AP I Kembangkan Bandara Banjarmasin

JAKARTA–PT Angkasa Pura I (AP I) berencana mengembangkan kapasitas bandara Banjarmasin untuk mendukung proyek  Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Kami mengucurkan dana investasi sebesar 500 miliar rupiah untuk mengembangkan terminal Banjarmasin,” ungkap  Direktur Utama Angkasa Pura  I Tommy Soetomo di Jakarta, Rabu (4/1).

Diungkapkannya, pada tahun ini perseroan menargetkan ground breaking perluasan  terminal bandara Banjarmasin tersebut.

“Saya sudah lapor ke Wakil Menteri Perhubungan. Proyek ini  masih terkendala dengan urusan pertanahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan,” katanya.

Berdasarkan catatan,  AP I akan mengembangkan 13 bandara strategis (Bandara Sepinggang, Kalimantan Timur;  Syamsuddin Nur,  Banjarmasin;  Bandara Kupang;
Ngurah Rai,  Bali;  Ahmad Yani,  Semarang; Adisutjipto,  Yogyakarta; dan Juanda,  Surabaya) yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia mulai tahun 2012 ini .

Sebagian dana pengembangan didapat dari Bank Mandiri sebesar 5 triliun rupiah untuk pengembangan delapan bandara selama empat tahun ke depan.
Kemungkinan besar akan cair pada kuartal I 2012. Adanya fasilitas pinjaman tersebut, bisa menutup kekurangan belanja modal perseroan.

Sebagian besar belanja modal akan. dialokasikan untuk membiayai pengembangan Ngurah Rai Denpasar 1,77 triliun rupiah dan terminal 2 Juanda Surabaya 400 miliar rupiah.

Berkaitan dengan pengembangan terminal di Ngurah Rai, Tommy mengungkapkan, pembangunan baru 5,6 persen dari target.[dni]

Perum Navigasi Penerbangan Segera Dibentuk

JAKARTA—Pemerintah segera membentuk Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan guna memenuhi amanat Undang-Undang Penerbangan No 1/2009.

“Kami sudah melakukan rapat dengan KemenkumHam, jika tidak ada kendala akhir bulan ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Perum tersebut sudah selesai. Pembentukan Perum tersebut amanat dari UU Penerbangan,” ungkap Dirjen Hubungan Udara Kementrian Perhubungan Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Selasa (17/1).

Dijelaskannya, nantinya unsur  dari Perum tersebut akan terdiri dari Angkasa Pura I dan II, serta Ditjen Hubungan Udara yang selama ini menangani Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara. “Nanti aka nada PP tambahan terkait pengalihan aset milik AP I dan II kepada Perum, begitu juga PP untuk pengalihan personil,” jelasnya.

Dikatakannya, Perum tersebut nantinya semenjak dibentuk akan diberikan masa transisi selama satu tahun guna menyelesaikan amsalah pengalihan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut.”Kita harapkan pada kuartal I/2012 akan selesai Peru mini dibentuk,” tegasnya.

Direktur Utama AP I Tommy Soetomo mengakui nantinya akan terjadi pengalihan aset dan SDM perseroan yang mengurus Air Traffic  Services (ATS) ke Perum yang baru terbentuk tersebut. “Sekitar 371 pegawai ATC akan dialihkan. Dari AP I akan ada potensi kehilangan pendapatan 30 persen dari jasa Aeronautika. Tetapi di sisi lain ada juga penghematan dari belanja modal dan biaya operasional,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini perseroan tetap mengembangkan kemampuan para personil Air Traffic Controller (ATC) dengan menggandeng Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementrian Perhubungan mencetak tenaga andal Junior Air Traffic Controller (JATC). “Dalam setahun kita akan mencetak 60 orang. Kita investasi sekitar 49 miliar rupiah untuk investasi pusat pelatihan. Untuk pendidikan satu angkatan sekitar 3 miliar rupiah,” katanya.

