010610 Maskapai Lokal Sebaiknya Fokus di Pasar Domestik dan Regional

JAKARTA—Maskapai lokal sebaiknya fokus di pasar domestik dan regional untuk memperkuat basis pendapatan dan kondisi badan usaha.

“Mayoritas maskapai lokal kita baru siap untuk dua pasar itu. Saat ini baru Garuda yang bisa bicara di dunia Internasional. Tadinya saya pikir Mandala bisa, tetapi terkendala ketersediaan armada,” ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Senin (31/5).

Menurutnya, bagi maskapai yang ingin masuk pasar internasional hal yang dilihat adalah kesehatannya sebagai badan usaha dan  keteresdiaan armada. “Momentum untuk masuk pasar internasiola itu bagus saat ini kala pemain raksasa berguguran seperti Japan Airlines (JAL). Pasar yang mereka tinggalkan bisa diisi oleh pemain lokal,” katanya.

Danang pun mengingatkan, Garuda untuk berhati-hati dalam melakukan ekspansi rute internasional karena perusahaan itu asetnya dibangun dari modal pemerintah yang dihibahkan  sehingga sering kali kinerja keuangannya masih   banyak tersembunyi masalah-masalah tertentu

Sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengungkapkan, setelah membuka kembali rute Jakarta-Amsterdam, perseroan akan membidik rute Frankfurt, London, Paris dan Roma.

“Jangka panjang kami akan membuka rute ke  Amerika Serikat (AS)  2013.  Semua    urusan perizinan ke otoritas penerbangan Indonesia dan AS sudah
mulai digarap dari sekarang,” ungkapnya.

Emir optimistis, otoritas penerbangan AS tidak akan keberatan memberikan slot penerbangan untuk salah satu kota di AS kepada Garuda. Status maskapai bintang empat dari lembaga pemeringkat Sky Trax yang dimiliki Garuda saat ini   akan sangat membantu mewujudkan rencana tersebut.

“Dari ratusan maskapai di dunia ini, hanya ada 27 maskapai yang memiliki kategori maskapai bintang empat. Ini tentu menjadi keunggulan Garuda,” jelasnya.

Selain itu, Emir menambahkan, upaya Garuda untuk menurunkan rata-rata umur pesawat yang dioperasikannya menjadi delapan tahun dipenghujung 2010 juga akan mendukung rencana tersebut. Dimana, lima tahun lalu rata-rata umur pesawat Garuda adalah 14 tahun.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, sedang mengaji mengistirahatkan sembilan unit Boeing  McDonnell Douglas (MD) series yang dimilikinya mulai Januari 2011. Saat ini Lion dan Wings Air masih menggunakan  pesawat tersebut untuk operasi di Pulau Jawa sebanyak  lima unit pesawat MD-90  dan empat unit MD-82.

Menurutnya, Lion  tengah menimbang apakah perlu memutus kontrak sewa lima unit MD-90 yang dioperasikannya. Lion masih memiliki kontrak atas pesawat tersebut sampai 2015. Sementara MD-82 yang dioperasikannya sudah berstatus milik.

“Untuk membatalkan  kontrak tidak gampang, tetapi kami masih menimbang apakah bisa melakukan hal tersebut,” jelasnya.

Rencana untuk mengistirahatkan Boeing MD series tersebut seiring dengan rencana Lion mendatangkan 178 unit Boeing 737-900ER sampai 2015. Saat ini Lion sudah mengoperasikan 50 pesawat, terdiri dari Boeing 737-900ER sebanyak 34 unit, 737-400 sebanyak 9 unit, 737-300 sebanyak 2 unit, 747 series 2 unit, dan MD-90 sebanyak 3 unit.

Sementara Wings Air mengoperasikan dua belas pesawat udara. Terdiri dari lima ATR 72-500, lima MD-82 dan dua Dash 8. Wings sudah memesan 30 pesawat ATR 72-500 sampai 2013.

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay mendukung langkah maskapai lokal untuk ekspansi ke luar negeri.

