310111 Bandara Ngurah Rai Kembali Normal

JAKARTA—Aktivitas penerbangan maskapai asing di bandara udara Ngurah Rai, Denpasar, kembali normal setelah sempat terjadinya sejumlah pembatalan akibat gangguan debu vulkanik dari Gunung Bromo.

“Operasional bandara Ngurah Rai, khususnya penerbangan internasional  kembali normal,” tegas juru bicara Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Bambang S Ervan di Jakarta, Minggu (30/1).

Diungkapkannya, penumpang-penumpang di Bali yang sempat diinapkan oleh maskapai asing karena pembatalan jadwal sudah terangkut 90 persen dengan penerbangan ekstra yang  disediakan oleh masing-masing maskapai. “Sampai jam 1 minggu dini hari sempat terjadi antrian panjang di penerbangan internasional, tetapi semuanya terangkut,” katanya.

Beberapa maskapai yang melakukan  penerbangan ekstra adalah  Cathay Pacific, Singapore Airline, Virgin Blue, Value Air.

Sebelumnya, sejumlah maskapai asing membatalkan penerbangan ke Bandara Ngurah Rai, Denpasar sejak Kamis (27/1) hingga Jumat (28/1) karena rute udara tercemar debu vulkanik akibat erupsi yang terjadi pada Gunung Bromo Jawa Timur.

Sebanyak 13 penerbangan internasional dari dan menuju ke Ngurah Rai melakukan pembatalan penerbangan pada  Jumat  (28/1).

Pada hari sebelumnya, Kamis (27/1) terdapat 10 kali pembatalan penerbangan internasional. Maskapai yang melakukan pembatalan adalah Cathay Pacific, Jetstar Airways, Value Air dan KLM. Penerbangan mereka dilakukan untuk destinasi Perth, Darwin, Sidney, Melbourne, Hong Kong dan Singapura. Akibat pembatalan penerbangan itu, sebanyak 1.749 orang penumpang diinapkan di hotel oleh pihak maskapai.

Pembatalan penerbangan hari ini diantaranya dilakukan oleh Jetstar Airways 6 kali penerbangan, Virgin Blue 4 penerbangan, Cathay Pacific 2 penerbangan, Value Air 1 penerbangan. Maskapai itu terbang dengan destinasi di antaranya Hong Kong, Australia dan Singapura.

Meski demikian, ada juga sejumlah maskapai yang tetap melakukan penerbanga dari dan menuju ke Ngurah Rai di antaranya adalah AirAsia dan China Airlines. Sementara untuk penerbangan domestik tidak terganggu sama sekali.

Pembatalan penerbangan internasional itu dilakukan para maskapai setelah keluar Notice to Airmen (Notam) dari  Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin pada pukul 12.00, Kamis (27/1). Dalam Notam disebutkan bahwa debu vulkanik bromo sudah mencapai Bali

Pengaruh debu vulkanik mencapai ketebalan 200 nautical mile dengan ketinggian 18.000 kaki. Terkait debu vulkani Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga mengeluarkan Astam dan Notam Precuation agar penerbangan menghindari wilayah tertentu yang terpengaruh debu vulkanik. Namun sebenarnya,  pendaratan di Ngurah Rai masih bisa dilakukan.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay menegaskan, sebenarnya bandara Ngurah Rai sejak Kamis lalu masih dalam keadaan aman dan tidak ada pengalihan rute. “Informasi yang diterima oleh maskapai asing itu tidak diolah secara keseluruhan,” keluhnya.[dni]

310111 Investor India Bidik Pasar Angkutan Udara

JAKARTA—Investor dari India disinyalir tengah membidik pasar angkutan udara Indonesia dengan menggandeng mitra lokal untuk membentuk maskapai patungan yang akan menyasar segmen full service.

“Ada satu investor dari India yang sudah menggandeng mitra lokal ingin membuat maskapai full service. Saat ini orang-orang lokalnya tengah mengurus Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP),” ungkap  Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay di Jakarta, Minggu (30/1).

Diungkapkannya, maskapai tersebut telah mendaftarkan diri sebagai badan usaha Indonesia dengan nama PT Pasific Royale dan membidik pasar angkutan niaga berjadwal. “Investor lokalnya ibu Gunarni. Sedangkan eksekutif lokalnya Samudera Sukardi. Saya lupa nama investor dari India-nya. Satu hal yang pasti komposisi investor lokal harus dominan yakni 51 persen sesuai regulasi,” jelasnya.

Samudera Sukardi adalah mantan VP System Information dari  Garuda Indonesia. Sementara Gunarni Soeworo salah satu mantan komisaris Garuda Indonesia era Direktur Utama Indra Setiawan.

Menurutnya, kian tingginya pertumbuhan ekonomi India harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Di sektor angkutan udara telah dimulai dengan  menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) Air Service  pada Selasa (25/1).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Penerbangan Sipil India Dr. Syed Nasim dan Menteri Perhubungan Indonesia Freddy Numberi disaksikan PM India Manmohan Singh dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Perjanjian  berisi tentang definisi wilayah, penunjukan perusahaan penerbangan, tarif, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Dalam situs resmi Kemenhub, perjanjian baru itu merupakan revisi atas air service agreement antarkedua negara sebelumnya yang telahditandatangani pada 18 September 1968.

