010609 Logistik Pantas Masuk UU Pos

JAKARTA—Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM (Pustral UGM)menilai wajar dan pantas jasa logistik pos dimasukkan dalam rancangan undang-undang pos (RUU Pos) karena sesuai dengan ketentuan Universal Postal union (UPU).

“UPU menyebutkan layanan pos adalah logistik pos. Jadi, logistik pos adalah sub-set dari layanan logistik. Hal itu membuat pengaturan logistik harus melibatkan otoritas pos di samping perhubungan, perdagangan, dan lainnya,” ujar juru bicara Pustral UGM Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebagai anggota UPU, lanjutnya, Indonesia harus mengadaptasi dan meratifikasi berbagai peraturan dari organisasi itu sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

“Hal yang wajar sebagai anggota Indonesia meratifikasinya. Jika ada pihak yang menolak memasukkan unsur logistik, yang diperlukan adalah kompromi antara lingkup substansi kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap UPU,” katanya.

Sebelumnya, Gabungan Fowarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) secara tegas menolak RUU tentang Pos yang digagas oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Ketua umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain menegaskan, penolakan dan keberatan disampaikan khususnya terhadap frasa “layanan logistik” sebagaimana tercantum dalam pasal 1.1. : pasal 5 (1) c: pasal 5 (4).Frasa tersebut dinilai tak berpihak kepada rakyat yang bergerak dalam industri layanan logistik lainnya antara lain, bongkar muat dan pergudangan serta moda angkutan karena tidaka da pembatasan bagi pelaku usaha layanan logistik yang tidak berada di bawah koordinasi Depkominfo.

Hal itu terjadi karena dalam RUU Pos itu, frasa “layanan logistik”-nya tak dibatasi ruang lingkup pada benda-benda atau barang pos.

Padahal, saat ini Gafeksi bersama sembilan asosiasi terkait layanan logistik di bawah koordinasi Menko Perekonomian sedang menyelesaikan konsep cetak biru logistik nasional.

Untuk diketahui, saat ini di lapangan ketentuan logistik dan perposan sudah terjadi tumpang tindih, khususnya implementasi Permenhub No. KM 10/1988 dan KM 5/2005.Bab I pasal 1 butir 5 dalam KM 5/2005 tentang paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30 ribu kg.

Jadi, pengusaha jasa titipan dapat mengangkut paket seberat 30.000 kg atau setara dengan 30 ton, sebagaimana yang dilakukan pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (logistik).

Berkaitan dengan penolakan dari Gafeksi tersebut, Danang menilai karena adanya kekhawatiran terjadinya persaingan di lapangan nantinya dengan jasa logistik pos. “Saya rasa kekhawatiran itu wajar karena takut lahannya akan diambil. Selain itu, kekhawatiran itu bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan terhadap birokrasi untuk menjalankan regulasi,” katanya.

Danang menyarankan, agar tidak menjadi konfilik, pemerintah harus berani melakukan debirokratisasi ijin bagi layanan logstik dan mempertegas pembatasan antara logistik pos dan logistik dalam peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi turunan dari UU Pos nantinya.

“Membuat PP yang tegas adalah solusi dari penolakan tersebut. Jika RUU Pos ditunda pembahasannnya untuk menunggu cetak biru yang disebutkan Gafeksi, rasanya itu tidak mungkin. Lagipula, cetak biru bukanlah UU. Itu hanyalah konsensus platform nasional yang tidak harus dipertentangkan dengan layanan logistik pos,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, bagian masalah “Layanan Logistik” tersebut salah satu hal yang terbuka untuk didiskusikan dengan semua pemangku kepentingan di industri.
“Pemerintah terbuka untuk mendiskusikan dan mengharmonisasikannya. Sekarang masih dalam pembahasan dengan parlemen,” katanya.[dni]

300509 Biaya Logistik Pengaruhi Harga Produk

JAKARTA —Biaya logistik yang tinggi   memberikan pengaruh tetap mahalnya  harga produk di Indonesia .