“Kami juga akan mengirimkan tim ke Komisi Uni Eropa pertengahan Juni ini untuk membuka larangan terbang bagi pemain lokal lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, membuka rute internasional harus dilakukan apalagi untuk jalur yang telah ada perjanjian   bilateral untuk penerbangan seperti AS. “Sampai saat ini belum ada maskapai dari kedua negara yang memanfaatkannya. Bilateral agreement sudah ada, tinggal mengisi slotnya saja,” katanya.[dni]

Iklan

010610 Konten Kontribusi 7% Omset Flexi

JAKARTA—Layanan konten mulai menunjukkan tajinya bagi pendapatan TelkomFlexi dengan mampu menyumbang tujuh persen bagi total omset unit bisnis Fixed Wireless Access (FWA) milik Telkom itu.

“Jika sebelumnya konten hanya berkontribusi sebesar 3-4 persen bagi total pendapatan, sekarang naik menjadi 7 persen. Ini semua berkat inovasi yang ditawarkan untuk memanjakan pelanggan,” ungkap Executive General Manager Telkom Flexi Triana Mulyatsa di Jakarta, Senin (31/5).

Diungkapkannya, salah satu inovasi konten terbaru yang dilakukan adalah   menghadirkan layanan Flexi Radio yang  memungkinkan  seluruh radio nasional  dapat diakses dari nomor Flexi  dengan  sifat realtime tanpa batasan waktu, dan dapat digunakan selama 24 jam selama radio penyiaran terkait on-air.

“Konten ini bisa menjadi pengobat rindu bagi pelanggan Flexi yang tengah berada di luar kotanya tetapi tidak ingin ketinggalan acara dari radio kesayangannya. Selain itu ini juga bisa mempercepat informasi tentang perkembangan satu daerah,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk tahap awal Flexi menggandeng  30 radio yang berasal dari   20 kota besar  atau ibukota provinsi. Tahap kedua rencananya jumlah itu akan ditingkatkan menjadi 40 hingga seratus radio.

“Kapasitas yang tersedia untuk seribu radio. Jika itu teralisasi, berarti semua radio di tingkat kabupaten bisa didengarkan melalui Flexi. Layanan ini berbeda dengan   radio streaming yang memerlukan koneksi internet. Flexi Radio hanya butuh sinyal Flexi yang telah hadir di 320 kota di seluruh Indonesia melalui 5.500 BTS,” jelasnya.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan pelanggan akses internet Speedy juga diperkaya kontennya dengan menghadirkan Speedy games  dikompetisikan secara regional dan nasional, memanjakan penggila bola dengan www.kanalbola.com, menikmati musik melalui fulltrek.com, serta  layanan edukasi  melalui http://edu.telkomspeedy.com dan indismart melaui http://www.indi-smart.com.

”Kami menargetkan 20 persen  dari total 1,3 juta pelanggan Speedy datang dari komunitas game online dan edukasi. Tahun ini Speedy ditargetkan memiliki dua juta pelanggan,” jelasnya.

Eddy pun mengungkapkan, usaha keras Telkom yang terus memperkuat posisinya di pasar belum lama ini berhasil  menerima  anugerah Editor’s Choice dan Netizen’s Choice untuk katagori Corporate Brand dalam penobatan ”Greatest Brand of Decade”.[dni]

010610 Dua Opsel Perbaharui Layanan

JAKARTA—Dua operator seluler, Axis dan Smart Telecom, memperbaharui penawaran jasanya guna memanjakan pelanggan yang dimiliki.

Axis  memperkenalkan layanan Paket Tak Terbatas Mingguan dan Bulanan Layanan BlackBerry yang memberikan bonus GRATIS menit bicara tanpa harus membayar lebih.

Sedangkan Smart Telecom membanting harga ponsel  modem Smart C261 dan C700 miliknya.

“Kami menawarkan bonus bagi pelanggan BlackBerry gratis lima ribu hingga seribu menit. Tergantung jenis layanan yang dipilih,” ungkap  GM Marketing Axis Edwin Cheah di Jakarta, Senin (31/5).

Dikatakannya, penyempurnaan dari Paket Tak Terbatas Layanan BlackBerry sebagai   bagian dari komitmen Axis untuk terus menawarkan layanan yang terjangkau. “Penawaran ini pertama ada di Indonesia. Ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi konsumen Axis,” jelasnya.

