300910 Indonesia AirAsia Operasikan Dua Rute Baru

JAKARTA—Indonesia AirAsia mengoperasikan  dua rute internasional baru yaitu Surabaya – Bangkok dan Surabaya – Penang dengan  pesawat Airbus 320 untuk menunjang aktivitas pelanggannya.

”Indonesia AirAsia dengan senang hati mengumumkan dua rute internasional baru, yaitu ke Bangkok dan Penang, dari salah satu hub terbesar milik kami. Dua rute tersebut dapat memberikan nilai tambah untuk portofolio rute-rute internasional Indonesia AirAsia serta memperkuat posisi AirAsia sebagai maskapai yang menghubungkan negara-negara di wilayah ASEAN dan ke banyak negara lainnya,” jelas  Presiden Direktur Indonesia AirAsia Dharmadi di Jakarta, Rabu (29/10).

Dijelaskannya, penerbangan dari Surabaya ke Bangkok akan mulai beroperasi pada tanggal 7 Nopember 2010, sebanyak empat kali dalam seminggu. Sedan gkan untuk penerbangan dari Surabaya ke Penang akan mulai beroperasi pada tanggal 13 Nopember 2010 sebanyak tiga kali dalam seminggu. Para calon penumpang akan dapat memesan tiket penerbangan ke dua rute baru tersebut pada tanggal 29 September 2010.

Menurutnya,  menghubungkan Surabaya, yang merupakan kota kedua terbesar di Indonesia, dengan negara Asia lain seperti Bangkok dan Penang, dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di propinsi tersebut.

Selain itu, dengan dibukanya rute-rute baru tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan sektor pariwisata yang ada baik di Surabaya , Bangkok , Penang , bahkan di negara-negara lain yang tergabung dalam jaringan rute penerbangan AirAsia.

Penumpang dapat merencanakan perjalanan yang lebih efisien berkat konektivitas penerbangan AirAsia yang luas dan melintasi kota-kota penting di Asia . Sebagai contoh, pelanggan AirAsia dari Surabaya kini akan dapat melakukan perjalanan ke Bangkok , kemudian ke HongKong sebelum mengunjungi kota Penang, dan akhirnya kembali ke Surabaya .

Khusus untuk peluncuran kedua rute baru ini, Indonesia AirAsia menawarkan harga spesial untuk penerbangan dari Surabaya ke Bangkok yaitu mulai dari  150 ribu rupiah  . Sedangkan untuk rute dari Surabaya ke Penang mulai dari 100 ribu rupiah

Indonesia Airasia juga mengumumkan penambahan frekuensi penerbangan untuk rute Kuala Lumpur dari Surabaya yang semula hanya 4 kali sehari menjadi 5 kali sehari. Penambahan tersebut karena meningkatnya permintaan dari para pelanggan. Indonesia AirAsia juga memberikan penawaran harga spesial untuk penerbangan dari Surabaya ke Kuala Lumpur , yaitu mulai dari  150 ribu rupiah.[dni]

Iklan

300910 Telkomsel Implementasikan SDR

JAKARTA—Pemimpin pasar seluler nasional, Telkomsel, berencana akan mengimplementasikan teknologi Single Define Radio (SDR) mulai tahun depan untuk mewujudkan akses data tinggi kepada pelanggan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel  Herfini Haryono menjelaskan, SDR adalah teknologi yang memungkinkan dijalankan inovasi Long Term Evolution (LTE) dan 3G secara bersamaan. “Teknologi semakin maju. SDR memungkinkan perpindahan antara 3G dan LTE lebih mulus. Rencananya alat ini akan dipasang di beberapa titik dari total 28.481 unit BTS,” jelasnya di Jakarta, Rabu (29/10).

Diungkapkannya, langkah memasang SDR terpaksa dilakukan karena untuk menjalankan LTE perseroan belum berani mengingat regulasi dari pemerintah belum ada. “Kami akahirnya menunda percobaan outdoor untuk LTE. Bahkan dengan perangkat ZTE itu baru sebatas test bed. Rencananya uji coba LTE baru dilakukan setelah jelas implementasi dari pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita,” katanya.

