010709 Axis Terancam Gagal Pasarkan BlackBerry

JAKARTA–Operator seluler Axis terancam gagal memasarkan BlackBerry pada akhir Juli nanti seiring kebijakan yang diambil Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) membekukan sertifikasi A untuk Research In Motion (RIM).

RIM adalah prinsipal BlackBerry yang berasal dari Kanada. Pembekuan dilakukan regulator karena RIM enggan membuka layanan purna jual di Indonesia.
Sertifikasi A wajib dimiliki prinsipal jika ingin memasukkan barangnya ke Indonesia.

“Pembekuan sertifikasi diberlakukan bagi varian lama BlackBerry, sedangkan untuk varian baru tidak diterbitkan sertifikasi. Kondisi ini diberlakukan hingga ada kejelasan sikap dari RIM terkait layanan purnajual,” jelas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Heru, jika sertifikasi dibekukan, maka barang yang sudah berada di bea dan cukai bisa saja tertahan mengingat kelengkapan surat-suratnya tidak jelas. “Jika regulasi impor dijalankan, logikanya barang itu tidak bisa masuk. Tetapi wewenang boleh masuk atau tidaknya ditangan bea dan cukai,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pemasaran Axis Johan Buse mengakui, meskipun akan meluncurkan layanan BlackBerry pada akhir Juli nanti, tetapi status barang masih dalam pemesanan dan sedang dikapalkan. “Setahu saya pembekuan sertifikasi itu untuk varian baru. Karena itu Axis tetap optimistis barang tersebut bisa masuk mengingat yang dimasukkan varian lama,” jelasnya.

Johan menjelaskan, guna menyelenggarakan layanan BlackBerry, Axis telah menyediakan kapasitas jaringan hingga 10 Mbps yang didukung oleh 3.500 BTS.

“Kami juga telah membuka pre order dimana 5 ribu dari hampir 5 juta pelanggan mendaftar untuk membeli perangkat tersebut,” jelasnya.

Johan menegaskan, masalah purnajual yang ditawarkannya berbeda dengan operator lain yang menjadi mitra RIM. “Kami berusaha memperbaiki kerusakan di Indonesia. Jika tidak bisa ditangani, baru dikirim ke bengkel RIM,” tuturnya.

Johan menambahkan, perangkat yang dijualnya pun tidak eksklusif digunakan hanya di jaringan Axis. “Kami pun tidak menolak jika ada pelanggan yang menggunakan BlackBerry dari mitra atau importir umum ingin menggunakan jaringan Axis,” katanya.

Berdasarkan catatan, mitra RIM selain Axis adalah Telkomsel, Indosat, dan XL. Saat ini total pelanggan BlackBerry di Indonesia mencapai sekitar 300 ribu pelanggan. Keluarnya kebijakan pembekuan sertifikasi oleh regulator diperkirakan membuat para mitra mengalami potensi kerugian sebesar 1,8 juta dollar AS per bulan.[Dni

300609 BRTI Pantau Kampanye Pilpres

kampanyeJAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan  terus memantau pemanfaatan jasa telekomunikasi selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) mengingat infrastruktur tersebut banyak digunakan oleh para kandidat untuk meraih simpati massa pemilih.

“Jasa telekomunikasi banyak dimanfaatkan untuk membangun opini publik seperti melalui polling SMS atau informasi mengenai aktifitas kandidat melalui SMS,” ujar Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Senin (29/6).

Heru meminta, terkait dengam polling SMS yang sering ditampilkan dalam debat kandidat, hendaknya penyelenggara   menekankan metode polling yang dipakai dan total jumlah SMS yang masuk, bukan hanya persentasenya saja. “Jika dimunculkans sebagian terkesan mengarahkan kepada salah seorang kandidat,” jelasnya.

Heru juga meminta, penyelenggara jasa SMS premium harus adil terhadap semua kandidat  dan dilarang melakukan blocking dalam polling yang menyebabkan kandidat tertentu unggul, sementara kandidat lain kalah.

“Kami juga melihat ada upaya penyebaran kampanye SMS melalui jaringan internet seperti dilakukan newslinksmc. Perlu ada upaya operator menyaring pengiriman SMS tersebut karena  tidak sesuai aturan PM.11/2009 tentang penggunaan jasa telekomunikasi dalam kampanye,” katanya.[dni]

300609 Penyetopan Impor BlackBerry : Bentuk Ketegasan atau Kebablasan

rim-blackberry-bold-smartphonePemerintah akhirnya mengambil langkah kongkrit dan tegas kepada prinsipal BlackBerry, Research in Motion (RIM), dengan membekukan sementara sertifikasi perangkat tersebut  hingga  pusat layanan besutan RIM hadir di negeri ini.

