300411 Slot Koordinator Penerbangan Indonesia Diluncurkan

JAKART – Indonesia Slot Coordinator (IDSC) atau badan yang bertugas. mengelola dan mengalokasikan slot time penerbangan bagi semua maskapai di bandara-bandara Indonesia resmi diluncurkan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti menjelaskan, IDSC ini beranggotakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara, serta perwakilan perusahaan maskapai penerbangan yang ditunjuk oleh asosiasi penerbangan sipil nasional, INACA. Seluruh perwakilan dari setiap institusi tersebut akan berada dalam jajaran Slot Committee.

”Slot Committee akan bertemu dua kali setahun untuk mendiskusikan semua hal yang berkaitan dengan kapasitas bandara dan mengkoordinaskan jadwal seluruh penerbangan di Indonesia,” jelas. Herry di Jakarta, Jumaat (29/4).

Dijelaskannya, Slot Committee juga mengemban tugas mempertimbangkan dan menetapkan kapasitas runway, terminal dan apron di bandara Indonesia untuk tujuan schedulle coordination. Untuk mempertimbangkan dan mengembangkan setiap krkiteria schedulle secara lokal di bandara Indonesia dengan memerhatikan International Air Transport Association Worldwide Schedulling Guidelines (IATA WSG).

”Slot Coordinator akan memudahkan perencanaan (planning) bagi airlines dan pengelola bandara. Untuk tahap awal, kita akan mulai dulu pengaturan untuk penerbangan domestik,” katanya.

Dimintanya, manajemen Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II serta seluruh maskapai penerbangan untuk berbenah menyiapkan diri baik sistem maupun personel guna menyusun pengaturan ini menjadi lebih besar lagi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengungkapkan, pihaknya siap mendukung penuh kinjera Slot Coordinator.

Dikatakan, keberadaan Slot Coordinator tersebut akan sangat membantu Angkasa Pura II dalam melakukan pengaturan jadwal penerbangan di seluruh bandara-bandara yang dikelola. ”Hal ini mengingat pertumbuhan penumpang yang beberapa tahun ini meningkat rata-rata 10-15 persen per tahun, yang juga diiiringi dengan upaya penambahan armada pesawat oleh maskapai. Karenanya, pertumbuhan baik penumpang maupun armada itu harus diantisipasi secara maksimal dengan pengaturan yang baik dan terpusat,” jelasnya.

Sejauh ini, Tri menjelaskan, pengelola bandar udara selalu dihadapkan dengan kendala-kendala di lapangan, yang meliputi antara lain daya tampung bandara sudah melebihi kapasitas; terjadi kepadatan penerbangan di beberapa bandara pada jam yang bersamaan persetujuan slot time penerbangan domestic yang membutuhkan waktu yang relatif lama, serta belum optimalnya koordinasi antara unit terkait di bandara dalam memberikan persetujuan slot time.

”Keberadaan Indonesia Slot Coordinator ini menjadi momentum yang baik, sehingga kedepan organisasi ini akan lebih eksis dan fokus pada hal-hal yang terkait dengan operasional bandar udara di Indonesia maupun pelayanan penerbangan secara optimal,” paparnya.

Tri juga menambahkan, dengan terbentuknya Indonesia Slot Coordinator tersebut, diharapkan mempunyai nilai tambah bagi kita semua dengan selalu memprioritaskan pemenuhan 3S + 1C. Di sisi lain, lembaga ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penerbangan dengan mengoptimalisasikan penggunaan kapasitas dan fasilitas bandara, serta menjadi wadah komunikasi insan penerbangan yang efektif guna mengoptimalisasikan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa dalam rangka mengefisiensi biaya operasional maskapai dan bandara.[Dni]

300411 Kinerja Operator : XL Masih Ungguli Indosat Pertumbuhan Operator Mulai Melambat

JAKARTA—Pertumbuhan pendapatan operator telekomunikasi mulai melambat pada kuartal pertama tahun ini karena industri sudah memasuki masa kejenuhan pasar dan kompetisi yang kian sengit.

