220610 Mandiri Diminta Pertimbangkan Lepas Saham di Garuda

JAKARTA—Bank Mandiri diminta mempertimbangkan untuk melepas kepemilikannya sebesar 10,61 persen di PT Garuda Indonesia (Persero) jika kondisi pasar membaik.

“Jika Garuda  telah selesai Initial Public Offering (IPO) diikuti oleh permintaan investor dan pasar yang positif, Mandiri baiknya mengikuti dengan  melakukan right issue agar kepemilikan di maskapai itu dilepas,” ungkap Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Senin (21/6).

Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan karena Mandiri sendiri memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan usaha. Mandiri bisa memiliki saham di Garuda hasil konversi hutang dari maskapai pelat merah itu ke Bank milik negara tersebut.

Proses konversi piutang Mandiri di Garuda menjadi saham dilakukan pada akhir 2009 lalu. Saat itu Garuda merestrukturisasi sebagian hutangnya kepada Mandiri. MCB Garuda di Mandiri diselesaikan dengancara membayar 5 persen atau  50,94 miliar rupiah dibayar tunai. Sementara 95 persen sisanya atau  967,87 miliar rupiah dikonversi menjadi 10,61 persen saham Mandiri di Garuda.

Sementara Dirut Garuda  Emirsyah Satar mengatakan, IPO Garuda dipastikan bakal dilakukan pada September mendatang.   “Kita sedang mengkonsultasikan dengan KementerianKeuangan, tetapi itu belum bisa disebut underwritter  sampai ada yang terpilih,”ujarnya

Lebih lanjut Emir mengungkapkan, perseroan sedang mengajukan pinjaman dana sebesar 1,5 miliar dolar AS – 2 miliar dolar AS kepada Export-Import Bank (Exim) Amerika Serikat untuk membiayai pengadaan pesawat jenis Boeing.

Diungkapkannya,   untuk memantapkan rencana pembiayaan tersebut pihaknya sedang melakukan pematangan konsep termasuk meminta pendapat dari Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Garuda.

“Pendanaan dari Exim Bank akan digunakan untuk pembelian 24 pesawat,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan,  Garuda Indonesia pada 2010 akan mendatangkan sebanyak 14 unit pesawat Boeing jenis 777, dan 25 unit jenis 737-800. Adapun untuk pengadaan Boeing 737 yang 15 unit, pembiayaannya sudah diperoleh. Rata-rata dua pesawat datang setiap bulannya.

Sementara untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpangnya, Garuda menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi mengungkapkan kerjasama itu meliputi Mandiri Cash Management, Corporate Card, pemasangan dan penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) Bank Mandiri di seluruh jaringan Cabang Garuda.

Kerja sama juga dilakukan untuk “booking” dan pembayaran tiket Garuda secara online, pembayaran online dengan kartu debit Mandiri, program diskon pembelian tiket dan paket-paket perjalanan Garuda Indonesia, penukaran point reward kartu kredit Mandiri dengan mileage point dari Garuda Frequent Flyer, dan penyediaan kartu prabayar Mandiri untuk PT Mandira Erajasa Wahana (AeroTrans) untuk pengisian bahan bakar (Gas-Card) dan akan diperluas dengan penyediaan E-Toll Card.[dni]

220610 BRTI Klarifikasi Layanan Teleponi di Pesawat Milik Indosat

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berencana akan melakukan klarifikasi terhadap layanan teleponi di atas pesawat yang diselenggarakan oleh Indosat.

“Kami baru tahu dari media Indosat ternyata telah mengomersialkan layanan teleponi itu sejak akhir tahun lalu. Setahu saya masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi jika mau komersial,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (21/6).

Dijelaskannya, beberapa hal yang harus tegas diatur soal layanan teleponi di pesawat adalah jika armada berada di   wilayah udara RI penyelenggara  telepon  harus memiliki ijin. “Adanya izin tentu memaksa munculnya hak dan kewajiban seperti Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi, sumbangan Universal Service Obligation (USO), dan masalah interkoneksi,” jelasnya.

