sendiri tidak bermain di tarif dan kami akan membidik pengguna mobile broadband. Kompetitor yang akan menyesuaikan dengan kondisi pasar,” jelasnya.

Dikatakannya, segmen yang akan dibidik adalah kaum profesional, kalangan pendidikan, dan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan fixed broadband First Media.

“Wimax ini sebenarnya pelengkap bagi layanan First Media. Selama ini First Media kesulitan memperpanjang serat optik masuk ke target pasar karena tingginya investasi. Dengan Wimax, 600 titik yang berada di pengujung target pasar itu tinggal di pasang BTS, maka pasar bisa digarap,” jelasnya.

Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo, M. Budi Setiawan berharap  Sitra Wimax menjadi perangsang terselengaranya layanan internet berkualitas dengan kecepatan tinggi di Indonesia.

“Sitra sudah lolos ULO untuk wilayah Jabodetabek, tinggal ULO untuk wilayah Sumbagut. Pembangunan di wilayah tersebut juga harus dipercepat agar akses internet kecepatan tinggi ini juga dinikmati oleh masayarakat sana,” kata Budi.
Praktisi Telematika Suryatin Setiawan Suryatin mengakui, langkah   cepat menggelar jaringan oleh Sitra  adalah pemegang faktor terpenting untuk memenangkan persaingan.  “Dalam telekomunikasi, khususnya wireless, penggelaran jaringan adalah faktor yang sangat penting. Jika  tertunda- tunda jendela kesempatan bisnis menutup, seperti  dialami oleh operator selular yang belakangan muncul di Indonesia,” katanya.

Suryatin mengingatkan, janganlah terlalu bergantung kepada teknologi  wimax untuk memacu penurunan tarif internet. “Wimax belum tentu menimbulkan hype baru. Sangat bergantung waktu peluncurannya. Bisa saja  muncul teknologi baru lain yang mungkin lebih popular dari Wimax,” katanya.

Menurut dia, harga akses internet adalah fungsi persaingan , bukan regulasi. Seandainya   setelah para pemenang nanti beroperasi dan bersedia perang tarif harga akan turun cepat dan bisa drastis. “Nanti yang menjadi masalah  siapa yang bisa bertahan menyangga arus kas  perusahaan dalam jangka waktu lama karena bisnisnya dipastikan negatif di tahun-tahun awalnya,” jelasnya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan juga meragukan semburan optimisme dari pimpinan First Media karena standar Wimax yag dipilih (16d )belum memiliki ekosistem yang mendukung, dan skala ekonomi jauh dari kemungkinan untuk dapat membuat akses internet terjangkau khalayak ramai.

Pada kesempatan lain, Direktur Indosat Mega Media (IM2) menjelaskan dari sisi pasar yang dibidik terdapat perbedaan . IM2 memanjakan pengguna full mobile broadband layaknya seluler di suara, sedangkan Wimax lebih kepada limited mobile broadband seperti Fixed Wireless Access (FWA) di suara.

“Pasar kami sudah didukung skala ekonomis yang ideal baik dari sisi perangkat konsumen atau backbone. Belajar dari pengalaman di luar negeri, untuk teknologi baru membutuhkan Prove of Concept (POC) dimana waktunya tergantung juga kesiapan penyedia perangkat. Jadi tidak semudah itu Wimax menganggu pasar eksisting,” tegasnya.

Executive General Manager Divisi Akses Telkom M. Awaluddin pun mengaku tidak gentar pasar Speedy akan tergerus oleh First Media karena perseroan terus memperbaiki diri.

“Di Jabodetabek Telkom memiliki dua ribu node POP sedangkan nasional sekitar 5-6 ribu node akses POP. Bicara kompetisi, wajar saja pemain baru ingin mengambil pasar Telkom. Itu namanya kompetisi, tetapi kami kan tidak berdiam diri,” tegasnya.[dni]

010710 Menanti Komitmen TKDN

Hadirnya Sitra Wimax memang disambut gembira banyak kalangan. Bagaimana tidak, setelah usai lelang tender Broadband Wireless Access (BWA) tahun lalu, isu tentang teknologi Wimax lebih banyak berkutat pada ketidakmampuan membayar kewajiban kepada negara atau sengketa tentang standar yang diadopsi oleh pemerintah.

Untuk diketahui teknologi  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan 802.16d (16d) untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).  Kedua, 802.16e (16e)  untuk Mobile dan Nomadic Wimax.

Indonesia mengadopsi 16d untuk membangkitkan manufaktur dalam negeri karena penyedia perangkat global lebih banyak bermain di 16e. Perusahaan lokal yang bermain di perangkat Wimax adalah anak usaha Indonesian Tower, PT Teknologi Riset Global (TRG) dan PT Hariff Daya Tunggal.

Payung bagi pemain lokal ini bermain di Wimax diperkuat dengan adanya regulasi yang mensyaratkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus dipenuhi oleh operator BWA  30 persen pada perangkat CPE (consumer premise equipment) dan  40 persen di BTS.

Sekarang Sitra Wimax telah berhasil mendapatkan sertifikat  Uji Laik Operasi (ULO) dari Ditjen Postel. Secara logika tentunya, operator ini memiliki komitmen untuk menggunakan perangkat lokal.

