011111 Mencari Celah untuk Bangkit

Keluarnya perintah dari regulator untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, pop screen, atau voice broadcast mulai Selasa (18/10) sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, tak pelak memukul industri konten, khususnya musik digital.

Pasalnya, dalam perintah tersebut  operator harus melakukan deaktivasi/unregistrasi  untuk semua layanan Jasa Pesan Premium tidak terbatas pada SMS/MMS Premium berlangganan tetapi juga   nada dering, games atau wallpaper.

Bagi pemilik konten musik digital, ini seperti lonceng kematian yang berdentang di tengah kepungan semakin mengguritanya musik digital ilegal.

Untuk diketahui, nilai bisnis dari industri musik sebesar 6,5 triliun rupiah, Tetapi   tidak semuanya dinikmati oleh pelaku legal di industri musik. Sekitar 69 persen atau 4,5 triliun rupiah  dikuasai oleh para pembajak. Para pelaku usaha legal berusaha bertahan dengan mengandalkan Ring Back Tone (RBT) atau Full track download. Di bisnis konten komersial sendiri, RBT menjadi pemasok dominan dari total nilai bisnis yang mencapai 7 triliun rupiah.

CFO  Melon Indonesia Budi Setyawan mengungkapkan, dilakukannya deaktivasi layanan membuat omsetnya anjlok 80-90 persen karena selama ini untuk mengakuisisi pelanggan sangat mengandalkan pola broadcast (REG) melalui UMB dengan pemotongan pulsa.

”Tadinya omset setiap bulan mencapai 900 juta rupiah dengan pertumbuhan 30 persen setiap bulannya. Pada September turun menjadi 700 juta rupiah, dan sekarang anjlok sekitar 80-90 persen. Ini karena kami sangat mengandalkan akusisi pelanggan melalui sistem REG tersebut karena pembayaran melalui pulsa lebih mudah,” jelasnya.

Melon adalah perusahaan patungan Telkom dan SK Telecom yang bergerak di bidang DCEH. Ini  adalah jenis baru hub untuk mendistribusikan konten digital, seperti file musik, permainan dan klip video yang  dapat diakses  tidak hanya oleh konsumen tetapi juga toko musik online dan operator telepon baik yang berbasis kabel maupun selular.

Investasi untuk membangun anak usaha ini sebesar 100 miliar rupiah pada tahun lalu dimana Telkom memiliki saham sebesar 51 persen di anak usaha ini dan sisanya ditalangi SK Telecom.

Melon sebagai Master Lisence Bank (MLB)  memiliki 500 ribu lagu dengan jumlah member sekitar 140 ribu orang. Namun, yang aktif melakukan pembelian lagu hanya 50-60 ribu orang.

Mencari Celah

Budi mengungkapkan, sejak diberlakukannya sistem dobel konfirmasi untuk berlangganan konten komersial, pelanggan menjadi menurun minatnya. ” Dulu jika broadcast SMS dilakukan terhadap satu juta pelanggan, biasanya sekitar 1 persen atau 10 ribu terjerat menjadi pengguna. Sekarang angka akuisisinya drop menjadi 70 persen,  ini kemungkinan  karena pelanggan  sadar berbayar, lantas  dibatalkan atau  ada masalah di jaringan operator,” katanya.

Dijelaskannya, untuk mencari celah agar bisa bangkit kembali ditengah miringnya sorotan masyarakat terhadap konten komersial, Melon mulai  mengagresifkan sistem pembayaran lainnya yakni melalui klik BCA, kartu kredit, i-pay, M-cash, T-cash, i-Vas, dan kupon.

Langkah lain yang dilakukan adalah   meluncurkan aplikasi untuk pengguna  BlackBerry dan  Android. Aplikasi ini bisa diunduh melalui BlackBerry Aplikasi World,   SMS, dan UMB.

Untuk pelanggan Telkomsel Blackberry Unlimited, dapat menikmati layanan ini hanya dengan membayar biaya berlangganan sebesar .20 ribu rupiah  setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tambahan GPRS untuk akses aplikasi. Sedangkan untuk  pelanggan lainnya dikenakan tarif  berlangganan normal senilai 15 ribu rupiah   per 2 minggu.