“Biaya logistik di Indonesia berkontribusi hingga 30 persen ke harga pokok satu produk. Padahal di luar negeri kontribusi biaya logistik itu tak lebih dari 7 persen. Jika ini dibiarkan bisa mempenagruhi daya saing produk ketika diekspor,” ujar Sesbalitbang Dephub Rahmat Mst di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurut dia, pemicu besarnya biaya logistik akibat terbatasnya infrastruktur dan banyaknya biaya siluman yang beredar di lapangan. “Hasil penelitian belum lama menunjukkan hal itu,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan penelitian sementara yang dilakukan lalu lintas angkutan barang yang menggunakan jalan pada koridor Jawa-Sumatera saat ini adalah 7,7 juta ton. Rinciannya adalah Jawa ke Sumatera 5,8 juta ton dan dari Suamtera ke Jawa 1,9 juta ton. “Terjadi peningkatan rata-rata 5 persen per tahun,” katanya.

Dia mengungkapkan, hasil penelitian juga memperlihatkan pelaku usaha sangat berminat mengalihkan pengguanaan truk dengan moda kereta api dan kapal dengan syarat layanan dari kereta api dan kapal harus tersedia dengan frekuensi yang memadai dan tarif door to door serta lama perjalanan yang tidak berbeda dengan angkutan truk.

“Pengalaman di beberapa negara menunjukkan angkutan barang antarmoda menjadi lebih efektif dan efisien jika dikemas dalam bentuk peti kemas. Jika dibawa dengan kereta api dan kapal tentu lebih murah,” katanya.

Evaluasi

Pada kesempatan sama, Kepala Litbang Udara Dephub Nyoman Suanda Santra mengungkapkan,  pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap bandar udara
dengan status internasional. Saat ini jumlah bandara dengan status tersebut sebanayka 27 bandara.

“Belum lama ini Komisi V DPR-RI  telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi jumlah bandara internasional yang jumlahnya mencapai 27 bandara. . Parlemen beranggapan jumlah tersebut  terlalu banyak,” katanya.

Menurut dia, besarnya jumlah bandara yang mengklaim ststus internasional tak bisa dilepaskan dari keinginan  banyak Pemerintah Daerah (Pemda)  agar bandara di daerahnya bisa menjadi bandara internasional dengan alasan untuk memperlancar lalu lintas udara dan mempercepat perkembangan ekonomi.

“Langkah evaluasi ini akan sulit karena era otonomi daerah akan membuat otoritas setempat  mempertahankan bandaranya  berstatus nternasional,” tuturnya.

Dikatakannya, langkah mengevaluasi ini sesuai dengan amanat  UU No.1 Tahun
2009 tentang Penerbangan yang meminta pengembangan bandar udara di Indonesia harus mengacu kepada Rencana Induk Bandar Udara Nasional.” Di Amerika Serikat, saja sudah dibatasi,” katanya,[dni]

300509 Telkom Beli Saham Infomedia 49%

JAKARTA— PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) telah membeli saham PT Infomedia Nusantara (Infomedia) sebesar 49 persen belum lama ini.

VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menjelaskan,  Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Shares Sales and Purchase Agreement/CSPA dilakukan melalui anak usaha  PT. Multimedia Nusantara (Metra) yang membeli 49 persen saham PT Elnusa Tbk di Infomedia.

“Aksi korporasi ini  diharapkan dapat memperkuat posisi Telkom Group di bidang jasa pelayanan informasi telekomunikasi, contact center,  dan memperkuat sinergi di lingkungan Telkom Group. Penyelesaian transaksi ini diharapkan dapat selesai pada akhir Agustus 2009.,” katanya di Jakarta , Jumat (29/5).

Nilai dari transaksi sendiri tidak disebutkan mengingat masih dalam tahap negosiasi.”Pastinya kami sudah memiliki kepastian penyelesaian transaksi,” katanya.