Namun, anehnya hingga saat ini Sitra Wimax baru membeli 2 BTS dan 4 CPE dari TRG. Padahal perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 200 unit per bulan karena didukung  tiga unit line produksi CPE dan BTS yang bisa ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar.  Sejauh ini baru Telkom yang memesan 31 BTS untuk 7 zona BWA di spektrum 3,3 GHz ke TRG. Telkom sendiri telah berjualan Wimax 3,3 GHz beberapa bulan lalu.

Langkah Sitra itu   tentu menimbulkan kecurigaan di pasar bahwa operator ini  membeli perangkat lokal hanya untuk demo dan lolos ULO. Sedangkan sisa dari pengembangan jaringan menggunakan perangkat asing yang lebih murah.

Chief Marketing Officer Sitra, Jerome Teh menegaskan, perseroan memiliki komitmen untuk memajukan manufaktur lokal. “Tidak mungkin kami melanggar aturan karena First Media itu perusahaan publik. Sangat merugikan kami,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband Y. Sumaryo Bambang Hadi meminta, pemerintah untuk konsisten mengawasi pengembangan jaringan yang dilakukan oleh Sitra. “Jangan seperti aturan lalu lintas 3 in 1, kala ada polisi sewa joki, polisi pergi joki ditinggal,” katanya beranalogi.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengakui pemberian sertifikat ULO ke Sitra tidak ketat karena pemerintah ingin secepatnya operator itu berjualan. “Sitra sudah mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan lisensi dan spketrum. Logikanya jika diberikan ULO, Sitra akan cepat berjualan dan mengembangkan jaringan,” katanya.

Nonot menegaskan, jika seandainya dalam perjalanan Sitra melanggar aturan dengan menggunakan perangkat asing, maka regualtor tidak segan-segan menindak pelanggaran itu dengan sanksi keras.

Sementara Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan meminta  untuk Wimax perlu ada rencana  dibolehkannya menggunakan standar 16e.

“Hal yang perlu dijaga adalah  milestone dimana dari sekarang sampai waktu diijinkannnya 16e tersebut, industri dalam negeri disiapkan untuk bisa membangun kemampuan, sehingga kalau perangkat dari luar diijinkan, sudah punya produk yang bisa bersaing,” katanya.[dni]

010710 Dana PSO PT KA Tetap Cair

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan  tetap mengucurkan  dana Public Service Obligation (PSO) untuk operasional kereta api ekonomi oleh PT Kereta Api (Persero) atau PT KA, walaupun terjadi kecelakaan terhadap  KA ekonomi Logawa  di Madiun, kemarin.

”Pemerintah memilah antara penyebab kecelakaan yang berujung pada ranah hukum dengan aspek pelayanan yang diberikan operator melalui dana PSO. Jadi pemerintah akan tetap memberikan PSO tahun ini, karena antara hukum dan pelayanan adalah dua hal yang berbeda,” kata  Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Nugroho Indrio, di Jakarta, Rabu (30/6).

Sebelumnya, Direktur Utama PTKA Ignasius Jonan memastikan perusahaannya siap menerima dana subsidi public service obligation (PSO) yang lebih kecil dari  535 miliar rupiah. Dengan catatan, Menteri Perhubungan mengizinkan kenaikan tarif sebesar 16 persen sampai 62 persen  seperti yang diusulkan Ditjen Perkeretaapian.

Namun, belum diketahui respon PTKA ketika diketahui Kemenhub menunda pemberlakuan kenaikan tarif tersebut sampai tiga bulan ke depan. Karena Jonan pernah mendesak pemerintah untuk bisa menyetujui kenaikan tarif KA ekonomi sebesar 50 persen  mulai Juli 2010, jika pemerintah tak menaikkan besaran PSO 2010.

Kenaikan tarif kereta kelas ekonomi itu akan dilakukan secara bertahap selama empat semester atau 12,5 persen per semester. Tidak sekaligus 50 persen karena dinilai akan sangat memberatkan masyarakat.

Kebijakan perseroan untuk mengusulkan kenaikan tarif KA ekonomi tersebut karena pemerintah tak kunjung menaikkan besaran subsidi PSO. PT KA meminta kenaikan PSO dari angka  535 miliar rupiah yang setiap tahun diberikan, menjadi  670 miliar rupiah  untuk 2010.

Tambahan dana PSO itu akan digunakan perseroan untuk menutupi kerugian akibat selisih harga tiket ekonomi dengan biaya operasional yang terus meningkat setiap tahun.

Tender Gerbong
Sementara itu, Direktur Komersial PT KA Sulistyo Wimbo Hardjito mengungkapkan,  PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan prioritas untuk menjadi pemenang tender gerbong  jika mengajukan harga penawaran tender yang sama dengan produsen
gerbong lain.

“Untuk INKA mereka punya right to match. Artinya kalau harga yang INKA
tawarkan sama dengan peserta yang lain, maka INKA yang menang,” ujar Wimbo

PTKA membuka tender untuk mengadakan 1.200 unit gerbong kereta
pengangkut batu bara dengan dua gandar (KKBW) dengan mematok bujet
720 miliar rupiah. Serta 1.200 unit gerbong kereta pengangkut barang tanpa
atap dan dinding samping (PPCW) senilai  540 miliar rupiah.