Hal itu ditunjukkan oleh kinerja dua operator besar, PT Indosat Tbk (Indosat) dan PT XL Axiata Tbk (XL), selama kuartal pertama 2011. Indosat hingga akhir Maret 2011 memiliki 45,7 juta pelanggan, sementara XL 39,3 juta pengguna.

Berdasarkan data yang dikirimkan oleh kedua perseroan, tercatat Indosat membukukan laba bersih 2011 meningkat 63,3 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya yaitu sebesar 453,9 miliar rupiah. Pendapatan usaha meningkat 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai 4.877,8 triliun rupiah. Sementara Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) mengalami penurunan sebesar 0,2 persen menjadi 2.223,7 triliun rupiah dengan marjin EBITDA hanya 45,6 persen.

Sementara XL mampu mempertahankan prestasinya selama setahun belakangan yang mengungguli Indosat dari sisi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Anak usah Axiata itu meraup omset 4,5 triliun rupiah atau meningkat 9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan laba bersih sebesar 756 miliar rupiah atau naik 26 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. EBITDA mencapai 2,4 triliun rupiah atau naik 50 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Dan EBITDA margin tetap stabil di level 52 persen.

Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi menjelaskan, terdapat berbagai faktor yang membuat pertumbuhan melambat di kuartal pertama tahun ini. ”Pasar mulai jenuh, kompetisi yang ketat. Belum lagi jumlah hari di kuartal ketiga ini tidak sama dengan periode sama tahun lalu yakni kurang tiga hari,” ungkapnya di Jakarta, Jumaat (29/4).

Dijelaskannya, kondisi yang ada saat ini tarif untuk suara dan SMS sudah sangat rendah, sehingga membuat perseroan melihat tidak ada manfaat untuk menurunkan tarif lebih dalam karena elastisitasnya sudah tidak ada lagi.

”Kami tidak berniat untuk terlalu agresif dalam merespon kompetitor kami. Dengan meningkatnya popularitas layanan Mobile Data Service (MDS), kami mengharapkan sumber pertumbuhan pendapatan dikemudian hari berasal dari layanan MDS. Pada tahun lalu jasa ini berkontribusi 7 persen, diharapkan menjadi 9-10 pada 2011,” jelasnya.

Berkaitan dengan kondisi hutang perseroan, Hasnul mengungkapkan, selama kuartal I 2011 telah melakukan pembayaran pinjaman dipercepat sebesar 900 miliar rupiah dan juga pembayaran pinjaman yang sudah jatuh tempo sebesar 15,3 juta dollar AS menggunakan arus kas internal, sehingga saldo pinjaman menurun dari 13,1 triliun pada kuartal I 2010 menjadi 9,1 triliun rupiah pada kuartal I 2011 dengan rasio Hutang Bersih (Hutang berbunga dikurangi Kas)/EBITDA sebesar 0.9x.

Dihantam Pendi
Secara terpisah, Presiden Direktur Indosat Harry Sasongko mengungkapkan, tertekannya kinerja EBITDA karena adanya program Voluntary Separation Scheme (VSS/ Pensiun Dini/Pendi) yang menelan biaya 116 miliar rupiah.

“ Penurunan marjin EBITDA kibat dari one-off charge berkenaan dengan programPendi. Marjin EBITDA tanpa adanya one-off charge adalah sebesar 48 persen. Pendi dilakukan agar perusahaan semakin kompetitif sebagai penydia layanan informasi dan komunikasi,” katanya.

Berkaitan dengan positifnya laba bersih perseroan setelah pada akhir 2010 mengalami angka negatif tak bias dilepaskan peningkatan laba selisih kurs dan penurunan jumlah beban pendanaan. “Tantangan Indosat mempertahankan bottom line adalah beban penyusutan terus meningkat dan dampak dari program Pendi,” katanya.

