311208 Armada Kapal Niaga Nasional Tumbuh 36,7%

kapal-laut

JAKARTA—Armada kapal niaga nasional sejak tiga tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 36.7 persen. Tercatat, pada 31 Maret 2005, kapal berbendera Indonesia berjumlah 6.041 unit dan pada 30 November 2008 jumlahnya melonjak menjadi 8.256 unit alias meningkat sebesar 36,7 persen.

Dirjen Hubungan Laut departemen perhubungan, Sunaryo menjelaskan, peningkatan jumlah armada nasional hasil pengalihan bendera kapal asing ke bendera Indonesia , pembangunan kapal baru, dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri.

“Tumbuhnya jumlah kapal ini juga tak dapat dilepaskan dari makin banyaknya perusahaan pelayaran. Semua ini berkat regulasi pelayaran baru yang mengutamakan azas cabotage untuk pengangkutan komoditas di dalam dan luar negeri,” katanya di Jakarta , Rabu (31/12).

Dikatakannya, hingga Desember 2008 tercatat 1.987 perusahaan pelayaran. Dimana 1.620 mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan 367 memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

Tercatat, perusahaan pelayaran tersebut hingga akhir tahun ini telah mengangkut sembilan komoditas yakni general kargo, kayu, pupuk, semen, beras, fresh product, CPO, Others Grains, dan hasil tambang. Ditargetkan saat roadmap cabotage selesai pada 2010, semua komoditi dapat diangkut kapal berbendera nasional terutama untuk hasil tambang lepas pantai (off shore).

Berdasarkan catatan, pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan ke luar negeri sebesar 29,8 juta ton alias 7,1 persen dari total 420,6 juta ton. Sedangkan sisanya diangkut oleh kapal berbendera asing. Sementara pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri mencapai 142,4 juta ton alias 77,7 persen dari total 183,2 juta ton. Dan sisanya masih dibawa oleh kapal berbendera asing.

Tingkatkan Pelayanan

Selanjutnya Sunaryo mengatakan, guna memberikan pelayanan yang optimal bagi perusahaan pelayaran, departemen perhubungan berencana akan membangun sistem pelayanan kegiatan pelayaran dalam satu atap di lima pelabuhan utama pada 2009 mendatang. Kelima pelabuhan itu adalah Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Soekarno-Hatta Makassar.

Untuk mengawali rencana tersebut, saat ini tengah tengah dibangun pelayanan perizinan satu atap di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. ”Tahun 2009 kami jadikan sebagai sebagai tahun pelayanan publik yang tepat waktu dan mutu. Dengan itu, kami bertekad memberi pelayanan mutu di pelabuhan,” tegasnya.

Dipaparkan pula, dengan dibangunnya sistem pelayanan satu atap di, aktivitas pelayanan perizinan di pelabuhan akan bersifat lebih terbuka dan bisa menekan ekonomi biaya tinggi. Pada proses pengurusan surat izin berlayar (SIB), misalya, biaya yang dipatok relatif tinggi. Di satu sisi, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Pengurusan SIB harus sesuai tarif. Kalau misalnya10 ribu rupiah, jangan dilebihkan,” katanya.

Selain itu, Sunaryo juga menegaskan pihaknya siap mencabut SIUPAL yang terbukti tidak memiliki kapal. “Pencabutan merupakan jalan terakhir jika perusahaan pelayaran pemilik SIUPAL tidak menaati aturan yang berlaku,” katanya

“Kalau tidak memiliki kapal dan sudah diperingatkan tidak direspons akan dicabut SIUPAL-n

ya. Itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 17/2008 tentang Pelayaran. Setiap perusahaan pelayaran diwajibkan untuk memiliki kapal,” tambahnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Departemen perhubungan Muhammad Leon mengungkapkan, untuk angkutan batubara ke pembangkit listr

ik Suralaya kemungkinan besar akan ada kapal asing yang membawa seiring satu kapal milik PT PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) aka

n masuk dock (Docking).

“Perusahaan tersebut sudah memasang iklan tentang butuh kapal berbendera Indo

nesia mengangkut batubara. Tetapi hingga sekarang tidaka da merespons. Ini membuat surat dispensasi bendera (SDB) yang kita keluarkan untuk MV Good Friend tidak akan diubah,” katanya.