Sebelumnya juga telah dilakukan perundingan hubungan udara untukmerevisi perjanjian yang ada. Perundingan dilakukan di New Delhi,India, pada 25 Mei-26 Mei 2010.

Di dalam revisi perjanjian udara, kedua negara sepakat menganut multi designated airlines, untuk penunjukan perusahaan penerbangan. Artinya, tidak hanya satu maskapai yang bisa melayani rute RI-India.

Herry mengungkapkan,  sejumlah maskapai lokal sudah tertarik untuk menggarap pasar India, diantaranya Garuda Indonesia, Batavia Air, dan Lion Air. “Potensi dari pasar lokal berasal dari wilayah Medan dan Bali ke India. Ini jika dilihat hubungan historis dan keagamaannya,” jelasnya.

Mandala
Berkaitan dengan nasib Mandala Airlines (Mandala) Herry mengungkapkan, sudah ada dua investor berminat  untuk menjajaki kerjasama pembelian saham maskapai tersebut.  Kedua investor nasional tersebut yaitu PT LCNC dan PT Manunggal Sejati Group.

“Sudah ada dua investor yang berminat untuk membeli saham Mandala, namun hingga kemarin, dari pihak mereka (Mandala) menyatakan bahwa kedua investor lokal tersebut masih dalam tahap negosiasi secara financial. Nanti sahamnya Indigo yang akan terdilusi,” jelasnya.

PT LCNC adalah perusahaan lessor (penyewaan pesawat) yang merupakan hasil konsursium dari beberapa perusahaan nasional dan asing. Situs resmi perusahaan, menyebutkan LCNC Holdings Limited merupakan perusahaan penyewaan pesawat dan kapal yang bermarkas di Kowloon, Hong Kong.

Sedangkan  Grup Manunggal Sejati dikabarkan siap  mengambil 51 persen  saham Mandala dengan  mempersiapkan dana 4 triliun rupiah.
Manunggal Sejati dikabarkan untuk jangka pendek menyiapkan dana  segar sekitar 250 miliar rupiah  dari total komitmen awal pendanaan 1 triliun rupiah. Adapun, sisa dana 3 triliun rupiah  akan disetorkan setelah proses akuisisi guna pengadaan pesawat baru.

Namun, Herry menegaskan, sebagai regulator  pihaknya tidak bisa menentukan invesor mana yang boleh dan tidak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak Mandala. “Kita hanya mewajibkan  melaporkan kepada kemenhub , investor mana saja yang akan menjadi mitra strategisnya dan harus sesuai dengan regulasi penerbangan dimana lokal tetap dominan di kepemilikan saham,” tegasnya.

Dikatakannya, pemerintah  tetap memberikan waktu selama 45 hari sejak Mandala berhenti beroperasi 13 Januari 2011 untuk mencari investor baru. Jika tidak berhasil melakukannya, maka pemerintah akan mencabut izin rute dan Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) SKEP/79/1995 atas nama Mandala yang terbit 16 Mei 1995.

Head of Corporate Communication Mandala Airlines Nurmaria Sarosa menyatakan perusahaannya hingga saat ini masih belum memutuskan mengenai penjajakan mitra bisnis dari kedua investor tersebut. Meskipun demikian, dia mengakui sudah ada beberapa investor yang telah bertemu dengan Mandala untuk membicakan pembelian saham perusahaannya.

“Dari pemegang saham maupun manajemen belum ada yang mengumumkan  keputusan untuk menjadikan LCNC dan Manunggal Sejati Group menjadi mitra strategis Mandala, jadi saya belum bisa berkomentar banyak,” ujar Nurmaria

Nurmaria menambahkan, perusahaannya berencana untuk mengumumkan mitra bisnis barunya pada pertengan Februari mendatang. Sedangkan saat ini, menurut dia, Mandala masih dalam proses restrukturisasi perusahaan sejak Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Mandala selama 45 hari sejak 17 Januari lalu.[dni]

290111 Maskapai Asing Batalkan Penerbangan ke Bali

JAKARTA—Sejumlah maskapai asing membatalkan penerbangan ke Bandara Ngurah Rai, Denpasar sejak Kamis (27/1) hingga Jumat (28/1) karena rute udara tercemar debu vulkanik akibat erupsi yang terjadi pada Gunung Bromo Jawa Timur.

“Sebanyak 13 penerbangan internasional dari dan menuju ke Ngurah Rai melakukan pembatalan penerbangan pada hari ini, Jumat  (28/1),” ungkap juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (28/1).

Diungkapkannya, pembatalan penerbangan hari ini diantaranya dilakukan oleh Jetstar Airways 6 kali penerbangan, Virgin Blue 4 penerbangan, Cathay Pacific 2 penerbangan, Value Air 1 penerbangan. Maskapai itu terbang dengan destinasi di antaranya Hong Kong, Australia dan Singapura.

Sementara itu pada hari sebelumnya, Kamis (27/1) terdapat 10 kali pembatalan penerbangan internasional. Maskapai yang melakukan pembatalan adalah Cathay Pacific, Jetstar Airways, Value Air dan KLM. Penerbangan mereka dilakukan untuk destinasi Perth, Darwin, Sidney, Melbourne, Hong Kong dan Singapura. Akibat pembatalan penerbangan itu, sebanyak 1.749 orang penumpang diinapkan di hotel oleh pihak maskapai.