”Tarif yang dianggap terjangkau untuk musik digital di Indonesia adalah dibawah 15 ribu rupiah dan mengunduh sepuasnya. Biasanya sebulan itu hanya diunduh 15-20 lagu,” ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk menggeber aplikasi mobile ini diunduh oleh sekitar 6 juta pemilik handset BlackBerry akan diajak operator dan toko-toko penjual handset untuk melakukan Virtual Preload (VPL) kala menawari BlackBerry ke pelangganya. Selain itu secondary market juga akan digarap bagi yang menjual BlackBerry bekas.

”Untuk toko-toko akan ditawari insentif. Ini harus dilakukan karena di BlackBerry Apps World itu hanya 300 ribu aplikasi yang eksis. Sisannya hanya mampir sebentar. Kita targetkan hingga pertengahan tahun depan ada 200 ribu pengguna BlackBerry menggunakan aplikasi ini,” katanya.

Sementara untuk smartphone berbasis Android akan digarap melalui Android market dan mendekati 4 pabrikan ponsel. ”Kita sudah berbicara dengan dua pabrikan ponsel Korea dan China,” katanya.

Diharapkannya, dengan langkah ini jumlah pengguna produk Melon secara keseluruhan mencapai 150 ribu orang dan pada 2012 mencapai 500 ribu pengguna. ”Kita tidak mau lagi berbicara target omset tahun ini karena sepertinya sulit tercapai jika kondisinya sedang tidak menguntungkan,” jelasnya.

Secara terpisah, Praktisi telematika Mochammad James Falahuddin menyarankan Melon  bergerak ke layanan cloud seperti itunes match ketimbang mempertahankan model bisnis yang ada saat ini.

”Saya akui smartphone pada tahun ini di Indonesia akan terjual sekitar 36,32 juta unit yang akan didominasi oleh BlackBerry dan Android. Namun, melihat  telah dimilikinya perjanjian antara Melon dengan  perusahaan rekaman, rasanya upaya yang dilakukan sia-sia dan menjadikan target mengembalikan investasi dalam waktu tiga tahun sulit terealisasi,” katanya.

Disarankannya, Melon  membuat  player sekaligus library musik yang bisa di sinkronisasi   ke cloud karena sifatnya  musik adalah  harus dibikin portable lintas perangkat  tidak dibatasi pada handset tertentu.

“Jangan lagi kukuh mengandalkan Digital Right Management (DRM) untuk mengontrol lagu dan membatasi pengguna. Konsep ini   sudah ditinggalkan sejak 2008. Selain itu, Melon harus lebih gencar mempromosikan situsnya karena di digital marketing, rating adalah segala-galanya,” katanya.

Menurutnya, ke depan model bisnis berjualan musik digital secara retail atau berlangganan via streaming tak akan mampu bersaing karena sekarang arahnya ke   streaming unlimited music for free.

Dalam konsep ini pelanggan tidak perlu membayar, tapi nanti ada iklan di selipkan. Ada juga mendengarkan musik tanpa iklan, tetapi untuk itu pelanggan harus membayar. Player mobile pun tengah disiapkan untuk semua platform agar konsep ini berjalan.

Model ini diusung oleh  spotify.com yang akan bekerjasama dengan Facebook  meluncurkan  streaming musik via situs sosial tersebut secara gratis.

”Jika konsep spotify.com ini terealisasi, model bisnis seperti Melon akan terlindas. Saat ini spotify sudah ada di Eropa dan Amerika Serikat, sebelum mereka masuk Indonesia, ada baiknya Melon mengubah model bisnis secepatnya,” katanya.

Sementara Praktisi musik digital Gerd Leonhard mengakui, penerapan skema tarif flat atau unlimited dalam membeli lagu sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak di era  musik yang bukan lagi sebagai produk tetapi layanan.

Disarankannya, kunci untuk menawarkan tarif unlimited yang bisa mendongkrak pendapatan dari musik digital adalah membuat pelanggan merasa bebas untuk membeli sesuatu tanpa merasa mengeluarkan uang dalam jumlah banyak.