Pembekuan sertifikasi bagi RIM bisa dikatakan menyetop secara tidak langsung masuknya BlackBerry ke Indonesia mengingat sistem National Single Windows telah diterapkan di Bea dan Cukai. Jika pemilik perangkat tidak bisa menunjukkan sertifikasi yang dimilikinya, maka pabean tidak akan mengizinkan barang tersebut masuk ke Indonesia.

Tidak ingin dianggap remeh. Inilah kesan yang ingin dimunculkan oleh regulator telekomunikasi Indonesia di mata para pemain lokal dan internasional. Pertemuan dengan para petinggi RIM digelar awal  Juni, dan menjelang akhir bulan  keluarlah keputusan yang lumayan kontroversial dan pro rakyat tersebut.

“Waktu pembekuan tidak memiliki batas. Jika pusat purna jual sudah beroperasi, baru keran impor dibuka kembali,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (29/6).

Operator Rugi

Menghadapai tarik menarik antara regulator dengan RIM tersebut, operator sebagai mitra perusahaan asal Kanada tersebut hanya bisa pasrah. “Untuk sementara stok kami masih mencukupi. Tetapi hanya untuk satu bulan ke depan. Semoga masalah ini cepat selesai, karena permintaan layanan BlackBerry di pasar lumayan tinggi,” ujar GM Sales XL, Handono Warih.

Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengharapkan, pemerintah   memberikan  tenggang waktu sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Hal itu  agar operator dapat memaksimalkan stok perangkat yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan pelanggan.

“Jika tiba-tiba saja ditutup tanpa adanya masa tenggang akan berdampak pula terhadap pemesanan operator ke RIM yang saat ini masih dalam tahapan pengiriman atau fabrikasi. Ini akan menimbulkan potential loss secara finansial, waktu,  maupun opportunity,” jelasnya.

Diperkirakannya, jika keran impor ditutup selama sebulan  secara total seluruh mitra RIM akan mengalami kerugian sekitar 18 juta dollar AS. Asumsi yang digunakan adalah rata-rata penjualan BlackBerry oleh seluruh mitra sebanyak 30 ribu unit dengan harga perangkat sekitar  600 dollar AS per unit.

Bukan Terbaik

Praktisi Telematika Faizal Adiputra  menilai langkah yang diambil oleh pemerintah bukanlah yang terbaik bagi kedua belah pihak. “Ini ibarat ingin membunuh tikus di lumbung padi. Pemerintah lebih memilih membakar lumbungnya ketimbang meracun tikus. Sebaiknya kedua belah pihak kembali duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Menurut Faizal, hal yang menjadi masalah adalah selama ini RIM hanya menjadikan mitra sebagai pick up point service dan dianggap itu sudah menjadi bagian dari purna jual. Sementara pemerintah mengacu pada regulasi yaitu  purna jual harus berada di Indonesia.

Berdasarkan catatan, Layanan purna jual yang diperbolehkan dilakukan oleh mitra RIM adalah  jenis servis level 1 yakni memeriksa  kerusakan di tingkat aplikasi dan firmware. Jika ternyata kerusakan bukan di level 1, maka perangkat  harus dikirim ke RIM Singapura.

Sementara menurut Penggagas id-blackberry@yahoogroups.com Abul A’la Almaujudy lmaujudy,  pemerintah  memiliki  peran lumayan besar menciptakan kekisruhan penyelenggaraan layanan BlackBerry di Indonesia.

“Model bisnis RIM itu  menunjuk mitra  dalam memasarkan perangkat dan layanannya. Tiba-tiba pemerintah  membolehkan importir umum memasukkan BlackBerry ke dalam pasar lokal. Jadilah muncul kisruh ketika RIM melakukan pemblokiran PIN yang di-kloning,” katanya.