Juru bicara Dephub Bambang S Ervan menegaskan, adanya perkembangan terbaru tersebut membuktikan klaim bahwa selama ini kapal berbendera Indonesia banyak

mengangkut angkutan batubara terbantahkan. “Saya harap ini mengakh

iri kontroversi yang erjadi belakangan ini. Jika pun ada banyak kapal berbendera lokal, kabarnya tarifnya mahal. Karena itu transporter tidak berminat,” jelasnya.[dni]

301208 Perangkat TRG Terkontaminasi Kandungan Impor

JAKARTA—Perangkat Wimax milik PT Teknologi Riset Global (TRG) yang digembar-gemborkan sebagai hasil rekayasa anak negeri ternyata tak bisa melepaskan diri dari kontaminasi kandungan impor.

Hal itu dibuktikan dengan dirangkulnya Tranzeo Wireless Technologies oleh TRG untuk mengembangkan perangkat Wimax jenis 802.16d standar yang akan digunakan di spektrum frekuensi 2.3GHz and 3.3GHz. Tranzeo adalah salah satu pengembang teknologi wireless terkenal dari Kanada.

Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono ketika dikonfirmasi tentang hal ini mengatakan, adalah hal yang biasa menggandeng perusahaan asing untuk mengembangkan teknologi di Indonesia .

“Perusahaan kami sedang berusaha untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada produk asing. Berapa pun besarnya biaya akan kami keluarkan untuk mewujudkan hal itu,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, ketika diwawancara Koran Jakarta, pada Mei lalu, Pria yang akrab disapa Treng ini menegaskan, perangkatnya 100 persen hasil anak negeri. Treng mengklaim pengembangan software sudah 100 persen lokal, begitu juga untuk PCB.

Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi menyambut baik langkah TRG yang menjalin kerjasama dengan Tranzeo Wireless Technologies Inc.

“Terjadinya sinergi lokal dan global ini penting karena bagaimanapun juga Indonesia memerlukan pengalaman yang telah dimiliki oleh vendor-vendor global tersebut dalam mengembangkan teknologi WiMAX. Diharapkan, dengan model kerjasama tersebut akan terjadi alih teknologi, “ katanya.

Wahyu memuji, keterbukaan yang dilakukan TRG dimana akhirnya mengakui produknya hasil kerjasama dengan vendor asing. “Kalau kenyataan memang kandungan lokal masih minim, ada baiknya diakui saja. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi regulator dalam membuat kebijakan terkait perangkat Wimax,” katanya.

Sebelumnya, FKBWI mempertanyakan tentang pemberian Type Approval (TA) oleh regulator kepada TRG karena dinilai belum ada peraturan menteri tentang Broadband Wireless Access (BWA) dan perangkatnya tidak melalui uji coba di spektrum 2,3 GHz.

Menanggapi banyaknya tudingan kepada perusahaanya, Trenggono mengaku heran, karena seharusnya jika ada anak bangsa yang ingin memajukan industri dalam negeri didukung bukannya malah balik dimusuhi. “Di luar negeri yang kita lakukan ini didukung bangsanya, bukan malah balik dijegal seperti belakangan ini,” sesalnya.[dni]

301208 Depkominfo Sesalkan Perobohan Menara di Badung

tower-doangJAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyesalkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali , pada Jumat (26/12), yang tetap bersikukuh merobohkan menara milik operator telekomunikasi di wilayahnya.

Pada hari itu, korban pertama dari penerapan regulasi menara bersama ala Pemkab Badung adalah salah satu infrasturktur milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL).

Menara yang berlakokasi di Br Pande Abiensemal tersebut oleh XL sebenarnya telah digunakan secara bersama dengan salah satu operator seluler. Namun, karena tidak termasuk dalam program menara bersama milik Pemkab, terpaksa dirubuhkan. Akibatnya, pelanggan di sekitar wilayah tersebut mengalami gangguan sinyal seluler.

“Terus terang kami kecewa dan menyesalkan langkah yang diambil oleh Pemkab Badung. Pemkab berjalan sendiri tanpa mengindahkan himbauan regulator teknis telekomunikasi beberapa waktu lalu, ” ujar Kepala Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

“Bahkan parahnya mereka merubuhkan menara ketika libur panjang dimana di titik tersebut sedang berkerumun banyak pelanggan. Jika sinyal hilang yang disalahkan operator pastinya, sementara aparat pemda tidak mau tahu,” sesalnya.