Berkaitan dengan kondisi hutang dari perseroan, dikatakannya, Indosat mengurangi total jumlah hutangnya setelah membayar hutang jatuh tempo berupa cicilan pinjaman SEK Tranche B sebesar 11,1 juta dollar AS, cicilan pinjaman fasilitas COFFACE dari HSBC sebesar 7,9 juta dollar AS dan cicilan pinjaman Sinosure dari HSBC sebesar 2,2 juta dollar AS.

“Kami juga berhasil menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving bersama BCA dengan jumlah maksimum sebesar satu triliun rupiah dengan tingkat bunga mengambang JIBOR + 1,4 persen per tahun,” katanya.[dni]

290411 Biaya Angkutan Haji Diperkirakan Sulit Turun

JAKARTA—Biaya angkutan haji untuk tahun ini diperkirakan akan sulit untuk diturunkan karena harga bahan bakar pesawat masih tinggi dan adanya monopoli penyedia jasa ground handling di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

“Sulit untuk menurunkan biaya angkutan haji jika melihat kondisi yang terjadi sekarang. Saya justru khawatir yang terjadi biaya angkutan untuk haji itu malah naik tahun ini,” ungkap Direktur Niaga Batavia Air Sukirno Sukarna di Jakarta, Kamis (28/4).

Dijelaskannya, saat ini harga avtur untuk penerbangan internasional berkisar satu hingga 1,5 dollar AS per liter. Angka ini berbeda dengan kondisi tahun lalu dimana berada di kisaran di bawahnya. Naiknya harga minyak mentah di dunia juga memberikan pengaruh kepada biaya pengadaan jasa pendukung seperti katering.

“Kondisi makin runyam dengan di mergernya tiga perusahaan pengelola ground handling di Bandara King Abdul Aziz yang mengakibatkan biaya sewanya naik hampir 100 persen dibanding tahun lalu karena sudah terjadi monopoli. Belum lagi pengenaan biaya per jemaah 25 riyal dan pajak bandara 50 riyal per jemaah,” jelasnya.

Sebelumnya, Pada 2010, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menurunkan biaya naik haji sebesar 80 dollar AS  menjadi 3.342 dollar AS  dengan cara menurunkan biaya pemondokan dari usulan 3.000 riyal menjadi 2.850 riyal, serta memotong margin maskapai penerbangan dari usulan 10 menjadi hanya 4 persen.

Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah akan membuka kesempatan multi operator untuk melayani angkutan haji.
Sukirno mengatakan, Batavia Air siap mengikuti tender operator haji yang dikelola oleh pemerintah karena dari sisi sarana dan prasaran sudah siap.

“Kami memiliki armada dan dinyatakan lolos dari embargo penerbangan ke Eropa. Pihak otoritas penerbangan Arab Saudi menggunakan standar Eropa untuk mengukur keselamatan penerbangan, ini tentu membuat peluang batavia semakin besar memenangkan tender,” katanya.

Dijelaskannya, untuk angkutan haji sebenarnya yang berlaku adalah penerbangan carter sehingga operator manapun bisa menjalani setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. “Namun, akan lebih mudah jika mendapatkan izin khusus,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk melayani jemaah haji pihaknya berencana akan menyewa enam hingga tujuh pesawat berbadan lebar. Profil pesawat yang dipilih diantaranya A330, B777, B747-400, atau B767-300. Satu unit dari pesawat ini jika ingin mendapatkan titik impas dari biaya sewanya harus mengangkut 18 ribu jemaah haji. Pihal lessor yang dibidik untuk pengadaan pesawat berasal dari Eropa, Turki, Amerika Serikat, dan China.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang Supriyadi Ervan mengatakan,  pemerintah berencana akan menambah operator penerbangan untuk mengangkut ibadah haji agar bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah Indonesia.

“Kami sudah meminta kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah perusahaan angkutan haji. Selama ini angkutan haji hanya dioperasikan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines,” ungkapnya.

Dijelaskannya, penambahan operator penerbangan telah diusulkan oleh Kementerian Agama kepada Kemenhub. Kemenhub harus meminta kepada pihak Arab Saudi untuk memberikan izin.