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal  diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.[dni]

Pemilik Kapal Optimalkan Fasilitas Bebas Bea Masuk

JAKARTA—Para pelaku usaha kapal yang bergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA)  akan memaksimalkan pemberian fasilitas fiskal bea masuk kapal 0 persen  pada 2012 untuk memperkuat angkutan armada niaga nasional guna mendukung program pemberdayaan industri pelayaran.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat INSA  Paulis A. Djohan  mengatakan, operator pelayaran akan memaksimalkannya untuk meningkatkan kapasitas armada niaga nasional.

“Kebijakan itu memang dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan kapasitas,” ungkapnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya,  penetapan bea masuk 0 persen akan mendukung  guna percepatan pengadaan armada niaga nasional hingga beberapa tahun ke depan.

“Pertumbuhan arus barang domestik dan pelaksanaan program nasional asas cabotage serta beyond cabotage memerlukan kapal dalam jumlah besar agar potensi muatan dalam negeri dapat diangkut kapal nasional,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya resmi mempertahankan bea masuk kapal niaga tetap 0 persen  pada 2012 dalam revisi Peraturan Meeri Keuangan No. 80 tahun 2011 kecuali untuk kapal keruk dan floating dock yang dikenakan 5 persen.

Kepastian pengenaan bea masuk kedua jenis kapal itu tertuang di dalam PMK No.213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea MAsuk atas Barang Impor pengganti PMK 80/2011 terbit.

Dalam Permenkeu yang baru itu, seluruh kapal niaga kecuali kapal keruk dan floating dock diberlakukan bea masuk 0 persen sesuai dengan hasil pembahasan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, operator kapal dan galangan.

Sementara itu,  Ketua Umum  INSA Carmelita Hartoto mengaku  khawatir  terhadap dampak krisis di Eropa masih akan membayangi industri pelayaran tahun depan.

“Tetapi  kami masih optimistis pangsa muatan angkutan laut Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap tumbuh pada 2012. Bahkan berpotensi menembus 1 miliar ton dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

Dikatakannya,  industri pelayaran kini sedang melakukan konsolidasi untuk memperbesar porsi muatan laut luar negeri (ekspor impor).

Diharapkannya, pelayaran nasional dapat meningkatkan peranya pada kegiatan angkutan laut luar negeri yang pangsanya jauh lebih besar dibandingkan muatan domestik.

“Setidaknya pada 2020, industri pelayaran akan meningkatkan market share kapal nasional di sektor angkutan luar negeri menjadi 20 persen,” katanya.

Berdasarkan catatan, hingga akhir 2010, muatan angkutan laut Indonesia, baik domestik maupun luar negeri mencapai 876,1 juta ton dengan perincian 308,9 juta ton muatan dalam negeri dan 567,2 juta ton muatan ekspor-impor.

Untuk kegiatan angkutan luar negeri, kapal berbendera Indonesia baru mengangkut sekitar 51,2 juta ton atau 9,0 persen dari total pangsa pasar angkutan ekspor-impor, sedangkan pangsa domestik sudah 99 persen  diangkut kapal nasional.[dni]

Pembatasan Kapal Asing Jangan Direvisi

JAKARTA—Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk konsisten menjalankan PM 48 Tahun 2011 dengan tidak mengundurkan jadwal pemberlakuan sesuai jenis kapal demi kepastian investasi.

“Pelaku usaha lokal sudah siap menjalankan PM 48/2011. Kita harapkan tidak ada pengunduran jadwal,” tegas Wakil  Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA)Sugiman Layanto di Jakarta, Rabu (11/1).

PM 48 Tahun 2011 berisikan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri realistis untuk dicapai oleh pelaku usaha lokal.

Sesuai PM 48/2011 pemerintah  memberikan batas waktu bagi kapal asing yang beroperasi di kegiatan lepas pantai (Offshore) demi menjaga konsistensi azas cabotage dijalankan.