Gatot mengungkapkan, sebelum Pemkab Badung berencana merealisasikan janjinya untuk merubuhkan 148 menara milik operator di wilayahnya, dan diganti dengan 43 menara milik perusahaan rekanan pemda, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengirimkan surat pada 22 Desember 2008 yang mengingatkan tindakan tersebut bertentangan dengan Permenkominfo No 2/2008 tentang Menara Bersama.

Dalam regulasi tersebut, secara tegas dikatakan menara yang ada harus dioptimalkan dan tidak boleh ada muncul monopoli dalam mengoperasikan menara.

“Menkominfo Muhammad Nuh rencananya akan menyurati Mendagri untuk membereskan hal ini. Karena secara hierarki, Pemda akan lebih mendengar suara Mendagri ketimbang menkominfo,” tuturnya.

Presdir XL, Hasnul Suhaimi ketika dikonfirmasi tentang perubuhan menara milik perusahaanya membenarkan hal tersebut. “Kami akan memeriksa besarnya kerugian dan potensi kehilangan pelanggan di wilayah tersebut,” katanya.[dni]

301208 Operator Raup Keuntungan Saat Natal

JAKARTA—Dua operator telekomunikasi PT Indosat Tbk (Indosat) dan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), berhasil meraup keuntungan puluhan miliaran rupiah hanya dari jasa pesan singkat (Short Messages Service/SMS) saat hari Natal lalu.

Tercatat, Indosat dengan 35,5 juta pelanggan yang dimilikinya pada hari H Natal melayani 257 juta SMS atau naik 37 persen dibandingkan trafik SMS di hari biasa pada awal November lalu yang sebesar 232 juta SMS.

Sementara XL dengan 22 juta pelanggan pada hari Natal melayani 90 juta SMS atau naik 12,5 persen dibandingkan peringatan Natal tahun lalu dengan 80 juta SMS.

Jika perolehan dari pengiriman SMS tersebut dikonversikan ke rupiah, maka Indosat meraup keuntungan sekitar 35,46 miliar rupiah dan Xl 12,42 miliar rupiah.

Nilai rupiah tersebut didapat dengan mengambil rata-rata tarif SMS berdasarkan penawaran biaya interkoneksi yakni 138 rupiah dan dikalikan dengan total perolehan kiriman SMS masing-masing operator.

Juru bicara Indosat, Adita Irawati mengungkapkan, keberhasilan kirim antar pelanggan Indosat lebih dari 95 persen yang berarti tidak ada permasalahan signifikan dalam pengiriman SMS ke sesama pelanggan di jaringan Indosat kala Natal lalu.

”Sedangkan untuk pengiriman lintas operator tingkat keberhasilan mencapai 90 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Sumatera Utara (27,9%), Sulawesi Maluku, dan Papua (21.4%),” katanya.[dni]

Sementara itu, juru bicara XL Febriati Nadira mengatakan, layanan yang banyak digunakan pelanggan XL saat Natal lalu adalah suara. Tercatat, trafik percakapan tertinggi terjadi pada saat Natal (25 Des 2008) yakni 780 juta percakapan, dengan jumlah panggilan keluar 410 juta menit.

”Ini mungkin karena dampak rogram promosi kami yang selalu mengedepankan XL adalah pelopor tarif murah. Jadinya, pelanggan lebih senang mengucapka selamat Natal melalui suara ketimbang SMS,” katanya.[dni]

301208 Catatan Akhir Tahun : Ponsel China Makin Berkibar

hp-tvPada tahun lalu, penjualan Telepon seluler (ponsel) di seluruh dunia mencapai angka 1,15 miliar unit. Angka tersebut meningkat 16 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 990,9 juta unit.

Memasuki 2008, Gartner Research Center memprediksi bahwa penjualan ponsel tidak akan lagi mampu menyamai angka tersebut seiring dengan perkembangan pasar yang mulai stabil.

Lembaga riset ini memperkirakan pada 2008 penjualan ponsel akan meningkat sekitar 11 persen atau menjadi 1,28 miliar unit akhir tahun nanti. Pada kuartal pertama tahun ini penjualannya telah mencapai 294,3 juta unit.