Selanjutnya Eddy mengatakan, aksi korporasi ini membuat kepemilikan saham Telkomgrup di Infomedia menjadi 100 persen dan akan memperkuat posisi Metra sebagai penyedia jasa informasi telekomunikasi. “Ke depan Metra akan dijadikan Holding bagi anak usaha seperti Finnet dan Infomedia. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kontribusi Metra bagi indusk usaha yang masih kecil,” katanya tanpa menyebut besaran kontribusi.

Infomedia adalah perusahaan yang bergerak  di bidang pelayanan jasa informasi telekomunikasi. Infomedia telah menjadi pemain utama dan satu-satunya di industri pelayanan telekomunikasi dan data di Indonesia .

Infomedia aktif dalam melayani pemberian data untuk kegiatan bisnis ataupun rumahan, memberikan informasi atas nomor telepon, mendistribusikan data dan informasi kepada pelanggannya di Indonesia, baik dalam bentuk data elektronik, barang cetakan, suara, gambar dan data yang komprehensif lainnya.

Sebagian besar klien Infomedia adalah perusahaan telekomunikasi. Di masa yang akan datang, Infomedia akan memperkuat posisinya sebagai perusahaan jasa informasi telekomunikasi dan data center.

Telkom semakin agresif melakukan penggunaan sumber daya jaringan, pemasaran, dan layanan (shared service), secara bersama oleh kelompok usaha Telkom untuk efisiensi.
Langkah ini  diyakini bisa menghemat biaya pembangunan lewat capital expenditure (capex) dan operasional (opex), juga ikut menggenjot pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Sejak dimulai 2006 lalu, total nilai sinergi Telkom Group yang bisa dihitung sampai dengan akhir 2008 mencapai 3,5 triliun rupiah. Jika ditotal sampai saat ini nilainya bahkan bisa mencapai 4 triliun rupiah.

Salah satu contoh sinergi adalah menggandeng Finnet yang juga grup sendiri untuk melakukan penagihan.[dni]

290509 KPPU Desak PP Merger Direalisasikan

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pemerintah untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang merger dan akuisisi untuk mendukung keberadaan pasal 28 dari UU Anti Persaingan tidak Sehat.

“Sejak UU itu disahkan hampir 10 tahun lalu, PP itu hanya menjadi bahan diskusi. Seharusnya pemerintah merealisasikan itu agar sebagai pelaksana UU KPPU memiliki dukungan payung hukum yang lebih kuat,” tegas Direktur Komunikasi KPPU, A.Junaidi, di Jakarta, Kamis (28/5).

Dikatakannya, mengawasi proses merger yang bisa berujung pada penguasaan pasar dominan oleh pelaku usaha merupakan hal yang lumrah bagi lembaga sejenis di luar negeri.”KPPU ini bukan hanya menilai tender. Wewenangnya lebih luas,” katanya.

Diungkapkannya, untuk mengatasi kekosongan hukum akibat tidak adanya PP, KPPU mengakali dengan mengeluarkan Peraturan Komisi (Perkom) tentang merger.
“Peraturan ini hanya mengikat KPPU. Jika ada PP tentu bisa menjadi rujukan yang sama oleh lembaga terkait merger,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Perkom yang dibuat mengatur tentang pranotifikasi merger dimana sebelum aksi korporasi itu dilakukan pelaku usaha secara sukarela menginformasikan ke KPPU.

KPPU akan menilai nantinya aksi korporasi tersebut melanggar UU Anti persaingan tidak sehat atau tidak. Pranotifikasi berlaku bagi BUMN, BUMD, dan pelaku usaha asing yang beroperasi dan berdampak pada pasar domestik jika aset hasil penggabungan melebihi 2,5 triliun rupiah atau omzet lima triliun rupiah.

Sementara untuk industri keuangan nilai aset mencapai 10 triliun rupiah atau memiliki nilai penjualan melebihi 15 triliun rupiah. “Bisa juga dilihat dari penguasaan pasar melebihi 50 persen,” katanya.