Meski demikian, ada juga sejumlah maskapai yang tetap melakukan penerbanga dari dan menuju ke Ngurah Rai di antaranya adalah AirAsia dan China Airlines. Sementara untuk penerbangan domestik tidak terganggu sama sekali.

“Pembatalan penerbangan internasional itu dilakukan para maskapai setelah keluar Notice to Airmen (Notam) dari  Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin pada pukul 12.00, Kamis (27/1). Dalam Notam disebutkan bahwa debu vulkanik sudah mencapai Bali,” ungkapnya.

Dikatakannya, pengaruh debu vulkanik mencapai ketebalan 200 nautical mile dengan ketinggian 18.000 kaki. Terkait debu vulkani Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga mengeluarkan Astam dan Notam Precuation agar penerbangan menghindari wilayah tertentu yang terpengaruh debu vulkanik. Namun sebenarnya,  pendaratan di Ngurah Rai masih bisa dilakukan.

Sriwijaya Air
Pada kesempatan lain, Senior Corporate Communication Manager Agus Soedjono mengungkapkan, dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2562 M, Sriwijaya Air mengadakan kegiatan  program “Lucky Angpao” dan  Undian  Tiket.

Dijelaskannya,  Lucky Angpao adalah pemberian hadiah berupa souvenir menarik kepada pelanggan Sriwijaya Air yang melakukan pembelian tiket pada tanggal 28 Januari 2011 s/d 10 Februari 2011. Selama program berlangsung, pelanggan akan mendapatkan angpao untuk setiap transaksi pembelian. Angpao tersebut berisikan nama souvenir dan dapat ditukarkan langsung sesuai yang tertera di dalam angpao. Program ini hanya berlaku untuk pembelian tiket di Kantor Cabang Sriwijaya Air yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cikarang

Selain program lucky angpao, menyambut Imlek ini Sriwijaya Air juga memberikan 1 (satu) buah undian tiket PP bagi 1 (satu) orang  pelanggan yang mengikuti penerbangan dari dan ke rute Jakarta – Pontianak – Jakarta,  Jakarta – Pangkal Pinang – Jakarta, Jakarta – Tanjung Pandan – Jakarta, Jakarta – Tanjung Pinang – Jakarta, Jakarta – Palembang – Jakarta, Jakarta – Jambi – Jakarta dan Jakarta – Singapura – Jakarta pada tanggal 1, 2, 3 & 4 Februari 2011.

Hadiah tiket disesuaikan dengan rute penerbangan yang diikuti oleh pelanggan pada saat memenangkan undian. Pengundian tiket akan dilakukan oleh pramugari dengan cara mengumpulkan boarding pass pelanggan pada saat berada di dalam pesawat.[dni]

290111 Kinerja Regulator Transportasi Sebaiknya Dievaluasi

JAKARTA—Kinerja regulator transportasi sebaiknya dievaluasi terkait masih maraknya kecelakaan di sektor yang dibinanya sehingga membuat masyarakat tidak tenang dalam menggunakan moda yang tersedia.

“Saya prihatin atas musibah yang terjadi secara beruntun di sektor transportasi.  Saya minta kepada Presiden untuk segera mengevaluasi dan memberi tindakan kepada mentri dan pejabat terkait yang tidak mampu memperbaiki pelayanan dan keselamatan transportasi massal,”  tegas Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim di Jakarta, Jumat (28/1).

Menurutnya,  kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memuaskan dalam penyelenggaraan transportasi massal. Kemenhub masih setengah hati menjalankan paket UU Transportasi.

“Program roadmap to zero accident yang digadang-gadang pemerintah juga masih sebatas rencana, belum sampai pada aksi konkret. Sehingga tak heran, kecelakaan transportasi seperti kereta api (KA) masih kerap terjadi. Terbukti dalam rentang waktu 3 bulan sejak tabrakan KA Logawa di Petaruk, Oktober lalu, rentetan kecelakaan KA masih kerap terjadi,” ketusnya.

Melihat kondisi saat ini, dimintanya, Kemenhub  untuk segara melakukan evaluasi komprehensif  atas musibah yang terjadi.  “Misalnya, musibah tabrakan KA itu menunjukkan buruknya kinerja pemerintah di bidang perkeretaapian.  Kemenhub harus mengambil langkah-langkah radikal agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Diungkapkannya, dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Kereta Api, pekan lalu, Komisi V DPR meminta Dirjen KA untuk segera membenahi sektor perkeretaapian sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Komisi V sudah terlalu sering mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan audit dan pemisahan asset kereta api sebagai upaya memulai pembenahan sector ini. Pemisahan fungsi operator dan regulator juga harus segera dilakukan. Tapi, apa yang kami sampaikan sebagaimana diamanatkan UU Perkeretaapian masih setengah hati dilakukan pemerintah. AKibatnya, perkeretaapian kita tidak maju-maju,” kata Hakim.

Hakim pun meminta  PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)  selaku penyelenggaraan perkeretaapian untuk melakukan penanganan kecelakaan KA sesuai dengan UU No.23/2007 pasal 125 dan meminta pemerintah memberikan sanksi tegas pada pihak-pihak yang lalai melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kecelakaan maut tersebut.