“Membundel dengan layanan telekomunikasi itu sudah tepat karena ada nilai lain yang diterimanya selain membeli musik,” jelasnya.

Diingatkannya, kunci sukses dari penjualan musik digital adalah kerjasama yang erat antar semua ekosistem mulai dari operator, perusahaan rekaman, dan artis agar mendapatkan ekspose yang luas sehingga masyarakat ingin memiliki

sebuah lagu.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menyatakan pemilik konten tidak perlu khawatir ditinggalkan pengguna jika produknya dibutuhkan.

”Selama ini ada yang mengeluh RBT-nya otomatis diperpanjang atau merasa tidak berlangganan. Jika direset, dan benar-benar ada yang ingin berlangganan dipersilahkan. Itu akan fair bagi semua pihak. Kalau produknya bagus tentu dicari masyarakat,” tegasnya.[dni]

011111 Sinyal Lemah Pemberantasan Konten Komersial

Tak terasa  Surat Edaran (SE) No. 177/BRTI/2011 dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ke 10 operator telekomunikasi telah memasuki minggu kedua. SE tersebut berisikan himbauan  menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, pop screen, atau voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

BRTI pun melakukan evaluasi penerapan  SE  177 pada Kamis (27/10)  dan menghasilkan temuan  operator sudah menyelesaikan proses deaktivasi/penarikan layanan broadcast SMS.

Selanjutnya akan mengevaluasi content provider (CP) tak berijin BRTI yang bekerjasama  dengan operator. Sejauh ini ada 205 CP yang terdaftar di BRTI. Lembaga ini juga  akan melakukan Sidak atau verifikasi terhadap himbauan SE 177. Terakhir, melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kominfo no.1 tahun 2009.

Sedangkan soal sanksi terhadap para penyedia konten yang terbukti nakal, pengumuman nama 60 CP nakal, atau masih berlangsungnya penawaran voice broadcast RBT kala menghubungi nomor pelanggan, dan angka pengembalian pulsa (refund) kepada pelanggan atau jumlah pelanggan yang dihentikan layanan konten komersialnya masih gelap.

”Para operator mengatakan mayoritas dari mereka sudah dan sedang menyelesaikan pengembalian pulsa ke pelanggan. Teknis pengembalian pulsa diserahkan ke masing-masing operator,” ungkap Wakl Ketua BRTI M. Budi Setiawan di Jakarta, belum lama ini.

Namun, Budi tidak mampu memaparkan data   jumlah total refund yang harus dikembalikan atau jumlah pelanggan yang disetop layanannya oleh para operator. ”Kami terus menagih hal itu ke operator dan setiap hari Rabu akan diklarifikasi semuanya,” tegasnya.

Berkaitan dengan sanksi terhadap CP nakal, Budi mengaku, jika mengacu pada regulasi  tidak bisa digolongkan dalam tindak pidana. ”Kewenangan kita hanya bisa menghentikan operasinya dan memberikan sanksi administratif saja, bukan memenjarakannya. Rencana ke depan aturan akan direvisi, terutama terkait sanksi tidak sekadar administratif,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya  menuntut keberanian dari BRTI membuka nama-nama pelaku sedot pulsa dan   melakukan penuntutan. ”Ini kejahatan terorganisasi yang melibatkan oknum-oknum  di pemerintah, operator dan CP sebagai pelaksana. Karena itu dibentuk panitia kerja (panja) Mafia Pulsa dan Perlindungan Pelanggan Telepon Seluler yang akan bekerja taka lama lagi,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA)  Ferrij Lumoring mengungkapkan, sejauh ini yang terjadi adalah pembayaran dari operator ke para CP ditahan. ”Pembagian keuntungan belum dilakukan oleh operator sejak isu ini mencuat. Sepertinya langkah ini dilakukan untuk antisipasi refund ke pelanggan,” katanya.