Direktur Keuangan  Telkomsel  Triwahyusari menambahkan, pada tahun depan belanja modal dari perseroan akan tetap banyak tersedot untuk membangun akses broadband. “Namun secara nilai belanja modal akan mengalami penurunan dibanding tahun ini. Hal itu karena semakain banyaknya vendor yang menawarkan bermain dan perangkat makin canggih teknologinya. Ini tentu menekan harga perangkat,” jelasnya.

Pada tahun ini Telkomsel memiliki  belanja modal  1,3 miliar dollar AS. Sebesar 40 persen dibiayai dari pinjaman bank, sisanya atau 60 persen dari internal perusahaan. Perbankan nasional tercatat mengucurkan dana untuk Telkomsel sebesar  5 triliun rupiah hingga  Juli 2010. Sedangkan total hutang yang dimilii Telkomsel berjumlah 10 triliun rupiah dengan utang jatuh tempo bervariasi.

Telkomsel tercatat berhutang pada  Bank Mandiri, BNI, sedangkan utang kepada perbankan asing dalam bentuk Export Credit Agency (ECA) dari kreditor di tiga negara yaitu Filandia, China, dan Swedia.

“Perbankan  masih memberikan rekomendasi bahwa perseroan bisa melakukan pijaman hingga dua kali lipat dari total utang saat ini. Hal ini karena  rasio DER (debt to equity ratio) kami masih rendah di level 43 persen,” ujarnya.

Namun Tri memastikan untuk mengamankan kinerja keuangan dan operasional Telkomsel, manajemen selalu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendanaan.

“Kita tetap melihat dan menyesuaikan pembiayaan operasional dengan tingkat bunga pinjaman,” ujarnya.[dni]

300910 Registrasi Prabayar: Solusi Mendapatkan Pelanggan yang Solid

Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat penetrasi kartu SIM yang tinggi. Diperkirakan penetrasi telah mencapai angka 80 persen dari total populasi melalui 11 operator.

Negeri ini memiliki  11 operator yang memegang lisensi  seluler dan  Fixed Wireless Access (FWA). Kesebelas operator itu adalah Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Natrindo Telepon Seluler (Axis), Hutchison CP Telecom (Tri), Mobile-8 Telecom (Fren), Smart Telecom (Smart), Bakrie Telecom (Esia), Telkom (Flexi), Sampoerna Telecom Indonesia (Ceria), dan Batam Bintan Telecom (BBT).

Komposisi pelanggan terbesar masih dikuasai Telkomsel dengan 91 juta, Indosat 37,7 juta, XL 35,2 juta, Flexi 16,2 juta, Esia 11,1 juta, Axis 7,5 juta, Tri 7,5 juta, Mobile-8 2,5 juta, Smart 3 juta, dan sisanya Ceria dan BBT.

Di tengah tingginya penetrasi, muncul fenomena tidak sehat yakni  tingkat perpindahan pelanggan (churn rate) antaroperator yang  sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain.  Diperkirakan churn rate  mencapai 13 persen per bulan atau 156 persen dalam waktu setahun.  Sedangkan di luar negeri hanya sekitar 2-3 persen. Fenomena ini jika dibiarkan merugikan industri telekomunikasi.

Registrasi
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, sebenarnya ada solusi yang ampuh untuk menekan churn rate dan dilindungi regulasi yakni mengoptimalkan registrasi prabayar oleh operator.

“Produk prabayar menguasai 95 persen pangsa pasar pelanggan. Sayangnya, walau sudah ada  Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informasi No.23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, hingga sekarang belum optimal dijalankan baik oleh operator atau pelanggan,” katanya di Jakarta, Rabu (29/9).

Untuk diketahui, proses registrasi telah ditetapkan oleh pemerintah  mulai Oktober 2005. Lalu dalam waktu enam bulan pemerintah meminta para operator telekomunikasi meregistrasi pelanggan prabayarnya yang total kala itu berjumlah 58 juta nomor.