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu menyatakan, terdapat tiga hal mendasar yang perlu diselesaikan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kereta api yang terus berulang. Pertama, penerapan seluruh standar operasi dan keselamatan KA sesuai dengan standar internasional. Termasuk rasionalisasi tarif dengan menaikkan tarif atau menaikkan anggaran PSO (Public Service Obligation).

“Kedua, penyelesaian segera masalah pengelolaan aset prasarana kereta api dan tanggung jawab pemeliharaan rel antara pemerintah dengan PT KAI sebagaimana amanat UU Perkeretaapian. Ketiga, melalui penetapan kebijakan pemerintah yangg konsisten dan bersifat jangka panjang untuk memberikan kepastian investasi perkeretaapian,” tambahnya.

Kronologis
Sebelumnya, terjadi kecelakaan kereta api di Banjar, Jawa Barat, dan kebakaran ferry di lintasan perairan Merak-Bakauheni pada Jumat (28/1).  \
Kecelakaan antara KA Kutojaya jurusan Jakarta-Kutoarjo, Jawa Tengah, dengan KA Mutiara Selatan jurusan Surabaya-Bandung terjadi di Stasiun Langensari, Banjar, Jawa Barat, pada Jumat (28/1) pukul 02.24 WIB. Kejadian itu menyebabkan tiga penumpang tewas, 17
penumpang luka berat, dan 25 penumpang luka ringan.

“Berdasarkan SOP, Kutojaya harus masuk ke Sepur III, sementara Mutiara Selatan jalan terus, tapi Mutiara Selatan justru memasuki Sepur III dan menabrak Kutoarjo. Masih jadi pertanyaan mengapa Mutiara Selatan justru masuk ke Sepur III. Nantinya itu akan diselidiki lebih lanjut oleh Kepolisian dan KNKT,” jelas Juru bicara Kemenhub Bambang S. Ervan

Direktur Keselamatan PT Kereta Api Indonesia Rono Pradipto mengatakan, untuk menjamin operasional, KA yang melintasi lokasi kejadian memperlambat kecepatannya.

“Kecepatan memang dibatasi, tapi tidak signifikan mengganggu jadwal. Operasional kereta berjalan normal. Terkait penyebab kecelakaan, sampai saat ini belum bisa kami pastikan. Namun, sekarang KA Mutiara Selatan sudah melanjutkan perjalanan ke Bandung,” jelasnya.

Sedangkan untuk kecelakaan yang menimpa KMP Laut Teduh II sebanyak 13
orang tewas dan 425 penumpang, sementara 31 ABK, selamat dari kapal milik PT Bangun Putra di lintasan perairan Merak-Bakauheni, sebelum Pulau Tempurung, pada Jumat (28/1) pukul 03.19 WIB. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kebakaran tersebut.

Bambang menduga  api diduga berasal dari dek tempat kendaraan diangkut. Akibatnya, seluruh 93 unit kendaraan yang terdiri dari 4 unit golongan I, 38 unit golongan IVA, 8 golongan IVB, 1 unit golongan VA, 26 unit golongan VB, 1 unit golongan VIA, 9 unit golongan VIB, dan 6 unit golongan VII hangus terbakar.

“Saat ini semua korban sudah dievakuasi di RS Karakatau Steel dan RS Panggung Rawi. Upaya pencarian korban terus dilakukan dengan penyisiran di perairan menggunakan kapal syahbandar, polisi air, dan angkatan laut. Kapalnya sendiri sudah ditandaskan di Pulau Anyer.
Kapal terbakar, tidak tenggelam,” ungkapnya.

Bambang memastikan, kecelakaan tersebut tidak mengganggu pelayaran lainnya. Sementara Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tedja Suprana mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan sembilan kapal feri dan lima unit tug boat untuk proses evakuasi kapal yang mengangkut 34 penumpang dewasa dan satu orang anak kecil itu.[dni]

280111 KPPU Minta Industri Rotan Ditata Ulang

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk menata kembali industri rotan agar bisa mendorong perekonomian nasional.

“KPPU telah melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah terkait industri rotan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pedagangan No. 36/M-DAG/PER/2009 (Permendag No 36/2009) tentang Ketentuan Ekspor Rotan.  Terkait hasil kajian tersebut, KPPU menyampaikan Surat Saran dan Pertimbangan kepada Presiden RI melalui surat No. 263/K/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010,” ungkap Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum  Zaki Zein Badroen  melalui keterangan tertulis , Kamis (27/1).

Dijelaskannya, berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh KPPU, terdapat beberapa permasalahan terkait persaingan usaha yang dapat diakibatkan oleh Permendag No 36/2009 itu,  antara lain,  Pertama, terkait pembatasan ekspor rotan yang dapat menghilangkan potensi nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari ekspor rotan.

Kedua, adanya kewenangan pemberian lisensi yang diberikan kepada pelaku usaha seperti bukti pasok. Ketiga, Permendag No 36/2009 belum menjelaskan batasan jumlah produksi minimal suatu daerah dapat disebut sebagai daerah penghasil rotan. Tidak adanya batasan minimal produksi tersebut menyebabkan aturan ini berpotensi menghambat daerah penghasil rotan baru untuk dapat melakukan ekspor dari wilayahnya.