Dalam aturan itu secara rinci  diatur tentang jangka waktu penggunaan kapal asing  dimaksud berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kapal. Kegiatan survei minyak dan gas bumi dengan penggunaan kapal survey seismik, survei geofisika dan survei geoteknis diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2014.

Untuk kegiatan konstruksi lepas pantai ditetapkan berdasarkan jenis kapal yaitu untuk kapal derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Sementara untuk jenis kapal Diving Support Vessel (DSV) diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengeboran diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2015. Kegiatan penunjang operasi lepas pantai diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Terakhir, kegiatan pengerukan serta salvage dan pekerjaan bawah air diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengetahui kemampuan kapal berbendera Indonesia baik jenis maupun jumlahnya serta kebutuhannya peraturan menteri ini menyebutkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikut sertakan penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang ketersediaan kapal berbendera Indonesia.

Izin penggunaan kapal asing tersebut diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan administratif dan telah dilakukan upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia minimum 1 (satu) kali namun ternyata memang tidak tersedia (dibuktikan dengan pengumuman lelang). Hal ini bertujuan untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen pada angkutan laut dalam negeri.

“Aturan tersebut sudah bagus. Saat ini pelaku usaha kapal lokal sedang menyiapkan diri mendapatkan kapal sesuai jadwal,” katanya.

Diungkapkannya,  saat ini ada kemajuan dari penerapan Cabotage karena kala tender dibuka dari mulai lelang sudah dipirioritaskan bagi kapal berbendera Indonesia. “Ini sangat bagus, BP Migas dan Kemenhub sudah sejalan. Suasana kondusif ini harus dijaga agar kapal berbendera Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.[dni]

Modernisasi Pintu Perdagangan

Memasuki tahun 2012, pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi
semakin penting, begitu juga dengan efektivitas layanan logistik di Indonesia.

Pasalnya, saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 17 persen  dari keseluruhan biaya operasional usaha. Angka itu sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya Malaysia yang hanya 8 persen, Filipina 7 persen, dan Singapura 6 persen.

Kondisi infrastruktur logistik nasional yang belum memadai penjadi penyebab utama biaya tinggi tersebut; dari jalan, telekomunikasi, fasilitas pelabuhan yang kurang lengkap atau rusak, hingga pasokan alat berat dan kendaraan yang rendah. Biaya logistik yang tinggi membuat produk nasional tak memiliki daya saing kuat di pasar global.

Salah satu cara penurunan biaya bisa dilakukan antara lain dengan melakukan modernisasi pelayanan di pintu perdagangan yakni pelabuhan.

Pelabuhan merupakan pintu keluar-masuk arus barang yang vital. Namun akibat fasilitas yang belum memadai serta beberapa faktor lain, perannya kurang optimal sehingga menjadi salah satu penyebab biaya logistik tinggi.

Kekurangoptimalan itu antara lain ditunjukkan oleh waktu tunggu barang di pelabuhan yang tergolong lama. Di Tanjung Priok, misalnya, barang sampai pelabuhan hingga keluar lagi memerlukan waktu 4,9 hari.

Bandingkan dengan waktu tunggu pelabuhan di Jepang yang hanya 3,1 hari. Bahkan waktu tunggu di Negeri Matahari Terbit itu masih lebih lama dibandingkan dengan Belanda yang hanya 1,1 hari, AS 1,2 hari, dan Singapura 1,0 hari.

Jelas sekali, para pengusaha memerlukan jaringan logistik yang lebih kompetitif sehingga mampu menekan biaya, sekaligus meningkatkan daya saing. Indonesia memang butuh sistem logistik terpadu dan sistem distribusi yang efektif serta efisien.

Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menjanjikan perseroan akan menggeber layanan  konvesional ke modern pelabuhan  dalam mencapai efisiensi serta efektivitas jasa logistik di Indonesia.