Diungkapkannya, kondisi yang ada sekarang memukul para CP yang berbisnis dengan jujur karena operator menghapus database begitu saja sesuai himbauan SE 177. ”Para CP yang jujur susah payang mengumpulkan pelanggan, tiba-tiba dihapus begitu saja, sehingga   revenue mereka hampir nol. Saya khawatir nantinya yang tersisa CP dengan  revenue besar/raksasa dan akan makin tidak sehat iklim bisnis CP, karena pemain  semakin sedikit dan konten semakin tidak beragam,” keluhnya.

Diakuinya,  sangat sulit mendapatkan kembali para pelanggan yang terhapus  karena biasanya mereka   sudah lupa cara berlangganan. ”Mereka ini yang kemungkinan besar tidak akan   balik menjadi pelanggan. Dulu mereka tertarik pada konten  karena waktu itu lagi mood atau   butuh,” katanya.

Secara terpisah, Direktur   Lembaga  Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Infromasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyarankan, Menkominfo Tifatul Sembiring mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri untuk memperkuat SE 177. ”Surat edaran itu di tata negara lemah dan bisa dituntut balik oleh operator atau CP secara hukum. Terbitkan SK Menkominfo karena situasinya memang sudah darurat,” katanya.

Dimintanya, jika aturan tentang SMS premium akan direvisi, salah satu yang dikriritsi adalah tentang memasukkan daftar hitam para pengusaha bukan hanya perusahaanya dalam bisnis konten.

”Pemainnya dari dulu itu-itu saja. BRTI pernah dulu memanggil pengusaha yang menawarkan SMS Selebritis dan ditegur. Sekarang, pengusaha itu berganti perusahaan dan menjalankan usahanya lagi. Ternyata, sekarang salah satu layanannya kembali dikeluhkan pelanggan,” katanya.[dni]

011111 KPPU Klarifikasi Akuisisi Skype

 

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengklarifikasi aksi Microsoft yang mengakuisisi Skype senilai 8,5 miliar dollar AS beberapa waktu lalu.

”Kami akan memanggil Microsoft Indonesia untuk untuk klarifikasi awal terkait informasi akuisisi Microsoft terhadap Skype. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui aksi korporasi  tersebut masuk dalam threshold notifikasi,  akuisisi perusahaan terafiliasi, dan kategori pengabungan, peleburan dan pengambilalihan asing yang wajib dinotifikasi ke KPPU,” ungkap juru bicara KPPU A. Junaidi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh KPPU wajar karena   bagian dari kewenangan  sebagaimana diatur dalam PP 57/2010. ”Jika terdapat pelaku usaha yang terafiliasi dengan kedua pelaku usaha tersebut di Indonesia dan produknya dipasarkan di Indonesia serta pengaruhnya dalam struktur pasar bersangkutan di Indonesia, tentu harus ada klarifikasi. Notifikasi menjadi  wajib sebagaimana perintah pasal 28-29 UU No. 5/99,” katanya.

Dikatakannya, dalam klarifikasi tersebut juga tidak tertutup kemungkinan ditanyakan lebih jauh tentang kerjasama antara Skype dengan Telkomsel yang terkesan eksklusif. ”Jika berkembang ke arah itu, tidak ditutup kemungkinan,” katanya.

Director of Corporate Affair Microsoft Indonesia Chrisma Albandjar  mengungkapkan, pihaknya   sudah memberikan informasi terkait akuisisi Skype kepada KPPU bulan Juni yang lalu, dan akan tetap patuh dan mengikuti permintaan klarifikasi dari lembaga tersebut.

Sebelumnya, Microsoft telah mengumumkan membeli Skype senilai 8,5 miliar dollar AS. Penyedia layanan berbasis video chatting ini memiliki basis pelanggan sekitar 400 juta pengguna di dunia.

Di Indonesia, Skype menggandeng Telkomsel untuk masuk ke pasar pengguna mobile. Ditargetkan dari 30 juta pengguna data Telkomsel tertarik menggunakan jasa ini khususnya untuk berkomunikasi ke luar negeri. Skype sendiri layanannya gratis, tetapi akses datanya berbayar menggunakan jaringan operator.[dni]

011111 Kepemilikan Asing di Cloud Provider akan Dikaji

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengaji tentang batas kepemilikan asing di perusahaan yang bergerak sebagai penyedia layanan cloud computing (Cloud Provider) untuk meningkatkan daya saing pemain lokal.