Junaidi mengakui, meskipun Perkom ino bersifat sukarela pelaku usaha sebaiknya mengikuti karena akan memberikan jaminan di kemudian hari aksi korporasinya tidak akan diselidiki oleh KPPU. “Jika tidak dilaporkan bisa saja KPPU menyelidiki dan membatalkan merger,” katanya.

Menurut Junaidi, Perkom ini akan lebih kuat jika ada PP karena payung hukumnya lebih luas. “Tetapi dengan Perkom saja banyak yang mengikuti. Buktinya, sudah ada satu badan usaha yang menginformasikan aksi mergernya ke KPPU,” katanya.[Dni]

290306 Telkom Lebih Serius Garap Jasa Data

logo_telkomJAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan lebih serius menggarap pasar layanan data untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatannya.

“Tren ke depan operator memang harus banyak bermain di data. Kami sudah mempersiapkan beberapa produk. Salah satunya adalah Speedy yang telah siap dengan akses broadband data,” ujar Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata di Jakarta, Kamis (28/5).

Berdasarkan catatan, jasa Speedy telah memiliki  satu juta pelanggan dan berhasil berkontribusi pada pendapatan perseroan melewati angka dua digit atau sekitar 11 persen. Telkom sendiri mencoba realistis dengan mengharapkan pertumbuhan pendapatan perseroan hanya single digit.

Diungkapkan Nyoman, langkah kejutan yang dipersiapkan oleh Telkom untuk meningkatkan penetrasi Speedy adalah dengan menyiapkan program bundling penjualan Speedy bersama netbook. Netbook adalah piranti komputer jinjing yang memiliki berat ringan dan dibekali dengan akses internet melalui WiFi.

“Ini merupakan taktik memudahkan pelanggan mendapatkan perangkat agar jaringan Speedy tetap digunakan. Program ini akan diluncurkan tak lama lagi mengingat kompetitor sedang merancang strategi yang sama,” katanya.

Selain memaksimalkan jasa data, Nyoman mengatakan, Telkom semakin agresif melakukan penggunaan sumber daya jaringan, pemasaran, dan layanan (shared service), secara bersama oleh kelompok usaha Telkom untuk efisiensi.
Langkah ini  diyakini bisa menghemat biaya pembangunan lewat capital expenditure (capex) dan operasional (opex), juga ikut menggenjot pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Sejak dimulai 2006 lalu, total nilai sinergi Telkom Group yang bisa dihitung sampai dengan akhir 2008 mencapai 3,5 triliun rupiah. Jika ditotal sampai saat ini nilainya bahkan bisa mencapai 4 triliun rupiah.

“Salah satu contoh sinergi yang kami lakukan adalah menggandeng Finnet yang juga grup sendiri untuk melakukan penagihan. Ini bisa menghemat biaya operasional perusahaan karena Telkom memiliki banyak kantor layanan,” tuturnya.[dni]

290506 Penjualan Produk Telekomunikasi Perkantoran Turun 30 Persen

telepon meneleponJAKARTA-Penjualan produk telekomunikasi perkantoran diperkirakan turun sebesar 30 persen akibat adanya krisis ekonomi tahun ini.

Produk telekomunikasi penurunan diantaranya diantaranya  digital cordless phone dan mesin fax.

“Penjualan kami akan turun 30 persen selain karena krisis ekonomi juga adanya Pemilu. Ini membuat perkantoran menunda melakukan pembelian,” ujar Product Supervisor Corporate Division ITCOMM Helly Chatalina di Jakarta, Kamis (28/5).

ITCOMM adalah distributor untuk produk merek Sahitel dan Panasonic.

Dikatakannya, penjualan ke segmen korporasi sangat memegang penting karena selama ini produknya dijual ke pasar tersebut. “Untuk pasar ritel hanya 20 persen yang menyerap produk kami,” tuturnya.