Menurut Wimbo, kepastian pemenang tender akan diketahui paling cepat
akhir tahun ini. Sehingga pengiriman tahap pertama gerbong itu bisa dilakukan Juni 2011, dan secara bertahap akan terus dikirimkan sampai 2013.

PT KA juga menggelar tender terpisah untuk mengadakan 100 lokomotif
penarik gerbong barang di Pulau Jawa dan 44 lokomotif serupa di Pulau
Sumatera. Dengan total dana yang dibutuhkan sebesar  4 triliun rupiah .

“Dengan patokan harga tersebut, peserta tender tetap harus memenuhi
standar gerbong dan lokomotif yang diminta PTKA. Karena produksinya
banyak, jadi bisa saja kami dapat harga lebih murah,” ungkapnya.

Sementara, Direktur INKA Roos Diatmoko mengaku saat ini proses tender
sudah memasuki proses prakualifikasi. INKA menjadi satu-satunya
perusahaan dalam negeri peserta tender yang juga diminati 18
perusahaan asing seperti dari China dan Korea Selatan.

Dengan mematok pengadaan 1.200 gerbong KKBW senilai 720 miliar rupiah,
maka satu unit gerbong KKBW dihargai  600 juta rupiah oleh PT KA. Sementara
menurut INKA harga idealnya dipasaran adalah  772 juta- 800 juta rupiah.

Sementara untuk 1.200 gerbong PPCW, PTKA mematok harga  540 miliar rupiah
atau 450 juta rupiah  per unit. Sementara menurut INKA harga per unit PPCW
seharusnya  545 juta- 817 juta rupiah.[dni]

300610 Waralaba Siap Saji Targetkan Pendapatan Rp 3 Triliun

JAKARTA–Waralaba siap saji yang memiliki produk ayam goreng Kentucky Fried Chicken (KFC), PT Fast Food Indonesia Tbk, menargetkan meraih keuntungan  sebesar  dua hingga tiga  triliun rupiah  dari seluruh restoran yang dimilikinya pada tahun ini.

General Manager Business and Development FFI Gandhi Lie mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut perseroan berinvestasi sebesar  45-150 miliar rupiah  untuk membuka 30 cabang baru.

“Dana yang dibutuhkan untuk membuka satu restoran baru berkisar  1,5 hingga 5 miliar rupiah. Besarnya investasi tergantung lokasi dan potensi pasarnya. Makin besar pasarnya, maka restoran yang dibangun juga besar,” katanya di Jakarta, Selasa (29/6).

Dikatakannya, seluruh kebutuhan investasi tersebut bakal diambil dari belanja modal perusahaan yang tahun ini dialokasikan sebesar  60 miliar rupiah.

“Selain untuk membangun baru, belanja modal juga untuk renovasi
restoran yang sudah ada,” katanya.
Diungkapkannya, sejak membuka restoran KFC pertamanya pada 1979, perseroan  sudah memiliki
372 cabang di seluruh Indonesia. Belum termasuk cabang jenis Counter Express, KFC Stop and Drive Thru dengan mempekerjakan 14.000 karyawan.

Diungkapkannya, pasar siap saji sekarang berubah karena masyarakat tidak hanya mencari makanan, namun juga hiburan.

“Konsep KFC sekarang adalah restoran cepat saji yang
memberikan hiburan terbaik baik pelanggannya. Ada sarana bermain anak, tempat meeting, ulang tahun, sampai menyediakan tempat khusus untuk menggelar konser mini bagi pecinta musik,” katanya.

Bahkan inovasi terbaru menggandeng operator seluler Mobile-8 melalui program Fren Gratis KFC. Dalam program itu pengguna Fren mendapatkan gratis ayam goreng jika mengisi pulsa dalam denominasi tertentu.

Selain itu juga ada KFC Coffee dibelasan cabang kami seperti
Kalimalang, Bogor, Kemang, dan Taman Harapan Indah. “Untuk 30 restoran baru kami juga membuka KFC Coffee didalamnya dengan investasi sekitar  500 juta rupiah,” jelasnya.[Dni]

300610 Avtur di Juanda Tak Bermasalah

JAKARTA–Kualitas avtur di bandara Juanda, Surabaya, ternyata tidak bermasalah karena sejauh ini ditemukenali bukan menjadi pemicu kerusakan pada pesawat Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX780 pada 13 April lalu.

“Kami sudah mendapat informasi dari penyelidik di Hong Kong. Tidak ada masalah dengan avtur, sehingga tudinga bahan bakar bermasalah itu tidak relevan,” ungkap juru bicara Kemenhub Bambang S. Ervan di Jakarta, Selasa (29/6).

Dijelaskannya, dengan adanya temuan tersebut maka maskapai lokal atau asing tidak perlu khawatir untuk membeli avtur yang dijual oleh Pertamina. “Kualitasnya terjamin. Bahkan Cathay pun kabarnya sudah kembali membeli avtur di Juanda,” jelasnya.

