080610 XL Coba Gairahkan Akses MMS

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) mencoba untuk menggairahkan akses pesan multimedia (Multimedia Messaging Services/MMS) melalui layanan mobile newspaper.

“Trafik MMS per hari masih kecil, cuma mencapai 500 ribu. Persentasinya cuma 3,7 persen dibanding total pelanggan GPRS XL,” ungkap Head of Marketing Mobile Data Services XL Budi Hardjono, di Jakarta, Senin (7/6)

Diungkapkannya, unique number pelanggan GPRS yang menggunakan MMS tercatat cuma 2,5 juta dari 13,5 juta. Sementara dari total 32,6 juta pelanggan seluler XL terdapat 16,6 juta ponsel berbasis GPRS yang sudah digunakan pelanggannya.

Dijelaskannya, kendala mengembangkan MMS karena sulit men-setting GPRS di ponsel dan minimnya konten lokal yang menarik perhatian masyarakat.

“Kini kami coba mem-push setting GPRS lewat over the air. Kami terus memperbanyak database setting-an untuk ponsel GPRS karena banyak jenis ponsel baru yang setting-annya berbeda-beda,” jelasnya.

Sedangkan untuk konten lokal, XL menggandeng Huawei dengan membesut konten berita lewat MMS. “Kami sudah meluncurkan konten MMS mobile newspaper sejak awal Mei lalu. Responsnya cukup baik, sekarang sudah 40 ribu yang mendaftar ikut berlangganan,” jelasnya.

MMS Mobile newspaper merupakan kombinasi antara akses mobile dengan media pemberitaan yang menyediakan informasi bagi para pengguna ponsel lewat akses pesan multimedia MMS.

Diyakininya, konten berita bisa mengangkat popularitas MMS karena perilaku masyarakat mencari informasi berubah dari cetak ke digital. Apalagi biaya akses GPRS semakin murah yakni 1 rupiah per kili byte.

“Kami prediksikan, tren membaca lewat mobile newspaper akan mulai booming akhir tahun ini. Apalagi jika semua operator ikut masuk ke pasar ini,” jelasnya.

Dikatakannya, MMS mobile newspaper tidak menyasar pengguna BlackBerry, iPhone, atau Android, tetapi ponsel yang bisa akses GPRS. “Kalau smartphone pasti akses via internet. Kita membidik pasar lebih luas yakni mereka yang ingin menikmati berita tanpa harus terkoneksi ke internet,” tuturnya.[dni]

080610 Telkom Siap Ikut Tender Ulang BWA

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) siap mengikuti tender ulang Broadband Wireless Acces (BWA) untuk area yang ditinggal oleh tiga pemenang sebelumnya.

“Kami siap mengikuti tender ulang untuk zona yang ditinggalkan oleh pemenang tahun lalu. Untuk area mana saja yang dibidik, kita ingin ambil semua, tetapi nanti dilihat dulu persyaratan dari pemerintah,” ungkap Direktur Jaringan Telkom Ermady Dahlan di Jakarta, Senin (7/6).

Untuk diketahui, tiga pemenang BWA diputuskan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dicabut izin prinsipnya karena tidak mampu memenuhi kewajiban kepada negara. Ketiga pemenang itu adalah Internux yang memenangkan area Jabotabek, sedangkan Comtronics di area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi, Jawa Bagian Tengah, serta Jawa Bagian Timur, serta PT Wireless Telecom Universal (WTU) di Maluku, Papua, dan Riau.

Internux dicabut izinnya karena tidak mampu membayar kewajiban sebagai pemenang kepada negara berupa up front fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, sementara Comtronics mengembalikan lisensi yang dimiliki. Hal yang menyedihkan adalah WTU, dimana walau sudah membayar lunas kewajiban dan denda, namun lisensi tetap dicabut karena pembayaran dilakukan melewati tenggat waktu.

Berkaitan dengan harga dasar penawaran (reserved price) yang akan dipakai saat tender ulang setara dengan tahun lalu yakni sekitar 52,35 miliar rupiah untuk 15 zona di spektrum 2,3GHz dengan harga termahal di zona yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar rupiah per blok, Ermady mengingatkan, masalah harga akan berpengaruh terhadap hasil tender.