Belum lagi jika layanan berbasis telepon satelit  yang membutuhkan adanya landing right. “Tetapi yang paling utama adalah masalah frekuensi karena menyangkut aspek keselamatan,” katanya.

Sementara itu, Grup Head Vas and Brand Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, Indosat sejak akhir tahun lalu telah mengomersialkan layanan teleponi di udara bekerjasama dengan   AeroMobile guna menyelenggarakannya di Malaysia Airlines dan Emirates.

Untuk dapat berhalo-halo, pelanggan Matrix dikenakan  tarif  55 ribu rupiah. Untuk pesan singkat atau SMS yang disalurkan, pelanggan dikenakan charge 15 ribu rupiah. Sementara untuk akses data, tiap kilobyte-nya akan ditagih  350 rupiah. Tarif ini lebih mahal dibanding penggunaan fitur jelajah atau roaming internasional.

“Penggunanya masih sedikit, sekitar ratusan. Tetapi pertumbuhannya leumayan menjanjikan. Untuk backhaul kami menggunakan satelit Inmarsat,” jelasnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan mengingatkan penerapan  layanan seluler di atas pesawat harus sesuai dengan regulasi penerbangan agar aspek keselamatan tetap terjaga.

”Pemerintah tidak akan melarang atau menghalangi penambahan teknologi telekomunikasi di pesawat, sepanjang itu dilakukan sesuai aturan, baik dari segi teknis maupun hukum tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.[dni]

220610 Konsolidasi Telkom-BTEL Dipastikan Alot

JAKARTA—Rencana konsolidasi unit Fixed Wireless Access (FWA) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Flexi dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dipastikan akan alot karena melibatkan perhitungan aset dan nilai kedua usaha di masa depan.

“Jika benar nantinya kedua perusahaan sepakat   membentuk perusahaan patungan untuk mengelola layanan  FWA dalam model  joint venture akan terjadi  negosiasi yang alot. Jika Telkom tidak memiliki tim negosiasi yang tangguh, bisa kepleset dan mengeluarkan dana yang besar dalam konsolidasi itu,” ungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiskus Paschalis kepada Koran Jakarta, Senin (21/6).

Dijelaskannya, dalam membentuk usaha patungan alias meleburkan dua perusahaan tentunya ada perhitungan net present value (NPV) yang diberikan masing-masing pemain. Flexi secara NPV tentu tidak seseksi BTEl yang mampu menjaga pertumbuhan pelanggan, Earning Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) dobel digit selama tiga tahun terakhir.

Belum lagi aksi korporasi dari BTEL yang akan mengembangkan bisnis infrastruktur melalui Bakrie Network (BNET) dan Bakrie Interconectivity (BCON) yang bisa menaikkan nilai BTEL  karena  pasar di masa depan adalah layanan data.

“Akhirnya nilai hutang dari BTEL yang diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah itu bisa hilang oleh nilai perusahaan yang besar. Ini tentu membuat nilai konsolidasi itu bisa mendekati merger Satelindo-Indosat beberapa tahun lalu yang mencapai 10 triliun rupiah jika tim Telkom tidak pintar bernegosiasi,” jelasnya.

Pasalanya, dengan mengonsolidasikan unit usaha Flexi, secara nilai perusahaan jasa itu akan rendah karena infrastruktur selama ini dikuasai oleh Telkom grup. “Flexi ibaratnya cuma punya jumlah pelanggan. Semua infrastruktur jaringan kan punya Telkom grup. Kecuali itu semua dibawa oleh Flexi sebagai perusahaan, itu baru nilai jualnya naik,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementrian BUMN mengungkapkan,  Telkom sudah menunjuk perusahaan asing untuk melakukan kajian terkait rencana sinergi tersebut karena Telkom dan BTEL adalah perusahaan publik.

Sebelum perusahaan patungan TelkomFlexi-BTEL tersebut terbentuk, Telkom akan terlebih dahulu melakukan pemisahan (spin-off) Flexi menjadi perusahaan tersendiri, dari saat ini hanya salah satu divisi dari Telkom.