Sesuai dengan perjanjian bilateral untuk  penerbangan, operasi penerbangan harus bersifat resiprokal.  Bila dari Indonesia mengusulkan penambahan menjadi dua operator angkutan haji, maka pihak Arab Saudi pun berhak untuk mewakilkan dua operator penerbangan juga.

Pemerintah Arab Saudi  akan memilih maskapai yang salama ini telah terbang secara reguler ke Arab yaitu Lion Air dan Batavia Air. Arab Saudi  juga akan memilih maskapai lain untuk mendampingi Saudi Arabian Airlines.

Menurutnya, izin dari pemerintah Arab sangat penting mengingat saat  musim haji penerbangan sangat padat. “Pemerintah Arab sangat selektif saat memberikan landing permit (izin mendarat) di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah,” jelasnya.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan,  siap menerbangkan sebanyak 15.000 jemaah haji bila pemerintah memberikan izin maskapai tersebut menjadi salah satu penyelenggara haji Indonesia.

Direktur Operasi  Garuda Indonesia Ari Sapari menegaskan, perseroan menargetkan minimal bisa menerbangkan jemaah dengan persentase yang sama seperti tahun lalu.

Pada 2010, Garuda menerbangkan 118.999 jemaah atau 56,39 persen  dari total 211.000 jemaah. Garuda sudah mulai melakukan tender pesawat yang akan disewa mulai 26 September-12 Desember 2011 untuk melayani penerbangan haji.

Garuda sudah membuka tender pada 21 Maret untuk mencari pesawat seperti Boeing 747-400, 767-300 ER, 777-200 LR, 777-300 dan Airbus A330-200 atau Airbus A330-300.

“Kami sudah melakukan tender jauh-jauh hari karena ketersediaan pesawat sewa saat ini sangat terbatas. Jumlah pesawat yang akan kami operasikan untuk haji tidak berbeda jauh dibanding 2010,” kata Ari.

Pada 2010, Garuda menyewa 14 pesawat dari tujuh lessor dari total 15 pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan haji, terdiri dari empat Boeing 747, satu Boeing 767, enam Airbus A330-300, dan tiga Airbus A330-200. Sementara satu unit pesawat milik perseroan yang digunakan adalah Airbus A330-200

Berdasarkan perhitungan, jika Garuda memasang target bisa melayani 56,39 persen  atau 133.982 jemaah dari rencana kuota 237.600 jemaah, Garuda berpotensi memperoleh pendapatan  2,07 triliun rupiah  dari penerbangan haji 2011.

Sedangkan secara total, maskapai nasional bisa mendapatkan omset  3,68 triliun rupiah  dari penyelenggaraan penerbangan haji 2011, naik 12,53 persen dibandingkan nilai pendapatan penerbangan haji 2010 yang sebesar 3,27 triliun rupiah dengan catatan penambahan kuota disetujui pemerintah Arab Saudi.[Dni]

290411 Flexi Investasi Rp 300 Miliar Kembangkan Jasa Data

JAKARTA–Unit usaha Fixed Wireless Access (FWA) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Flexi, membenamkan dana sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah untuk mengembangkan jasa data pada tahun ini.

“Kami rencananya akan membangun 1.300 BTS yang mendukung mobile broadband. Ini akan melengkapi 6 ribu unit BTS yang ada selama ini,” ungkap EGM Telkom Flexi Mas’ud Khamid di Jakarta, Kamis (28/4).

Diungkapkannya,  rencananya perseroan akan mengembangkan teknologi Evolution data Only (EVDO) Rev A dan B di 10 kota yang akan selesai pada Agustus nanti.  Beberapa kota yang dibidik di antaranya Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung,  Jabotabek, Pekanbaru, dan Medan.