Almaujudy menyarankan,  solusi terbaik dari kisruh ini adalah diperbanyak jalur distribusi oleh RIM dan pemerintah mengoreksi diri melalui pemberian sertifikasi yang lebih ketat. “Postel harus mau juga mengoreksi diri. Jangan seperti sekarang, ketika masalah muncul yang disalahkan pihak luar. Jika terus-terusan seperti ini prinsipal asing bisa memusuhi Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan lain, Sumber Koran Jakarta melihat kebijakan yang diambil oleh regulator terkesan berat sebelah dan menguntungkan kompetitor RIM. “Bukan rahasia pertumbuhan penjualan BlackBerry selama 2009 paling tinggi. Saya curiga ada kompetitor yang melapor ke regulator. Buktinya regulator baru cawe-cawe belakangan ini, kenapa tidak dari dulu,” selidiknya.

Berdasarkan catatan, praktik mengadu ke regulator oleh sesama pemain sudah hal yang biasa terjadi di industri telekomunikasi. Kasus pelaporan paling fenomenal tentunya tentang   penetapan tarif SMS  oleh beberapa pemain lama yang diadukan oleh salah satu pemain baru pada dua tahun lalu.

Kala itu, regulator telekomunikasi tiba-tiba mengungkap tarif SMS terlalu tinggi dipatok oleh pemain lama.  Seiring berjalannya waktu, dari hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terbukalah bahwa sumber informasi regulator salah satunya laporan dari pemain baru. Menarik ditunggu untuk kasus RIM, benarkah regulator independen atau ditunggangi? Waktu yang akan menjawab.[dni]

300609 Flexi Garap Pasar Wisata

wisataJAKARTA—Guna mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan dan pelanggan selama liburan sekolah,  Telkom Divisi Regional II memperkuat posisi layanan Flexi di kawasan  pariwisata.

“Di masa liburan ini ada perpindahan pergerakan masyarakat dari tempat kerja ke lokasi wisata. Sebagai layanan Fixed Wireless Access (FWA), Flexi harus menyesuaikan diri agar mampu memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan,” jelas EGM Divre II

Telkom, Mas’ud Khamid di Jakarta, Senin (29/6).

Dijelaskannya, tempat wisata yang pertama digarap adalah kawasan Ancol di Jakarta Utara. Dalam kerjasama denga tempat hiburan tersebut  Telkom memberikan diskon 20 persen bagi pengguna Flexi untuk masuk ke area wisata di kawasan Ancol seperti dufan, gelanggang samudera dan Sea World.

Selain itu, Telkom Divre II akan menyebar 20 telepon umum koin dan beberapa counter layanan Telkom yang siap melayani pengunjung Ancol. Di masa mendatang, Telkom juga akan memasang area hotspot di wilayah pariwisata di utara Jakarta itu.

“Biasanya ada satu juta   pengunjung per bulan ke Ancol. Tentunya saat liburan sekolah akan lebih tinggi. Peluang ini harus dimanfaatkan sebelum didului kompetitor. Sedangkan lokasi berikutnya adalah  kebun Raya Bogor.” jelasnya.

Vice President Public and Marketing Communication Telkom  Eddy Kurnia menambahkan, jasa Flexi juga digunakan  untuk mendukung fasilitas telekomunikasi untuk umum yang dibanderol dengan nama   Telepon Umum Kartu Sobat (TUK Sobat)  .

“Saat ini terminal TUK Sobat telah dipasang  sebanyak 2.452 unit dari yang direncanakan sebanyak 3.127 unit pada semester I  tahun ini,” katanya.[dni]

300609 PKS ATSI-Pemkot Yogyakarta: Kearifan Lokal yang Patut Ditiru

menara-lagiAsosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pada pekan lalu menandatangani kesepakatan bersama tentang optimalisasi menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Inti dari  kesepakatan  adalah kedua belah pihak sepakat mengoptimalkan menara yang telah berdiri dan tidak akan menambah menara baru hingga 25 Juni 2011. Penambahan menara baru pada dua tahun mendatang akan memperhatikan pertumbuhan trafik nantinya.

Untuk menara yang sudah berdiri sebelum 30 Maret 2009, tetapi belum mempunyai izin diminta  mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk menara yang telah berdiri sebelum 30 Maret 2009 dan berada di area terlarang seperti cagar alam, diminta untuk ditertibkan. Di Yogyakarta sendiri terdapat 109 menara telekomunikasi yang siap untuk dioptimalkan.

Sementara industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan sekitar 158.030 menara. Hal ini karena perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal. Di India sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh ATSI dan Pemkot Yogyakarta itu adalah yang pertama kali terjadi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada akhir Maret lalu yang ditandatangani oleh tiga menteri dan satu pajabat setingkat menteri.
Ketiga pimpinan departemen itu  adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi.
Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi Permenkominfo No 2/2008 Tentang Menara Bersama yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada Maret 2008.