Meneg BUMN Mustafa Abubakar pun meminta direksi Telkom secepatnya menyelesaikan  konsolidasi dengan BTEL sebelum tutup tahun ini. Jika konsolidasi terjadi, dipastikan untuk pasar FWA terjadi monopoli dari perusahaan patungan itu nantinya.[dni]

220610 Aturan Pajak Baru Buka Peluang Solusi TI

22JAKARTA—Aturan pajak baru  yang mengharuskan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar kala transaksi dilakukan atau barang diserahkan ternyata memberikan peluang untuk solusi Teknologi Informasi (TI)
“Aturan itu baru bagi pengusaha kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang selama ini tak banyak menggunakan solusi TI untuk perdagangannya. Adanya aturan itu membuat pengusaha kelas UKM semakin sadar akan kebutuhan TI,” ungkap EGM Telkom Divisi Business Services (DBS) Slamet Riyadi di Jakarta, Senin (21/6).

Diungkapkannya, salah satu contoh solusi  yang diminati UKM adalah  aplikasi Enterprise Resources Planning (ERP) Bonastoco yang menawarkan kerjasama baik antara penyedia software dan operator.   Bonastoco adalah sebuah perangkat ERP untuk memudahkan perusahaan berkomunikasi dan berbagi informasi antara staf, pelanggan , serta suplier yang meliputi modul inventory dan akunting.

“Kami menjual aplikasi itu ke pengusaha kecil dengan harga 265 ribu rupiah beserta paket akses internet Speedy. Harga aplikasi itu sendiri sekitar 70 ribu rupiah dimana ada sharing revenue 75 persen bagi pemilik aplikasi dan 25 persen untuk Telkom,” jelasnya.

Dijelaskannya, segmen UKM perdagangan yang paling membutuhkan solusi TI adalah di pasar basah dimana menguasai hampir 60 persen dari saluran distribusi. “Akibat tidak ada solusi TI untuk inventori, pemain UKM tidak berani menyetok barang ke manufaktur. Ini bisa menghambat perekonomian,” jelasnya.

Menurutnya,  TI sebenarnya sangat diperlukan bagi kalangan UKM untuk membantu proses bisnis mereka agar lebih baik lagi. Namun, kendala keuangan yang terbatas membuat UKM lebih suka mencatatkan transaksi bisnisnya secara manual.

“UKM tak akan habis-habisan untuk business supporting, tentu mereka hanya akan all out untuk core business saja. Itu sebabnya mereka perlu dibantu dengan ketersediaan layanan TI yang tidak memberatkan mereka,” jelasnya.

Langkah untuk memberdayakan UKM dengan TI pun mulai digiatkan Telkom melalui unit bisnis DBS yang dipimpin Slamet. Tercatat hingga pertengahan Juni ini, Telkom DBS sudah memberdayakan 90.000 UKM dengan layanan TI cloud computing yang bisa menghemat biaya investasi dan operasional secara signifikan.

“Mereka (UKM) terus-terusan kami beri pelatihan dan konsultasi tentang bagaimana memperkuat bisnis utama mereka dengan memanfaatkan TI. Upaya ini kami giatkan supaya UKM di Indonesia juga bisa maju seperti UKM di Korea yang kini tumbuh pesat,” katanya.[dni]

220610 Uji Coba LTE Telkomsel : Upaya Menarik Simpati Penguasa

PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) akhirnya merealisasikan janjinya untuk melakukan uji coba teknologi Long Term Evolution (LTE) menjelang tutup semester pertama tahun ini.

Uji coba  dilakukan di Jakarta dengan  menggandeng   mitra penyedia jaringan dari China, Huawei. Sedangkan untuk  uji coba secara outdoor  direncanakan mulai dilakukan sejak Juni 2010 dengan lokasi di Garut, Jawa Barat.

LTE  adalah lanjutan dari teknologi seluler generasi ketiga (3G),  setelah high speed downlink packet access (HSDPA), dan HSPA +. LTE adalah satu set perangkat tambahan ke universal mobile telecommunications system (UMTS) yang diperkenalkan pada 3rd generation partnership project (3GPP) release 8.

