070610 Tiga Maskapai Belum Laporkan Kategori Layanan

JAKARTA— Sebanyak tiga maskapai angkutan berjadwal belum melaporkan pemilihan kategori layanannya walau  KM 26/2010 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Kelas Ekonomi sudah dijalankan sejak 1 Juni lalu.

“Terdapat tiga maskapai yang belum melaporkan pemilihan kategori layanan. Ketiga maskapai itu adalah Travel Express, Riau Airline, dan Indonesia Air Transport,” ungkap Direktur Angkutan Udara Ditjen Hubungan Udara Kemenhub, Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Minggu (6/6).

Diungkapkanya, sejauh ini maskapai yang telah melaporkan pemilihan kategori layanan sesuai KM 26/2010 adalah Mandala Airline, Merpati Nusantara Airline, Batavia Air, Kalstar, Kartika Air, Sriwijaa Air, dan Trigana Air untuk segmen medium services.

Sedangkan Citilink, Lion Air, Wings Air, Travira, Indonesia Air Asia,  dan DAS memilih segmen No frill. Maskapai yang memilih Full Services hanya Garuda Indonesia.

Untuk diketahui, dalam regulasi   itu  ditetapkan   maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge.

Revisi itu juga memuat  golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).

Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk   maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Diungkapkannya,  instansinya akan melakukan monitoring pemberlakuan tarif bagi maskapai yang belum melaporkan jenis layanannya. Jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan tarif yang dikenakan, maka ada sanksi yang bisa diberikan pemerintah.

Misalnya, jika ada maskapai yang belum melapor namun memberikan layanan minimum dengan tarif 100 persen  yang hanya boleh dikutip maskapai full service (maksimum), hal tersebut bisa dikategorikan pelanggaran.

“Saya sedang mempertimbangkan sanksi kepada maskapai yang belum melapor. Apabila kriterianya tidak sesuai maka sanksinya bisa pengurangan izin rute bahkan pencabutan rute yang dilanggar tersebut. Untuk itu kami akan lakukan monitoring untuk beberapa Minggu ini melihat hasil implementasi KM 26/2010,” tegasnya.

Secara terpisah, menurut Sekjen Asosiasi Maskapai Nasional  (INACA) Tengku Burhanudin,  adanya pemilihan kategoriasasi layanan akan membuat munculnya transparansi untuk industri.

“Penumpang akan diuntungkan karena sejak awal sudah tahu memilih pesawat jenis layanan dan harga tiketnya. Ini membuat kompetisi menjadi jelas antarmaskapai karena layanan yang diusung jadi acuan di pasar,” katanya.

Sementara Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit  menilai  memaksakan pengkelasan masakapai oleh regulator tidaklah tepat.

“Tugas dari regulator adalah membuat standar keselamatan, menciptakan market entry yang liberal, dan penegakkan aturan. Masalah kelas layanan itu urusan kompetisi. Biarkan pasar yang menentukan,” katanya.[dni]

070610 AP II Potong Anggaran Kualanamu

JAKARTA– PT Angkasa Pura II (Persero)/ AP II  memotong
anggaran  untuk pembangunan bandara Kualanamu sebesar   400 miliar rupiah, Medan tahun ini.

Aksi ini karena pemerintah terlebih dulu menurunkan investasinya dibandara itu.

“Awalnya dana yang dialokasikan untuk proyek ini untuk mengerjakan landside sebesar 700 miliar rupiah,” ungkap Direktur Utama AP II Edie Haryoto di Jakarta, Minggu (6/6).

Landside adalah istilah yang digunakan untuk menggarap bangunan dan fasilitas bandara. Sementara airside yang
menjadi bagian pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk
pekerjaan menggarap landasan dan kebutuhan navigasi lainnya.

Dijelaskannya, karena pemerintah menunda sejumlah anggaran untuk mengerjakan airside, AP II memutuskan menunda investasi sebesar  400 miliar rupiah . “Penundaan itu semata
untuk menyesuaikan dengan pekerjaan pemerintah,” jelasnya.

Diungkapkannya,  Bandara Kualanamu di desain untuk dapat menampung 8,5
juta penumpang per tahun.

Sementara bandara yang akan digantikan, yakni  Polonia yang
berkapasitas 5 juta penumpang.

Dikatakannya, dengan menunda investasi sebesar 400 miliar rupiah,
maka AP II akan membangun fasilitas bandara sesuai
kebutuhan saja alias tidak langsung untuk kapasitas 8,5 juta penumpang.

“Contohnya, ruangan terminal kedatangan dan keberangkatan bandara akan
dibangun sebagian dulu. Lalu peralatan seperti pendingin ruangan,
CCTV, toilet, dan sebagainya akan ditunda sesuai kapasitas,” jelasnya.