Keempat, meskipun rotan yang tidak dapat terserap oleh industri dalam negeri dapat diekspor dengan rekomendasi dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, namun pada kenyataannya hingga pertengahan 2010 permintaan rekomendasi tersebut hanya diajukan oleh 1 pelaku usaha.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, serta hasil analisis dampak kebijakan ekspor rotan terhadap persaingan usaha, maka KPPU menyampaikan saran kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk    menentukan kuota ekspor rotan yang mengacu pada potensi lestari rotan, kemampuan memasok industri hulu rotan dan daya serap industri pengolahan rotan dalam negeri dengan menggunakan data yang terpusat dan diperbarui secara berkala.

Berikutnya,  menetapkan batas produksi agar suatu daerah dapat dikategorikan sebagai wilayah penghasil rotan sehingga dapat memberi peluang ekspor bagi wilayah penghasil rotan lainnya. Mengembalikan kewenangan penerbitan bukti pasok kepada Pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek abuse of dominant position dan mempermudah pengawasan dari Pemerintah.

“Terkahir,  meningkatkan sosialisasi tentang kesempatan ekspor bagi rotan yang tidak terserap dalam negeri, sehingga pasar tersebut dapat terbuka bagi petani dan eksportir rotan,” katanya.[dni]

280111 CDP Dijadikan Percontohan Pelabuhan Darat

JAKARTA—Cikarang Dry Port (CDP) dijadikan percontohan pembangunan  pelabuhan darat (Dry Port)  bagi wilayah lainnya di Indonesia yang ingin membangun  sistem angkutan petikemas terpadu.

“Kita akan membuat Dry Port seperti CDP, terutama di kota-kota industri seperti Medan, Bandung, Surabaya dan lainnya. Diharapkan ini bisa mengurangi beban jalan, kepadatan di pelabuhan sekaligus mempercepat proses ekspor impor,” ujar Wakil Menteri Perhubungan  Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (27/1).

Saat ini kegiatan ekspor-impor dari CDP sudah mulai berjalan. Tapi, masih mengandalkan angkutan truk ke Tanjung Priok.  Sementara, akses kereta api (KA) dari CDP  baru beroperasi  April-Juni 2011,  langsung ke Terminal Pasoso di  Tanjung Priok. Dari Pasoso komoditi didistribusikan ke dermaga dan  langsung di kapalkan ke negara atau pelabuhan tujuan.

“Saya targetkan agar PT Kereta Api Logistik dan pengelola CDP  supaya paling lambat Juni sudah ada angkutan peti kemas melalui kereta api,” ujarnya.

Direktur Cikarang Dry Port Noor Yusuf mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun emplasemen KA, dan diharapkan sudah selesai April.

“Dengan emplasemen itu, peti kemas bisa diangkut dengan mudah ke kereta. Kemudian, kereta akan memanfaatkan jalur eksisting untuk menuju Stasiun Pasoso,” paparnya.

Menurut Bambang, mengembangkan pelabuhan darat terutama di sentra industri  adalah  salah satu upaya mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta terutama di sentra industri.

“CDP dijadikan proyek percontohan karena  dibangun menyatu dengan kawasan industri Jababeka, dekat dengan akses kereta api (KA) dan langsung terhubung ke Pelabuhan Tanjung Priok.  Jika proyek ini sudah berjalan optimal, maka akan terjadi pengurangan  kemacetan lalu lintas yang cukup signifikan,” jelasnya.

Diharapkannya, melalui pembangunan CDP bisa mengurangi arus barang yang menumpuk di Tanjung Priok antara 60-65 persen.  Hal ini karena Dry port akan mempermudah proses ekspor mengingat  ketika peti kemas sampai Pelabuhan Tanjung Priok akan langsung dimuat di kapal. Pengurusan surat-surat seperti Bea dan Cukai, dan lainnya, sudah dibereskan di dry port.

“Kita belum menghitung berapa besar penghematan yang bisa diperoleh. Satu hal yang pasti  akan  cukup signifikan sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya,” tuturnya.

Untuk diketahui, kepadatan lalu lintas di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang (Jabodetabek) sudah semakin parah. Implikasinya, cukup menghambat proses ekspor impor, serta produksi  yang  mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing nasional.

Sebelumnya,  Organda mengeluhkan,  tingginya biaya operasi kendaraan di Jakarta dan sekitarnya akibat kemacetan lalu lintas. Dalam setahun, kerugian bisa mencapai 7 triliun rupiah.

Data terakhir, arus  barang di Pelabuhan Tanuung Priok baik melalui JICT, TPK Koja serta MTI sekitar 3 juta Teu’s. Jumlah itu setara dengan 10.000 truk per hari yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut semakin padat karena lapangan penumpukan, depo penumpukan petikemas dan lainnya terpusat di sekitar Tanjung Priok.

Pada kesempatan lain, manajemen Pelabuhan Tanjung Priok mulai mengoperasikan satu unit mobil penyapu jalan untuk menjaga kebersihan lingkungan di dermaga maupun sekitar pelabuhan.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Tanjung Priok Cipto Pramono mengatakan perseroan menanamkan investasi  2,3 milliar rupiah    untuk pembelian satu unit mobil berteknologi tinggi untuk menghisap debu dan sampah tersebut.[dni]

280111 Omset Bisnis Logistik Naik 8,3%

JAKARTA—Omset bisnis logistik pada tahun ini diperkirakan mencapai 1,414 triliun rupiah atau naik 8,3 persen dibandingkan  tahun lalu sebesar 1,297 triliun rupiah.