“Komputasi awan atau cloud computing ini membuka peluang usaha nasional. Kita belum memiliki aturan yang bicara tentang cloud computing. Nanti, masalah isu pembatasan kepemilikan juga akan dikaji agar pemain lokal bisa bersaing,” ungkap  Kepala Sub Teknologi dan Infrastruktur Ditjen Aptika Kemenkominfo Nooriza di Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, dalam perkembangan nantinya pemerintah mengusahakan dukungan ke penerapan cloud computing diatur secara jelas regulasinya. Salah satunya sedang digodok tentang mengharuskan data center dan data recovery berada di Indonesia. “Kita sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Informasi dan Elektronika (RPP ITE). Akhir tahun ini akan selesai,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pertimbangan pemerintah mengatur alokasi Data Center  dan Data Recovery   di Indonesia sebagai upaya strategis  dalam melindungi kepentingan negara dan warga, implementasi pasal 40 ayat (2) UU ITE, dan mengingat   dalam teknologi informasi data center adalah  aset penting dalam operasional penyelenggaraan pelayanan publik dan mengandung resiko, maka pemerintah perlu untuk menerapkan kebijakan  itu  serta menjamin kedaulatan data nasional.

“Masih banyak yang perlu diatur dalam cloud computing ini. Misalnya pihak yang bisa salaing share data antar negara atau contability agent dimana Indonesia belum memilikinya. Belum lagi masalah jaminan keberlangsungan dan antisipasi jika cloud provider bangkrut,” tuturnya.

National Technology officer Microsoft Indonesia tony Seno Hartono mengungkapkan, di dunia belum ada diterbitkan undang-undang (UU) khusus terkait cloud computing. “Jika di Indonesia rujukan yang bisa dilihat mengenai aturan cloud dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ITE. Itu cakupannya sudah luas,” jelasnya.

Direktur TI & Supply Telkom Indra Utoyo mengatakan, hadirnya aturan yang jelas terkait cloud computing mutlak dibutuhkan karena inovasi ini mengubah paradigma dari sebelumnya memiliki asset menjadi mengalihdayakannya.

“Di pemerintahan itu sudah terbiasa membeli asset berupa server. Kalau cloud itu semua akan dialihdayakan. Nah, bagaimana konsep ini diatur sehingga tidak melanggar aturan tentang asset di pemerintahan,” katanya.[dni]

011111 Krisis Ekonomi Global Belum Pengaruhi Penerbangan Nasional

Jakarta—Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa belum berpengaruh terhadap bisnis penerbangan nasional.

Ketua Umum  Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Emirsyah Satar menegaskan pasar penumpang pesawat udara domestik tidak terpengaruh krisis itu.

“Hingga kuartal ketiga 2011  pertumbuhan penerbangan dunia melambat hanya tumbuh 3,7 persen, sementara pertumbuhan nasional mencapai 15 persen,” ungkapnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Emir yang juga  Dirut Garuda Indonesia mengungkapkan, maskapai yang dipimpinnya  saat ini mengalami pertumbuhan pasar sebesar  39 persen untuk pasar domestik, meningkat lima persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 26 persen.

Sedangkan pasar internasional tumbuh sebesar 32 persen diatas maskapai lainnya yang sebesar 10 persen. Saat ini, Garuda menguasai pasar penerbangan nasional sebesar 23 persen, masih dibawah Lion Air yang mencapai hampir 50 persenan.

“Walau ada krisis ekonomi global,  berbagai rencana maskapai lokal  untuk mengadakan pesawat terus berjalan dan tidak terpengaruh oleh krisis. Lion Air, Sriwijaya Air dan Garuda tetap terus menambah pesawat,” katanya.

Garuda sendiri, hingga akhir tahun nanti akan menambah tujuh lagi pesawat yaitu tiga Boeing 737-800 NG, satu Airbus A330-200 serta tiga unit Airbus A320 untuk memperkuat Citilink

Sebelumnya, Boeing Co memperkirakan pembatalan penjualan pesawat Dreamliner 787 akan lebih banyak lagi setelah maskapai China Eastern membatalkan pesanan 24 unit pesawat untuk penerbangan jarak jauh (long haul). Pembatalan tersebut dipengaruhi penurunan prospek penerbangan jarak jauh akibat krisis ekonomi di AS dan Eropa.