Sementara pada kuartal kedua penjualan ponsel mencapai 300 hingga 305 juta unit. Dari tren penjualan tersebutlah diperkirakan untuk total penjualan ponsel selama tahun 2008 akan mencapai 1,28 miliar unit.

Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap sedang berkembang, penjualan ponsel tetap menunjukkan angka yang menggembirakan. Dapat dikatakan, penjualan produk ini tak lekang oleh krisis ekonomi alias semangat berhalo-halo masih kencang di negeri ini.

Padahal, di Indonesia grafik penjualan ponsel berjalan anomali dengan penjualan kartu perdana milik para operator. Jika operator mampu menjual kartu perdana secara total bisa di atas lima jutaan dalam waktu satu bulan, tidak demikian dengan ponsel. Rata-rata penjualan ponsel di Indonesia hanya sekitar 1,3 juta unit setiap bulannya.

Pada tahun lalu tercatat ponsel yang terjual di Indonesia sebanyak 18 juta unit, tentunya tidak sebanding dengan pertumbuhan pelanggan seluler yang menembus angka puluhan juta.

Berbanding terbaliknya penjualan ponsel ini karena frekuensi masyarakat Indonesia berganti nomor lebih tinggi dibanding membeli ponsel. Lihat saja tingkat pindah layanan (churn rate) kartu prabayar yang bisa mencapai 20 persen. Tentu itu membuat perputaran penjualan kartu perdana lebih cepat dibandingkan penjualan ponsel.

Merek yang menguasai pasar saat ini adalah Nokia menguasai 50 persen pangsa pasar, diikuti Sony Ericcson 20 persen, selanjutnya Samsung, dan Motorolla, serta ponsel dari negeri China. Para produsen ponsel di negeri ini menyakini tahun ini penjualan akan naik hingga 30 persen atau sekitar 23 juta unit pada akhir tahun nanti.

Ponsel China

Pertumbuhan sebesar itu akan besar dikontirbusi dari jenis ponsel kategori low end atau ponsel seharga satu jutaan rupiah. Diperkirakan akan ada sebanyak 50 persen ponsel yang dijual datang dari segmen tersebut.

Besarnya pasar low end inilah yang dimanfaatkan oleh produsen ponsel dari negeri Tirai Bambu alias China untuk menggoda pasar. Lembaga riset GfK mengungkapkan hingga triwulan pertama 2008, ponsel China di Indonesia telah menguasai pangsa pasar hingga 9 persen.

Keberhasilan dari merek China tersebut kuncinya terletak pada keberanian menawarkan harga murah dengan fitur yang menggoda ke pelanggan. Dan adanya strategi bundling dari operator berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) ketika melakukan penetrasi pasar.

Fitur ponsel China yang menjadi killer application adalah TV Turner dan dual mode system. Hal itu terlihat dari keberhasilan salah satu merek China, Hitech, yang mampu menjual 20 ribu unit ponsel TV Turner hanya dalam waktu empat bulan.

Inovasi lainnya yang berani dilakukan ponsel China adalah menawarkan fitur yang lain sama sekali dengan merek terkenal. Lihat saja, merek Mito yang menawarkan fitur ponsel sebagai alat bantu dengar. Fitur-fitur yang unik ini membuat masyarakat tergoda mencoba merek dari China tersebut.

Sedangkan untuk strategi bundling, tak dapat dipungkiri menopang kinerja penjualan ponsel merek China setahun belakangan ini. Merek-merek yang banyak digunakan untuk bundling umumnya yang telah memiliki nama di negeri asalnya seperti Huawei, ZTE, dan Haier.

Kualitas

Merek terkenal tersebut dipilih para operator tentunya untuk menjaga agar namanya tidak

tercemar di mata konsumen. Sudah bukan rahasia lagi, kalau sebenarnya di luar merek besar di atas, ponsel China yang datang ke Indonesia adalah hasil home industry.

Ponsel jenis ini biasanya tidak memiliki layanan purna jual yang jelas kecuali dari toko atau distributornya melalui beberapa outlet. Hal ini tak dapat dilepaskan dari tren di China dimana importir berpeluang menjadi seolah-olah produsen ponsel di negerinya.