Menyadari tidaklah mudah menyiapkan infrastruktur dan mengedukasi pelanggan, pemerintah pun tidak mau ngotot. Apalagi, dalam program ini membuat operator mengeluarkan investasi tambahan membeli server. Pengunduran  jadwal menjadi pilihan yakni akhir September semua nomor harus sudah terdaftar. Dan  ketika waktunya datang,  terpaksa  9,34 persen nomor dari total 58 juta nomor atau sama dengan  5,4 juta nomor dihanguskan.

Seiring berjalannya waktu, program ini seperti berjalan di tempat karena hingga saat ini diperkirakan hanya 6 persen dari total nomor prabayar yang dijamin validitasnya setelah melalui proses verifikasi.

Dijelaskannya, kendala yang ditemukan di lapangan dalam implementasi program ini adalah rendahnya validitas data kala registrasi hal itu terlihat dari bisa digunakannya layanan telekomunikasi walau pelanggan memasukkan data secara asal-asalan. ”Sekarang menjadi timbul pertanyaan, apakah program registrasi yang dijalankan sekarang masih perlu atau butuh revisi. Apalagi operator selama ini rendah komitmennya dalam melaporkan data pelanggan secara berkala,” katanya.

Padahal, menurutnya, tujuan dari program ini sangat mulia. Ditilik dari sisi pemerintah dari data yang valid bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan misalnya dalam alokasi penomoran. Bagi operator bisa mendapatkan profil pelanggan sehingga bisa membuat program pemasaran yang tepat dan berujung pada  churn rate  nan rendah. Sedangkan pelanggan sendiri bisa mendapatkan jaminan memiliki nomor yang sama kala kehilanggan ponsel.

Kendala
Legal and Public Complain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengungkapkan, tidak jalannya registrasi prabayar karena rendahnya komitmen operator dan belum adanya acuan data yang  seragam dari pemerintah.

”Operator terjebak dalam pertarungan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya sehingga menurunkan hambatan membeli kartu perdana baru, apalagi ada indikasi mereka menjemput bola melakukan validasi data. Sedangkan pemerintah hingga sekarang belum ada data nasional kependudukan yang valid seperti Single Identity Number (SIN). Selama dua ini tidak ada, bagaimana mau jalan program itu,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan regulasi yang lebih kuat bagi operator dalam menjalankan validasi karena selama ini operator terkesan takut untuk memblokir nomor pelanggan yang memberikan data asal-asalan.

”Operator berpegang pada aspek teknis di server. Jika main blokir nanti khawatir dituntut pelanggan. Ada baiknya regulasi tentang registrasi itu direvisi dengan memasukkan konsep reward dan punishment,” katanya.

Anggota Komite BRTI Iwan Krisnandi mengakui regulasi untuk registrasi prabayar tidak begitu solid sehingga ada celah yang bisa dimanfaatkan operator. Misalnya membiarkan kartu prabayar diaktifkan oleh penjual di lapak karena tidak mau nomor hangus.

”Membenahi registrasi prabayar berarti juga harus memperbaiki distribusi penjualan. Sebaiknya kartu perdana dijual di gerai resmi operator saja. Tingkatan pengasong cukup untuk isi ulang pulsa,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mendesak pemerintah menyediakan database penduduk secara online yang menjadi acuan operator untuk validasi. ”Di negara maju ada acuan untuk nomor penduduk, di Indonesia ada banyak. Jangan dipertanyakan kalau data dimasukkan asal-asalan diverifikasi, kita kan pakai sistem. Jika menurut sistem sudah benar, tentu dibiarkan menggunakan layanan,” katanya.

Pengamat telekomunikasi Guntur S. Siboro menegaskan, jika registrasi diharapkan sebagai alat untuk mengetahui profil pelanggan atau mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi hal itu sulit dilakukan. ”Registrasi itu hanya alat untuk mendapatkan nomor yang sama bagi pelanggan, itu kalau mengisi dengan jujur,” ketusnya.[dni]

300910 Potret Amburadulnya Administrasi Data Negara

Indonesia sebagai negara berkembang  bisa dikatakan memiliki pola  administrasi data kependudukan yang amburadul.

Di negara ini belum ada data yang solid untuk menentukan jumlah penduduk apalagi data yang sifatnya spesifik. Bahkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sekalipun masih diperdebatkan hasilnya.

