291010 400 Kapal Masih Belum Urus PIB

JAKARTA–Indonesian National Shipowners Association (INSA) mencatat 400 dari seribu kapal masih belum mengurus dokumen
pemberitahuan impor barang (PIB) dan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

“Setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 600 kapal impor telah melengkapi dokumen PIB dan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Jika sampai awal tahun depan 400 kapal tidak menyelesaikan dokumen itu bisa disita oleh bea dan cukai,” ungkap Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Kamis (28/10).

Diungkapkanya, 600 kapal yang telah menyelesaikan dokumen milik lebih dari 50 perusahaan pelayaran
nasional.

Dalam beberapa hari terakhir, jumlah perusahaan yang melaporkan kapalnya ke organisasi itu melonjak secara signifikan.

Pemerintah sendiri memberikan deadline kepada operator
kapal nasional untuk mengurus dokumen SKB PPN sampai 31 Desember 2010. “Tetapi kami yakin ada kelonggaran untuk deadline. Saya rasa hingga  6 November 2010  data bisa  diserahkan ke Dirjen Pajak,” katanya.

Dirjen Pajak sendiri telah mengeluarkan Peraturan Dirjen No. 46/PJ/2010 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atas
Impor atau Penyerahan Kapal untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional terkait mencuatnya 1.000 kapal bodong tersebut.

SK yang terbit tertanggal 20 Oktober 2010  langsung ditandatangani oleh Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo tersebut memuat 4 pasal.

Pasal 3 ketentuan tersebut menyebutkan untuk memperoleh SKB PPN, perusahaan pelayaran nasional mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan pelayaran niaga nasional terdaftar.

Permohonan SKB PPN itu dilengkapi dengan lima dokumen yakni fotokopi kartu NPWP, surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPN, surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL), penjelasan secara terinci sesuai spesifikasi teknis kapal dan grosse akta kapal.

Atas permohonan tersebut, Dirjen Pajak c.q Kepala Kantor Pelayanan
Pajak akan memberikan  keputusan  dalam jangka waktu lima hari kerja
setelah surat permohonan di terima secara lengkap.
Peraturan tersebut berlaku hanya sampai 31 Desember 2010.

“Keluarnya SK Dirjen Pajak memberikan kepastian hukum bagi pemilik kapal yang belum membereskan administrasi kapal,” katanya.

Menurutnya.  selama ini pemilik kapal merasa karena diberikan fasilitas bebas pajak impor merasa tidak perlu melaporkan dan tidak mengetahui adanya keputusan menteri keuangan 2001 yang mewajibkan pelaporan administrasi.

“Data ini dibutuhkan untuk mengetahui nilai investasi untuk kapal oleh pemerintah,” jelasnya.

Direktur Angkutan Lalu Lintas Laut Direktorat Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Leon Muhamad mengatakan, SK Dirjen Pajak itu merupakan respon positif yang diberikan pemerintah guna
menggenjot iklim usaha transportasi laut.

Menurut dia, penerbitan SK Dirjen Pajak akan mengakhiri masalah
1.000-an kapal berbendera Indonesia yang selama ini beroperasi di perairan RI tetapi belum  mengantongi dokumen PIB dan SKB PPN.

Seperti diketahui,  sedikitnya 1.000 kapal atau sekitar 10,9 persen dari
total hampir 10.000 unit kapal niaga nasional berbendera Merah Putih dibeli melalui impor tanpa dilengkapi dokumen PIB dan  SKB PPN.

Kapal-kapal bermasalah itu mencakup  35 persen  di jenis kapal tongkang (tug and barge), 30 persen  kapal angkutan kargo umum (general cargo), 10 persen  kapal kontainer, jenis lainnya 25 persen termasuk off shore, tanker dan bulk carrier.

Kegiatan impor kapal tanpa dilengkapi dokumen PIB dan SKB PPN sudah berlangsung sejak 2001. Jumlahnya terus meningkat seiring pelaksanaan kebijakan nasional asas cabotage  karena tidak pernah ada kebijakan untuk menyelesaikan kapal-kapal tersebut.