Yogyakarta sendiri bersama Badung, Makassar, dan Palu adalah wilayah yang pernah bermasalah dalam menata menara telekomunikasi sebelum hadirnya SKB menara bersama. Bahkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat memonitor implementasi menara bersama di wilayah itu.

“Kesepakatan yang ditandatangani antara pelaku industri dan pemkot ini adalah bukti adanya kearifan lokal untuk mendukung kemajuan sektor telekomunikasi. Jika tidak ada saling pengertian dan SKB yang menjadi parameter, tentunya masalah menara bersama akan berlarut-larut di Yogyakarta,” jelas Ketua Umum ATSI Merza Fachys di Jakarta, Senin (29/6).

Merza mengatakan, kesepakatan bersama yang dibuat dengan Pemkot Yogyakarta tersebut  akan menjadi role model dengan wilayah lainnya untuk meningkatkan  kualitas layanan. “Sektor telekomunikasi tidak bisa dihambat pertumbuhannya,  antisipasi  yang dibutuhkan adalah regulasi yang harmonis,” katanya.

Realistis

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Depdagri Made Suwandi mengharapkan, pemerintah daerah lainnya mencoba untuk realistis dalam menata menara telekomunikasi seiring dikeluarkannya SKB.

Made menegaskan, dalam masalah menara pemerintah daerah hanya berperan sebagai regulator murni dan tidak diperbolehkan memungut sesuatu selain retribusi dan menetapkan tarif sewa, serta standar pelayanan infrastruktur.

“Seiring sudah adanya SKB, regulasi terkait menara bersama harus mengacu pada kebijakan tersebut. Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan, regulasi yang mereka buat bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Made mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah daerah bersikeras untuk merubuhkan menara jika ternyata masih bisa dioptimalkan. Dia mencontohkan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta yang mencoba realistis karena investasi untuk merubuhkan satu menara memerlukan biaya sebesar 70 juta rupiah, sementara pemasukan dari pengurusan izin hanya 1,25 juta rupiah.

“Dari situ bisa dilihat ketimbang dirubuhkan baiknya dipelihara. Jika memang tidak ada izin, jadikan pemasukan dengan menyuruh pemilik mengurus izin. Tidak perlu adu otot atau urat, jika memang niatnya ingin menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menambahkan, tujuan dikeluarkannya SKB menara bersama  agar  terjadinya efisiensi penggunaan menara, kepastian investasi, transparansi, dan aspek kesetaraan yang berdampak penurunan harga layanan telekomunikasi.

“Kesepakatan bersama antara ATSI dan pemerintah Kota Yogyakarta  diharapkan menjadi pelajaran dan spirit bagi semua pemerintah daerah  melalui dialog agar industri telekomunikasi dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Basuki menjelaskan, selain memberikan perhatian terhadap penataan menara yang dibangun di green field, regulator telekomunikasi juga sedang memonitor keberadaan menara di atas atap gedung (roof). “Memang pemerintah daerah banyak memberikan perhatian kepada menara di green field, tetapi saya mendapat masukan pemilik gedung mulai ‘bertingkah’ untuk menara di atas atap dari asetnya,” jelasnya.

Dikatakannya, meskipun keberadaan menara di atas gedung diserahkan kepada pemiliknya, tetap saja dalam melayani operator yang akan menggunakan asetnya mengacu pada transparansi harga dan melayani dengan konsep first come, first serve. “Tidak bisa pemilik gedung seenaknya jika asetnya akan digunakan. Tetap dalam membuat kesepakatan bisnis harus mengacu pada semangat SKB menara bersama,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah pola pemilihan rekanan untuk bisnis menara oleh pemerintah daerah di wilayahnya.

“Pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi pemain di penyedia menara untuk berkompetisi. Tidak masanya lagi melakukan praktik monopoli,” katanya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui,  selama melakukan sosialisasi SKB menara bersama masalah pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola bisnis menara menjadi perdebatan hangat.