Inovasi ini memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAW round-trip kurang dari 10 ins.  Layanan LTE pertama di dunia dibuka oleh TeliaSonera di dua kota Skandinavia yaitu Stockholm dan Oslo pada 14 Desember 2009.
Aksi yang dilakukan oleh penguasa pasar seluler ini bisa dikatakan maju selangkah dibandingkan dua pesaingnya (Indosat dan XL) yang juga telah menyatakan berminat untuk mengembangkan LTE.

XL rencananya akan memulai uji coba LTE pada semester kedua 2010, sedangkan Indosat sedang berkutat mengembangkan Double Carrier untuk High Speed Access Plus (HSPA+).

Dalam uji coba tersebut  Telkomsel melakukan pengkajian teknis maupun bisnis teknologi LTE, terutama kebutuhan akan sumber daya, seperti alokasi frekuensi, kebutuhan investasi  , serta pendayagunaan investasi existing yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan implementasi LTE.
Hasil  sementara uji coba didapatkan kecepatan maksimal pada 69,5 Mbps dengan bandwidth 10 MHz di alokasi 1.800 MHz. “Kami menggunakan frekuensi untuk 3G yang diberikan kepada Telkomsel. Karena itu kecepatan maksimal seperti idealnya LTE di atas 100 Mbps belum tercapai,” ungkap VP Technology and Masterplan Telkomsel Siswanto Dasijo di Jakarta, Senin (21/6).
Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno meminta tidak melihat hasil dari yang dicapai secara teknis untuk tahap awal tetapi lebih kepada  upaya perseroan untuk  terus memperbaharui teknologi mobile broadband yang saat ini telah menjangkau lebih dari 16 juta pelanggan dari total 86 juta pelanggan.
“Ini bentuk kesiapan dalam mengujicoba teknologi terbaru. Seiring dengan perkembangan mobile broadband yang masih pada initial stage, di mana teknologi yang dimanfaatkan masih berbasis 3G, yang telah berevolusi ke HSDPA/HSUPA dan HSPA+,” kata Sarwoto.
Siswanto menambahkan, kebutuhan akan akses data setiap tahun akan meningkat walau saat ini kontribusinya kepada pendapatan perusahaan masih belum signifikan. “Kita butuh transport dibangun terlebih dulu. Uji coba ini untuk menunjukkan kepada pasar, LTE itu tidak perlu mengganti perangkat, cukup menambah perangkat lunak, maka teknologi ini sudah jalan,” jelasnya.
Dijelaskannya, bagi operator sekelas Telkomsel mengikuti roadmap teknologi GSM dibutuhkan untuk mengamankan investasi jangka panjang, memastikan keberlanjutan bisnis, mencari sumber pendapatan baru, dan mempersiapkan ekosistem. “LTE sepertinya akan lebih difokuskan bagi masyaraat perkotaan. Karena dari sisi teknis teknologi ini bisa menekan Total Cost Ownership (TCO),” jelasnya.
Tidak Masalah
Menkominfo Tifatul Sembiring yang pada awalnya terkesan tidak memberikan izin untuk uji coba pun  suaranya melunak menanggapi aksi Telkomsel dengan memberikan lampu hijau untuk kegiatan tersebut. “Tidak ada masalah dengan uji coba. Ini dilakukan di laboratorium, belum disambungkan ke jaringan,” katanya.
Tifatul menegaskan, implementasi komersial dari LTE masih panjang di Indonesia. “Jika pun ada tender itu makan waktu 8 bulan. Saya perkirakan 2012 baru LTE komersial di Indonesia. Untuk jangka pendek wimax jalan dulu,” tegasnya.

Anggota  Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M.Ridwan Effendi mengungkapkan, jika uji coba dilakukan di frekuensi eksisting yang ditempati tidak ada penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

“Jika di luar spektrum yang dimiliki tentu ada tarikan BHP, walau digunakan hanya satu hari, biayanya untuk satu tahun. Sedangkan jika meminta  tambahan kanal di spektrum 2,1 GHz, kemungkinan dilakukan lelang dengan harga dasar 160 miliar rupiah,” katanya.