Juru Bicara Pertamina Basuki Trikora Putra mengakui, Cathay telah kembali mengisi avtur di
Bandara Juanda, setelah sebelumnya sempat menyatakan
menghentikan pembelian avtur dari PT Pertamina (Persero) akibat
insiden CX780, pesawat Airbus A330 miliknya yang 13 April lalu
mengalami kerusakan mesin usai menerbangi rute Surabaya-Hong Kong.

“Perseroan sudah melayani pengisian avtur pesawat
milik seluruh perusahaan penerbangan di Bandara Juanda. Termasuk pelanggan Cathay dengan kebutuhan refuelling sekitar 30 kiloliter (ton) per hari,” jelasnya.

Dijelaskannya,  spesifikasi avtur yang dijual Pertamina memenuhi
standar 91/91 yang diterbitkan International Air Transport Association (IATA).

Berkaitan dengan kasus yang dialami Cathay belum lama ini, menurutnya,  saat terakhir mengisi avtur di Surabaya, pesawat tersebut hanya mengisi 30 ton liter. Padahal, jumlah avtur minimum untuk bisa terbang Surabaya-Hongkong minimal 70 ton liter.

Sementara, di hari yang
sama Pertamina mengisi bahan bakar untuk 112 penerbangan. Namun hanya pesawat milik Cathay yang mengalami insiden.

Cathay sendiri dalam situs resminya mengumumkan akan menambah frekuensi penerbangan rute Hongkong-Jakarta PP sebanyak empat kali dalam seminggu mulai September 2010.

Jika rencana tersebut terealisasi, maskapai asal HongKong itu  akan memiliki total 18 kali penerbangan dari yang tadinya 14 kali penerbangan dalam seminggu.

Cathay sendiri akan fokus mengembangkan penerbangannya ke Jakarta dan mengurangi frekuensi penerbangan ke Surabaya.

Hal ini karena dalam jadwal
penerbangan yang juga bisa diakses di situsnya, Cathay  justru mengurangi penerbangan rute Hongkong-Surabaya mulai September dari dua kali menjadi satu kali sehari.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan
Tri S Sunoko mengungkapkan  Cathay  belum mengajukan surat permohonan atas rencananya menambah penerbangan reguler ke Jakarta mulai September 2010.

“Mereka hanya mengajukan izin penerbangan ekstra saja untuk Hongkong-Jakarta,”jelasnya.

Sebelumnya, kualitas avtur yang dijual Pertamina di bandara Juanda sempat dipertanyakan seiring adanya insiden pada 13 April lalu
dimana armada Cathay Pasific (CX780) yang melayani i rute Surabaya-Hong Kong harus mendarat darurat di Bandara Internasional Hongkong akibat kerusakan salah satu mesinnya.

Kepala Inspektur Kecelakaan Departemen Penerbangan Sipil
Hongkong tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Otoritas penerbangan Hongkong mengaku membutuhkan waktu selama satu tahun untuk menganalisis penyebab kecelakaan pesawat tersebut dengan mengirimkan komponen dan sampel bahan bakar pesawat ke lab di Inggris dan Amerika Serikat untuk dianalisa.[Dni]

290610 UKM Harus Didorong Gunakan Komputasi Awan

JAKARTA–Para penyedia solusi teknologi informasi (TI) harus memprioritaskan penggunaan komputasi awan ke pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar bisa membuat kalangan tersebut kompetitif di persaingan pasar bebas.

“Komputasi awan bukan hanya untuk perusahaan kelas enterprise. UKM juga bisa menerapkan dan mendapatkan manfaatnya,” tegas Country Manager VMware Indonesia Edwin Lim di Jakarta, Senin (28/6).

EGM Telkom Divisi Business Services (DBS) Slamet Riyadi menegaskan, TI sebenarnya sangat diperlukan bagi kalangan UKM untuk membantu proses bisnis mereka agar lebih baik lagi. Namun, kendala keuangan yang terbatas membuat UKM lebih suka mencatatkan transaksi bisnisnya secara manual.

“UKM tak akan habis-habisan untuk business supporting, tentu mereka hanya akan all out untuk core business saja. Itu sebabnya mereka perlu dibantu dengan ketersediaan layanan TI yang tidak memberatkan mereka,” jelasnya.

Langkah untuk memberdayakan UKM dengan TI pun mulai digiatkan Telkom melalui unit bisnis DBS yang dipimpin Slamet. Tercatat hingga pertengahan Juni ini, Telkom DBS sudah memberdayakan 90.000 UKM dengan layanan TI cloud computing yang bisa menghemat biaya investasi dan operasional secara signifikan.

“Mereka (UKM) terus-terusan kami beri pelatihan dan konsultasi tentang bagaimana memperkuat bisnis utama mereka dengan memanfaatkan TI. Upaya ini kami giatkan supaya UKM di Indonesia juga bisa maju seperti UKM di Korea yang kini tumbuh pesat,” katanya.

DBS pun membantu UKM agar bisa beradaptasi dengan aturan pajak baru  yang mengharuskan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar kala transaksi dilakukan atau barang diserahkan.

“Aturan itu baru bagi pengusaha kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang selama ini tak banyak menggunakan solusi TI untuk perdagangannya. Adanya aturan itu membuat pengusaha kelas UKM semakin sadar akan kebutuhan TI,” ungkapnya.