Meskipun diprediksi penjualan akan menurun, ITCOMM tetap akan menggenjot peluncuran produk baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”Pasar masih ada yang mencari produk baru,” katanya.

Pada kesempatan sama, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata mengatakan, sebagai penyelenggara jasa telepon kabel akan tetap mendukung penjualan peralatan telekomunikasi perkantoran karena memiliki pangsa pasar yang sama.

“Pasar telepon kabel meskipun stagnan tetap saja bisa memberikan sumbangan bagi pendapatan,” katanya.

Salah satu cara yang dilakukan Telkom adalah dengan memberikan potongan harga untuk pembelian cordless phone yang didistributori oleh ITCOMM.

“Informasi potongan harga akan diinformasikan melalui SMS bagi pelanggan Flexi atau Speedy,” ujarnya.[Dni]

280509 NTS Pertimbangkan Ikut Palapa Ring

logo-axisJAKARTA–Natrindo Telepon Seluler (NTS) mempertimbangkan untuk menggantikan posisi XL di konsorsium Palapa Ring untuk mendukung keberadaan infrastruktur teknologi informasi  di Indonesia.

“Kami menyiapkan dana sebesar 1,6 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur guna mengembangkan jaringan NTS. Jika ada kesempatan untuk menyediakan infrastruktur murah, kenapa tidak,” ungkap Presiden Komisaris NTS Saud al Daweesh Preskom NTS di Jakarta, Rabu (27/5).

Sebagai pemain baru, pemilik merek dagang Axis itu  terbuka untuk membangun bersama-sama dengan operator lain infrastruktur serat optik di kawasan timur Indonesia  asalkan bisa mendukung pengembangan jaringannya.

“Kami terbuka untuk bekerjasama dengan siapa pun. Justru lebih baik bekerjasama membangun industri,” katanya.

Menanggapai hal itu, juru bicara konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi menyambut gembira adanya peserta baru di  Palapa Ring. “NTS tinggal ambil formulir di konsorsium. Kami terbuka sekali,” katanya.

Rakhmat mengatakan, seiring mundurnya XL pada akhir pekan lalu, konsorsium sedang mengaji besaran investasi dan panjangnya serat optik. “Jika ada XL investasi 150 juta dollar AS, sekarang jadi mengerut menjadi 120 juta dollar AS, tentunya ini memperpendek panjang serat optik,” katanya.[Dni]

280509 Laporan Qos Kuartal Pertama : Upaya Memberikan Transparansi

grafik-lontBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menunjukkan keseriusannya menjaga performa kualitas layanan dari operator terhadap pelanggan pada tahun ini. Setelah menerbitkan regulasi tentang kualitas layanan melalui  PerMenKominfo No. 10, 11, 12, 13, 14 tahun 2008, mulai tahun ini regulator menginstruksikan  semua operator untuk memberikan laporan kualitas pelayanannya.

Laporan tersebut diberikan secara periodik dan harus diumumkan melalui situs regulator dan   masing-masing operator. Laporan kuartal pertama telah keluar belum lama ini. Secara umum, kinerja dari  operator telekomunikasi memenuhi standar kualitas layanan  milik regulator.

Namun, masih ada catatan kecil yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dari beberapa operator khususnya pemilik lisensi Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler yang memiliki total pelanggan sekitar 90 juta nomor saat ini.

Untuk operator FWA, Telkom dan Indosat dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena mampu melewati standar regulator. Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh Bakrie Telecom (BTEL) yang memiliki 8 juta pelanggan.

Berdasarkan laporan, BTEL belum sempurna untuk pemenuhan permohonan aktivasi prabayar dalam waktu 24 jam dan memiliki jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1.000 pelanggan lumayan tinggi yakni 24,5 persen. Layanan customer service dari BTEL pun tidak sempurna bahkan hanya melewati sedikit dari standar regulator.