Ridwan pun memastikan, LTE akan dikenakan regulasi layaknya Wimax yang mensyaratkan peggunaan kandungan lokal 30 hingga 40 persen untuk perangkat akses.

Sementara Direktur Standarisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim mengakui mengeluarkan sertifikasi bagi penyedia perangkat untuk memasukkan barang karena demo dilakukan untuk evolusi teknologi dan berjalan di frekuensi eksisting. “Setelah uji coba usai perangkat harus di re-ekspor. Soalnya pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas untuk LTE. Terutama masalah kandungan lokal,” tegasnya.

Upaya Memikat

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (IdWibb) Y. Sumaryo Bambang Hadi menilai  uji coba LTE yang digelar Telkomsel  tak bisa dilepaskan sebagai upaya untuk menarik simpati dari penguasa agar teknologi itu secepatnya diadopsi di Indonesia.

“Jelas sekali ini bagian dari propaganda operator dan vendor untuk menekan pemerintah agar secepatnya mengadopsi LTE walau di Indonesia akan hadir juga Wimax yang sama-sama berbasis Internet Protocol (IP),” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus secara tegas bersikap dengan adanya ujicoba yang digelar karena sebelumnya Menkominfo Tifatul Sembiring pernah menegaskan belum mengeluarkan izin untuk dilakukan kegiatan tersebut.
“Pernyataan itu dimentahkan dengan adanya uji coba ini. Perangkat yang masuk berarti mengantongi izin sertifikasi dari Postel. Artinya, pemerintah bermain dua kaki. Kalau begini bagaimana nasib Wimax yang tak kunjung juga digelar,” sesalnya.
Praktisi Telematika Suhono Harso Supangkat mengatakan, sebenarnya tak layak mempertentangkan antara Wimax dan LTE yang sama-sama diklaim sebagai akses data 4G karena dua teknologi itu bisa berjalan beriringan. “Kita hanya perlu mencari jalan agar dari teknologi itu ada manfaat yang diambil oleh negeri ini. Baik dari sisi akses atau perkembangan infrastruktur,” katanya.
Sedangkan penggiat internet Enda Nasution mengatakan, di masa depan kebutuhan akses data yang diperlukan pengguna adalah bertarif murah, bisa digunakan dari berbagai perangkat, dan terjamin kesediaanya. “Pengguna sebenarnya tidak peduli teknologi yang digunakan, asal kebutuhannya terpenuhi,” tegasnya.[dni]

220610 Bikin Konten Positif, Ketimbang Melototi Konten Negatif

*Ventura Elisawati

Polemik video porno yang mirip selebriti itu terus saja dibahas, bahkan oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring. Padahal, banyak pihak ingin polemik itu dihentikan. Ranahnya sudah masuk urusan Kepolisian.

Namun, Tifatul mungkin merasa berkepentingan, tentu bukan karena adegannya. Tapi, lebih karena kasus ini bisa dijadikan kendaraan untuk mengantarkan RPM Konten Multimedia ke ranah publik lagi.

RPM Konten Multimedia sendiri sebenarnya bukan murni gagasan mantan presiden PKS ini. Aturan ini  digagas  Menkominfo era Prof M.Nuh pada 2006, namun tak pernah di publikasi. Karena memang isinya bisa diduga akan mendapat ”perlawanan” publik, khususnya media dan masyarakat pendukung kebebasan berekspresi. Dan benar adanya, ketika Kemkominfo mempublikasikan RPM tersebut, baik Dewan Pers, Masyarakat Media Sosial, dan para cerdik pandai seakan kompak menolak, rencana aturan tersebut.

Kemkominfo memang kemudian  cooling down, tapi tetap mencari kesempatan untuk memunculkan aturan represif tersebut, ketika ada momentum yang pas. Nah kasus video mirip seleb itu seakan bisa menjadi momentum.

Sekadar membuka pikiran saja. Kasus video mirip seleb tersebut, tak membuktikan apa pun bahwa internet bersalah dalam hal ini. Internet hanyalah medium modern yang memungkinkan untuk mempublikasikan sebuah konten dalam waktu singkat ke seluruh penjuru dunia. Konten negatif seperti video tersebut, ataupun konten positif, mendapat kesempatan yang sama di internet.