“Kita sudah belajar dari harga tahun lalu yang menjadi masalah bagi pemain baru. Semoga pemerintah bisa memberikan harga dasar terbaik,” katanya.

Secara terpisah, praktisi telematika Kanaka Hidayat mengingatkan, pelaksanaan tender BWA tahun lalu menjadi preseden kurang baik bagi teknologi broadband di Indonesia baik dari sisi teknis dan komersial. “Hasilnya itu hanya bagus dari sisi politis,” katanya.

Menurutnya, tender ulang akan sulit mencapai kondisi ideal karena basis harga penawaran dasar masih sama dengan tahun lalu. “Mungkin yang bisa dilakukan adalah kedewasaan pemerintah untuk tidak baku dengan teknologi lama dan memberi jalan bagi teknologi baru masuk, walaupun tetap dengan sarat lokal konten yang layak. Ini akan membuat pebisnis bereaksi positif yang pada akhirnya membantu program pemerintah,” tuturnya.[dni]

080610 Mobile-8 Luncurkan Sumo

JAKARTA—PT Mobile-8 Telecom (Mobile-8) meluncurkan produk terbarunya Hape Fren Sumo (Super Modem) guna menggarap pasar layanan akses data.

Group Head of Product & Device Management Mobile-8 Sukaca Purwokardjono mengungkapkan, produk terbaru tersebut mengedepankan kemampuan layanan data (modem) dan menelpon dalam satu perangkat.

“Produk ini hadir dalam dua yang merupakan produk bundling dengan Fren Duo dan Fren Sobat sebagai layanan telepon paling murah dari Mobile-8,” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, dikeluarkannya produk ini karena tingginya pengguna laptop sehingga peminat modem internet semakin banyak. “Berupaya menjawab kebutuhan pasar.”Produk ini menyediakan layanan data yang prima dengan harga yang sangat terjangkau. Hanya dengan 319 ribu rupiah, pelanggan dapat memilih satu diantara dua tipe Hape yang ditawarkan, yaitu seri CM100 dan C36X,” ungkapnya.

Sedangkan untuk keuntungan yang akan didapatkan pelanggan selain akses data adalah menawarkan layanan Fren Duo dan Fren Sobat, sehingga penggunanya dapat menikmati telepon gratis se-Indonesia, gratis Facebook, dan gratis internet unlimited selama satu bulan penuh. Kecepatan yang dijanjikan untuk akses data adalah hingga 153,6 Kbps.

Secara terpisah, Chief Commercial Officer Tri Suresh Reddy mengatakan, pihaknya juga menawarkan ponsel bundling data dan suara dengan memanfaatkan momentum Piala Dunia 2010.

“Kami bekerajsama dengan HT Mobile untuk ponsel tipe TV Phone G12. Khusus bagi para bola mania tipe G12 menggunakan back casing dengan tema Piala Dunia 2010,” katanya.[dni]

080610 Telkom Direstui “Goda” BTEL

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) direstui oleh Kementrian BUMN untuk “menggoda” Bakrie Telecom Tbk (BTEL) melakukan aksi konsolidasi di sektor telekomunikasi.

“Surat dari direksi Telkom untuk meminta izin melakukan kajian pengambilalihan BTEL sudah saya baca tadi pagi. Surat itu juga sudah disampaikan ke Kementrian Keuangan. Kami sebagai kuasa pemegang saham mendukung rencana itu,” ungkpa Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Jakarta, Senin (7/6).

Mustafa menyerahkan pola konsolidasi kepada manajemen Telkom. “Bisa itu merger atau akuisisi. Itu masalah korporasi. Sepanjang positif bagi perusahaan dan win-win solution. Kajian konsolidasi ini mudah-mudahan rampung dua bulan ke depan,” tegasnya.

Mustafa menyakini, jika konsolidasi terjadi, maka layanan CDMA milik Telkom yakni Flexi akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar.
“Dengan sinergi menjadi kekuatan riil, bisa menumbuhkan perusahaan,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, sebenarnya bukan hanya BTEL yang di”goda” oleh perseroan. “Tidak hanya Bakrie Telecom, ada juga operator CDMA lainnya yang sedang dibidik,” ungkapnya. .