Sementara untuk jasa seluler, PR masih menjadi milik bersama baik oleh kaum incumbent ataupun medioker. Indosat memiliki persentase paling rendah untuk penyelesaian keluhan atas akurasi charging prabayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja ketimbang Telkomsel dan XL.

Sedangkan Hutchinson CP Telecommunication Indonesia (HCPT) pemegang standar terendah di kalangan kaum medioker.  Hal itu terlihat dari tingginya persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan terakhir, penyelesaian keluhan atas akurasi charging prabayar yang diselesaikan dalam 15 hari kerja,  dan jumlah laporan gangguan layanan untuk setiap 1.000 pelanggan.

Berkaitan dengan kinerja jaringan, Telkomsel masih harus memperbaiki tingkat dropped call, sementara Indosat harus memperbaiki kinerja dalam mengirimkan SMS dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 3 menit.

Untuk kaum medioker, HCPT kembali harus memperbaiki kinerja jaringannya dimana  memiliki persentase dropped call di atas rata-rata industri dan pengiriman pesan singkat hanya sedikit di atas standar regulator.

Denda

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menilai, secara keseluruhan kinerja dari operator lumayan memuaskan jika melihat laporan yang diberikan. “Tetapi ini kan masih kuartal pertama dan ada  yang menggunakan data kuartal keempat 2008. Karena itu masih  butuh verifikasi lebih lanjut,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut Heru, masih bisanya dilampaui standar kualitas layanan dari regulator tak bisa dilepaskan dari tidak adanya kejadian luar biasa selama kuartal pertama tahun ini layaknya hari Lebaran. “Jika Lebaran dan puasa itu trafik meningkat dua kali lipat. Nah, saat itu baru pada keleleran tuh operator,” katanya.

Selanjutnya Heru mengatakan, regulator memberikan penilaian terhadap kinerja operator selama satu tahun. Jika tidak memenuhi standar akan terkena sanksi denda per pelanggaran sebesar 200 juta rupiah, sementara untuk tidak memenuhi layaanan minimal yang wajib disediakan per jenis layanan denda yang diberikan adalah 10 juta rupiah.

Secara terpisah, Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengatakan, walaupun menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk pelanggannya, XL selalu berusaha agar kualitas jaringan tetap terjaga dan berada di atas rata-rata.

“Titik berat strategi jaringan tahun ini adalah peningkatan kualitas, sehingga walaupun BTS yg dibangun tidak sebanyak tahun lalu, teknologi  dan fitur  jaringan yang diterapkan adalah terkini,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro meminta, harus secara adil menilai kinerja jaringan operator besar karena memiliki jumlah pelanggan lebih banyak. “Hal itu karena jumlah trafik yang di-handle lebih besar maka menjadi hal yang biasa drop call agak banyak. Namun, yang penting Indosat masih memenuhi standar kualitas regulator,” katanya.

Sementara itu, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi berkilah rendahnya performa BTEL karena sedang melakukan  upgrade beberapa sistem. “Ini harus dilakukan untuk menjaga  kualitas ke depan menjadi lebih terjamin dan masyarakat bisa dipenuhi ekspektasinya. Lagipula ini masih kuartal pertama,” katanya enteng.

Dipertanyakan

Pada kesempatan lain, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mempertanyakan laporan yang diberikan oleh operator karena realitas di lapangan kualitas layanan yang diberikan tidak menyenangkan pelanggan.

“Saya sudah baca laporan yang diberikan oleh operator. Menurut saya itu belum detail dan regulator harus memferivikasinya. Jangan mau dibohongi oleh data-data di atas kertas,” katanya.

Berdasarkan riset yang dilakukan LPPMI belum lama ini hanya 59 persen dari total 200 responden yang menyatakan layanan operator berkualitas. Pelanggan  yang  merasa layanan operator menjadi buruk meningkat setelah  tarif ritel dipangkas hingga 70 persen pada April 2008. Padahal sebelumnya 78 persen responden merasa layanan operator berkualitas.[dni]

280509 Perangkat Lokal Siap Layani Teknologi BWA

wimax-1JAKARTA–Penyedia perangkat lokal menyatakan siap melayani operator pengusung teknologi Broadband Wireless Access (BWA) meskipun banyak pihak menyangsikan kualitas produknya.