Tender PSS

Pada kesempatan sama,  Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan yang juga merangkap sebagai VP Citilink mengungkapkan tengah  melakukan tender sistem pasenger services system (PSS) untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggannya.

”Kami menargetkan pada tahun ini sistem layanan baru sudah jalan. Memiliki sistem Teknnologi Informasi (TI) yang kuat harus dimiliki Garuda karena tren ke depan penjualan banyak melalui sistem online,” katanya.

Dicontohkannya, animo masyarakat terhadap penawaran harga tiket murah melalui online sebesar 79 ribu rupiah yang ditawarkan belum lama ini dimana sempat membuat  situs milik Citilink hang akibat dikunjungi oleh ribuan calon penumpang.

Sejak Jumat (28/10/2011) pukul 08.00 wib hingga 12.00 wib, para calon penumpang yang berburu tiket melalui online di http://www.citilink.co.id banyak yang mengeluhkan situs tersebut karena eror.

Citilink  menawarkan sebanyak 25.000 tiket murah seharga Rp 79 ribu mulai tanggal 28 Oktober ini selama 20 hari. Pada hari pertama saja sudah ada 4.500 orang yang telah membeli tiket murah tersebut secara online

“Kapasitas situs Citilink tidak bisa menampung ribuan orang yang akan mengakses Karena terlalu banyak yang mau membeli tiket lewat situs  itu jadinya hang. Tetapi itu sudah diperbaiki,” kata Elisa.[dni]

011110 DPR Sorot Penataan Frekuensi 3G

JAKARTA–Komisi I DPR RI akan membahas masalah penataan frekuensi 3G yang masih terkatung-katung sejak diputuskan dua tahun lalu.

“Kami akan mendengar pendapat dari pihak-pihak terkait masalah ini seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pelaku usaha agar kepentingan masyarakat umum tidak dikorbankan,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Jakarta, Senin (31/10).

Menurutnya, sikap dari Komisi I DPR RI dalam melihat industri telekomunikasi belum berubah yakni menghargai perbedaan dari kepemilikan dan konten.

“Kami mendorong pemain yang sudah besar untuk go global, sementara pemain baru tumbuh di daerah agar kompetisi sehat tetap terjaga  demi peningkatan kualitas yg menguntungkan public,” katanya.

Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiadi meminta agar pemerintah bersikap lebih tegas dalam penataan pembagian kanal 3G tahap kedua di kalangan operator telepon seluler.   “Sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tergantung pada kemauan pemerintah untuk menegakkan aturan yang telah dibuat,” kata Wigantoro.

Sebelumnya, hasil rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah memutuskan Telkomsel  yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan  6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4.

Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 kosong.

KPPU menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemanggilan sejumlah pihak, terkait adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat serta monopoli pada penataan frekuensi 3G tahap kedua. Dugaan KPPU itu terjadi lantaran sejak diputuskan dua tahun lalu, hingga kini belum ada kemajuan apapun yang berarti dari pelaksanaan pembagian kanal tersebut.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menegaskan enggan untuk pindah kanal karena sudah terlanjur berinvestasi. Jika pun dipaksakan pindah, ada konsekuensi penurunan kualitas layanan dan harus mengeluarkan dana yang besar.

“Kami bukan memaksakan kehendak, tetapi frekuensi harus dikelola oleh operator yang benar-benar serius memanfaatkan spektrum untuk kepentingan masyarakat. Kanal yang sudah ada saja belum dimanfaatkan secara optimal oleh satu operator, lantas minta tambahan.  Regulator harus bijaksana dan memikirkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sarwoto menambahkan pihaknya menunggu proses penataan ulang secara keseluruhan, dan sebaiknya sekalian tata ulang konsolidasi menuju Long Term Evolution (LTE).