Rinaldi menegaskan, jika pun nanti terjadi konsolidasi dengan BTEL maka yang dibidik adalah satu kesatuan perusahaan, bukan hanya layanan Esia. “Kalau Telkom mau konsolidasi, kami tentu akan ambil semuanya. Tidak mungkin hanya satu unit usaha,” tegasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini BTEL membentuk dua anak usaha baru yakni Bakrie Connectivity (BCON) dan Bakrie Network (BNET). BCON bergerak di bidang jasa broadband dan telah digelontorkan investasi awal 100 juta dollar AS, sementara BNET berusaha di pembangunan jaringan BTEL.

Kabar beredar mengatakan, keluarga Bakrie tak akan melepaskan kedua anak usaha baru itu ke Telkom, tetapi hanya Esia sebagai penyedia jasa suara dan SMS dengan 11 juta pelanggan.

Rinaldi mengungkapkan, saat ini sedang dikaji pola konsolidasi berupa merger, akuisis, atau membeli saham. “Jika mau dikonsolidasikan dengan Flexi, maka unit usaha ini harus jadi PT dulu. Tidak mungkin unit usaha konsolidasi. Proses menjadi PT saja butuh waktu 4 bulan,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Analis dari Finan Corpindo Edwin Sinaga menyakini proses konsolidasi kedua perusahaan akan memakan waktu lama. “Prosesnya akan panjang jika yang dipilih merger. Tetapi jika dipilih akuisisi akan lebih cepat, namun Telkom harus waspada dengan laporan keuangan BTEL,” katanya.

Edwin pun mengingatkan, BTEL memiliki hutang yang lumayan banyak sehingga berpotensi menjadi beban bagi Telkom nantinya. “Saat due dilligence Telkom harus hati-hati. Sudah rahasia umum laporan keuangan Bakrie grup selalu bermasalah,” jelasnya.

Sedangkan manajemen BTEL ketika dikonfirmasi enggan menanggapi rumor yang berkembang. “Saya no comment,” tegas Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi.

Seleksi Direksi
Sementara itu, berkaitan dengan perombakan direksi Telkom pada 11 Juni nanti, Mustafa mengungkapkan, sudah dilakukan seleksi terhadap tiga nama yang akan menempati posisi Direktur Utama Telkom.

“Kami sudah menyampaikan tiga nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk seleksi selanjutnya. Saya tidak menyebutkan nama, tapi tunggu saja hasil dari TPA,” katanya.

Diungkapkannya, ketiga calon tersebut berasal dari internal perusahaan. “Kita melihat kinerja selama ini sebagai bahan pertimbangan,” katanya.

Kabar beredar mengatakan, kandidat kuat adalah Ermady Dahlan yang masih menjabat Direktur Network and Solution Telkom, Arief Yahya yang saat ini menjabat Direktur Enterprise and Wholesale Telkom, dan Rinaldi Firmansyah.

Industri telekomunikasi pun berharap pemimpin Telkom harus memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kuat dalam implementasi Corporate Strategic Schenario (CSS) khususnya eksekusi Strategic Inisiatif Company sebagai tumpuan perumbuhan perusahaan.[dni]

080610 ASDP Targetkan Laba Bersih Rp 108 Miliar

Jakarta—PT ASDP Indonesia Ferry menargetkan meraih laba bersih sebesar 108 miliar rupiah pada tahun ini.

“Hingga akhir April lalu, perseroan mengantungi laba bersih 30,4 miliar rupiah. Sedangkan pada 2009 lalu keuntungan mencapai 61,5 miliar rupiah,” ungkap Dirut ASDP, Bambang Bhakti di Jakarta, Senin (7/6).

Diprediksinya, jika laba bersih sebesar angka di tasa maka pendapatan usaha diproyeksikan akan meningkat drastis menjadi 1,1 triliun rupiah atau naik dibanding 2009 yang sebesar 884 miliar rupiah.

“Target tersebut diharapkan bisa tercapai. Selama Januari-April saja bisa mencapai pendapatan 268 miliar rupiah. Pencapaian tertinggi diprediksi bakal tercapai pada masa liburan dan Lebaran 2010 yang akan terjadi hingga akhir tahun,” katanya.