“Kami tetap berfokus pada peningkatan produktivitas pelabuhan dengan mengubah penanganan barang dari cara yang konvensional ke modern, kemudian penerapan layanan berbasisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta penurunan waktu layanan bongkar muat. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan effective working time menjadi 80 persen tahun ini,” ungkapnya

Diungkapkannya, pada tahun ini perseroan mengubah penanganan bongkar muat barang antara lain dari dan ke kapal, dimana sebelumnya menggunakan derek kapal menjadi container crane yang dikenal dengan sistem automasi. Perseroan juga akan mendorong penggunaan peti kemas atau jumbo bag sebagai pola kemasan bongkar muat.

Sementara untuk pengaturan arus barang curah untuk Crude Palm Oil (CPO) di mana  seluruh pembongkaran CPO pada akhir 2012 tidak lagi menggunakan truck loosing, tetapi harus melalui tangki-tangki timbun di dalam pelabuhan terlebih dahulu untuk kemudian didistribusikan.

Pelindo II juga akan menerapkan layanan sistem windows dan service level secara menyeluruh di semua wilayah kerjanya. Terkait keselamatan kapal dan barang yang keluar masuk pelabuhan, perseroan menargetkan layanan kapal pandu dan tunda berstandar internasional  di akhir 2012.

Pelayanan kapal di seluruh pelabuhan akan dimonitor dari satelit dan terpantau di kantor pusat Jakarta. Layanan ini dimulai dengan segera terpasangnya Vessel Traffic Information System (VTIS) di Tanjung Priok yang diharapkan sudah dapat beroperasi pada akhir 2012. Sementara untuk pelabuhan Palembang, Pontianak, dan jambi, VTIS akan beroperasi pada 2013.

“Pelindo II bersama Telkom akan menerapkan sistem Indonesia Logistic Community System (ILCS) yang peluncurannya direncanakan akan dilakukan pada Juli 2012. Sistem ini memungkinkan tersedianya platform layanan diantaranya e-payment, tracking dan tracing, booking shipment, dan trucking,” katanya.

Diungkapkannya, untuk mendukung semua kegiatan tersebut perseroan menyiapkann belanja modal sekitar lima triliun rupiah. “Angka itu diluar pembangunan Kali Baru jika sudah keluar Peraturan Presiden,” katanya.

Berdasarkan catatan, omset Pelindo II pada tahun lalu sekitar 4,6 triliun rupiah dan tahun ini ditagetkan menjadi 5,3 triliun rupiah. Sementara laba bersih pada 2011 1,6 triliun rupiah dan pada tahun ini menjadi dua triliun rupiah.

“Perbaikan strategi korporat dalam meningkatkan layanan kepelabuhan yang dilakukan Pelindo II adalah satu hal yang dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya minimal dengan hanya memperbaiki pola sistem kerja yang lebih efisien dan efektif namun memberikan dampak yang cukup signifikan. Sambil menunggu pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang akan dibangun di seluruh pelabuhan yang berada di wilayah kerja Pelindo II”,  kata Lino.

Diharapkannya,  para pengguna jasa  mampu beradaptasi dengan seluruh sistem ini  dalam jangka waktu enam bulan setelah penerapannya. “Dengan demikian, perusahaan didukung oleh seluruh komponen di dalamnya dapat menurunkan waktu total peti kemas keluar dari kapal hingga keluar pintu area pelabuhan (dwelling time) dari 6 hari menjadi 3 hari. Dengan semakin efisiennya waktu layanan barang di pelabuhan, kita pun akan selangkah lebih dekat dalam tujuan kita menekan biaya logistik dan terwujudnya konektivitas nasional Indonesia,” harap Lino.