Sementara Chief of Sales Smart Telecom Charles Sitorus mengungkapkan,  hanya dengan membayar  319 ribu rupiah pelanggan akan mendapatkan ponsel modem  3G Smart C261 atau C700 dengan bonus Gratis unlimited Internet selama 30 hari dengan kecepatan internet maks. 153,6 Kbps. Paket  ini juga sudah termasuk   pulsa  5 ribu rupiah dengan masa aktif selama 30 hari.

“Kedua penawaran paket itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2010,” katanya.

Pertarungan mendapatkan pelanggan seluler pada tahun ini memang ketat. Diperkirakan 30 hingga 40 juta nomor diperebutkan oleh 6 operator seluler. Pasar sendiri diyakini sudah tidak puas berkomunikasi hanya dengan jasa suara dan SMS, layanan data untuk askes internet pun mulai dilirik hingga akhirnya perang tarif pun berlanjut ke layanan yang baru seumur jagung itu.[dni]

010610 XP Pluto Akan Terjual 50 Ribu Unit

JAKARTA—PT. Piramid Telekom sebagai pemegang   merek ponsel lokal XP Mobile mengharapkan varian  Qwerty   terbarunya, XP PLUTO,  mampu terjual 50 ribu unit di pasar hingga akhir tahun nanti.

“Saat ini sudah dilepas ke pasar sekitar 10 ribu unit. Kami optimistis target tersebut dapat dicapai,“ ungkap Marketing Communication & Publik Relations XP Mobile Aria Buditama di Jakarta, Senin (31/5).

Dijelaskannya, XP Mobile optimistis varian terbaru itu mampu memikat pasar karena  lengkapi dengan kecanggihan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi seperti trackpad navigation dan aplikasi situs jejaring sosial seperti Facebook, Opera Mini, MSN, Yahoo Messanger, GPRS Class 12, Google, Ebuddy dan Twitter.

“Dengan di luncurkannya XP Pluto  kami berharap semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dari XP Mobile. Untuk handphone lokal ini XP membandrol di harga  499 ribuan rupiah, yang mana sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur handphone terkini dan canggih serta berkualitas baik “ katanya.

Sementara itu GM HT Mobile Nuramin  mengungkapkan, pihaknya juga mengeluarkan ponsel merek lokal terbaru yakni  G78.

”Kami menggandeng operator seluler Tri walau ponsel ini bisa digunakan untuk dua kartu yakni GSM dan CDMA,” jelasnya.

Dijelaskannya, salah satu keunggulan dari ponsel ini adalah dilengkapi dengan inovasi   TV Analog. ”Selain itu koneksi internetnya telah menggunakan  GPRS kelas 12   hingga  EDGE  untuk berselancar di dunia maya,” katanya.[dni]

010610 Tender Ulang BWA : Agar Pendapatan Tak Berkurang

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya menunjukkan sinyal terang untuk mengulang kembali  tender   layanan Broadband Wireless Access (BWA) di  zona yang  ditinggalkan tiga pemenang.

Ketiga pemenang yang pasti dicabut lisensinya  adalah  PT Internux dan  Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania (Comtronics), serta PT Wireless Telecom Universal (WTU).
Internux   memenangkan area Jabotabek, sedangkan Comtronics di area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah, serta  Jawa Bagian Timur. Sementara WTU di Maluku, Papua, dan Riau.
Internux dicabut izinnya karena tidak mampu membayar kewajiban sebagai pemenang  kepada negara berupa up front fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, sementara Comtronics mengembalikan lisensi yang dimiliki. Hal yang menyedihkan adalah WTU, dimana walau sudah membayar lunas kewajiban dan denda, namun lisensi tetap dicabut karena pembayaran dilakukan melewati tenggat waktu.
Sedangkan para pemenang lainnya seperti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Mega Media (IM2),  PT First Media Tbk (First Media) Berca Hardayaperkasa (Berca), dan Jasnita Telekomindo, diyakini masih melenggang menggelar teknologi Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax).

“Kami akan memanggil semua pemain yang tertarik bermain di BWA tak lama lagi. Kesempatan terbuka bagi semua pelaku usaha,” ungkap Plt Dirjen Postel M. Budi Setiawan di Jakarta, belum lama ini.
Dijelaskannya, pemerintah harus berhati-hati dalam menggelar tender ulang tersebut karena berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayaran dari  BHP frekuensi serta upfront fee dari pemenang lainnya di zona sama yang ditinggalkan dua perusahaan.