Praktiknya adalah, importir disyaratkan untuk membeli ponsel dalam jumlah ribuan untuk mencantumkan merek yang disukainya. Karena itu jangan kaget, ada puluhan merek ponsel yang mengklaim diri ponsel buatan anak negeri. Padahal kenyataannya ponsel itu hasil impor dari China , hanya casing dan merek yang dibuat di Indonesia .

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) pun telah menengarai adanya perilaku tak sehat ini dari kalangan importir tersebut. Pada tahun lalu ada sejumlah nama ponsel asalh China yang berhasil dibuktikan oleh Ditjen Postel tidak sesuai dengan kualitas sertifikasi yang dikeluarkan. Sayangnya, gebrakan merazia pasar itu tak dilakukan lagi oleh regulator tahun ini.

Banyak pihak mengkhawatirkan, jika pelaku bisnis di Indonesia tetap intens mengimpor ponsel dari China , maka mimpi untuk mewujudkan adanya ponsel asli buatan dalam negeri tak akan pernah terwujud.

Pertengahan tahun lalu, secercah harapan disiratkan oleh Departemen Perindustrian yang sedang melakukan kajian bersama Direktorat Bea dan Cukai, dan Asosiasi Importir Telepon Seluler Indonesia . Departemen tersebut telah mencium ulah dari investor ponsel di Indonesia yang enggan menanamkan investasinya secara langsung di Indonesia .

Untuk itu dibuatlah regulasi tentang tata niaga ponsel. Beleid tersebut akan mengatur tentang impor ponsel. Nantinya aktifitas impor ponsel hanya diperbolehkan untuk importir terdaftar. Rencananya akhir tahun 2008 regulasi itu selesai dibahas dan tahun depan diimplementasikan.

Jika memang beleid tersebut benar akhirnya dikeluarkan, semoga tahun depan tidak ada lagi merek ponsel yang mengaku buatan dalam negeri tetapi sebenarnya impor dari China . Dan jika produk dari China memang semakin berkibar, semoga itu adalah hasil produsen yang memiliki nama sehingga kualitasnya terjamin dan masyarakat tidak dirugikan.[doni ismanto]

301208 Tender Offer Indosat : Kado Akhir Tahun yang Menyakitkan

Akhirnya, usai sudah perjalanan panjang Qatar Telecom (Qtel) untuk menjadi penguasa di Indosat. Ya, pertengahan Desember ini, Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan pada Januari 2009 nanti, Qtel diperbolehkan melakukan tender offer saham Indosat tanpa ada tetek bengek keharusan melakukan pemisahan (Spin Off) entitas telepon tetap (pontap) milik operator tersebut jika ingin menguasai 65 persen saham operator tersebut.

indosat

Dapat diibaratkan, ini merupakan ‘kado’ kedua yang diberikan pemerintah bagi investor asing itu hanya dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, pemerintah telah mengizinkan Qtel untuk menguasai 65 persen saham Indosat, tetapi dengan syarat dalam jangka waktu dua tahun entitas telepon tetap (pontap) harus dilepas dari Indosat.

Munculnya syarat pemisahan tersebut, tak dapat dilepaskan dari kengototan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang ingin menegakkan Perpres No. 77 tahun 2007 junto Perpres 111/2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam beleid tersebut secara tegas dikatakan, investasi asing di jasa seluler diperbolehkan mencapai 65 persen. Sementara untuk telepon tetap maksimal 49 persen. Sebelumnya, Depkominfo secara tegas menyatakan Qtel hanya diperbolehkan menguasai saham Indosat 49 persen.

Namun, pada akhir Oktober lalu, regulator telekomunikasi tersebut mengambil jalur kompromi dengan memperbolehkan Qtel menguasai 65 persen saham, tetapi dengan syarat melepaskan entitas pontap.

Tak puas dengan ‘kado’ pertama yang diberikan oleh pemerintah tersebut, Qtel kembali melakukan lobi tingkat tinggi dengan penguasa negeri ini. Akhirnya menjelang tutup tahun ini diberikanlah ‘kado’ yang menggembirakan bagi investor dari padang pasir tersebut, tetapi menyakitkan bagi setiap anak bangsa di negeri ini yaitu diperbolehkannya Qtel melakukan tender offer tanpa syarat spin off telepon tetap.