Sementara untuk armada, ASDP menargetkan bakal menambah kapal hingga menjadi sebanyak 107 unit, termasuk 53 unit kapal perintis.

“Dalam waktu dekat ini kita akan terima enam kapal perintis hibah dari Kementerian Perhubungan, sedangkan yang sedang dibuat sebanyak delapan unit,” katanya.

Berkaitan dengan layanan ke masyarakat, Bambang memastikan memberikan jasa yang berkualitas.

Sejumlah langkah dilakukan seperti memastikan kelancaran arus penumpang selama liburan dan Lebaran 2010, mengaktifasi e-ticketing pada 8 rute dan memperlancar arus pengadaan barang dan jasa dari sentralisasi pengadaan menjadi desentralisasi.

“Untuk e-ticketing, pertama kita akan mengaktifkan dulu pada rute Merak-Bakauheni, Gilimanuk-Ketapang pada 15 Agustus. Selanjutnya rute lain akan menyusul,” tandasnya.[dni]

080610 Kepemilikan Modal Firefly Diverifikasi

JAKARTA—Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) akan memverifikasi kebenaran kepemilikan 52 persen modal dalam negeri
dari PT Firefly Indonesia Berjaya untuk memastikan single majority dijalankan.

PT Firefly Indonesia Berjaya adalah adalah calon maskapai yang 48 persen sahamnya dimiliki Firefly Sdn Bhd, anak usaha Malaysia Airlines yang tengah mengajukan Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) ke pemerintah.

“Mereka memang sudah memiliki akte perusahaan yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kami ingin mengecek kepemilikan dalam negerinya, khususnya komposisi kepemilikan modalnya benar-benar dari Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ungkap Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko, Senin (7/6).

Menurutnya, kepastian atas modal dari perusahaan atau perorangan lokal itu sangat penting karena ketentuan mengenai kepemilikan modal maksimal pihak asing sebesar 49 persen dan 51 persen milik lokal dalam industri penerbangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

“Sejauh ini memang mereka melaporkan ada dua perorangan asal Indonesia yang memiliki 52 persen sahamnya dan sudah memenuhi asas single majority. Tetapi kami juga perlu mengecek arus modalnya melalui BKPM sebagai instansi yang berwenang. Selain itu mereka juga belum mengajukan business plan dan bank guarantee nya selama lima tahun ke depan,” katanya.

Tri menegaskan, jika BKPM sudah memastikan bahwa modal tersebut berasal dari dalam negeri maka Kemenhub tidak akan segan untuk menerbitkan SIUP. ‘Tentunya setelah Firefly mengajukan rencana pengembangan bisnis dan bank guarantee atas kelangsungan usaha maskapai itu lima tahun ke depan. Setelah itu, Kemenhub akan meminta Firefly untuk mengurus Air Operator Certificate (AOC) untuk dapat terbang di langit Indonesia,” katanya.

Namun, jika BKPM memberi keterangan bahwa modal tersebut masih berasal
dari asing maka Kemenhub akan menolak pengajuan SIUP Firefly. Firefly berminat untuk beroperasi di Indonesia sebagai maskapai tidak berjadwal atau carter. Untuk bisa menjadi maskapai carter, UU Nomor 1/2009 mewajibkan maskapai jenis itu untuk
mengoperasikan minimal tiga pesawat dengan satu pesawat diantaranya berstatus milik.

FireFly merupakan satu dari sebelas perusahaan penerbangan yang mengajukan SIUP maskapai baru ke pemerintah pada 2010 ini. Selain FireFly, sepuluh maskapai lainnya adalah Fly Cargo, Megantara Air, Jatayu Airlines, North Aceh Air, Sultra Air, Phoenix, Love Air Services, Bee Air Charter, Spirit Global Service dan Life Air.

Tri menambahkan, Kemenhub juga belum menerbitkan SIUP bagi sepuluh
maskapai yang lain. Karena pemegang sahamnya belum juga menyampaikan rencana pengembangan bisnis dan bank guarantee.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tarif batas atas, Tri mengungkapkan, akan melakukan pemantauan mulai besok Selasa (8/6). Pemantauan akan dilakukan di tempat penjualan tiket di Bandara, mewawancarai penumpang pesawat, agen perjalanan wisata dan agen tiket, serta terhadap sistem tiketing dan reservasi dari maskapai itu sendiri.