“Saat ini pelanggan Flexi sekitar 18 juta nomor. sebanyak satu juta diantaranya sudah aktif menggunakan data. kita harapkan ditambahnya BTS mobile broadband akan membuat jumlah pengguna data menjadi dua juta akhir tahun nanti. Ini akan mendorong omset Flexi tumbuh single digit pada tahun ini setelah tahun lalu meraup pendapatan sebesar 4 triliun rupiah,” jelasnya.

Operation Vice President Public Relations Telkom Agina Siti Fatimah  pada tahun lalu Flexi mencatat pertumbuhan sebesar 20 persendengan  rata-rata penggunaan pulsa (Average Revenue Per User/ARPU) sekitar 30 ribu rupiah per bulan.

“Kami  berharap pelanggan Flexi pada 2011 bisa tumbuh 10-11 persen menjadi sekitar 20 juta pelanggan pada akhir 2011,” katanya.
Untuk menggapai target yang dicanangkan, lanjutnya,  sejumlah inovasi telah dilakukan, antara lain dengan menggelar program “Flexi Bebas Bicara”. Tujuan utama dibuatnya program pemasaran ini untuk memperkokoh positioning Flexi sebagai operator penyedia jasa telekomunikasi paling irit.

Manfaat program Flexi Bebas Bicara adalah antar sesama pelanggan Flexi (on nett) bisa menelepon dengan tarif Rp 0 tanpa syarat dan registrasi. Sementara, bagi pelanggan Flexi lain yang melakukan Combo di dalam wilayah program ini dapat ikut menikmati benefit dari program Flexi Bebas Bicara Rp 0.

Program Flexi Bebas Bicara semula berlaku di wilayah Jabodetabek, Serang, Karawang, Purwakarta dan Rangkasbitung. Namun kemudian pelanggan di kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Barat pun bisa menikmati program Flexi Bebas Bicara.[dni]

290411 Pemudik Lebaran Diperkirakan Naik 3,29%

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada saat musim Lebaran 2011 ini mencapai 14,746 juta penumpang atau naik 3,29 persen dibandingkan tahun lalu yaitu yang berjumlah 14,276 juta penumpang.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan kementeriannya telah mulai mempersiapkan lonjakan pemudik saat lebaran nanti yaitu melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di 12 provinsi di seluruh Indonesia. Pihaknya menghimbau kepada seluruh Dishub untuk melakukan pantauan secara ketat titik kemacetan di masing-masing wilayah.

“Tantangan mudik Lebaran tahun ini akan berbeda, karena ada beberapa titik kemacetan yang bergeser seiring dengan selesainya pembangunan fly over Merak dan fly over Balaraja yang telah siap dioperasikan sebelum lebaran tahun ini,” jelasnya di Jakarta, Kamis (28/4).

Dikatakannya,  untuk mengantisipasi titik kemacetan baru tersebut, Kemenhub  memerintahkan kepada seluruh Dishub di Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi (information technology / IT) disetiap tempat yang diprediksi menjadi titik kemacetan baru, seperti pasar tumpah maupun palang perlintasan kereta api.

Tahun lalu, kementeriannya telah memasang kamera CCTV di 120 titik kemacetan dan juga terminal bus, terminal kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara di seluruh Indonesia.

“Teknologi tersebut berguna untuk memperoleh infomasi dan data langsung dari lapangan, contohnya antrian panjang pada penyeberangan di Merak-Bakauheni yang seharusnya bisa diantisipasi dengan adanya kamera pengawas CCTV ini,” tuturnya.

Diperkirakannya, puncak mudik Lebaran akan terjadi pada H-3 Lebaran pada angkutan jalan, angkuta kereta api, maupun angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). Untuk angkutan udara diprediksi terjadi pada H-1 Lebaran dan terakhir pada angkutan laut pada H-4. Puncak mudik Lebaran tersebut diperkirakan oleh adanya cuti bersama pada akhir Agustus hingga awal September 2011.

“Rata-rata akan ada peningkatan jumlah penumpang sebesar 3,29 persen dibanding Lebaran tahun lalu. Sedangkan peningkatan jumlah penumpang terbanyak diprediksi pada angkutan udara yaitu naik 15 persen dari 2,156 juta penumpang menjadi 2,480 juta penumpang pada tahun ini,” katanya.