“Kami telah menerima surat dari Qtel bahwa tender Offer dilakukan pada Januari 2009. Langkah ini dilakukan Qtel setelah masalah mereka dengan Depkominfo diselesaikan yakni tidak ada spin off telepon tetap,” ujar Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Fuad, diselesaikannya masalah spin off yang mengganjal Qtel tersebut setelah adanya surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang diperbolehkannya Qtel melakukan tender offer tanpa syarat. “Soal detailnya saya tidak tahu. Saya hanya mengurus masalah tender offer. Dan dari syarat administrasi sudah lengkap untuk aksi korporasi tersebut,” jelasnya.

MenkoPerekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, langkah yang diambil oleh BKPM memperbolehkan Qtel menguasai 65 persen saham Indosat sudah sesuai aturan. “Keputusan itu diambil berdasarkan landasan yang tepat. Terus terang kemarin itu bingung mau menentukan landasan apakah sebelum DNI dikeluarkan atau sesudah DNI,” katanya.

Setelah melewati diskusi, lanjut Mulyani, BKPM memberikan interpretasi aturan yang digunakan adalah grand clouse atau peraturan yang lebih tinggi. “Jika ini digunakan secara konsisten maka bisa di atas 90 persen. Tetapi karena ingin menjaga semangat DNI, akhirnya dipilih 65 persen tanpa ada spin off,” katanya.


Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengaku belum melihat fisik dari surat BKPM tersebut. “Saya baru mendengar dari media massa . Namun, apapun keputusan yang diambil tentunya sudah dikoordinasikan sehingga satu sama lain tidak jalan sendiri. Di samping itu tentunya juga mempertimbangkan kondisi eksternal, yakni krisis global,” katanya.

Indikasi KKN

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menuding berubah-ubahnya keputusan pemerintah terkait tender offer Indosat tersebut menguatkan terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebelum kebijakan diambil oleh penguasa.

“Semua ini karena adanya korporatokrasi asing yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Korporatokrasi tersebut bekerjasama dengan pengambil kebijakan tingkat tinggi di negeri ini untuk mengubah putusan yang sebelumnya diambil oleh departemen teknis,” katanya.

“Saya yakin sekali adanya campur tangan korporatokrasi tersebut karena para pejabat departemen teknis tidak berani mengambil sikap. Mereka terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau begini, tentunya takut sama pejabat yang lebih tinggi di atasnya,” tegasnya.

Senada dengan Marwan, Anggota DPR-RI Deddy Djamaluddin menduga, berubahnya keputusan pemerintah tersebut tak dapat dilepaskan dari konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

“Sudah bukan rahasia para penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan untuk berkuasa tentunya memerlukan modal yang banyak,” katanya.

Untuk diketahui, saat Indosat dilepas di era pemerintahan Megawati, muncul isu tentang success fee sebesar 39 juta dollar AS. Nah, melihat panjangnya proses pembelian saham Singapore Technologies Telemedia (STT) dan tender offer Indosat oleh Qtel, tentunya nilai success fee lebih besar dari sebelumnya.

Marwan dan Deddy menilai langkah yang diambil oleh pemerintah ini justru tidak akan mengundang investor asing datang ke Indonesia karena menilai di negeri ini tidak ada kepastian hukum.

“Kalau begini, investor asing justru melihat tidak ada konsistensi. Semuanya bisa dinegosiasi, kan tidak sehat itu,” kata Deddy.

Marwan mengatakan, seiring kuatnya dominasi asing di Indosat maka pelanggan akan dirugikan karena biasanya investor baru akan mengutamakan pengembalian modal. “Bisa jadi tidak ada inovasi nantinya. Yang dipikirkan adalah bagaimana uang untuk membeli kembali dulu,” katanya.

Sementara itu, Chairman of Indonesian Community for Competition & Consumer (ICCC) Rikrik Rizkiyana, mengakui putusan pragmatis yang diambil pemerinta tersebut memang berbahaya jika dikaitkan dengan fairness perlakuan bagi pelaku usaha lain.

“Yang harus dipertanyakan, apakah memang harus sedemikian paniknya pemerintah menghadapi krisis global, sehingga merasa harus tidak boleh melepas komitmen investasi dari Qtel,” katanya.