“Kalau ternyata tidak sesuai antara jenis layanan yang mereka ajukan dengan harga tiket dilapangan, kami akan mengirimkan surat peringatan sampai tiga kali. Kalau masih dilakukan juga, rute yang dilanggar tarifnya bisa dikurangi atau dicabut izinnya,” tegasnya.[dni]

080610 Program Kemenhub Belum Menyentuh Akar Persoalan

JAKARTA—Program dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dinilai belum menyentuh akar persoalan transportasi yang menjadi tugas utama dari kementrian tersebut.

“Kami meminta Menteri Perhubungan (Menhub) mengevaluasi kinerja aparatur serta rencana kerja, implementasi, dan monitoring di kementriannya. Programnya tidak menyentuh akar persoalan transportasi nasional,” tegas Anggota Komisi V Yudi Widiana Adia di Jakarta, Senin (7/6).

Menurut Yudi, program-program internal Kemenhub banyak yang tidak menyentuh persoalan perhubungan itu sendiri sehingga terkesan lari dari tanggung jawab.

Yudi mengatakan, tugas penting dan harus segera dituntaskan oleh Kemenhub antara lain mewujudkan angkutan umum yang layak, manusiawi, aman dan nyaman bagi rakyat.

Hal itu sesuai dengan pasal 139 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum yang layak. Hingga saat ini belum terlihat arah (road map) yang jelas dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mewujudkan angkutan umum yang layak itu.

“Lihat saja program-program Kemenhub, terutama program internal mereka, umumnya tidak menyentuh akar persoalan perhubungan dan transportasi yang mana itu merupakan tugas pokok mereka,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan kemacetan merupakan akibat dari buruknya layanan transportasi publik di Indonesia. Rakyat enggan menggunakan transportasi umum karena kondisinya tidak layak dan tidak nyaman. Akibatnya mereka menggunakan angkutan pribadi dan sepeda motor sehingga lalu lintas menjadi sangat padat.. Padahal, untuk wilayah DKI Jakarta saja, kerugian akibat kemacetan mencapai 4 triliun rupiah per tahun.

Sementara Menhub Freddy Numberi mengungkapkan, Kemenhub sendiri pada APBN 2011 mendapat jatah sebesar 21,37 triliun rupiah atau berkurang 364 miliar rupiah dari pagu indikatif semula..

Pagu indikatif terbaru itu diperoleh setelah adanya pertemuan trilateral antara Kemenhub, Kemenkeu, dan Bappenas.

“Dilakukan trilateral meeting, ditemukan adanya kelebihan alokasi anggaran pinjaman atau hibah luar negeri sebesar 364 miliar rupiah, sehingga pagu indikatif menjadi berkurang,” katanya.

Pagu indikatif terbaru itu jauh dari yang diharapkan Kemenhub. Dari rapat yang dilaksanakan antara Kemenhub dengan Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/Dishub, diperoleh anggaran 2011 yang dibutuhkan mencapai 44,95 triliun rupiah.

PSO KA
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api (Persero) Ignasius Jonan memastikan perusahaannya siap menerima dana subsidi public service obligation (PSO) yang lebih kecil dari 535 miliar rupiah dengan kondisi Kemenhub mengizinkan kenaikan tarif sebesar 16 sampai 62 persen.

“Dengan usulan kenaikan tarif seperti itu, kalau PSO tidak dinaikkan kami juga tidak masalah. Bahkan kalau mau dikurangi besarannya juga tidak apa-apa untuk digunakan membangun infrastruktur kereta api lainnya,” kata Jonan.

Sementara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan, mengaku sampai saat ini Menhub masih belum menyetujui usulan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi yang diajukannya karena Kemenhub masih menyusun Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Struktur Penyusunan Tarif terlebih dahulu. “Kalau KM itu sudah keluar, baru bisa ditentukan tarif kereta ekonominya,” jelas Tundjung.[dni]