Pada kesempatan lain, Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin mengharapkan,  sistem yang dikembangkan Pelindo II mampu  menekan biaya serta menjamin ketepatan waktu, kecepatan transaksi, dan kualitas barang serta jasa, sehingga mesti terintegrasi dari hulu sampai hilir yang terdiri atas banyak pemangku kepentingan.[dni]

Pacific Royale Kantongi 81 Izin Rute

JAKARTA–Maskapai PT Pacific Royale Airways  telah mendapatkan 81 izin rute dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan  memastikan melakukan penerbangan perdana pada 1 Maret nanti.

Presiden Direktur Pacific Royale Samudra Sukardi mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal memproses Air Operator Certificate (AOC) yang baru saja memasuki tahap tiga dan segera memasuki tahap empat dengan proses demo evakuasi dan proving flight. Maskapai itu akan mendatangkan empat pesawat pada Februari-April 2012, yakni dua Fokker F-50 dan Airbus A320-200.

“Kami terbang awal Maret 2012. AOC sudah selesai tahap tiga, tinggal tahap empat berupa demo evakuasi dan proving flight selesai bulan depan,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (25/1).

Diungkapkannya,  dari 81 izin rute yang sudah didapat sekitar 30 persen  di antaranya adalah rute ke luar negeri (internasional) dan sisanya rute domestik.

Penerbangan internasional untuk tahap awal dengan Airbus A320 dan ke depan dengan Airbus A330 yang dijadwalkan datang pada akhir 2012. Sementara Fokker F-50 untuk melayani rute domestik, terutama sebagai pengumpan (feeder).

“Kami punya tiga hub, yakni Jakarta, Surabaya, dan Batam. Tapi untuk ke luar negeri kami tidak akan dari Jakarta karena sudah padat, kami lakukan dari Surabaya dan Batam. Misalnya Surabaya-Singapura dan Surabaya-Hong Kong, lalu nanti dilanjutkan ke India. Kami juga akan layani Bandung-Kuala Lumpur,” ungkap dia.

Untuk rute domestik di antaranya nanti adalah Jakarta-Surabaya, Surabaya-Banyuwangi, Surabaya-Madiun, Batam-Natuna, Batam-Kerinci. Ke depan, Pacific Royale juga berambisi membuka penerbangan ke Tiongkok karena pasarnya besar.

Berdasarkan catatan, Maskapai yang fokus di layanan penerbangan maksimum (full services) itu telah menginvestasikan dana  60 juta dollar AS sebagai tahap awal. Rinciannya, sebanyak  40 juta dollar AS untuk pengadaan 10 pesawat dan 20 juta dollar AS untuk pembelian avtur dan pembiayaan operasional.[Dni]

Mandala Beroperasi Medio Februari

JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan PT Mandala Airlines (Mandala) untuk kembali beroperasi pada 15 Februari 2012 karena proses pengajuan Air Operation Certificate (AOC) melalui Direktorat Angkutan Udara sudah hampir selesai.

“Dari Derektorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menetapkan Mandala Airlines harus sudah terbang kembali pada 15 Februari 2012,” kata Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Diding Sunardi, Selasa (10/1).

Diungkapkannya,  saat ini Kemenhub telah menyelesaikan proses inspeksi kelaikan dua pesawat Airbus A320 maskapai itu yang berada di Bandara Changi, Singapura, dan kini penerbitan Air AOC dalam proses finalisasi.

Dijelaskannya,  proses penerbitan AOC sudah memasuki tahap ketiga yakni dengan melakukan evaluasi atas dokumen dan prosedur terkait administrasi. Artinya, dalam waktu tidak lama lagi, AOC bisa diterbitkan. Setelah itu, Kemenhub memberikan tenggat waktu paling lambat 15 Februari 2012 bagi Mandala untuk terbang atau beroperasi kembali.

“AOC sudah fase tiga mendekati finai. Kami beri kesempatan sampai 15 Februari 2012 bagi Mandala untuk terbang, kalau tidak mampu terbang ya dicabut. Jadi sekarang mereka harus memberikan perhatian lebih  soal waktu ini,” ungkapnya.