Menurut dia, habisnya frekuensi untuk alokasi pontap harusnya Pemerintah memiliki kepercayaan diri tinggi akan ada pembeli entitas Pontap milik Indosat nantinya jika memang konsisten untuk memerintahkan spin off entitas tersebut.

“Bisa jadi dengan dilakukan tender pembelian pontap, pemerintah akan mendulang manfaat yang lebih ketimbang memberikan dispensasi yangg berbau diskriminatif seperti ini,” sesalnya.

Manfaat yang lebih. Inilah kalimat tepat yang terdengar indah tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh penguasa negeri ini jika berkaitan dengan rezim keruk untung cepat ingin beraksi. Para penguasa di negeri ini akan memuluskan aksi dari rezim ini tanpa harus malu membelokkan regulasi yang dibuatnya sendiri dan melupakan keberadaan rakyatnya.

Sekarang semuanya tergantung anak bangsa ini. Apakah masih ingin memberikan kembali kepercayaan kepada jenis penguasa seperti itu mengayominya di masa depan atau meninggalkannya pada Pemilu 2009 nanti. Pilihan ada di tangan Anda![dni]


301208 Stimulus Ekonomi : Syarat yang Ditetapkan Memberatkan Pengusaha

AKARTA Para pengusaha baja yang tergabung dalam Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menilai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan insentif tergolong memberatkan kalangan pengusaha.

“Saya melihat pemerintah ingin menolong tetapi tidak begitu ikhlas. Akhirnya kita para pengusaha ini jadi bingung, mau menolong atau tidak,” katanya CO Chairman IISIA Ismail Mandry kepada Koran Jakarta, Senin (29/12).

Seperti diketahui, industri baja dan sektor lainnya seperti tekstil, alas kaki, peralatan elektronik, plastik, industri kimia kelas bawah seperti herbal dan kerajinan kecil, serta Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah yang ingin diberikan insentif oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun depan.

Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah insentif perpajakan sebesar 12,5 triliun rupiah dalam anggaran negara. Insentif pajak mendapat kucuran 10 triliun rupiah, dan sisanya untuk bea masuk yang ditanggung pemerintah.

Untuk infrastruktur, pemerintah menganggarkan dana 100 triliun rupiah. Pemerintah pusat mendapat porsi 70 persen, sementara 30 persen ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus.

Stimulus diberikan pemerintah jika pengusaha mampu memberikan jaminan peningkatan pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, dan menjamin orientasi ekspor produk yang dihasilkan. Agar stimulus tepat sasaran, pemerintah meminta setiap asosiasi untuk memberikan data tenaga kerja di industrinya.

Ismail mengatakan, syarat pemerintah yang mengharuskan adanya penyerapan tenaga kerja lumayanberat karena dengan kondisi dimana saat ini mesin produksi beroperasi hanya sekitar 30 persen mempertahankan tenaga kerja yang ada saja sudah bagus.

“Kondisi sekarang saja kita tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah bagus. Kalau diminta jaminan tidaka da PHK ke depannya tentu akan berat,” tuturnya.

Direktur Exco IISIA Hidajat Triseputro menambahkan, pemerintah seharusnya tidak mempertanyakan data yang diberikan oleh asosiasi untuk mendapatkan stimulus karena sumber data kebanyakan dari pemerintah juga. “Jadinya kita heran kalau data yang diberikan dipertanyakan kembali oleh yang punya data,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Ismail dan Hidajat menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan stimulus meskipun dirasa implementasinya akan terlambat.

“Pemerintah kita lama beraksi. Beda dengan pemerintah Jepang yang sudah menyiapkan banyak stimulus dan langsung dijalankan. Sedangkan pemerintah Indonesia baru berencana dan saya rasa implementasinya masih lama karena menunggu anggaran 2009 disahkan dulu,” kata Ismail.

Pada kesempatan lain, Dewan Penasihat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Djimanto meminta, pemerintah untuk melonggarkan jadwal pemberian data karena situasi yang dihadapi oleh pengusaha saat ini tidak normal.

“Jika pengusaha diberikan tenggat waktu hingga tanggal 29 Desember tentu susah. Kondisi saat ini cepat sekali berubah pemesanan. Bisa jadi, order yang sudah di pegang bisa dibatalkan. Karena itu tidak gapang memnuhi data yang diberikan pemerintah,” tuturnya.[dni]