Direktur Jenderela Perhubungan Darat Kemenhub Soeroyo Alimuso menyatakan, momen liburan sekolah pada Juni hingga Juli ini akan digunakan kementeriannya sebagai persiapan menghadapi lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran pada Agustus hingga September mendatang.

“Pada Mei ini akan ada banyak mobilitas penumpang karena banyak orang mencari sekolah baru, baik itu SMA maupun perguruan tinggi di daerah, selain itu juga bertepatan dengan musim liburan sekolah yang cukup panjang, ini untuk percobaan pada musim mudik Lebaran nanti,” kata Soeroyo.

Ditegaskannya,  pihaknya telah menginstruksikan kapada seluruh Dishub di Indonesia untuk melakukan pantauan maupun pengecekan baik itu sarana dan sarana perhubungan di masing-masing wilayah di Tanah Air. Pengecekan tersebut antara lain, memantau secara ketat kelaikan kendaraan umum, mengantisipasi kemacetan lalu-lintas di obyek wisata, dan juga memasang rambu, maupun marka, diseluruh jalan nasional.

“Musim liburan sekolah tahun ini diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang angkutan darat sebesar 2 persen dibanding tahun lalu, sedangkan pada penyeberangan di Merak-Bakauheni diprediksi ada kenaikan sebesar 10 hingga 15 persen pada musim liburan ini,”  jelasnya.[dni]

290411 Kemenhub Nilai Batas Waktu Kapal Offshore Realistis

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menilai batas waktu beroperasinya kapal asing untuk kegiatan khusus lepas pantai (Offshore) yang diatur secara teknis melalui PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri realistis untuk dicapai oleh pelaku usaha lokal.

“Kami membuat aturan itu setelah mengajak semua pihak yang terlibat dalam bisnis pelayaran atau pengadaan kapal itu berdiskusi. Batas waktu yang dituang dalam aturan itu hasil kesepakatan bersama dengan semua pemangku kepentingan,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (28/7)

Seperti diketahui, sesuai PM 48/2011 pemerintah  memberikan batas waktu bagi kapal asing yang beroperasi di kegiatan lepas pantai (Offshore) demi menjaga konsistensi azas cabotage dijalankan.

Dalam aturan itu secara rinci  diatur tentang jangka waktu penggunaan kapal asing  dimaksud berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kapal. Kegiatan survei minyak dan gas bumi dengan penggunaan kapal survey seismik, survei geofisika dan survei geoteknis diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2014.

Untuk kegiatan konstruksi lepas pantai ditetapkan berdasarkan jenis kapal yaitu untuk kapal derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Sementara untuk jenis kapal Diving Support Vessel (DSV) diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengeboran diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2015. Kegiatan penunjang operasi lepas pantai diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Terakhir, kegiatan pengerukan serta salvage dan pekerjaan bawah air diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengetahui kemampuan kapal berbendera Indonesia baik jenis maupun jumlahnya serta kebutuhannya peraturan menteri ini menyebutkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikut sertakan penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang ketersediaan kapal berbendera Indonesia.

Izin penggunaan kapal asing tersebut diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan administratif dan telah dilakukan upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia minimum 1 (satu) kali namun ternyata memang tidak tersedia (dibuktikan dengan pengumuman lelang). Hal ini bertujuan untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen pada angkutan laut dalam negeri.

“Kami konsisten untuk mendorong para pemain lokal. Nantinya juga dalam kegiatan tender di BP Migas akan didorong untuk mendahulukan kapal lokal,” katanya.

Berkaitan dengan diberlakukannya PMK 80/2011 yang mencabut bea masuk 182 pos tarif  hingga akhir tahun ini dimana salah satunya berdampak kepada dicabutnya ketentuan mengenakan Bea Masuk 5 persen bagi kapal, Bambang menjelaskan, hal itu salah satu bentuk lain dukungan pemerintah dalam membantu iindustri perkapalan. “Jangan dilihat batas waktunya. Kami nihilkan bea masuk itu untuk mendorong pengusaha lokal menjadi mandiri,” jelasnya.