Secara terpisah, Manajer Investasi Saratoga Capital Devin Wirawan, pemegang saham mayoritas Mandala Airlines, mengatakan, pihaknya siap terbang sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Mandala kini tinggal menunggu terbitnya AOC sebagai landasan untuk beroperasi kembali.

“Kini kami memang tengah menunggu AOC. Kalau pemerintah bilang 15 Februari, ya kami akan laksanakan. Kami siap,” jelasnya.

Mengenai kesiapan armada, Devin mengatakan, Mandala akan mengikuti ketentuan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yakni 10 pesawat dengan lima di antaranya berstatus milik.

“Sekarang sudah dua unit Airbus A320 yang segera tiba di Indonesia begitu AOC terbit. Kalau sekarang di Indonesia akan timbul biaya parkir,” ujarnya.

Adapun rute penerbangan Mandala tidak akan berbeda jauh dengan rute penerbangan sebelumnya. Mandala Airlines pernah menerbangi 16 rute domestik dan empat rute internasional, diantaranya Singapura. Namun karena pesawatnya masih sedikit, untuk sementara Mandala akan terbang terbatas atau belum semua rute diterbangi, prioritasnya adalah Singapura.

Sebelumnya,  Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan tenggat waktu untuk terbang bagi Mandala Airlines masih diberikan perpanjangan hingga 4 bulan pasca 12 Januari. “Perpanjangan 4 bulan masih berlaku, belum diputuskan untuk diberi tenggat hingga 15 Februari karena proses AOC nya belum selesai,” katanya.[dni]

KPPU Lanjutkan Dalami Implementasi RA

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan pendalaman pemeriksaan implementasi regulated agent (RA/ Agen Inspeksi)mengingat adanya dana masyarakat yang ditarik oleh swasta dan bisa menganggu persaingan usaha.

“Soal RA  masih perlu dilanjutkan pemeriksaannya, mengingat adanya pemungutan dana ke masyarakat yang nantinya akan berdampak pada terganggunya daya saing dalam berusaha,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tadjuddin Neor Said di Jakarta, Kamis (19/1).

Dijelaskannya, hal yang diperhatikan dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan Kemenhub untuk mengizinkan atau merestui pihak swasta yakni perusahaan RA untuk menarik dana biaya pemeriksaan kargo dari masyarakat.

“Bagi KPPU harus jelas dasar hukumnya, apalagi peraturan RA ini berpotensi mengganggu daya saing negara karena adanya peningkatan biaya pemeriksaan kargo. Padahal kita tidak bisa menghindari pasar global yang akan terjadi sebentar lagi. Makanya kami akan teruskan pemeriksaan,” tuturnya.

Menurutnya,  soal keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan ditangani pihak swasta.

“Swasta itu akan mencari untung, jadinya biaya pemeriksaan akan mahal,” jelasnya.

Masih menurutnya,  biaya pemeriksaan kargo oleh perusahaan RA yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta dinilai terlalu tinggi.

Jika dibandingkan dengan tarif pemeriksaan kargo di Singapura hanya 1 sen dolar Singapura atau sekitar 70 rupiah  per kilo gram, sedangkan tarif RA di Tanah Air sekitar 450 rupiah per kg.

Dikatakannya,  KPPU juga akan menelusuri keberadaan enam perusahaan RA yang ada. “Mengapa hanya enam, sedangkan pemeriksaan kargo di Bandara Soekarno-Hatta jumlahnya banyak. Harusnya ditangani RA yang lebih banyak lagi agar persaingan sehat,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya siap membantu KPPU untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan.

Arman menjelaskan pada pertemuan terakhir dengan KPPU kemarin, dibicarakan soal dasar hukum Kemenhub mengizinkan swasta menarik dana dari masyarakat untuk biaya pemeriksaan kargo. Tetapi belum membahas soal besaran tarif.