Pemerintah pun menyadari kekurangan tersebut  dan menggulirkan  dijalankannya Single Identity Number (SIN) di Indonesia mulai tahun depan.

SIN sudah banyak diterapkan di luar negeri. Negara yang paling sukses menjalankan SIN adalah Amerika Serikat. Di negara tersebut masyarakatnya hanya menggunakan satu nomor untuk seluruh masalah sosial seperti pengurusan asuransi dan lainnya.

Di Indonesia rencananya SIN akan  diterapkan pada KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB atau paspor, untuk menghindari duplikasi identitas.

Kemenkominfo kala dipimpin oleh Muhammad Nuh pernah mengungkapkan mulai pertengahan Agustus 2009 akan membahas SIN karena memiliki target pada Pemilu 2014 menggunakan data tersebut untuk acuan daftar pemilih.

Optimisme dilontarkan oleh Kemenkominfo karena investasi yang dibutuhkan untuk SIN tidaklah besar mengingat  setiap departemen telah memiliki anggaran teknologi informasi.

Namun, kenyataan berbicara lain. Tahun 2010 menjelang tutup, ternyata belum ada tanda-tanda SIN akan digelar tahun depan.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto menjelaskan, posisi kemenkominfo bersama kemenperin hanya sebagai pendukung. Tulang punggung dari program ini adalah kemendagri, karena data kependudukan dipegang departemen tersebut. ”Hingga saat ini belum ada  perkembangan berarti dari Kemendagri soal SIN. Kami tidak berani bergerak karena lead instansinya di sana,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (29/10).

Legal and Public Complain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menegaskan baik atau buruknya administrasi suatu negara dapat dilihat dari administrasi kependudukannya.

” SIN sangat penting untuk segala perencanaan baik negara maupun swasta. Program ini tidak serius dijalankan  karena banyak kepentingan politik terlibat di dalamnya,” ketusnya.

Menurutnya, hal lain yang menjadi lemahnya administrasi data penduduk karena di Indonesia belum ada perlindungan pencatatan data sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk memberikan data menjadi rendah. ”Masyarakat menjadi takut datanya disalahgunakan. Ini mungkin cerminan rendahnya juga kepercayaan pada negara,” katanya.

Disarankannya, untuk industri telekomunikasi dalam mendapatkan data pelanggan  yang valid bekerjasama dengan pihak perbankan atau Bank Indonesia (BI). Hal ini karena dua otoritas itu memiliki kelengkapan data khususnya bagi penduduk yang berurusan dengan kredit.

”Di industri perbankan ada sistem yang mem-blacklist seorang nasabah jika nakal. Nah, industri telekomunikasi bisa minta ke BI data yang valid untuk verifikasi karena SIN belum ada,” jelasnya.

Deputi Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia E Marinto mengatakan, ketersediaan satu data penduduk yang menjadi acuan industri memang mendesak dihadirkan negara agar pelaku usaha tidak terbebani dalam validasi pelanggan sehingga tidak berujung menjadi  menjadi polisi kependudukan.

”Kalau masalah sistem dan server semua bisa kita buat. Tetapi untuk menyatakan sah secara hukum data yang diberikan oleh pelanggan tentu harus ada konsensus bersama data yang menjadi acuan. Jika SIN dijadikan sebagai database alangkah baiknya jika nomor belakangnya dijadikan nomor telepon pengguna. Ini akan menekan penipuan,” katanya.[dni]

300910 Jumlah Vendor Lokal BWA Menyusut

JAKARTA—Jumlah vendor lokal yang bermain di  Broadband Wireless Access (BWA) sesuai standar pemerintah menyusut seiring tidak seriusnya PT Hariff Daya Tunggal memasarkan perangkat.

“Berdasarkan laporan yang kami terima dari operator pemenang BWA hanya PT Teknologi Riset Global (TRG) yang masih aktif memasarkan perangkat BWA dengan standar nomadic sesuai regulasi pemerintah,” ungkap Anggota Komite BRTI Iwan Krisnandi di Jakarta, Rabu (29/9).