Bambang pun tidak mengkhawatirkan, jika nantinya Bea Masuk diberlakukan  tidak akan menggerus daya saing pemain lokal. “Daya saing jangan hanya mengandalkan dari sisi biaya. Banyak hal lain yang bisa dilakukan pengusaha lokal. Apalagi sekarang sektor pembiayaan sudah mau memberikan bunga murah bagi pemain lokal,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto mengakui aturan teknis yang dikeluarkan oleh Kemenhub sudah mengedepankan kepentingan nasional dengan adanya kewajiban mengedepankan penggunaan kapal Indonesia jika memang tersedia walaupun roadmap belum berakhir.  [Dni]

280411 2015, Garuda Harapkan 60% Penjualan via Internet

JAKARTA–PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengharapkan dalam kurun waktu empat tahun mendatang penjualan tiketnya bisa dilakukan melalui internet atau e-commerce.

“Kami sedang serius mengembangkan produk e-commerce yang bisa memudahkan transaksi dan mengefisienkan biaya operasional bagi perseroan. Pada 2015, kita harapkan penjualan secara langsung (Direct Sales) akan mendominasi penjualan Garuda,” jelas Senior General Manager e-Commerce Garuda Indonesia Joseph Adrian Saul di Jakarta, Rabu (27/1).

Diungkapkannya, perseroan sedang menyiapkan beberapa hal untuk mengembangkan e-commerce seperti memperkuat sistem teknologi informasi (TI) untuk situs Garuda Indonesia, memperluas mitra perbankan yang menjadi saluran pembayaran, dan metode pembayaran.

“Untuk mitra dari lembaga keuangan kita sudah bekerjasama dengan Visa dan Mastercard. Ke depan kita akan menggandeng Bank Mandiri, BCA, dan BII untuk pembayaran melalui kartu debit selain credit card,” jelasnya.

Sedangkan untuk metode pembayaran sedang dijajaki kerjasama dengan Pay Pal dan mengembangkan pola pembayaran ala Pay Pal dengan bank lokal. “Kami ingin memudahkan semua pelanggan yang ingin berbelanja tiket secara online, karena itu saluran pembayaran harus banyak. Selain itu, jika pembelian dilakukan melalui internet harganya akan lebih murah 10 persen ketimbang public rate,” katanya.

Direktur Pemasaran & Penjualan (Pelaksana Harian) Garuda, M. Arif Wibowo menambahkan,  Garuda juga telah  menunjuk BII sebagai salah satu bank penerima pembayaran tiket Garuda dari mitra biro perjalanan (sub agent) Garuda.

Dijelaskannya, melalui kerja sama ini mitra travel agent (sub agent) Garuda dapat melakukan pembayaran tiket tanpa harus datang ke bank.
Pembayaran tiket Garuda dapat dilakukan secara online melalui BII CoOLPAY- yang merupakan solusi Payment Gateway berbasis Internet.  Kerja sama ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi mitra sub agent Garuda dalam melakukan pembayaran.  Melalui kerja sama ini, Garuda juga dapat memantau pembayaran tiket pesawat dari para sub agent serta menerima laporan transaksi secara online, realtime.

Arif mengatakan, selain bekerja sama dengan travel agent besar, Garuda juga bekerja sama dengan mitra sub agent yang menjadi channel distribution produk-produk Garuda. Saat ini Garuda bekerja sama dengan 2700 sub agent yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui sistem penjualan online “Garuda Online Sales”.

“Kami memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyediaan layanan Cash Management.  Melalui kerja sama ini mitra Travel Agent Garuda Indonesia dapat lebih mudah melakukan pembayaran tiket tanpa harus datang ke Bank,” kata Direktur Perbankan Korporasi BII Rahardja Alimhamzah.[dni]