Dalam proses pendaftaran dan mengganti bendera kapal dari asing ke dalam negeri, pelaku usaha pelayaran sebetulnya sudah mengikuti peraturan yang dipersyaratkan oleh pemerintah yang diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.4/ 1996.

Namun masih ada pelaku usaha pelayaran nasional yang belum memahami aturan Kemenkeu melalui KMK No.10/ 2001 yang mensyaratkan untuk mendapatkan insentif PPN, pelayaran wajib mendapatkan SKB dari Ditjen Pajak.

Pada awal Agustus 2010,  sekitar 50 perusahaan pelayaran nasional
telah menyerahkan dokumen armadanya total sebanyak 300 unit kapal yang diimpor tetapi belum melengkapi dokumen kepabeanan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menerbitkan surat usulan agar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan rekomendasi impor atas 1.000-an kapal yang usianya lebih dari 20 tahun sesuai Permendag No.63 tahun 2009.[Dni]

281010 Kasus BHP Frekuensi Smart Dibawa ke PTUN

JAKARTA—Ditjen Postel sedang menimbang untuk membawa kasus belum dibayarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik Smart Telecom (Smart) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar ada kepastian hukum.

“Kasus ini telah berjalan sejak  menkominfo  era Sofian Djalil dan Muhammad Nuh. Ketimbang berlarut-larut, lebih baik dibawa saja ke PTUN agar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak hilang,” tegas Dirjen Postel M. Budi Setyawan di Jakarta, Rabu (27/10).

Sebelumnya, Smart yang menguasai lima kanal di spektrum 1.900 Mhz ditenggarai miliki hutang BHP frekuensi kepada negara sebesar 500 miliar rupiah. Smart sebagai  dua perusahaan yang dilebur menjadi satu yakni Primacell dan WIN menolak membayar sebesar itu karena merasa sebagai entitas baru yang muncul tiga tahun lalu tidak wajib melakukan pembayaran.

KemKominfo kala dipimpin oleh Muhammad Nuh dikabarkan mengirim surat ke kejaksaan untuk meminta pendapat tentang besaran pembayaran yang layak dilakukan Smart. Kabarnya, surat dari Kejaksaan mengatakan pembayaran hanya perlu dilakukan setengah dari nilai hutang. Sementara pendapat dari Kementrian Keuangan menyatakan masalah besaran diserahkan ke lembaga teknis yakni KemenKominfo.

“Jika ditanya ke KemenKominfo tentu kami tidak ingin nilainya berubah. Nah, ketimbang adu argumen terus, baiknya ke PTUN saja. Harus diketahui, jika nilai berubah, bagaimana pertanggungjawaban ke target PNBP. Angka itu sudah dhitung sebagai hutang  operator ke negara,” tegas Budi.

Diungkapkannya, sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap Smart, pemerintah hanya mengijinkan dua kanal dioperasikan. “Tiga lagi kami kunci sementara. Sebenarnya kita bisa lebih tegas yakni pencabutan ijin. Tetapi ada pertimbangan ekonomis karena Smart sudah menyerap tenaga kerja dan memiliki jumlah pelanggan yang signifikan,” tukasnya.

Sementara berkaitan dengan hutang BHP frekuensi milik Mobile-8 Telecom senilai 50 miliar rupiah, Budi mengungkapkan, rekan Smart tersebut telah melunasinya. “Sudaha da pembayaran belum lama ini,” katanya.

Smart sejak beroperasi telah menghabiskan belanja modal sebesar 300 juta dollar AS. Pada tahun ini perseroan menyiapkan belanja modal sekitar 250 juta dollar AS dengan asumsi biaya investasi satu pelanggan sekitar 75 hingga 200 dollar AS. Pada tahun ini, Smart melakukan aliansi pemasaran dengan Mobile-8 mengusung merek SmartFren.