Untuk diketahui, pemerintah atas semangat menumbuhkan manufaktur dalam negeri menginginkan teknologi 4G Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) menggunakan standar Nomadic (16d), sementara para pelaku usaha  lebih condong ke  802.16e (16e)  untuk Mobile dan Nomadic Wimax.

Iwan pun mengakui, terdapat empat operator yang memenangkan tender BWA tahun lalu mendesak pemerintah untuk mengubah standarisasi dan permintaan itu sedang dibahas oleh regulator. Keempat operator itu adalah First Media, Berca, IM2, dan Jasnita. Sedangkan Telkom tegas menolak karena beranggapan Wimax hanya pelengkap dari jasa akses yang ada.

“Mengubah standarisasi ini sangat komplek karena menyangkut kebijakan yang diambil pemerintah. Jika kita luluskan, pemerintah bisa dituntut karena tidak konsisten. Kita bisa dianggap menyalahi prosedur dan diperiksa kejaksaan, bahkan bisa dituding korupsi,” tegasnya.

Hal lain dari dampak mengubah standar tersebut adalah pemerintah bsia dituntut oleh pelaku usaha lainnya yang tidak ikut kala tender BWA dilakukan tahun lalu. “Sebenarnya ini masalah komitmen juga dari pemenang. Jika sudah tahu ditetapkan standar sepertiitu kenapa masih memaksa ikut. Mereka seperti menguji konsistensi pemerintah,” katanya.

Secara terpisah, EGM Akses Telkom M.Awaluddin mengungkapkan, perseroan dalam tahap Uji Laik Operasi (ULO) untuk BWA 2,3 GHZ yang dimenangkannya pada tahun lalu. “Wilayah yang kami menangi adalah Jateng, Jatim, Sulbagut, Maluku, dan Papua. Sebentar lagi akan dilakukan tender untuk pengadaan perangkat baik BTS dan CPE,” ungkapnya.[dni]

290910 Regulasi Revisi Tarif Penyeberangan Segera Ditandatangani

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menjanjikan regulasi untuk merevisi tarif penyeberangan akan ditanda tangani pada bulan depan untuk memberikan jaminan bagi para pelaku usaha.

“Sekarang sudah di biro hukum. Saya perkirakan pada Oktober 2010 akan ditanda tangani oleh Menhub. Tetapi masalah kapan diimplementasikan, waktunya belum bisa ditentukan. Masih butuh waktu untuk sosialisasi,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso di Jakarta, Selasa (28/9).

Secara terpisah,  Sekjen Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Luthfi Syarief masih berharap agar pemerintah merealisasikan secepatnya janji untuk merevisi tarif. “Pemerintah memang hanya mengatakan setelah Lebaran, tarif penyeberangan akan naik. Kita harapkan itu bisa secepatnya,” katanya.

Diungkapkannya, revisi tarif sebesar 20 persen yang diberikan oleh Kemenhub sebenarnya tidak mencukupi jika melihat inflasi yang terjadi dan adanya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 18 persen belum lama ini.

“Harus diingat hitungan 20 persen itu sudah lama karena sempat tertunda. Jadi angka itu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang,” katanya.

Dijelaskannya, dalam menghitung kenaikan sebesar 20 persen, pemerintah beranggapan inflasi sebesar 6,5 persen, sementara pelaku usaha 7 persen. Sedangkan adanya kenaikan TDL tidak diakomodasi secara penuh dalam  komponen tersebut.

“Padahal secara tidak langsung kenaikan TDL itu memberatkan biaya produksi pengusaha. Misalnya, untuk perbaikan kapal kita bayar listrik, begitu juga harga-harga barang yang naik akibat perubahan TDL,” jelasnya.[dni]

290910 PT KA Akan Dapatkan Listrik dan BBM Bersubsidi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (PT KA) mendapatkan pembelian listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kereta api ekonomi agar biaya transportasi menjadi lebih murah.

“Kami sudah mengusulkan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) agar PT KA bisa menikmati listrik dan BBM bersubsidi, ini agar bantuan operasional untuk kereta api ekonomi lebih tepat sasaran dan menekan biaya transportasi untuk segmen tersebut,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (28/9).