“Kami harus berkoordinasi dengan kementrian keuangan (Kemenkeu). Soalnya lelang ulang tentu akan mengubah besaran setoran PNBP ke negara. Salah-salah melangkah bisa diaudit. Juni persiapan tender akan dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk diketahui, hasil dari tender tahun lalu secara keuangan bagi negara adalah masuknya dana segar  877,28 miliar rupiah untuk membayar lisensi oleh 9 pemenang . Angka itu dari setoran up front fee sebesar 438,64 miliar rupiah dan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahun pertama sebesar 438,64 miliar rupiah.
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, tender ulang  untuk   zona yang ditinggalkan ketiga pemain  paling lambat dilaksanakan  September mendatang.

“Kami melakukan pencabutan bersamaan dengan persiapan tender baru untuk  zona yang ditinggalkan. Setelah ini aturan akan segera di buat dan tender baru bisa dilaksanakan paling lambat September tahun ini,” ujarnya.

Harga Dasar

Iwan menjelaskan, untuk menjaga agar setoran PNBP tidak berkurang, maka   harga penawaran dasar (Reserved Price) bagi frekuensi yang akan dilelang tak jauh beda dengan tender tahun lalu. “Tak berbeda jauh atau bisa saja sama,” jelasnya.
Untuk diketahui,  harga dasar penawaran (reserved price) bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz sebesar 52,35 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar rupiah per blok.
Pengamat Telematika Gunawan Wibisono  menilai, tender ulang adalah langkah terbaik.
“Dalam dokumen tender dikatakan BHP berpatokan kepada harga penawaran pemenang kedua. Seandainya diberikan ke IM2 untuk Jabotabek, apa First Media yang telah membayar kewajibannya akan rela membayar BHP berlebih,” katanya.
IM2 adalah perusahaan dengan urut nomor tiga untuk zona Jabotabek dibawah Internux kala tender dilangsungkan. Sedangkan untuk area Jawa Barat yang ditinggalkan Comtroncis, IM2 berada di nomor satu. Sementara First Media adalah perusahaan di posisi nomor satu untuk zona Jabotabek.
Menurutnya, langkah itu akan menunjukkan adanya transparansi dan si pemenang pertama di zona itu tidak merasa dirugikan. Tender ulang pun tidak akan membuat harga frekuensinya melonjak, bahkan bisa saja kebanting murah.

Sementara Praktisi telematika Heru Nugroho meragukan harga frekuensi akan murah karena yang dipilih adalah lelang. “Tidak mungkin lelang itu harga jadi murah. Kalau lelang yang dipilih, pemain besar akan diuntungkan karena memiliki modal kuat, sementara pemain kecil yang ingin mengambil ceruk pasar akan terjepit,” tandasnya.

Menanggapi rencana dari KemenKominfo itu para pemain seperti IM2, Telkom, dan Bakrie Telecom mengambil sikap menunggu. “Kami menghormati proses yang berlangsung. Kita lihat dulu ketentuan dari pemerintah,” ungkap Direktur Utama IM2 Indar Atmanto dan VP Public Relation and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia.

“Kami ingin melihat dulu persyaratan tendernya. Kita akan putuskan keikutsertaan setelah pemerintah membuka kesempatan nantinya,” jelas Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi.

Bakrie Telecom disinyalir akan lebih serius menggarap tender kali ini karena telah membentuk anak usaha Bakrie Connectivity (BCON) yang menelan investasi 100 juta dollar AS. BCON rencananya akan fokus menggarap layanan broadband dimana dipastikan membutuhkan tambahan frekuensi karena induk usaha memiliki alokasi spektrum yang terbatas.

Sedangkan Direktur Utama WTU Roy Rahaja Yamin mengaku masih kaget dengan kebijakan yang diambil Kemenkominfo dengan mencabut lisensi yang diberikan. “Kami sudah memenuhi kewajiban. Jika alasannya telat bayar, banyak juga operator telat bayar BHP, tetapi tidak dipermasalahkan. Bahkan ada pemenang BWA belum bayar denda. Kami akan minta penjelasan ke pemerintah,” katanya.