Wakil Presiden Transportasi dan Logistik Frost & Sullivan Gopal R.  memperkirakan, industry logistic akan tumbuh dengan Coumpound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 9,6 persen  atau mencapai 2,042 triliun rupiah pada 2015.

“Indonesia memberikan peluang besar bagi penyedia jasa logistic karena kebanyakan segmen bisnis terkemuka telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir,” jelasnya di Jakarta Kamis (27/1).

Diungkapkannya, pada 2010 third party logistics (transportasi, penyimpanan dan jasa kurir-3PL) bernilai sebesqar 149 triliun rupiah, sementara biaya atau pengeluaran in-house logistik dalam perekonomian Indonesia bernilai 843,7 triliun  rupiah. Layanan 3PL diperkirakan tumbuh sebesar 22,5 persen mencapai  280 juta dollar AS pada  2012.

Menurutnya, sektor minyak dan gas Indonesia memiliki potensi terbesar bagi penyedia jasa logistik “Pengiriman domestic diperkirakan akan meraih keuntungan besar pada 2011 dimana para kontraktor industry minyak dan gas mengeluarkan 1,5 miliar dollar AS untuk jasa transportasi laut di Indonesia pada 2010 dan pemilik kapal lokal mendapatkan keuntungan sekitar 700 juta dollar AS dari nilai kontra. Sedangkan untuk tahun ini jasa logistic berpotensi mencapai 3,2 miliar dollar AS dari industry minyak dan gas,” jelasnya.

Sedangkan komoditas lainnya yang menjadi primadona diangkut oleh penyedia layanan logistic adalah batu bara dan kelapa sawit. Pada 2009 Indonesia telah mengekspor 230 juta ton, sementara hingga September 2010 telah dikapalkan 209,4 juta ton.

Berkaitan dengan  daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Indeks, World Economic Forum, diungkapkannya,  telah meningkat menjadi 44 di tahun 2010/2011 dari peringkat 74 dari 200/2006. Meskipun demikian, indeks kinerja logistik Indonesia mengalami penurunan menjadi 75 di 2010/2011 dari 43 pada tahun 2007/2008.

Kurang SDM Lokal
Sedangkan masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang menduduki level strategis di industry logistic, Gopal mengungkapkan, sangat kurang pasokannya karena  kebanyakan orang Indonesia yang terjun ke dunia logistik tidak mendapatkan ilmu logistik dari akademi atau lembaga pendidikan, melainkan belajar setelah masuk ke dunia logistik.

Menurut Gopal, dari 100 persen  profesional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 2 persen  saja yang tergolong profesional logistik. Itu pun kebanyakan orang asing yang bekerja di Indonesia.

“Harusnya  ada 4-5 persen  profesional logistik di Indonesia supaya bisnis logistik dapat maju dengan pesat,” ujarnya.

Minimnya profesional logistik di Indonesia,  membuat perusahaan memperkerjakan  profesional  dari Singapura dan Hong Kong. “Akibatnya, posisi selevel management senior kebanyakan diisi oleh warga asing, bukan warga Indonesia sendiri,” katanya.[dni]

270111 Target Laba AP II Naik 23,4%

JAKARTA —PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II menargetkan laba perseroan untuk tahun ini mencapai 1,290 triliun rupiah atau naik 23,4 persen dari 2010 sebesar 1,049 triliun rupiah.

“Pada 2010 AP II  berhasil meraup laba sebesar 1,264 triliun rupiah atau 20 persen  lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh pemegang saham yaitu sebesar 1,049 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/1).

Dijelaskannya,   perolehan tersebut bisa dicapai berkat upaya manajemen mempertahankan laju kenaikan biaya tidak lebih tinggi dari kenaikan pendapatan.

”Untuk tahun anggaran 2011, pemegang saham telah menetapkan target laba yang harus dicapai oleh manajemen sebesar 1,290 triliun rupiaj,” jelasnya.

Ditegaskannya,  manajemen optimistis bahwa perusahaan akan mampu mencapai target laba 2011 yang telah ditentukan oleh pemegang saham tersebut.

”Direksi mencanangkan tahun 2011 ini sebagai ’Tahun Bekerja dan Tahun Berlari’. Targetnya adalah mengubah citra dan wajah bandara melalui tahapan-tahapan shock image, melakukan hal kecil namun berdampak besar yang tahap goal ultimate-nya adalah mewujudkan bandara berkualifikasi internasional,” paparnya.

Dijelaskannya,  terkait dengan pertumbuhan angkutan udara tahun 2010, pergerakan pesawat udara di seluruh bandara yang dikelola PT AP II mencapai hingga 499.178 pergerakan atau mengalami kenaikan 10,45 persen  dari tahun sebelumnya. Sedangkan pergerakan penumpang tumbuh sebesar 15,20 persen  mencapai 60.514.295 orang.