Diungkapkannya, selama ini PT KA membeli dua sumber energi itu dengan harga industri dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina sehingga harga tiket kereta ekonomi masih tidak menguntungkan masyarakat walau pemerintah sudah memberikan subsidi berupa dana Public Service Obligation (PSO). Dana PSO yang disiapkan untuk PT KA sebesar 535 miliar rupiah pada 2010.

“Salah satu alasan ditundanya kenaikan tarif kereta ekonomi karena kami ingin mengevaluasi secara komprehensif biaya transportasi untuk segmen tersebut. Evaluasi akan selesai hingga akhir Desember 2010 dan sepertinya lintasan yang akan naik hanya beberapa saja,”jelasnya.

Berkaitan dengan ancaman dari Serikat Pekerja PT KA ayang akan melakukan mogok kerja jika tarif kereta ekonomi tidak direalisasikan pada 1 Oktober nanti, Freddy meminta jalur komunikasi lebih diintensifkan karena regulator dan operator bertujuan melayani masyarakat. “Jika mereka mogok, artinya  tidak pro masyarakat,” ketusnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian  Kemenhub Tundjung Inderawan menambahkan, saat ini  instansinya tengah menunggu jawaban dari Kementerian ESDM untuk bersedia mengalokasikan BBM bersubsidi guna keperluan operasi  PT KA tahun depan.

“Kami minta Kementerian ESDM untuk memberikan jatah BBM bersubsidi yang sama untuk kereta api dengan transportasi darat lainnya. Karena kalau kompetisi tidak berdasarkan equal treatment, bisa tidak sehat. Contoh untuk rute Bandung-Jakarta, banyak penumpang lari ke mobil travel karena harga tiket travel lebih murah akibat menggunakan BBM subsidi,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, setiap bulannya PTKA membutuhkan solar sebanyak 17.000 kilo liter (KL) sebagai bahan bakar seluruh keretanya. Sebanyak 11.000 KL digunakan untuk angkutan penumpang, sementara 6.000 KL untuk KA angkutan batubara di Sumatera.

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, jika PT KA mendapatkan listrik dan BBM bersubsidi, pemerintah harus mengevaluasi secara total dana PSO yang diberikan untuk operator itu. “Selain itu, rencana ini harus disinergikan dengan rencana pemerintah membatasi subsisdi BBM untuk kendaraan pribadi. Jika ini tidak dilakukan, akan ada pemborosan karena subsidi tidak tepat sasaran,” katanya.

Direktur Komersial PT KA S. Wimbo S. Hardjito menyambut gembira rencana pemerintah agar perseroan bisa mendapatkan harga subsidi untuk listrik dan BBM. “Welldone. itu kabar gembira,” katanya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Kereta Api  atau SPKA mendesak  Kemenhub mengimplementasikan kenaikan tarif kereta ekonomi mulai 1 Oktober nanti agar peningkatan pelayanan kepada penumpang dapat terealisasi.

“Jika tidak diimplementasikan pada 1 Oktober nanti, kami akan mogok sesuai dengan UU Tenaga Kerja. Sampai kapan Menteri Perhubungan akan menunda kenaikan tarif tersebut? Lalu apa alasan sesungguhnya, apakah faktor politis? Kami sudah cukup bersabar menerima penundaan kenaikan tarif pada 1 Juli 2010 lalu,” tegas Ketua Umum SPKA Sri Nugroho.

Menurut Sri, SPKA memiliki kepentingan supaya tarif KA ekonomi bisa naik 1 Oktober mendatang. Kepentingan tersebut tidak lepas dari meningkatkan layanan kepada penumpang seperti keamanan dan kebersihan KA, dan menambah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kenyamanan dasar KA berupa tempat duduk kereta ekonomi 106 unit, tempat duduk kereta rel diesel 138 tempat duduk, dan KRL 140 tempat duduk.

Peralatan lain yang juga akan ditambah jika tarif boleh naik adalah kipas angin, rak bagasi, toilet yang bersih dan berfungsi baik, lampu penerangan, serta dua tabung pemadam kebakaran dalam satu rangkaian KA. Belum lagi  layanan tambahan berupa kereta restorasi untuk KA ekonomi jarak dan sedang serta  petugas keamanan pada setiap rangkaian KA.[dni]