Siapkan Road Map

Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyarankan, pemerintah membuat road map Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang jelas sebelum dilakukan tender ulang.

“Kewajaran untuk dilakukan tender ulang itu sangat relatif, biasanya ukuran wajar versi pemerintah berbeda dengan kewajaran menurut para pelaku bisnis. Harus jelas tujuan tender ulang untuk apa, jangan membuang waktu dan uang.  Itulah sebabnya mengapa Mastel selalu mendesak pemerintah untuk segera membuat “road-map” TIK Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman sekaligus tolok ukuran kewajaran,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu terburu-buru menggelar tender ulang. “Sebaiknya  tunggu pemenang tender yang lalu menyelesaikan pembangunannya terlebih dulu. Jika memang teknologinya yang menjadi hambatan, segera diubah, itu kan  hanya sekedar mengubah surat keputusan,” katanya.

Setyanto pun menyarankan, pemerintah mempunyai keberanian untuk hanya mengundang incumbent operator yang belum mendapatkan lisensi BWA dalam tender ulang, sehingga terjadi kompetisi yang adil di pasar.[dni]

010610 Teknologi yang Mulai Diragukan

Belum lama ini kabar tak sedap menerpa teknologi  Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax). Salah satu pemain besar yang selalu digadang-gadang oleh Wimax Forum,  Scartel asal Rusia atau yang dikenal dengan merek dagang Yota, mengalihkan fokusnya dari Wimax ke Long Term Evolution (LTE).

Padahal Yota sudah mengeluarkan dana sebesar 500 juta dollar AS untuk mengembangkan Wimax di  Moscow dan St. Petersburg. Yota rencananya akan  menggelar LTE di spektrum  2.5GHz  yang sebelumnya digunakan untuk Wimax.

Masalah ketersediaan perangkat secara global dituding alasan beralihnya Yota ke LTE. Hal ini karena perangkat LTE banyak tersedia  untuk frekuensi 2,5 GHz. Langkah Yota ini diyakini akan diikuti oleh sejumlah operator di kawasan Timur Tengah.

Saat ini di dunia, Wimax dan LTE sedang berkompetisi memikat para petinggi operator digunakan sebagai penasbihan masuknya era 4G dengan kecepatan data mendekati 100 Mbps.

“Fenomena yang dilakukan oleh Yota itu bisa saja terjadi di Indonesia karena para pemenang BroadBand Wireless Access (BWA) lokal membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita. Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah untuk investasi dengan menggunakan azas teknologi netral, bisa saja mereka beralih ke LTE,” ungkap Pengamat Telematika Gunawan Wibisono kepada Koran Jakarta, Senin (31/5).

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan meragukan kejadian seperti di Rusia terjadi di Indonesia. “Operator yang seperti Yota belum ada di Indonesia. Jika pun ada pemain BWA lokal ingin pindah ke LTE itu tidak gampang, mereka belum punya core jaringan sehingga akan lebih mahal investasinya. Selain itu pemerintah masih melindungi dengan regulasi yang pro manufaktur lokal,” tukasnya.

Praktisi telematika Raherman Rahanan menyakini Indonesia  tetap membutuhkan  Wimax  untuk meningkatkan penetrasi broadband internet. “Wimax itu bagus untuk menjadi backhaul dan last mile. Walaupun ada teknologi  LTE  yang sama-sama 4G, tetapi itu tidak bisa menafikan hadirnya Wimax,” jelasnya.

Menurutnya, teknologi Wimax memiliki daya jangkau yang luas sehingga cocok sekali untuk melayani kondisi geografis Indonesia yang belum dijangkau broadband internet.

Ling of Sight (LOS) Wimax  bisa mencapai 40-50 km untuk backhaul, sedangkan sebagai  last mile (ke pelanggan) bisa mencapai 3-10 km radius.  Sementara untuk last mile hanya  500 meter, paling jauh 3-4 km di areal terbuka.

