190610 Penggunaan Biofuel Masih Panjang

JAKARTA—Penggunaan biofuel oleh maskapai lokal diyakini masih panjang karena banyaknya kesulitan untuk menggunakan bahan bakar tersebut.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin maskapai menggunakan biofuel. Pertama adanya jaminan suplai. Kedua harganya tidak melebihi dari fossil oil,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Maskapai Nasional (INACA) Emirsyah Satar di Jakarta, Jumaat (18/6).

Menurutnya, selama harga minyak mentah masih di bawah 70 dollar AS per barel, maka penggunaan biofule tidak akan menarik bagi maskapai. “Kalau harga minyak mentah di atas 70 dollar AS, baru biofuel itu dipertimbangkan. Soalnya maskapai harus menjaga tingkat efisiensi dalam menjalankan perusahaan agar bisa kompetitif di pasar. “ jelasnya.

Dia meminta, pemerintah membantu penggunaan biofuel dengan memberikan carbon kredit kepada maskapai. “Pemerintah harus membantu, kita di asosiasi siap menjalankan. Bagi kami di maskapai jika bisa menggunakan biofuel itu bisa menaikkan citra maskapai sebagai operator yang peduli lingkungan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi meminta maskapai mulai memperhatikan pemakaian avtur yang ramah lingkungan karena Federal Aviation Administration (FAA) tengah merancang ketentuan seluruh pesawat yang terbang kesana untuk mengkonsumsi minimal 30 persen biofuel sebagai campuran bahan bakarnya. International Air Transport Association (IATA) sendiri mengeluarkan aturan campuran biofuel harus 2 persen. Pemerintah sendiri berkomitmen pada 2020 sanggup mengurangi produksi emisi sampai 28 persen.

Kerjasama
Selanjutnya Emirsyah yang juga Dirut Garuda Indonesia mengungkapkan, telah menggandeng Accor Hospitality untuk meningkatkan peluang kenaikan jumlah penumpangnya.

“Kerja sama ini dikhususkan kepada anggota Garuda Frequent Flyer (GFF) untuk mendapatkan fasilitas menginap di Hotel Accor di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Strategi menggaet Accor diharapkan mempercepat proses transformasi bisnis perseroan,” katanya.

Sementara Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengatakan, regulator merevisi target pertumbuhan penumpang udara dari 10 menjadi 15 persen tahun ini.

Menurut Direktur Angkutan Udara Kemenhub Tri S Sunoko, bukan tanpa alasan instansinya berani menaikkan target. Pasalnya, jika jumlah penumpang domestik sepanjang kuartal I 2010 ini dibandingkan dengan kuartal I 2009, terdapat kenaikan 20,7%.

Hal ini dipacu karena tingginya pertumbuhan penumpang domestik pada kuartal pertama 2010 dibanding 2009. Pada kuartal I 2009 jumlah penumpang domestik tercatat 9.647.276 pax. Sementara kuartal I 2010 jumlahnya 11.643.873 pax.

Pertumbuhan jumlah penumpang juga terjadi untuk rute internasional Pada kuartal I 2010 jumlahnya 1.401.115 pax atau naik sampai 39,8 persen dibanding kuartal I 2009 sebanyak 1.002.193 pax.

“Inilah yang membuat saya memperkirakan pertumbuhan penumpang minimal bisa mencapai 15 persen dari realisasi jumlah penumpang domestik 2009 sebanyak 43,5 juta dan penumpang internasional 2009 sebanyak 4,95 juta penumpang. Jumlahnya masih bisa lebih tinggi, karena biasanya di akhir tahun itu ada peak season,” jelasnya.[dni]

190610 Garuda Indonesia Resmi Ajukan Banding Putusan KPPU

JAKARTA–PT Garuda Indonesia (Persero) resmi mengajukan banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan masakapai tersebut terlibat kartel biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge).

“Terdapat kesalahan formalitas dan pokok perkara karena itu kami ajukan banding,” ungkap juru bicara Garuda Pudjobroto di Jakarta, Jumat (18/6).

Diungkapkannya, permohonan keberatan tersebut diajukan melalui kuasa hukum Garuda Indonesia Eri Hertiawan SH, LLM, Yogi Sudrajat SH, Ahmad Maulana SH dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Pengajuan keberatan berdasarkan pertimbangan. KPPU tidak mengambil sumpah terhadap saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara ini dimana sesuai pasal 67, peraturan KPPU nomor 1 tahun 2006, tentang “tata cara penanganan perkara”, KPPU seharusnya melaksanakan pengambilan sumpah.

Selain itu KPPU juga telah melampaui kewenangannya dalam UU No. 5/1999 dalam menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada Garuda Indonesia mengingat penetapan sanksi ganti rugi yang diputuskan oleh KPPU tidak didasarkan pada tuntutan ganti rugi aktual yang diajukan oleh konsumen.

Hal lainnya adalah terdapat kesalahan dalam pokok perkara dimana definisi KPPU atas terminologi ”pasar bersangkutan (relevant market)” adalah “keseluruhan rute penerbangan domestik”, sementara berdasarkan fakta yang ada bahwa tidak seluruh maskapai penerbangan di Indonesia menerbangi seluruh rute domestik, sehingga tidak pada semua rute terjadi persaingan.

Hal itu membuat putusan KPPU tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 5 UU No. 5/1999. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Menurutnya, unsur Pasal 5 UU No. 5/1999 yang terpenuhi hanya unsur ’pelaku usaha’ saja. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa ada suatu perjanjian penetapan besaran fuel surcharge antara Garuda dengan maskapai penerbangan lainnya, serta penerapan fuel surcharge yang eksesif, karena komponen fuel surcharge bukan merupakan keuntungan (profit) melainkan beban (cost) bagi Garuda.

Sebelumnya KPPU telah mengeluarkan Putusan No 25/2009 pada tanggal 4 Mei 2010 dan menghukum Garuda Indonesia membayar denda sebesar 25 miliar rupiah dan membayar ganti rugi sebesar 162 miliar rupiah.

Secara terpisah, Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengaku tidak gentar dengan langkah yang diambil oleh Garuda. “Kami terbuka saja,” katanya. [Dni]