“KPPU belum mau menyentuh soal tarif sampai mereka tahu jelas dasar hukum penarikan uang oleh swasta. Mereka menilai tidak ada UU yang mengatur Kemenhub menyatakan swasta dapat menarik dana dari masyarakat,” tutur Arman.

Ditegaskannya,  asosiasi masih keberatan soal keberadaan perusahaan RA atau agen inspeksi ini. Adanya agen inspeksi ini tidak menambah tingkat keamanan barang-barang yang akan dikirim. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu masih ada barang berbahaya yang lolos dari pemeriksaan agen inspeksi.[Dni]

KPPU Dalami Implementasi Agen Inspeksi

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mendalami implementasi agen inspeksi (Regulated Agent/RA) dengan memanggil pelaku usaha pada Rabu (18/1) besok.

”Pada Rabu (18/1), kita akan melakukan pendalaman terkait seluruh aspek penerapan RA,” ungkap juru bicara KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu (15/1).

Diungkapkannya, hal yang didalami adalah soal tarif dan aspek lain yang terkait seperti tehnis pelaksanaanya.  ”Kita ingin tahu apakah setiap RA  yang ditunjuk mendapatkan order inspeksi berdasarkan penjatahan atau mekanisme pasar,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan mengungkapkan,  sebenarnya sudah pernah dilakukan pertemuan tentang RA dengan KPPU, kala  dilaporkan monopoli.

”Kemenhub  menegaskan RA  tidak monopoli tetapi  terbuka untuk siapa saja. Mungkin KPPU minta tanggapan tentang   permohonan Kemenhub yang meminta fatwa terkait rumusan struktur  tarif hasil Tim Kecil,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Arman Yahya  mengatakan akhirnya  KPPU  menanggapi surat yang dikirim oleh gabungan asosiasi jasa pengiriman barang di Bandara Soekarno-Hatta yang melaporkan dugaan praktik monopoli RA.

Selain ALFI, asosiasi lainnya yakni Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia), APKB (Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat), SPS (Serikat Penerbit Surat kabar) dan PT Pos Indonesia.

Suspended
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, Kemenhub tidak memperpanjang (suspended) ijin RA milik Angkasa Pura II  karena belum memenuhi persyaratan.

”Mulai Desember 2011, ijin RA milik AP II di suspended.  Mengingat ijin yang  dipegang AP II  kemarin sebagai “RA Sementara” untuk jangka waktu 3 bulan, berlaku hingga  24 November 2011. Saat ini AP II  sudah mengirim   surat permohonan perpanjangan izin tersebut ke Ditjen Hubungan Udara,” ungkapnya.

Ditegaskannya, walaupun AP II tidak menjalankan RA, tetapi kapasitas dan prosedur pengamanan tetap terjaga. “Ada delapan perusahaan yang mengajukan sebagai RA pada 2012. Akan tetapi, masih dalam tahapan pemeriksaan sehingga belum menjalankan fungsi agen inspeksi.Syaratnya hanya memenuhi ketentuan dan melengkapi aturan,” jelasnya

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (AP II) Tri S. Sunoko mengakui,  pihaknya diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan untuk diperpanjang ijin RA-nya.

“AP II sudah kirim surat permohonan perpanjangan izin tersebut ke Ditjen Perhubungan Udara. Sekarang AP II menunggu keputusan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan. Mungkin masih dalam proses disana,” tuturnya.

PT Angkasa Pura II cabang Bandara Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan perusahaan Regulated Agent (RA) terhitung sejak Sabtu, 3 September 2011.

Pengoperasian keagenan inspeksi tersebut merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan No: AU/9392/DKP.926/VII/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberian Izin PT Angkasa Pura II sebagai Regulated Agent sementara.