“Di regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat jelas sekali dicantumkan tidak boleh ada praktik monopoli. Biasanya kisruh terjadi ketika ada konflik kepentingan karena pihak ketiga telah menjalin kesepakatan dengan pemerintah daerah, dan isi dari kesepakatan tersebut tidak mengacu pada SKB menara bersama,” jelasnya.[dni]

300609 21 Perusahaan Lolos Prakualifikasi Tender BWA

wimax-1JAKARTA—Sebanyak 21 perusahaan dinyatakan lolos sebagai peserta tender Broadband Wireless Access (BWA) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

“Dari 22 perusahaan yang mengembalikan dokumen penawaran, hanya satu perusahaan yang tidak lolos di tahapan prakualifikasi yaitu PT Giland Teknikatama,” ungkap juru bicara tender BWA Iwan Krisnandi kepada Koran Jakarta, Senin (29/6).

Dijelaskannya, gagalnya Giland Teknikatama mengikuti tahap berikutnya dalam tender yang memperebutkan 15 zona dengan 2 blok frekuensi di spektrum 2,3 GHz tersebut karena izin penyelenggaraannya sudah kadarluarsa. “Izinnya sudah dicabut oleh Dirjen Postel belum lama ini. Otomotis perusahaan ini gugur,” katanya.

Tender BWA memiliki harga dasar penawaran (reserved price) bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz sebesar 52,35 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar per bloknya.

Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah.

Kabar beredar mengatakan, Indosat dan Telkom berani mematok harga 10 kali lipat dari reserved price untuk memenangkan tender.

Pesaing ketat dari kedua perusahaan ini adalah Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) yang diisi oleh 20 perusahaan penyedia jasa internet. [dni]

300609 LPPMI Pesimistis Palapa Ring Terealisasi

JAKARTA–Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) pesimistis proyek mercu suar Palapa Ring akan bisa terealisasi tahun ini karena kondisi keuangan anggota konsorsium tidak mendukung di tengah krisis ekonomi.

“Saya pesimistis akan terjadi pencangkulan pertama pada Agustus nanti sesuai harapan Dirjen Postel. Jika melihat realita yang ada sekarang, bisa jadi hingga akhir tahun nanti tidak akan ada gerakan sama sekali dari anggota konsorsium,” ungkap Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen LPPMI, Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Kamilov, jika melihat kondisi tiga perusahaan yang tersisa di konsorsium, semuanya sedang mengalami masalah dengan kondisi keuangan. “Perusahaan yang tersisa itu kesannya saja masih ingin membangun, padahal sebenarnya menunggu pemerintah mengucurkan dana,” ketusnya.

Kamilov menyarankan, pemerintah mengambil alih kekurangan pemodalan dengan menggunakan dana USO atau meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki izin telekomunikasi untuk membangun Palapa Ring.

“Selain itu Depkominfo juga harus bekerjasama dengan departemen lain untuk masalah pendanaan. Tidak bisa semuanya dikerjakan sendirian,” katanya.

Palapa Ring adalah pembangunan serat optik di kawasan timur Indonesia. Awalnya proyek ini menelan investasi 220 juta dollar AS. Akibat krisis ekonomi, nilai investasi berkurang menjadi 150 juta dollar AS. Terakhir, salah satu anggota konsorsium, XL, mengundurkan diri sehingga menyisakan tiga anggota konsorsium yakni Telkom, Indosat, dan XL. Mundurnya XL membuat nilai investasi kembali menyusut menjadi 120 juta dollar AS.

Sedangkan menurut catatan, hingga akhir Maret lalu dana kontribusi USO yang tersedia mencapai 1,744 triliun rupiah.[dni]

300609 Persyaratan Ketat untuk Tingkatkan Daya Saing Maskapai

JAKARTA–Regulator penerbangan menegaskan persyaratan ketat yang diberlakukan bagi para maskapai bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari maskapai lokal guna menghadapi persaingan di pasar lokal dan luar negeri.

“Kami menetapkan persyaratan jumlah pesawat yang dimiliki itu untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan untuk menyulitkan pelaku usaha,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (29/6).

Persyaratan yang dimaksud Tri adalah mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani bagi maskapai berjadwal.

Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai. Dampak dari regulasi tersebut, 27 maskapai tidak mampu menjalankan usahanya meskipun sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP).

Tri menjelaskan, angka 10 pesawat digunakan karena setiap operasi diperlukan maintenance dan back up pesawat.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan kapasitas nasional angkutan udara.

“Saat ini dari jumlah pesawat yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 39 juta penumpang atau belum mencapai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta,” katanya.