Investasi untuk mengembangkan LTE sendiri diyakini lebih besar ketimbang Wimax  karena membutuhkan Mobility Management yang terdiri atas IP backbone semacam  Carrier Ethernet,   Core network seperti IP/MPLS, dan   Home Subscribers Server (HSS). Ketiga infrastruktur itu dibutuhkan oleh operator Wimax yang ingin beralih ke LTE.

Sedangkan operator wimax tidak membutuhkan HSS, sementara untuk   Access Network bisa difungsi gandakan dari WiMAX sendiri karena inovasi ini  seperti Microwave terresterial.

“Saya yakin jika pun LTE nantinya diimplementasi hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan. Lantas bagaimana dengan mereka yang tinggal di rural. Wimax ini adalah solusi bagi mereka yang mengakses internet di perumahan. Karena itu kedua teknologi ini sebaiknya dibiarkan berjalan beriringan,” katanya.

Disarankannya, operator dalam memilih teknologi harus tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan segmen yang dibidiknya. “Operator jangan tergoda dengan rayuan vendor yang ingin menjual perangkat. Pasar Wimax itu besar di Indonesia khususnya jika ingin membidik korporasi untuk mencari keuntungan,” katanya.

Ketua Umum Mastel Setyanto P Santosa pun menyarankan, para pelaku usaha dalam memilih teknologi baru  berpegang kepada pedoman inovasi itu  sudah “operationally-proven” dan “commercially- proven”.

“Jangan bereksperimen karena biayanya akan sangat mahal , contohnya 3G yang sampai saat ini belum menguntungkan. Biarkan negara lain menggunakannya kita tidak perlu terburu-buru karena berbagai persiapan harus dilakukan termasuk re-design alokasi frekuensi,” katanya.[dni]

310510 KPPU Kaji Empat Notifikasi Merger

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang mengaji empat notifikasi merger yang disampaikan oleh perusahaan yang akan melakukan aksi akuisis atau merger.

“Sejak  Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pra – Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan disahkan pada 13 Mei 2009, sudah ada empat pra notifikasi yang masuk dan 37 konsultasi dilakukan oleh pelaku usaha terkait aksi merger,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu (30/5).

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut  menunjukkan munculnya kesadaran  tentang pentingnya kepastian hukum terhadap rencana aksi akuisisi korporasi yang dijalankannya. “Padahal pemberitahuan ini hanya bersifat sukarela. Terbaru, kami mendapatkan   notifikasi rencana akuisisi Unilever Indonesia Holding, B.V. terhadap Sara Lee Body Care Tbk sebagai rangkaian dari akuisisi global perusahaan induknya di tingkat internasional pada 19 Mei 2010,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk aksi yang dilakukan Unilever itu   proses notifikasi masih dalam tahap pengumpulan dokumen sebagai prasyarat dimulainya pemeriksaan awal yang akan berlangsung selama 30 hari kerja. Dalam tahap pemeriksaan awal, Komisi akan menilai 2  hal, yaitu apakah pelapor dalam notifikasi termasuk dalam threshold pelaku usaha yang perlu notifikasi pada KPPU, dan kedua melihat konsentrasi pasar yang akan terbentuk sebelum dan sesudah akuisisi berlangsung.

Apabila konsentrasi pasar yang terbentuk <1800 HHI (Hirschman Herfindahl Index/indeks konsentrasi pasar), KPPU akan menyatakan tidak keberatan. Sementara jika konsentrasi terbentuk >1800 HHI, maka KPPU akan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan menyeluruh meliputi pemeriksaan atas perhitungan efisiensi, hambatan usaha, argumentasi potensi kerugian, dan potensi terjadinya perilaku persaingan usaha tidak sehat.

“Draft PP merger sendiri dalam tahap harmonisasi di Sekretariat Negara menunggu masukan dari Kementrian dan institusi terkait,” katanya.

Pada prinsipnya, draft PP Merger bersifat post notifikasi yang memungkinkan adanya tahap konsultasi kepada KPPU sebelum merger dilaksanakan. Apabila post notifikasi bersifat mandatory, maka konsultasi akan bersifat voluntary.

KPPU berharap agar PP merger ini akan segera berlaku karena selain memang diperintahkan keberadaannya oleh UU sejak 11 tahun lalu, juga dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menjamin kepastian hukum atas ekspansi bisnisnya.[dni]