Kurun waktu 3 bulan tersebut diberikan seiring dilakukannya pembentukan badan hukum baru berbentuk perseroan terbatas (PT) oleh Angkasa Pura II sebagai pengelola RA ke depan. Status badan hukum RA yang dikelola AP II adalah unit bisnis strategis (SBU) yang berada di dalam struktur organisasi Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta.[dni]

Kereta Cepat Argo Cahaya Siap Dibangun

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencananya  untuk membangun kereta super cepat seperti Shinkansen di Jepang yang diberi nama Argo Cahaya.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan,  meskipun belum dibahas secara serius dengan kementerian lain maupun ditingkat Presiden, namun instansinya  telah melakukan studi mengenai proyek dengan nilai investasi mencapai  150 triliun hingga 180 triliun itu.

“Kereta cepat masih pra studi kelayakan dan belum menjadi prioritas, mungkin nanti setelah proyek double track (jalur ganda) Jakarta-Surabaya selesai dibangun pada 2014, baru akan diprioritaskan Argo Cahaya,” katanya di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya,  studi awal kereta cepat tersebut telah dilakukan pada 2008 hingga 2009 yang lalu, dengan studi awal dari pihak Jepang. Sedangkan untuk studi kelayakan, pemerintah belum melakukan hal itu, pasalnya harus dibahas lebih mendalam dengan lintas kementerian dan ditingkat Presiden.

Menurutnya,  proyek pembangunan kereta cepat telah banyak digagas untuk dibangun oleh negara-negara Asia lainnya. Pasalnya, dengan adanya kereta cepat tersebut lebih banyak mengangkut penumpang dibandingkan pesawat udara dan juga lebih hemat bahan bakar. Selain itu, beban jalan menjadi berkurang dan mengurangi kerusakan jalan.

Diprediksinya,   masa pembangunan proyek kereta cepat Argo Cahaya untuk tujuan Jakarta-Surabaya akan memakan waktu 10 tahun. Tahap pembangunannya sendiri terbagi dalam tiga periode yaitu pembuatan grand desain selama tiga tahun, pengerjaan konstruksi selama 5-6 tahun dan sisanya yaitu tahap uji coba.

“Untuk konstruksinya diperkirakan mencapai 14,3 miliar dollar AS, namun jika termasuk biaya pembebasan lahan mencapai 20 miliar dollar AS atau 261 miliar  rupiah per kilometer, masih-masing negara biaya pembangunannya berbeda, di China 223 miliar rupiah  perkilometer dan Taipei 331 miliar rupiah perkilometer,” jelasnya.

Diungkapkannya,   telah ada investor dari China dan Jepang yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan kereta cepat ini. Nantinya proyek ini direncanakan akan menggunakan skema private public partnership atau kerjasama pemerintah swasta. Jadi pemerintah turut andil dalam pembiayaannya.

“Dipilihnya rute Jakarta-Surabaya karena kedua kota tersebut menghubungkan dua pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, seperti Tokyo-Osaka di Jepang, China menghubungkan Beijing-Shanghai, di Amerika Serikat menghubungkan Boston-Washington,” jelasnya.

Direktur Komersial PT Kerata Api Indonesia (Persero) Sulistio Wimbo Hardjito mengatakan perusahaannya siap jika pemerintah menunjuk perseroan  sebagai operator untuk mengelola kerat cepat Argo Cahaya.

”Kita   menyambut baik jika pemerintah benar-benar serius membangun megaproyek senilai ratusan triliun ini. Pasalnya, negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara juga telah membangun proyek serupa,”katanya.

Menurutnya,  kunci sukses proyek ini  ada di  studi kelayakan dan itu dilakukan oleh pemerintah. ”KAI dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan kami siap jika ditunjuk, kalaupun dilakukan tender, perseroan juga pasti akan turut mengajukan sebagai perserta,” kata Wimbo.

Meskipun belum melakukan studi kelayakan, namun lanjut dia, perseroannya telah melakukan kajian pra studi kelayakan mengenai proyek pembangunan kereta cepat ini.

“Kajian yang dilakukan KAI berbeda dengan yang dilakukan Kemenhub, karena  pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang membangun sarana infrastruktur,” jelasnya.[dni]