Dikabarkan, pemilik Smart, Franky Widjaja,  telah menyuntikkan dana lima triliun rupiah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dengan menggandeng ZTE dan Samsung agar teknologi data EVDO REV-B dapat digelar April 2011 di puluhan kota.

Selain itu, Smart juga akan mempertegas akusisi terhadap Mobile-8 secara legalitas. Aksi korporasi ini kabarnya menunggu restrukturisasi hutang   Mobile-8 selesai. Setelah itu, sisa saham pemilik lama akan diborong oleh Smart.[dni]

281010 Beda Konsultan, Beda Hitungan

Kala melakukan kajian interkoneksi tiga tahun lalu, pemerintah menunjuk konsultan dari Australia, Ovum, untuk melakukan perhitungan. Hasilnya, biaya interkoneksi untuk jasa di luar telepon tetap lokal (pontap lokal) terpangkas sekitar 20-40 persen.

Kali ini, Ditjen Postel mempercayakan perhitungan pada konsultan lokal yakni  Tritech. Dulunya, konsultan ini juga ikut dalam menghitung interkoneksi bersama Ovum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No 2/2006 tentang Interkoneksi, metode perhitungan yang dilakukan  menggunakan Long Run Incremental Cost (LRIC). Perhitungan ini dilakukan dalam rangka memacu penyelenggara telekomunikasi untuk lebih efisien, mendorong tumbuhnya industri, dan menjaga pemain baru  tidak dibebani biaya sebagai akibat inefisiensi dari operator lainnya. Terakhir, konsep ini membuat pemain   mempunyai pilihan membangun atau menyewa jaringan dari penyelenggara lain dalam melakukan interkoneksi.

Metode LRIC yang digunakan dalam perhitungan interkoneksi adalah pendekatan bottom-up. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien dengan mempertimbangkan kondisi jaringan yang eksisting.

Data yang digunakan untuk perhitungan kali ini adalah milik Telkomsel dan Indosat. Dua operator ini dipilih karena dianggap memiliki infrastruktur dan pelanggan besar. Telkomsel memiliki sekitar 93 juta pelanggan dengan 30.992 BTS, sementara Indosat 39,7 juta pelanggan dengan 16.353 BTS. Dalam perhitungan, data Indosat dilakukan simalarisasi menyamai Telkomsel dan dibuat proyeksi tambahan pelanggan dan trafik hingga lima tahun mendatang.

Dipilihnya Indosat dengan tidak menyertakan pemain besar lainnya  seperti XL tentu menimbulkan pertanyaan. Hal ini karena kondisi di pasar, XL memiliki BTS lebih banyak dari Indosat yakni 21.650 site, sementara jumlah pelanggan beda tipis yakni 38,5 juta nomor.

Ketua Bidang Teknologi Informasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menyayangkan tidak disertakannya XL karena akan mengurangi  komprehensifitas data.

Data yang dipegang oleh Koran Jakarta dari hasil perhitungan Tritech juga memperlihatkan   efisiensi tidak  terefleksikan dalam kalkulasi bottom up milik Telkomsel. Telkomsel yang memiliki tarif efektif  220 rupiah, tetapi dihitung memiliki biaya interkoneksi 261 rupiah.

Belum lagi jika dilihat hasil perhitungan Bottom Up untuk 2009-2013 milik Telkomsel yang menunjukkan perbedaan dengan prediksi yang dibuat Ovum tiga tahun lalu. Tercatat, menurut Tritech paanggilan dari seluler ke seluler lokal, telepon tetap, dan satelit pada 2009 sebesar 267 rupiah, 2010 (Rp 260), 2011 (Rp 251), 2012 (Rp 239), dan 2013 (Rp 230).

Bandingkan dengan hitungan 2007 yang dibuat Ovum dimana pada 2008 harusnya untuk tiga panggilan itu biaya  261 rupiah. Hal ini berarti pada 2009 terjadi kenaikan sekitar 2 persen oleh Telkomsel dari 261 menjadi 267 rupiah. Anehnya, untuk hitungan tahun 2011, besaran angka   sama antara hitungan ovum dan Tritech yakni 251 rupiah.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengakui, tidak semua operator disertakan dalam perhitungan. “Kalau mau tahu biaya harus dari operator yang banyak membangun,” tukasnya.