“Produk lokal mampu melayani pemenang lisensi BWA nantinya. Tidak ada masalah. Berbagai ujicoba telah dilewati untuk mendapatkan sertifikat,” tegas Direktur Utama TRG Sakti Wahyu Trenggono kepada Koran Jakarta, Rabu (27/5).

Dikatakannya, sebelum perangkat lokal mendapatkan kepercayaan dari industri, produknya telah diuji di Risti Telkom dan mendapatkan sertifikat, serta  lolos tes di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Trenggono meminta, pihak-pihak yang tidak percaya akan kemampuan dari produk lokal untuk memberikan kesempatan membuktikan diri dan tidak prematur menjatuhkan prasangka mengerdilkan hasil kreasi anak bangsa.

“Sekarang lagi heboh tentang hidup berdikari. Depkominfo sudah memberikan kesempatan, kenapa tidak didukung? Seharusnya komponen bangsa ini kompak,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi menilai PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG) sebagai perusahaan yang memenuhi ketentuan perangkat lokal dari Depkominfo belum siap menyediakan perangkat BWA di pita 2,3 GHz.

Departemen tersebut meminta kedua perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan lebih mendalam jika ingin berbicara banyak.

Masih menurut departemen tersebut, ketidaksiapan kedua perusahaan lokal itu  terlihat pada saat uji coba perangkat  di Puspitek Serpong, belum lama ini.

Perangkat base station dari Hariff dan TRG hanya bisa menjangkau 15 customer premises equipment (CPE) dengan daya jangkau sampai 6 km.

Sementara  WiMax Forum mensyaratkan dalam satu base station bisa menjangkau minimal 100 CPE.[dni]

280509 Persaingan Usaha : Kala Interkoneksi Dijadikan Senjata

teleponKetika PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) meluncurkan jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) clear channel dengan kode akses 009 pada pertengahan April lalu, banyak kalangan sudah mewanti-wanti pemilik merek dagang Esia tersebut terkait  penetapan tarif yang kelewat berani.

“Harga yang ditawarkan BTEL terlalu berani. Bisa jadi dua pemain  (Telkom dan Indosat) akan enggan membuka interkoneksi,” ujar seorang praktisi kala itu.

BTEL membanting tarif SLI sebesar 77 persen ketimbang yang ditawarkan oleh kompetitornya. Strategi merusak pasar  ini berhasil dilakukan untuk jasa Fixed Wireless Access (FWA) melalui Esia dan diharapkan 009 mendapatkan hasil yang sama.

Namun, nasib berkata lain. Hal itu dapat dilihat dari molornya peluncuran SLI 009 yang seharusnya hadir pada Februari  2009 menjadi molor dua bulan kemudian. Semua itu tak bisa dilepaskan dari  lamanya pembukaan interkoneksi akibat tarif promosi BTEL.

Interkoneksi secara teknis diartikan sebagai  keterhubungan antarjaringan telekomunikasi originasi dan terminasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Faktor ini menjadi hal yang krusial bagi SLI 009 jika ingin menikmati kue tiga triliun rupiah dari nilai bisnis SLI setiap tahunnya.

Hal ini karena basis pelanggan dari BTEL baru sekitar 8 juta nomor. Sementara Telkomgrup mencapai 93 juta nomor dan Indosat mencapai sekitar 40 juta nomor. Jika interkoneksi  dibuka, BTEL mengharapkan pelanggan pesaing akan mencoba tarif murah SLI 009 meskipun ada pembagian keuntungan dengan pesaing.

Tetapi, negosiasi pembukaan interkoneksi tidaklah mudah. Indosat menetapkan syarat yang berat. Selain meminta bayaran kelewat mahal untuk set up billing sistem, operator tersebut mendesak BTEL tidak menerapkan tarif promosi selama tiga bulan pertama jika interkoneksi dibuka.