Sementara khusus untuk Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan pesawat pada 2010 meningkat 14,21 persen  dari tahun sebelumnya, mencapai 311.658 pergerakan. Kemudian untuk pertumbuhan penumpang, terjadi peningkatan signifikan hingga 18,39 persen atau mencapai hingga 43.974.021 orang.

Berdasarkan data tersebut, Tri menambahkan, pergerakan pertumbuhan angkutan udara dan penumpang dapat memberikan kontribusi produksi dan pendapatan yang semakin baik bagi  Angkasa Pura II. Sementara di sisi lain, terutama pada sisi pelayanan, pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Angkasa Pura II, khususnya dalam penyediaan kapasitas dan fasilitas yang lebih aman dan nyaman bagi para pengguna jasa bandara.

”Kami menyadari bahwa hampir seluruh bandara yang kami kelola mengalami lack of capacity  atau penumpang yang dilayani lebih tinggi dari kapasitas yang tersedia. Karena itu, kami berusaha melakukan percepatan/penyelesaian pembangunan terminal di bandara-bandara Angkasa Pura II dan perbaikan seluruh fasilitas dalam bentuk investasi, dengan tetap fokus pada 3S + 1C yaitu Safety, Security, Services and Compliance, serta mengedepankan prinsip ‘Zero tolerance for causing any complaint and/or accident’,” jelasnya.

Khusus untuk Bandara Soekarno Hatta, Tri mengungkapkan, manajemen saat ini sedang menyelesaikan grand design yang komprehensif dalam suatu komunitas ’aerotropolis’. Pembenahan tersebut di antaranya meliputi revitalisasi terminal 1 dan 2, pembangunan terminal 3, area parkir, pembenahan lalu lintas kendaraan di dalam kawasan bandara termasuk aksesibilitasnya, pembangunan sarana navigasi udara, serta pengembangan area komersial dan vila kargo. ”Terkait dengan itu, kami berharap pembangunan jalur kereta api dari Jakarta dan Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta juga akan dikembangkan,” jelasnya.

Gandeng Telkom dan BRI
Berkaitan dengan sinergi terbaru yang dilakukan, Tri mengungkapkan, baru saja menggandeng Telkom dan BRI untuk  pengembangan Sistem Informasi dan  Kartu Elektronik Prabayar (e-payment card) di Bandara Soekarno-Hatta.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut, jelas Tri Sunoko, merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah dibicarakan secara informal sebelumnya  oleh masing-masing perusahaan.

”Kemudian, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa bandara, kami akan mencanangkan program kepedulian kepada pelanggan yang ditandai dengan penggunaan pin bertuliskan kalimat ’Tegur Saya Bila Tidak Ramah’,” jelasnya.

PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan perusahaan pengelola jasa kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintas udara yang telah melakukan aktivitas pelayanan jasa penerbangan dan jasa penunjang bandara di kawasan Barat Indonesia sejak tahun 1984. Pada awal didirikan, 13 Agustus 1984, Angkasa Pura II bernama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang bertugas mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng (kini Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dan Bandara Halim Perdanakusuma. Pada 19 Mei 1986, namanya berubah menjadi Perum Angkasa Pura II, dan pada 2 Januari 1993, resmi menjadi Persero sesuai Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 3 tahun 1993 menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II.

Saat ini PT Angkasa Pura II mengelola dua belas (12) bandara utama di kawasan Barat Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Polonia (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping) dulunya Tabing, Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang) dulunya Kijang, Sultan Thaha (Jambi) dan Depati Amir (Pangkal Pinang) , serta melayani jasa penerbangan untuk wilayah udara (Flight Information Region/ FIR) Jakarta.[Dni]

270111 Flexi Terus Dikembangkan

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berkeinginan terus mengembangkan layanan Fixed Wireless Access (FWA) Telkom Flexi yang menggunakan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) untuk memperkuat portfolio perseroan.

“Flexi terus dikembangkan. Strategi pengembangannya bermacam-macam. Kajian terus dilakukan,” ungkap  Komisaris Utama Telkom Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Rabu (26/1).

Diakuinya, salah satu strategi yang dilakukan adalah mencarikan mitra untuk mengembangkan unit usaha itu. “Tentunya dalam bermitra itu kami mencari yang sehat dan dalam posisi mayoritas,” tegasnya.

Ditegaskannya, di pasar FWA, Flexi adalah penguasa pasar bai dari sisi pelanggan atau infrastruktur, sehingga posisi mayoritas dalam bermitra adalah hal yang wajar. “Jika di dalam negeri tidak ada mitra yang sesuai, tak tertutup kemungkinan datang dari luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Flexi ramai diisukan akan disbanding dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Namun, kabar ini akhirnya mereda setelah Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyadari wacana tersebut tidak menguntungkan bagi Telkom. “Sudah tutup buku soal itu,” tegasnya.

Banyak kalangan di industri telekomunikasi menolak wacana merger Flexi dengan Esia termasuk dari Serikat Karyawan (Sekar) Telkom. Mereka menilai BTEL perusahaan yang terlalu memiliki hutang tinggi sehingga penggabungan justru akan menjadi beban bagi Telkom karena ikut menanggung. Hal ini makin dipersulit dengan isu posisi Telkom yang nantinya hanya menjadi minoritas jika penggabungan terjadi.