Sehingga secara ekonomi, lanjutnya, penambahan jumlah pesawat perlu terus diupayakan karena besarnya potensi pasar Indonesia yang belum tergarap.

“Ini langkah strategis untuk mengantisipasi open sky. Jika tidak ada peningkatan kapasitas nasional maskapai asing bisa mengambil alih,” katanya.

Tri mengingatkan, ketentuan minimal 10 pesawat tidak berarti harus seluruhnya pesawat berbadan besar.” Perlu kejelian dari pengusaha maskapai untuk menentukan pesawat besar atau kecil disesuaikan biaya operasi, geografi Indonesia, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Tri meminta, pelaku usaha penerbangan untuk mengoptimalkan hak angkut penerbangan kelima (The fifth freedom traffic right) dengan tujuan beberapa negara melalui Malaysia.

“Kesepakatan itu infrastruktur yang dipersiapkan regulator untuk mengembangkan maskapai nasional agar memiliki daya saing sebelum terjadinya liberalisasi penerbangan di Asean pada 2015 nanti,” jelasnya.

Hak angkut itu adalah hak penerbangan yang memungkinkan maskapai Indonesia yang terbang ke Malaysia melanjutkan penerbangan ke kota di negara mitra atau sebaliknya dengan mengangkut penumpang dan kargo.

Indonesia memperoleh hak angkut kelima untuk terbang secara fleksibel ke empat benua tanpa ditentukan lagi kota-kotanya yakni Asia (untuk Jepang kecuali Tokyo), Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia hanya memberikan Australia untuk hak angkut kelima kepada Malaysia.

Optimis Dibuka
Pada kesempatan lain, Menhub Jusman Syafii Djamal optimistis, larangan terbang ke Uni Eropa bagi maskapai lokal akan dibuka pada sidang Aviation Safety Comitee pada Selasa (30/6) besok.

“Semua permintaan Uni Eropa sudah dipenuhi untuk aspek keselamatan. Pemerintah sudah mengutus Dirjen Hubungan Udara untuk melakukan presentasi di sana,” katanya.

Jusman mengungkapkan, khusus untuk rute ke Belanda, telah terjadi diskusi insentif antara Dirjen Hubungan Udara Indonesia dengan Belanda. “Diskusi itu untuk membahas penerbangan Garuda ke Belanda,” jelasnya. [Dni]

300609 Persyaratan Ketat untuk Tingkatkan Daya Saing Maskapai

JAKARTA–Regulator penerbangan menegaskan persyaratan ketat yang diberlakukan bagi para maskapai bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari maskapai lokal guna menghadapi persaingan di pasar lokal dan luar negeri.

“Kami menetapkan persyaratan jumlah pesawat yang dimiliki itu untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan untuk menyulitkan pelaku usaha,” ujar Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (29/6).

Persyaratan yang dimaksud Tri adalah mengoperasikan minimal 10 pesawat dengan status memiliki paling sedikit lima unit pesawat dan menguasai lima pesawat lainnya dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani bagi maskapai berjadwal.

Sedangkan perusahaan angkutan udara niaga tak berjadwal diwajibkan mengoperasikan tiga, dengan status minimal satu unit dimiliki dan dua lainnya dikuasai. Dampak dari regulasi tersebut, 27 maskapai tidak mampu menjalankan usahanya meskipun sudah mengantongi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP).

Tri menjelaskan, angka 10 pesawat digunakan karena setiap operasi diperlukan maintenance dan back up pesawat.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan kapasitas nasional angkutan udara.

“Saat ini dari jumlah pesawat yang ada hanya mampu mengangkut sekitar 39 juta penumpang atau belum mencapai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta,” katanya.

Sehingga secara ekonomi, lanjutnya, penambahan jumlah pesawat perlu terus diupayakan karena besarnya potensi pasar Indonesia yang belum tergarap.

“Ini langkah strategis untuk mengantisipasi open sky. Jika tidak ada peningkatan kapasitas nasional maskapai asing bisa mengambil alih,” katanya.

Tri mengingatkan, ketentuan minimal 10 pesawat tidak berarti harus seluruhnya pesawat berbadan besar.” Perlu kejelian dari pengusaha maskapai untuk menentukan pesawat besar atau kecil disesuaikan biaya operasi, geografi Indonesia, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Tri meminta, pelaku usaha penerbangan untuk mengoptimalkan hak angkut penerbangan kelima (The fifth freedom traffic right) dengan tujuan beberapa negara melalui Malaysia.