Karena konten positif dan negatif berkesempatan sama,  semestinya KemKominfo mendorong semua pihak untuk berlomba membuat konten positif sebanyak-banyaknya di internet. Cara ini mungkin akan lebih mendapat dukungan publik, ketimbang memelototi internet cuma untuk mencari konten negatif dan melaporkannya kepada yang berwenang. Bila 20% saja dari 30 juta pengakses internet di Indonesia membuat 1 konten positif setiap minggu, maka tiap bulan akan ada 24 juta konten positif di internet. Dengan begitu konten positif akan menjadi mayoritas. Dan Indonesia tak akan lagi jadi fakir konten.

Kekhawatiran MenKominfo, bahwa pengakses internet kesasar ke konten-konten negatif, sesungguhnya sangat berlebihan. Ketika seseorang mengakses internet, subyek adalah si pengakses. Jadi kalau kemudian ia masuk ke situs negatif, pasti karena subyek memang menghendaki (mencari) situs negatif tersebut, misalnya melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu.

Memang ada beberapa situs negatif menggunakan SEO — yang memasang tag kata-kata yang menjadi tren di internet. Namun bila si subyek tak meng-klik link tersebut, tentu tak akan kesasar. Kalau pun nyasar, ya ’nggak usah dibaca, klik balik saja.

Artinya, tak ada gunanya melawan keberadaan konten negatif di internet, selama si subyek tetap aktif mencari. Jadi kampanye memanfaatkan internet secara positif, akan lebih memberi manfaat kepada publik, ketimbang, mengecam sebuah konten negatif. Karena bila yang mengecam sebuah konten negatif adalah lembaga formal seperti KemKominfo, itu malah berarti promosi bagi konten tersebut. Dan publik justru akan penasaran  mencari konten yang dikecam tersebut.

Jadi tak perlu bersikukuh mendorong  RPM Konten Multimedia. Yang perlu didorong adalah pembuatan konten positif sebanyak mungkin.

Penulis adalah Praktisi Digital Media dan Blogger

210610 Pelni Dapatkan PSO Rp 600 Miliar

JAKARTA— PT Pelayaran Indonesia (Pelni) berhasil mendapatkan dana Public Service Obligation (PSO) sebesar 600 miliar rupiah untuk operasi pelayaran di 92 pelabuhan dan 1.300 ruas pelayaran di seluruh nusantara.

“Kementerian Perhubungan dan  Pelni telah  melakukan kontrak operasi angkutan pelayaran  2010 pada Jumat pekan lalu,” ungkap Direktur Keuangan Pelni, Wibisono di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, dana yang diterima oleh Pelni sama dengan tahun lalu untuk melayani operasi pelayaran di 92 pelabuhan dan 1.300 ruas pelayaran di seluruh nusantara.

“Sebagian besar dana ini digunakan untuk pembiayaan BBM kapal, karena saat ini BBM menjadi komponen biaya yang paling tinggi bagi pelayaran Pelni,” katanya.

Diungkapkannya, PSO ini dilakukan untuk sebanyak 23 unit kapal motor (KM) penumpang yang dioperasikan Pelni. Pemerintah tetap mendanai kapal-kapal
tersebut agar tetap bisa melayari pulau-pulau terdepan di Nusantara.

Tetapi, ada juga  beberapa kapal yang tidak lagi dibiayai dengan dana PSO. Kapal tersebut adalah kapal barang yang telah mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kapal penumpang yang tidak dibiayai PSO hanya satu yaitu KM Dempo, di mana sebagian kapal juga digunakan untuk membawa barang.

“Tahun ini kita akan melakukan modifikasi pada KM Dobonsolo, sehingga bisa memuat barang lebih banyak lagi,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi harus mengelola dana PSO dengan transparan. “PSO itu jangan dianggap sebagai pendapatan oleh perusahaan. Itu adalah dana untuk memberikan layanan ke masyarakat,” tegasnya.[dni]