Dijelaskannya, salah satu solusi yang disiapkan untuk aturan baru itu adalah    aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) Bonastoco yang menawarkan kerjasama baik antara penyedia software dan operator.   Bonastoco adalah sebuah perangkat ERP untuk memudahkan perusahaan berkomunikasi dan berbagi informasi antara staf, pelanggan , serta suplier yang meliputi modul inventory dan akunting.

“Kami menjual aplikasi itu ke pengusaha kecil dengan harga 265 ribu rupiah beserta paket akses internet Speedy. Harga aplikasi itu sendiri sekitar 70 ribu rupiah dimana ada sharing revenue 75 persen bagi pemilik aplikasi dan 25 persen untuk Telkom,” jelasnya.

Dijelaskannya, segmen UKM perdagangan yang paling membutuhkan solusi TI adalah di pasar basah dimana menguasai hampir 60 persen dari saluran distribusi. “Akibat tidak ada solusi TI untuk inventori, pemain UKM tidak berani menyetok barang ke manufaktur. Ini bisa menghambat perekonomian,” jelasnya.[dni]

290610 Sitra Telan Investasi US$ 350 Juta

JAKARTA–PT First Media Tbk (First Media) mengeluarkan dana sebesar 350 juta dollar AS untuk menggembangkan layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi berbasis teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) hingga 10 tahun ke depan melalui produk Sitra.

Presiden  Direktur First Media Hengkie Liwanto mengungkapkan, hingga saat ini investasi yang dikeluarkan  mencapai 50 juta dolar AS untuk pengembangan sistem operasi, sistem tagihan, backhaul, BTS, penyediaan perangkat terminal customer premise equipment (CPE) dan base station.

“Selain itu juga untuk membayar lisensi dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, serta  up front fee penyelenggaraan layanan Wimax pada tahun pertama di Jabodetabek dan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut),” jelasnya di Jakarta, Senin (28/6).

Diungkapkannya, hingga kini perseroan  membangun  sekitar 90  BTS untuk layanan Sitra Wimax dalam tiga bulan ke depan   di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten.

“Kami sudah mengantongi   uji laik operasi (ULO) dari Ditjen Postel pada pertengahan Juni  ini. Kita harapkan  pada tahun pertama bisa mendapatkan  100.000-150.000 pelanggan. Setelah itu pada tahun kedua Sebanyak 500 ribu  pelanggan dan pada tahun ke tiga mencapai satu juta pelanggan,” jelasnya.

Menurutnya, potensi pengguna layanan yang menjanjikan kecepatan akses di atas 70 Mbps itu sekitar 5 juta pelanggan di Jakarta. Namun, untuk mengoptimalkan raihan target pasar tergantung pada ketersediaan dari    perangkat dan harga yang diberikan manufaktur lokal.

Untuk diketahui,  perusahaan lokal yang menyediakan   perangkat bagi Sitra Wimax adalah PT Teknologi Riset Global (TRG) yakni untuk   customer premise equipment (CPE) dan base station dengan harga satu unit CPE   berkisar 200 dolar AS.

Direktur TRG Gatot Tetuko mengungkapkan, kapasitas produksi CPE TRG bisa mencapai 5.000 unit per bulan, dan BTS mencapai 200 unit per bulan karena didukung  tiga unit line produksi CPE dan BTS yang bisa ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar

Sementara itu Dirjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo, M. Budi Setiawan berharap  Sitra Wimax menjadi perangsang terselengaranya layanan internet berkualitas dengan kecepatan tinggi di Indonesia.

“Sitra sudah lolos ULO untuk wilayah Jabodetabek, tinggal ULO untuk wilayah Sumbagut. Pembangunan di wilayah tersebut juga harus dipercepat agar akses internet kecepatan tinggi ini juga dinikmati oleh masayarakat sana,” kata Budi.

Berkaitan dengan  proyeksi pendapatan tahun ini, Hengkie berharap dapat menembus angka satu triliun rupiah   melonjak dari realisasi pendapatan 2009 sebesar 720 miliar rupiah.

Pertumbuhan pendapatan sekitar 38,8 persen dari tahun lalu diyakini akan didorong dari peningkatan jumlah pelanggan layanan internet dan tv kabel.

Menurut Hengkie, pada saat yang sama Earning Before Interest, tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)  pada akhir 2010 diprediksi mencapai 450 miliar rupiah alias  lebih tinggi dari EBITDA 2009 sebesar 200 miliar rupiah.

Hingga pertengahan 2010, jumlah pelanggan internet kabel First Media mencapai 300.000 nomor termasuk pelanggan TV Kabel.

Untuk memenuhi target-target keuangan tersebut, kelompok Grup Lippo ini mengalokasikan belanja modal  pada 2010 sebesar 100 juta dolar AS.

“Dana belanja modal akan digunakan untuk membiayai pembangunan sekitar 1.200 BTS. Selain membangun sendiri, kami juga menyewa BTS dari vendor dan operator telekomunikasi,” katanya.