Untuk diketahui, masalah BTEL hobi berhutang untuk membiayai operasional bukan rahasia baru lagi.  Berdasarkan laporan keuangan BTEL  per Juni 2010, pada 16 Juli 2010 salah satu emiten Grup Bakrie ini kembali berutang sebesar 30 juta dollar AS.Setelah itu pada  12 Agustus 2010 berhutang RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd.

Terakhir, BTEL berencana menerbitkan obligasi senilai 130 juta dollar AS yang akan jatuh tempo pada Mei 2015. BTEL berencana menggunakan dana tersebut untuk membayar pinjaman bank senilai 30 juta dollar AS dan utang dagang perseroan senilai 50 juta dollar AS.
Sisanya, sekitar 50 juta dollar AS, akan digunakan untuk mendanai belanja modal perseroan. [dni]

270111 Total Bermain di Uang Digital

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) beserta anak usahanya bisa dikatakan operator yang paling total menggarap jasa uang digital. Tak terasa perjalanan waktu sudah empat tahun dilalui oleh Telkom untuk menjalankan bisnis ini.

Bisnis uang digital sendiri ada tiga yakni mobile money transfer, mobile banking dan  mobile payment

Awalnya adalah Telkomsel yang mengenalkan T-Cash.  T-Cash (singkatan dari Telkomsel Cash) merupakan inovasi layanan mobile wallet yang memungkinkan ponsel pelanggan berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang ( uang digital atau e-money) yang siap digunakan untuk bertransaksi dengan nominal hingga  5 juta rupiah. Telkomsel membenamkan dana sebesar 50 juta dollar AS sejak empat tahun lalu mengembangkan jasa ini.

Selanjutnya adalah  Flexi Cash yang hampir mirip dengan T-Cash tetapi digunakan oleh pelanggan TelkomFlexi. Layanan ini sempat menjadi harapan bagi pengembang aplikasi untuk dijadikan metode pembayaran bagi pengguna yang membeli konten. Sayangnya, hingga sekarang Flexi Cash berjalan di tempat.

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo menjelaskan, strategi perseroan mengembangkan uang digital adalah T-cash sebagai platform mobile to mobile baik e-money dan  remittance di Telkom group termasuk Flexi cash. Sedangkan Delima lintas platform dimana bisa menjadi  cash-to-cash, cash-to-mobile , cash-to-bank, dan  inter- mobile.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menyarankan dalam mengembangkan uang digital operator harus berkolaborasi dengan dunia perbankan karena kompetensinya tidak disana. “Sebaiknya operator itu menjadi transportasinya saja,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  menjelaskan, jasa uang digital agak susah berkembang  karena melibatkan aturan lain dari Bank Indonesia.  Ada dua  isu utama  terkait jasa  ini yakni  anti money laundering (AML) dan  combating financing terrorism (CFT). Selain itu tentunya fee yang besar dinikmati oleh pemainnya.

Menurutnya, walau tahu tantangan yang dihadapi berat, operator tetap bernafsu mengembangkan jasa ini karena sejumlah keuntungan yang dijanjikan seperti akuisisi pelanggan,  fee transaksi, disparitas dari valuta asing,  peningkatan Average Revenue Per User (ARPU),  menekan tingkat pindah layanan mencapai 0,5  hingga  3 persen per bulan,  dan kesempatan menjual konten.

“Operator itu semakin berat tantangannya malah jadi berani. Apalagi ada prediksi pada akhir 2013 lebih dari 424 juta pengguna ponsel akan mengirim uang ke kerabatnya melalui ponsel di satu negara dan 73 juta orang melakukannya lintas negara. Bisa kebayang uang yang berputar,” katanya.

Sementara Direktur Telecom Research Project Dr. Peter Lovelock mengatakan,  masalah regulasi memegang peranan penting karena akan mempengaruhi biaya dan investasi dari kegiatan uang digital. “Harus ada standarisasi sehingga tercipta interperobility yang membuat daya terima pasar terhadap produk ini tinggi. Isu lainnya yang perlu diperhatikan masalah perlukah transaksi ini terkena pajak pertambahan nilai. Soalnya jika ada pengiriman uang antar negara, masalah pajak akan menjadi hal utama,” katanya.

Senior Consultant Ovum Sascha Süßspeck menegaskan, masalah teknologi tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan mobile money karena bisa dijalankan melalui perangkat sederhana seperti ponsel 2G. “Hal yang harus diperhatikan adalah masalah kualitas layanan pengiriman harus setara dengan institusi keuangan khususnya masalah keamanan data,” katanya.

Diyakininya, di negara berkembang layanan uang digital akan mencapai pasar besar dalam waktu empat tahun mendatang jika isu-isu utama bisa diselesaikan.”Saya perkirakan penetrasinya bisa mencapai 30-40 persen jika masalah regulasi, interperobilitas dan standarisasi bisa diselesaikan,” katanya.

Diingatkannya,  mobile money tidak menjadi kontributor utama bagi  pendapatan operator karena menyediakan jasa itu  lebih kepada menjaga pelanggan dan nilai perusahaan tetap kompetitif di pasar. “Nah, sekarang tinggal regulator setempat memberikan ruang untuk menyuburkan dompet digital di wilayahnya agar less cash society terwujud,” tegasnya.[dni]