Sementara Anggota Komite Heru Sutadi membantah keras jika Tritech merupakan titipan dari operator tertentu untuk mempengaruhi keputusan regulator dalam menentukan besaran penurunan biaya interkoneksi. “ Sejak penghitungan yang lama sudah menggunakan biaya Postel. Mana ada konsultan dibayari oleh operator. Penunjukkan pun berdasarkan lelang,” ketusnya.[dni]

281010 Kajian Biaya Interkoneksi: Upaya Mendorong Penurunan Tarif

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Ditjen Postel sedang melakukan kajian biaya interkoneksi setelah dua tahun lalu direvisi melalui tiga peraturan menteri (Permen) yang dikenal dengan Beleid April 2008.

Ketiga Permen itu adalah   Peraturan Menteri (PM) No. 09/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jairngan Bergerak Seluler . kedua,  PM.15/2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap Berdasar biaya interkoneksi yang baru. Terakhir,   formula tarif retail yang diatur dalam Permen No. 09/2008 dan Permen No. 15/2008.

Bagi regulator telekomunikasi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belied April 2008  merupakan salah satu kebijakan yang dianggap monumental karena mampu menstimulus penurunan tarif tanpa harus mengeluarkan hard policy.

Langkah itu terbukti dengan secara sadar, penyelenggara telekomunikasi menurunkan  tarif pungut kepada konsumen secara signifikan sejak dua tahun lalu. Terbukti, harga  ritel terpangkas hingga 70 persen dari 15 sen dollar AS menjadi 2 Sen dollar AS

Merasa industri telah siap untuk adanya beleid sejenis, maka regulator menyewa Tritech sebagai konsultan untuk menghitung biaya interkoneksi baru.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengungkapkan, dalam minggu ini hasil kajian dari konsultan akan dibawa ke pleno BRTI . “Kita akan melakukan  validasi metodologi dan  data yang digunakan konsultan. Selain itu, kami juga akan mengkaji penarikan tagihan untuk SMS, akankah berlanjut pola Sender Keep All (SKA) atau berbasis interkoneksi,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (27/10).

Diungkapkannya, jika kajian dari konsultan disetujui oleh pleno dan operator tidak keberatan dengan data yang disajikan, pada kuartal pertama 2011 akan kembali terjadi penurunan tarif pungut telekomunikasi di tingkat ritel.

Anggota Komite Heru Sutadi menambahkan, operator pun sudah memasukkan keberatan atau klarifikasi dari data yang diberikan oleh konsultan yang ditunjuk. “Rata-rata dari semua lisensi ada penurunan kecuali telepon tetap lokal (Pontap lokal) yang kemungkinan akan sama dengan dua tahun lalu biaya interkoneksinya yakni sekitar 73 rupiah,” ungkapnya.

Menurut Heru, regulator masih berfikir panjang untuk menaikkan pontap lokal mengingat pengalaman dua tahun lalu dimana parlemen meminta tidak ada perubahan pada tarif pungut ke layanan tersebut karena  dampak politik dan sosialnya besar. “Kala itu yang dipakai bukan hitungan dari konsultan dan dilakukan rebalancing dimana penurunan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)  yang  signifikan ditahan untuk subsidi pontap lokal,” jelasnya.

Anggota komite lainnya, Nonot Harsono mengungkapkan, operator pun dalam meminta penurunan biaya interkoneksi beragam. “Semua operator sepakat untuk melakukan perhitungan ulang. Persentase penurunan  tidak seragam. Ada yang minta turun minimal hingga 30 persen,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data yang diterima Koran Jakarta, hasil kajian dari Tritech terlihat penurunan untuk jasa seluler dalam melakukan panggilan lokal sekitar 3,94 persen yakni dari 261 rupiah pada 2007 menjadi 251 rupiah dalam hitungan baru. Sementara untuk jasa SMS diperkirakan ada penurunan sebesar 11,84 persen yakni dari 26 rupiah dua tahun lalu menjadi 23 rupiah.