Sumber pendanaan  capex 2010 akan dipenuhi dari pemegang saham sebagai tambahan modal, penggunaan dana hasil rights issue, dan kas internal. “Dana hasil penerbitan saham baru (rights issue) sebesar 400-450 miliar rupiah sebagian untuk belanja modal,” kata Hengkie.[dni]

290610 PPNBM Pesawat Latih Kemungkinan Dihapus

JAKARTA–Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) milik pesawat latih kemungkinan besar bisa dihapus tahun ini seiring mulai ada titik temu antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengeliminir pungutan tersebut.

“Diskusi dengan  Ditjen Pajak dan Bea Cukai hampir selesai. Sepertinya sudah ada kesepahaman. Kita berharap pencabutan PPNBM atas pesawat latih bisa dilakukan tahun ini,” ungkap Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dedi Darmawan di Jakarta,  Senin (28/6).

Diungkapkannya, dalam berdiskusi dengan lembaga tersebut  Kemenhub meminta agar Kemenkeu tidak hanya mengurangi besaran pajak tetapi benar-benar menghapus PPNBM pesawat latih tersebut.

“Penghapusan pajak pesawat latih   bukan hanya untuk Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia (STPI) Curug, Kita harapkan berlaku   untuk seluruh sekolah penerbang di Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui,  PPNBM sebesar 50 persen  dari harga beli yang dikenakan Kemenkeu atas impor pesawat latih belakangan dikeluhkan oleh banyak sekolah penerbangan dan maskapai pengguna pilot hasil didikan sekolah tersebut.

Pengenaan PPNBM mengacu pada Pasal 1 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2003 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Regulasi itu menyebutkan impor pesawat udara dikenakan pajak dengan tarif 50 persen kecuali
untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Sementara, Kemenkeu sama sekali tidak mengenakan pajak untuk pesawat niaga.

Saat ini, STPI memiliki dua helikopter latih yang tidak bisa dioperasikan karena importirnya harus membayar pajak sebesar  19 miliar rupiah. Padahal importir tersebut mengaku ke pemerintah hanya mendapatkan untung sebesar satu   miliar rupiah  dengan mendatangkan helikopter tersebut untuk STPI.

Dampak dari pajak yang tinggi mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan pilot di Indonesia sehingga menciutkan minat calon siswa untuk mengikuti
sekolah penerbangan. Akibatnya sekolah penerbangan juga membatasi jumlah lulusan yang diwisudanya setiap tahun karena sepi peminat.

Menurut Dedi,  jika PPNBM dihilangkan  biaya pendidikan pilot bisa berkurang hingga  30 sampai 40 persen. Saat ini biaya pendidikan penerbang di Indonesia selama 12 bulan sampai 18 bulan berkisar antara  500 juta sampai  600 juta rupiah.

Masih menurutnya, pembebasan PPNBM untuk pesawat latih sangat penting   karena sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli pesawat latih.
“Dalam beberapa tahun ke depan industri penerbangan Indonesia akan berkembang pesat. Seiring dengan semakin tingginya jumlah penumpang domestik dan internasional dari Indonesia, banyak maskapai yang terus menambah jumlah pesawatnya. Sehingga dibutuhkan pilot yang semakin banyak,” katanya.

Berdasarkan catatan, sekolah pilot di Indonesia sekarang ada 10. Sementara kebutuhan pilot per tahunnya sebanyak 400 penerbang. STPI Curug hanya bisa menghasilkan 160 penerbang setiap tahun, sisanya  disediakan sekolah swasta. “Tapi kalau belum memenuhi terpaksa pakai pilot asing,” jelasnya.[dni]

290610 Menanti Munculnya Entitas Baru

Seandainya Menneg BUMN Mustafa Abubakar tidak “membocorkan” adanya surat dari direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tentang rencana manajemen untuk mengonsolidasikan layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) pada pertengahan bulan ini, satu entitas baru hasil joint venture dari kedua perusahaan bisa saja hadir dalam waktu dua bulan mendatang.

Hal ini karena Telkom sudah melakukan persiapan untuk mengonsolidasikan anak usahanya itu dengan salah satu pemain Code Division Multiple Access (CDMA) (tak hanya BTEL) sejak 18 bulan lalu. Tetapi, karena isu surat itu muncul menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom, maka isu politik lebih kental ketimbang bisnis.

Sebenarnya, Telkom secara sadar melihat  dengan menguasai bandwidth hanya 5 MHz, Flexi akan susah berkembang. Kapasitas pelanggan secara maksimal yang bisa dilayani oleh Flexi diperkirakan hanya 25-30 juta pelanggan. Saat ini Flexi sudah memiliki 16 juta pelanggan. Artinya, jika tidak dikonsolidasikan sekarang, maka nilai dari Flexi akan turun di masa depan.

Telkom pernah terlibat pembicaraan dengan Indosat atau Mobile-8. Tetapi tidak ada sinyal positif dari kedua operator itu. Hal ini berbeda dengan BTEL yang sepertinya serius menanggapi pinangan Telkom.

Skenario yang diinginkan oleh Telkom dalam konsolidasi ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu melepas Flexi ke BTEL, tetapi memliki hak simple majority dari 41 persen saham strategis yang dikuasai oleh Bakrie Brothers. Strategi ini diyakini akan membuat Telkom mendapatkan uang dari monetize unit usahanya itu.