Diungkapkannya, hingga akhir tahun nanti perseroan sudah menanamkan dana
di Bandara Kualanamu mencapai  1,6 triliun rupiah.

“Ketika nanti bandara
tersebut sudah siap dioperasikan pada 2011 atau 2012 nilai
investasinya baru akan ditambah sampai lebih dari  2 triliun rupiah” jelasnya.

Sebelumnya Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) menyebut pihaknya telah menyelesaikan evaluasi pendanaan
proyek Bandara Kualanamu. Hasilnya, biaya pembangunan Kualanamu bisa
dihemat sekitar  700 miliar rupiah.

“Kita bisa hemat  sampai 700 miliar rupiah  dari pekerjaan runaway.
Penghematan itu didapat dari yang tadinya melakukan dua paket
pekerjaan tahun ini menjadi satu paket saja,” kata jelas Dirjen Hubungan Udara Herry Bhakti S. Gumay.

Konsekuensi dari memecah pekerjaan membangun
runway adalah mundurnya penyelesaian bandara dari 2011 menjadi 2012.

“Dengan penghematan ini, tambahan dana yang kami ajukan ke DPR melalui
APBN-P 2010 tidak jadi  600 miliar rupiah. Tetapi hanya sekitar  450
miliaran rupiah,” jelasnya.

Awalnya, pembangunan Bandara Kualanamu diperkirakan membutuhkan dana
5,9 triliun rupiah yang dibiayai dengan skema public private partnership
(PPP).

Dimana  4,3 triliun rupiah  berasal dari APBN dan  1,6 triliun rupiah  dari
AP II.

Sejak dimulai pembangunannya
pada 2007, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar  1,3 triliun rupiah sampai 2009
lalu.

Dengan perkembangan penghematan diatas, tahun ini tampaknya pemerintah
hanya bisa mengucurkan dana  1,05 triliun rupiah,  terdiri dari  602,42
miliar rupiah  dari APBN 2010 dan tambahan  450 miliar rupiah dari APBN-P 2010.

Sehingga untuk bisa selesai 2012, pemerintah masih punya kewajiban
memberikan dana  1,95 triliun rupiah  lagi.

Bandara Kualanamu diproyeksikan akan mengganti Bandara Polonia Medan.
Polonia saat ini kondisi arealnya sudah melampaui kapasitasnya. Bahkan
keberadaan Polonia sudah dinilai menghambat perkembangan kota Medan.

Pekerjaan konstruksi bandara Kualanamu akan dibagi menjadi 4 tahap.
Dimana dengan diselesaikannya pembangunan tahap 1, bandara tersebut
diperkirakan dapat melayani lebih dari 8 juta penumpang dan 65.000 ton
kargo per tahun.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan daya tampung Polonia yang hanya
sanggup melayani arus manusia sebanyak 4 juta sampai 5 juta per tahun.

Kualanamu juga disiapkan agar dapat menampung pesawat terbesar jenis
Boeing 747-400 yang biasanya melayani penerbangan jarak jauh.[Dni]

070610 Eka Sari Lorena Transport IPO Oktober

JAKARTA–PT Eka Sari Lorena Transport (ESLT) berencana akan melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada Oktober nanti.

ESLT adalah  perusahaan pemilik
jaringan bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang merupakan bagian dari Lorena Grup.

“Rencananya akan dilepas saham ke publik sebesar 15-20 persen. Dana yang diincar sekitar 150 miliar rupiah,” ungkap Pimpinan Lorena Grup Eka Sari Lorena Soerbakti di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, saat ini perseroan tengan  tengah menyaring penjamin emisi untuk proses IPO itu. “Dari enam perusahaan yang diseleksi, tinggal menyisakan tiga
perusahaan dimana seluruhnya merupakan perusahaan penjamin emisi dalam negeri. Keputusan siapa emitennya diharapkan sebelum lebaran,” katanya.

Dijelaskannya, IPO dilakukan supaya ESLT menjadi perusahaan yang lebih baik dan  transparan. “Kami ingin melepas status sebagai perusahaan
keluarga yang isinya itu-itu saja,” jelasnya.

Eka Sari menjelaskan, saat ini ESLT mengoperasikan 500 bus Mercedes
Benz dengan empat kelas yaitu Super Eksekutif, Eksekutif, VIP, dan
Bisnis yang melayani lebih dari 54 kota tujuan di seluruh Indonesia.
Seperti Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Merak,
Tangerang, Jakarta, Bogor, Bandung, Cikampek, Cirebon, Purwokerto,
Semarang, Jogjakarta, Solo, Madiun, Bojonegoro, Kediri, Surabaya,
Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Tegal, Pekalongan,
Blitar, Cikarang, Bangkalan, Sampang, Blega, Pamekasan, Sumenep.

“Tahun ini kami akan menambah lebih dari 25 unit untuk memperkuat
destinasi yang ada,” ujarnya.[Dni]