Wajar
Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengakui, wajar ada penurunan hitungan interkoneksi karena industri sudah sepakat menggunakan pola berbasis biaya. “Kalau ditanya untuk XL, kami siap turun hingga 40 persen. Penurunan sebesar itu tidak akan memukul pendapatan karena nanti ada elasitas  berkat dibukanya pasar baru atau trafik semakin tinggi,” katanya.

VP Public Relation And Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia berjanji, akan mengikuti keputusan pemerintah terkait hitungan interkoneksi asalkan kalkulasinya  sesuai dengan kondisi industri telekomunikasi secara keseluruhan.

“Pemerintah   perlu  menimbang  penurunan yang drastis seperti dua tahun lalu  akan berdampak buruk bagi kinerja operator. Bagaimanapun operator butuh re-investasi. Lihat saja, sejak 2008, hanya Telkom yang konsisten dengan nilai belanja modal setiap tahunnya.  Jika turun drastis lagi, pertumbuhan industri bisa tertekan kembali,” tukasnya.

Sedangkan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menilai, perhitungan interkoneksi bukan sesuatu yang krusial karena trafik paling besar ke sesama pelanggan. “Kita ini ribut mengurus 5 persen dari trafik komunikasi. Paling besar itu panggilan ke sesama pelanggan. Jika ada yang minta penurunan besar karena posisinya sebagai pemain kecil di pasar,” katanya.

Ditegaskannya, Telkomsel yakin pemerintah akan memberikan besar penurunan yang wajar karena tentu ingin industri tetap tumbuh. “Saya rasa itu juga alasannya pontap lokal tidak direvisi. Pemerintah masih ingin layanan itu bersaing,” katanya.

Diungkapkannya Telkomsel juga tidak akan ngotot meminta perubahan penagihan SMS dari SKA ke berbasis interkoneksi karena situasi di pasar sudah terlalu bebas. “Hal yang dibutuhkan itu sekarang adalah ceiling price untuk menjaga tidak ada predatory,” tegasnya.

Juru bicara Indosat Djarot Handoko menegaskan,  penurunan biaya interkoneksi tidak akan memukul kinerja perseroan karena komponen itu sebenarnya juga menjadi bagian dari omset.

“Inti dari komunikasi itu adalah interkoneksi alias ketersambungan. Selama ada trafik tentu semua operator mendapatkan pendapatan. Dampak penurunan akan moderat,” katanya.

Pada kesempatan lain, Ketua Bidang Teknologi Informasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan,  selama masih ada  operator yang dominan, interkoneksi masih bisa dikaji karena perubahan di lanskap industri  belum tercapai.

“Isu lainnya yang penting dalam kajian interkoneksi kali ini adalah tentang Fixed Wireless Access (FWA) yang menikmati fasilitas pontap lokal. Regulator harus membereskan masalah ini setelah dua tahun lalu mengendapkan. Di lapangan FWA sudah sama dengan seluler sehingga persaingan tidak seimbang,” ketusnya.

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro mengungkapkan,  tren yang berkembang sejak adanya  beleid April 2008  semakin bertumbuhnya trafik non suara  yang membuat biaya per menit untuk jasa itu  semakin rendah karena cost sharing antara suara, data, dan sms  terjadi. “Masalah besaran penurunan ideal, tinggal melihat data operator yang digunakan. Biasanya dilihat operator yang paling efisien dan dibandingkan dengan sebaliknya,” katanya.[dni]

281010 Kemhub terbitkan Ashtam

JAKARTA–  Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) menerbitkan Notification of Ash Volcanic Hazards to Airmen (Ashtam) kepada seluruh
Pilot maskapai penerbangan yang mendapat tugas terbang ke Bandara Adi Sutjipto, Jogjakarta dalam rangka antisipasi dampak meletusnya Gunung Merapi.