Langkah ini sebenarnya sama dengan kala  35 persen saham Telkomsel di lepas ke SingTel. Kompensasinya adalah SingTel menempatkan eksekutifnya di  direktorat  pemasaran dan teknologi. BTEL pun diperkirakan nantinya akan meminta dua hal itu sebagai kompensasi.

BTEL pun dikabarkan sedang membuat Private  Equity Fund guna membeli Flexi atau membuat anak perusahaan yang valuasinya setara BTEL dan kemudian mengakuisisi Flexi untuk kemudian digabungkan dengan BTEL. Langkah ini dianggap menguntungkan BTEL karena nantinya dalam ekspansi Telkom tetap menanggung belanja modal sebagai simple majority.

Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N. Bakrie membantah  melakukan cari pendanaan ke luar negeri untuk membeli Flexi. “Tidak benar kami melakukan road show untuk mencari pendanaan dalam rangka konsolidasi tersebut. Road show dilakukan belum lama ini dalam rangka penerbitan global bond senilai 250 juta dollar AS yang telah selesai pada 5 Mei lalu dengan respon oversubscired dari pasar,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Analis politik-bisnis dari Aspirasi Indonesia Research Institute Yanuar Rizky  menggambarkan Flexi sebagai unit usaha yang memanfaatkan utilisasi jaringan yang ada dan BTEL sebagai operator yang berinvestasi atau berhutang. “Sebenarnya sangat disayangkan jika kapitalisasi Telkom yang sangat sehat digabungkan dengan perusahaan lain yang memiliki hutang besar,” katanya.

Sementara itu Pengamat Ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiskus Paschalis menyakini akan terjadi negosiasi yang alot antara kedua perusahaan terutama masalah valuasi aset.

“Perhitungan valuasi   BTEL bisa lebih menggiurkan karena menguasai tiga kota besar (Jabodetabek, Jabar, dan Banten). Belum lagi kemampuan   menjaga pertumbuhan pelanggan, Earning Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) dobel digit selama tiga tahun terakhir,” katanya.

Belum lagi aksi korporasi dari BTEL yang akan mengembangkan bisnis infrastruktur melalui Bakrie Network (BNET) dan Bakrie Interconectivity (BCONNECT) yang bisa menaikkan nilai BTEL  karena  pasar di masa depan adalah layanan data.

“Akhirnya nilai hutang dari BTEL yang diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah itu bisa hilang oleh nilai perusahaan yang besar. Ini tentu membuat nilai konsolidasi itu bisa mendekati merger Satelindo-Indosat beberapa tahun lalu yang mencapai 10 triliun rupiah jika tim Telkom tidak pintar bernegosiasi,” jelasnya.

Frans pun memprediksi untuk menjaga tidak ada dana keluar dari kantongnya, maka  BTEL akan menawarkan hutang dikonversi saham. “Bagi saya kecil kemungkinannya Telkom bisa dapat uang dari aksi korporasi ini,” tegasnya.[dni]

290610 Peluncuran BCONNECT : Mengoptimalkan Kesempatan Kedua

Tak mau menyerah. Ungkapan inilah yang pantas diberikan pada PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) melalui aksinya membuat anak usaha baru yakni  Bakrie Connectivity (BCONNET). Anak usaha ini  bergerak dibidang jasa mobile broadband dengan kecepatan minimal mulai dari 3,1 Mbps melalui teknologi Evolution Data Optimized (EVDO) Rev A.

EVDO Rev A adalah evolusi dari teknologi Code Division Multiple Access (CDMA 1x) yang menawarkan  kecepatan maksimum  3,8 Mbps untuk download dan 1,8 untuk upload.  Tahap pertama BCONNECT dengan merek dagang AHA akan hadir di lima kota yakni Bogor, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Hingga akhir tahun jumlah tersebut diharapkan naik menjadi 10 kota.

Rencana ke depan untuk pengembangan jaringan adalah membangun serat optic  disepanjang ruas toal Kanci-Pejagan, milik PT Bakrieland Development Tbk selain pengembangan  jaringan kabel dan infrastruktur tower di wilayah Jawa dan Sumatera.

Sebenarnya BTEL sudah pernah mencoba bermain di akses data beberapa tahun lalu melalui produk Wimode, namun gagal total. Hal ini karena spektrum yang dimiliki  hanya 3 kanal sehingga Wimode sering diidentikkan koneksi lemot oleh penggunanya.

Namun, berkat kemurahan hati dari pemerintah tahun lalu, BTEL akhirnya memiliki empat kanal alias   lebar pita frekuensi sebesar lima MHz. Tambahan satu kanal sebesar 1,25 MHz inilah yang digunakan oleh BCONNECT  untuk menggelar  EVDO Rev A.

Sejak enam bulan lalu, BCONNECT digeber  dilahirkan dengan menelan investasi 100 juta dollar AS. Sebanyak 30 hingga 40 juta dollar AS belanja modal BCONNECT terserap untuk memasang modul EVDO Rev A di 70 persen total 3.900 BTS milik BTEL, sedangkan untuk transmisi backhaul juga menyerap anggaran 30 juta dollar AS, dan sisanya untuk backbone dan IT System.