“Kenapa BTEL dilarang menerapkan tarif promosi? Ini kan namanya takut bersaing, karena secara implisit Indosat mengaku takut pendapatannya tergerus oleh 009,”ungkap  VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengancam, jika Indosat tidak mengubah persyaratannya akan melaporkan hal tersebut ke regulator. “Kita tunggu perkembangan terbaru. Target kami bulan Juni ini sudah selesai. Jika tidak ada perubahan, kami lapor ke regulator,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penjualan Korporat dan Jabotabek Indosat Fadzri Sentosa mengatakan, hingga  saat ini   masih berkoordinasi secara intensif dengan  BTEL  mengenai berbagai hal, termasuk soal interkoneksi dan program promosi. “Kami berharap akan segera selesai dan segera ditindaklanjuti dengan PKS dalam waktu dekat ini,” katanya.

Pada kesempatan lain, Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, tidak ada masalah berkompetisi dengan pesaing lainnya dalam penyelenggaraan SLI. “Kami tidak takut dengan kompetitor karena itu interkoneksi dibuka asal memenuhi ketentuan teknis. Harus diingat, basis pelanggan Telkom paling besar dan tidak mudah menggoda mereka ke operator lain,” tuturnya.

Menciderai Kompetisi

Secara terpisah, Direktur Kebijakan & Perlindungan Konsumen, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, menilai tindakan yang dilakukan Indosat tersebut menciderai kompetisi sehat yang dibangun selama ini oleh industri.

“Indosat bisa dikatakan menggunakan ‘kekerasan’ karena menyalahgunakan alat produksinya terhadap BTEL. Tidak elok perusahaan sebesar itu menetapkan syarat yang tidak masuk akal dalam pembukaan interkoneksi,” tegasnya.

Kamilov mengingatkan, jika syarat pelarangan pemberlakuan tarif promosi dipaksakan, akan merugikan pelanggan Indosat karena tidak bisa merasakan tarif murah BTEL.

Kamilov meminta, regulator sebagai pemberi lisensi untuk turun tangan secara informal menengahi persengketaan tersebut. “Tidak bisa regulator hanya menunggu laporan. Meskipun secara prosedur menunggu laporan sengketa, masalah ini kan bisa diredam sebelum menjadi preseden. Regulator jangan seperti pemadam kebakaran,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, pembukaan interkoneksi merupakan satu kewajiban dan dijamin dalam regulasi yakni Permen No 8/2006.

“Pembukaan itu dilakukan secara transaksi bisnis antarperusahaan dengan berpatokan kepada DPI.” Tidak bisa ditahan-tahan atau dijadikan  alat mematikan pesaing,” katanya.

Nonot melihat tindakan yang diambil oleh Indosat sebagai aksi kelabakan menghadapi pesaing dan tidak adanya kelengkapan mendesain model bisnis. “Sebenarnya pembukaan interkoneksi itu akan memberikan pendapatan karena ketika membangun jaringan sudah diatur untuk disewakan. Ini bukti Indosat kelabakan dalam berkompetisi,” katanya.

Menurut Nonot, munculnya aksi menahan pembukaan interkoneksi sebagai bukti tidak mendalamnya penetrasi telekomunikasi di Indonesia. “Itu buktinya penetrasi masih di situ-situ saja. Tidak ada pasar baru yang dibuka sehingga operator menjadi takut membuka interkoneksi, khawatir pelangganya diambil,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menyayangkan tindakan dari BTEL yang membuka bahan negosiasi pembukaan interkoneksi  ke media massa. “Para petinggi BTEL jika di forum-forum suka bicara janganlah masalah yang masih ‘mentah’ diumbar di media massa. Kenapa pandangan yang bijaksana itu tidak bisa diterapkan ke diri sendiri?” sesal Heru.[dni]