“Kami sudah menerbitkan Ashtam untuk seluruh penerbangan ke
Yogyakarta. Tujuannya agar  seluruh pilot mewaspadai aktivitas dan
dampak kegiatan Gunung Merapi,” ungkap Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta,  Rabu (27/10).

Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) Harjoso Tjatur Prijanto, mengungkapkan, hingga  pagi ini penerbangan ke Yogyakarta masih aman karena arah angin yang membawa debu volkanik bertiup ke arah Muntilan dan Magelang tidak ke Yogyakarta.

“Tadi pagi sudah di cek, awan panas
juga tidak kelihatan. Namun kami terbitkan Notice to Airmen (Notem)
dan terus mengupdate informasi melalui Automatic Terminal Information Services (ATIS) kepada pilot,” jelas Harjoso.

Ia juga memastikan, sampai saat ini perseroan belum mendapat instruksi
dari Ditjen Perhubungan Udara untuk membatalkan satu pun penerbangan sejak Merapi meletus kemarin sore.

“Sampai saat ini masih aman, karena penerbangan dari Jakarta melalui Cirebon, Cilacap dan masuk Yogyakarta. Kalau dari arah Surabaya melalui Solo, Boyolali, dan Klaten yang relatif aman dari potensi serangan debu vulkanik. Kami juga meminta pilot terbang di ketinggian 12.000 kaki, untuk kemudian turun di Yogyakarta,” jelasnya.

Harjoso mengaku terus mengawasi aktivitas Gunung Merapi untuk
memastikan seluruh kegiatan penerbangan dari dan menuju Yogyakarta dalam kondisi aman. Namun, jika debu volkanik dan awan panas sudah berhembus ke arah jalur penerbangan maka secara otomatis AP I akan melarang maskapai melayani penerbangan ke Yogyakarta.

“Debu vulkanik itu bahaya sekali, bisa merusak dan langsung mematikan mesin. Kalau kejadiannya sudah seperti meletusnya Gunung Eyjafjalla di
Islandia, maka penerbangan harus dihentikan sementara,” katanya.

Secara terpisah, Corporate Communication Manager PT Indonesia AirAsia (IAA) Audrey
Protasgama Petriny mengakui,  maskapainya sudah menerima notification to airmen (notam) atau peringatan bagi pilot yang terbang ke Yogyakarta untuk mewaspadai aktivitas Gunung Merapi.

“Kami mendapatkan notam dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan sudah diberikan rute alternatif. Sampai saat ini tidak ada satu pun
penerbangan kami batalkan karena kejadian tersebut,” kata Audrey.

Head of Corporate Communication Mandala Airlines Nurmaria Sarosa, berjanji akan berhati-hati mengoperasikan pesawatnya ke Yogyakarta sambil menunggu
instruksi dari otoritas penerbangan.[Dni]

281010 SIA Akan Beli 50 pesawat baru

JAKARTA–Maskapai asal Singapura, Singapore Airlines (SIA) berencana.  membeli 50 pesawat baru untuk
mendukung operasi penerbangan ke seluruh rute yang dilayaninya.

Manager Public Relations SIA Glory Henriette mengungkapkan,   pesawat yang akan dibeli  terdiri dari delapan unit Airbus A380-800, dua unit Airbus A330-300, 20 unit Boeing 787-9 Dreamliner, dan 20 unit Airbus A350-900 XWb.

Untuk A380 dan A330 yang sudah diproduksi komersial mulai  dikirimkan secara bertahap tahun depan. Namun untuk B787 dan A350, keduanya merupakan pesawat baru yang masih dipersiapkan produsennya untuk dijual.

“Kami sudah melakukan pemesanan. Semua pesawat itu akan dibeli. SIA memiliki finansial yang cukup untuk membelinya,” tegasnya di Jakarta,   Rabu (27/10).

Berdasarkan catatan,  Airbus melego
satu unit A380 dengan harga  317,2 juta dollar AS sampai  337,5 juta dollar AS per unit. Sementara untuk A330 dilego dengan harga  195,9 juta dollar AS sampai  205,7 juta dollar AS per unit.