Wakil Direktur Utama Bidang Jaringan Bakrie Telecom M. Danny Buldansyah membantah jika dulunya Wimode gagal. “Itu bukan gagal, tetapi hanya tidak fokus saja. Kita dulu punya tiga kanal. Sekarang ada 4 kanal, sehingga tiga bisa buat suara, satu untuk data,” katanya.

Menurutnya,  satu kanal untuk data masih mampu melayani 50-60 pengguna EVDO dalam satu jangkauan BTS  dengan akses masing-masing pengguna 500-600 Kbps. Sedangkan kapasitas satu kanal itu bisa menampung 4 juta pelanggan. “Kapasitas sebesar itu bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dari investasi yang dikeluarkan. Soalnya Average Revenue Per User (ARPU) dari pelanggan data itu sekitar 100 ribuan rupiah,” jelasnya.

Presiden Direktur BCONNECT Erik Meijer menjelaskan, alasan BTEL membentuk anak usaha yang khusus bermain di data karena di masa depan pasar ini sangat menjanjikan. “Di Indonesia penetrasi internet baru sekitar 15 persen. Pemainnya banyak, tetapi penetrasi terbatas. Jika BCONNECT masuk ke pasar dengan strategi disruptive innovation, bisa meningkatkan penetrasi. Tahap awal kami sediakan modem AHA sebanyak 100 ribu unit,” ungkapnya.

Sementara Komisaris Utama BCONNECT Anindya N Bakrie mengharapkan, dalam waktu tiga hingga lima tahun ke depan anak usaha ini  berkontribusi 30 persen bagi BTEL. Saat ini pendapatan dari data bercampur dengan Value Added Services (VAS) dan berkontribusi 10 persen.  “Kalau tahun pertama ini, BCONNECT masih menjadi bagian dari mendukung target BTEL mencapai 14 juta pelanggan pada akhir tahun nanti,” ungkapnya.

Klarifikasi

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan akan meminta klarifikasi tentang BCONNECT kepada BTEL karena tidak ada pemberitahuan resmi tentang entitas baru itu.

“Kami tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi agar tidak ada dusta diantara kita,” selorohnya.

Hal yang perlu diklarifikasi adalah tentang spektrum frekuensi yang digunakan, jenis usaha yang dipilih, jangkauan, dan standar layanan.

“Masalah jangkuan itu harus jelas, soalnya BTEL itu lisensinya Fixed Wireless Access (FWA). Jika pengguna AHA bisa menggunakan akses data layaknya seluler, itu  tidak boleh karena penomoran di FWA berlaku di satu kode area,” katanya.

Heru pun mengingatkan masalah istilah  Broadband Wireless Access (BWA) yang digunakan dalam tagline AHA. Jika merujuk pada aturan BWA maka kecepatan yang diberikan ke pelanggan mulai 256 Kbps. “Itu harus stabil kecepatannya. Padahal di radio itu ada sharing bandwidth. BTEL harus hati-hati dalam pemasaran karena pelanggan internet itu kritis,” tegasnya.

Senang

Head of Core Product and Branding Smart Telecom  Smart Ruby Hermanto mengaku senang dengan hadirnya BCONNECT yang sama-sama mengandalkan teknologi Rev A. “Itu bagus. Jadi, Smart ada teman mengedukasi pasar melawan teknologi High Speed Access (HSPA) dari GSM di pasar,” katanya.

Smart telah menggelar EVDO Rev A di 32 kota dan Rev B di satu kota.   EVDO Rev B merupakan pengembangan dari jaringan EVDO Rev A yang menawarkan kecepatan maksimum 9,3 Mbps untuk  download dan 5,4 Mbps (upload). Operator ini memiliki enam kanal sehingga sangat leluasa memanjakan 600 ribu pengguna akses datanya.

Ruby mengaku tidak khawatir dengan BCONNECT karena di pasar data masalah kualitas akan sangat menentukan. “Kalau hanya memiliki satu kanal itu lumayan berani. Bagaimana nanti menghadapi lonjakan trafik di padat populasi. Jika mengandalkan menambah BTS  itu  akan  berbiaya tinggi,” katanya.

Ruby menyakini, hadirnya BCONNECT belum akan memulai perang tarif di akses data pada tahap awal. “Hal yang mungkin terjadi adalah perang penawaran perangkat ke konsumen. Soalnya mereka mau membuka segmen baru,” jelasnya.

GM Direct Sales XL Axiata Handono Warih melihat masuknya BTEL ke pasar data semakin menyakinkan tren bahwa data adalah masa depan bagi pendapatan. “Perang tarif data akan semakin ketat ke depan. Tetapi untuk jangka pendek XL tidak akan terjebak dalam perang tarif akses data jika BCONNECT memancing,” jelasnya.

Pengamat  telematika Bayu Samudiyo mengharapkan, BCONNECT tidak hanya bermain di tarif untuk memenangkan persaingan, tetapi pada kualitas. “Sebaiknya jangan bermain di pasar unlimited karena di luar negeri model pemasaran itu sudah ditinggalkan dan beralih ke berbasis volume. Ini karena mereka sadar unlimited itu tidak mengembalikan investasi,” jelasnya.  [dni]