“Kesepakatan itu infrastruktur yang dipersiapkan regulator untuk mengembangkan maskapai nasional agar memiliki daya saing sebelum terjadinya liberalisasi penerbangan di Asean pada 2015 nanti,” jelasnya.

Hak angkut itu adalah hak penerbangan yang memungkinkan maskapai Indonesia yang terbang ke Malaysia melanjutkan penerbangan ke kota di negara mitra atau sebaliknya dengan mengangkut penumpang dan kargo.

Indonesia memperoleh hak angkut kelima untuk terbang secara fleksibel ke empat benua tanpa ditentukan lagi kota-kotanya yakni Asia (untuk Jepang kecuali Tokyo), Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia hanya memberikan Australia untuk hak angkut kelima kepada Malaysia.

Optimis Dibuka
Pada kesempatan lain, Menhub Jusman Syafii Djamal optimistis, larangan terbang ke Uni Eropa bagi maskapai lokal akan dibuka pada sidang Aviation Safety Comitee pada Selasa (30/6) besok.

“Semua permintaan Uni Eropa sudah dipenuhi untuk aspek keselamatan. Pemerintah sudah mengutus Dirjen Hubungan Udara untuk melakukan presentasi di sana,” katanya.

Jusman mengungkapkan, khusus untuk rute ke Belanda, telah terjadi diskusi insentif antara Dirjen Hubungan Udara Indonesia dengan Belanda. “Diskusi itu untuk membahas penerbangan Garuda ke Belanda,” jelasnya. [Dni]

280609 Dampak Pengganda Sektor Telekomunikasi Masih Rendah

orang-teleponJAKARTA—Dampak pengganda (multiplier effect) sektor telekomunikasi bagi perekonomian lokal ternyata masih rendah. Tercatat, untuk satu rupiah nilai investasi di sektor telekomunikasi hanya memiliki kooefisien multiplier effect sebesar 1,83 kali.

“Riset itu dilakukan dua tahun lalu. Tetapi saya yakin sekarang ada kenaikan, meskipun belum besar. Jika pun ada peningkatan masih jauh dari ideal karena di luar negeri koefisiennya mencapai lima kali,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Minggu (28/6).

Basuki menjelaskan, rendahnya tingkat koefisien multiplier effect tak dapat dilepaskan dari sektor telekomunikasi yang masih mengembangkan pasar downstream (ritel) dan meninggalkan upstream (supplier).

“Di luar negeri dua pasar tersebut (downstream dan upstream) bergerak bersamaan dan saling mendukung. Di Indonesia, masih berfikir berjualan ke ritel saja,” katanya.

Akibat dari terlalu fokus ke pasar downstream, menurut Basuki, belanja modal dari operator banyak terserap ke luar negeri untuk membeli peralatan. “Nilai pasar dari industri telekomunikasi rata-rata setiap tahunnnya sekitar 100 triliun rupiah. Memang untuk negara ada sumbangan berupa pungutan dan Universal Service Obligation (USO), tetapi jika pasar upstream digarap, tentu akan membuat roda perekonomian berputar lebih kencang,” jelasnya.

Basuki menjelaskan, pemerintah sudah mendorong industri untuk lebih bermain di manufaktur diantaranya dengan mensyaratkan kandungan lokal dalam pembelanjaan modal. “Dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) pemerintah mensyaratkan penggunaan kandungan lokal untuk perangkat ke konsumen dan infrastruktur,” jelasnya.

Secara terpisah, praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, pengembangan manufaktur lokal  harus didukung oleh  keputusan Presiden agar semua departemen langkahnya seirama melindungi pemain lokal.

Ruh   dari regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden itu adalah  memberi kesempatan dan kemudahan sumber dana bagi industri manufaktur lokal untuk keperluan modal kerja dan investasi. Memberikan waktu yang reasonable bagi industri lokal untuk melakukan pengembangan prototype , lolos uji , memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan melakukan semua proses industrialisasi lengkap dan stabil.

Berikutnya, menyediakan   anggaran APBN untuk membeli produk pertama dalam jumlah awal yang cukup agar proses industri dan kematangan produk hasil industri lokal itu teruji dan stabil. Terakhir, membuka  tender lisensi yang diharuskan menggunakan produk hasil industri dalam negeri tersebut sehingga pasar langsung menyerap.[dni]