Sedangkan  A350 XWB dibanderol 238,2 juta dollar AS sampai  242,9 juta dollar AS dan  B787-9 dijual 194 juta dollar AS sampai  205,5 juta dollar AS.

“SIA memiliki kebijakan jika suatu pesawat sudah dioperasikan selama
lima tahun maka akan diserahkan ke anak usahanya, Singapore Aircraft
Leasing Enterprise (SALE) untuk disewakan ke maskapai lain. Seiring
dengan kedatangan pesawat baru tersebut,” jelasnya.

SIA sejauh ini  sudah mengoperasikan 105 pesawat.
Terdiri dari 11 A380-800, 5 A340-500, 17 A330-300, 7 B747-400, 19
B777-300ER, 12 B777-300, 9 B777-200ER, dan 25 B777-200 dengan
rata-rata usia pesawat 5 tahun 11 bulan.

Sementara untuk pesawat kargo, SIA mengoperasikan 11 B747-400 Freighter.

SIA melayani penerbangan ke 17 negara di seluruh dunia, yaitu ke
Australia, Banglades, Belgia, Brunei, China, Denmark, Mesir, Perancis,
Jerman, Yunani, India, Italia, Jepang, Kenya, Kuwait, Malaysia dan
Indonesia. Untuk Indonesia, SIA memiliki penerbangan dari
Singapura-Denpasar sebanyak 21 kali per minggu. Serta
Singapura-Jakarta sebanyak 49 kali per minggu.[Dni]

271010 Sekolah Penerbang Turki Akan Pasang 4 Simulator di STPI Curug

JAKARTA—Lembaga pendidikan penerbang Turki, International Flight Training Center (IFTC) Istanbul berminat memasang 4 alat simulator di  Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug untuk mencetak para penerbang andal.

“IFTC Istanbul telah melakukan penjajakan dengan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan selaku pembina STPI Curug. Untuk realisasi tinggal menunggu persetujuan  Kementerian Keuangan,” ungkap
Kepala BPSDM Perhubungan Kemenhub Dedi Darmawan di Jakarta, Selasa (26/10).

Diungkapkannya,  IFTC Istanbul berencana  menginvestasikan sedikitnya empat unit simulator pesawat Boeing dan Airbus berikut instruktur di lahan STPI. Harga satu simulator diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah.  Sementara STPI  hanya menyediakan lahan saja untuk menempatkan simulator dan pilot-pilot yang membutuhkan simulator itu.

Menurut Dedi, secara prinsip BPSDM siap memfasilitasi kerjasama antara IFTC dan STPI mengingat banyaknya potensi keuntungan yang akan diperoleh. Karena dalam pengelolaannnya nanti, fasilitas tersebut akan digarap oleh manajemen bersama dan semua keuntungan finansial yang diperoleh akan dibagi dua.

Selain dari sisi finansial, Pemerintah juga diuntungkan karena tidak perlu menyediakan biaya yang sangat besar untuk membangun fasilitas ini guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas taruna penerbang.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh selain memberikan kemudahan taruna baik dari STIP maupun sekolah penerbang swasta untuk melakukan praktek adalah, pilot-pilot yang butuh melakukan recurrent program atau pelatihan ulang untuk memperbarui pengalaman maupun menaikkan rating juga bisa memanfaatkannya.

Setiap pilot dituntut untuk melakukan program recurrent setiap enam bulan sekali di dalam simulasi dengan waktu pelatihan  sedikitnya empat jam per orang. Kisaran biaya yang harus dikeluarkan setiap pilot untuk menjalani proses itu mencapai  400 dollar AS per orang atau sekitar  4 juta rupiah, belum termasuk biaya perjalanan dan akomodasi.

“Menhub Freddy Numberi sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan tentang kerjasama ini. Izin dari Kemenkeu dibutukan karena lahan STPI itu milik negara,” jelasnya.[dni]