”Struktural strategik jangka panjang penting untuk mendukung ekonomi broadband. Spektrum jelas siapa, dapat apa, berapa invest, dan apa sanksinya bila tidak invest, transparan dan auditable. Telekomunikasi adalah sektor riil, jangan diarahkan hanya main kertas,” ujarnya.

Direktur Layanan Korporasi Tri Sidarta Sidik mengungkapkan Tri harus mendapatkan tambahan kanal pada tahun ini agar kualitas layanannya tidak menurun.[dni]

011111 Seluler Indosat Andalkan Jasa Suara

JAKARTA—Jasa seluler milik PT Indosat Tbk (Indosat) mengandalkan layanan suara sebagai pemasok pendapatan utama, disusul Short Messages Services (SMS), data, dan Value Added Services (Vas).

Jasa seluler hingga kuartal III/2011 milik anak usaha Qatar Telecom (Qtel) ini memiliki omset 12.587 triliun rupiah atau naik 4,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 12.015,19 triliun rupiah. Kontribusi jasa suara bagi omset seluler sekitar 53 persen, SMS (19%), data (18%), dan Vas (10%).

Total omset Indosat pada kuartal II/2011 adalah 15,360,5 triliun rupiah atau naik 3,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 14.843,1 triliun rupiah. Kontributor lain bagi omset Indosat adalah non seluler yang hanya 2.773,4 triliun rupiah atau turun 1,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 2.827,2 triliun rupiah.

Pertumbuhan top line seluler Indosat ini  terendah dibandingkan dua operator besar lainnya (Telkomsel dan XL) selama kuartal III/2011. Omset XL hingga kuartal III/2011  sebesar 13,96 triliun rupiah atau tumbuh 8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar  13,96 triliun rupiah, sementara  Telkomsel hanya pada kuartal III/2011 memiliki omset  12,8 triliun rupiah atau naik 7,5 persen dibandingkan periode sama 2010 sebesar 11,9 triliun rupiah.

“Kami akui pada kuartal III kinerja Indosat, khususnya seluler melambat. Hal ini karena dua operator besar usai semester I membanting harga di suara, sementara kami lebih memilih jalur konservatif. Kinerja yang masih positif di kuartal III ini tertolong oleh kuatnya pertumbuhan Indosat selama semester I lalu, “ungkap Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Senin (31/10).

Dijelaskannya, langkah konservatif yang diambil oleh Indosat mengakibatkan rata-rata menit pemakaian (Minute of Usage/MOU) per pelanggan turun menjadi 95 menit turun 17,8 persen dibandingkan kuartal II/2010, walaupun Revenue Per Minute (RPM) menjadi 164 rupiah per menit atau naik 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat adanya kenaikan trafik selama Lebaran.

Diungkapkannya, perseroan sebenarnya juga berkeinginan untuk menggeber layanan data di jasa seluler , namun terkendala dengan optimasi jaringan yang belum selesai. “Kami sudah membeli peralatan tahun lalu, namun belum bisa langsung dipasang. Optimasi baru selesai pada tahun depan. Selain itu kita juga akan merestruktrisasi anak usaha Indosat Mega Media (IM2) agar layanan retail data dikelola oleh Indosat. Ini akan mengefektifkan biaya operasi, jaringan, dan reposisi produknya,” katanya.

Dikatakannya, saat ini pelanggan yang mengakses data melalui ponsel baru sekitar 10-12 persen dari total 51,5 juta pengguna. Sementara pengakses melalui dongle justru mengalami penurunan 21,3 persen alias 538,4 ribu pelanggan dari 684,3 ribu pelanggan pada kuartal III/2010.

Chief Commercial  Officer Indosat Lazlo Imre Barta mengaku kondisi pasar Indonesia dimana peluang akuisisi lebih banyak di segmen menengah bawah yang menjadikan Indosat masih fokus menggarap jasa suara. “Kami tidak khawatir dengan Average Revenue Per User (ARPU) yang turun dari 35.310 menjadi 29.439 rupiah. Kami masih akan tetap fokus ke jasa lainnya untuk menaikkan ARPU tersebut,” katanya.

Kinerja Bottom Line

Lebih lanjut Harry mengungkapkan, untuk kinerja bottom line pada kuartal III/2011 laba bersih dibukukan sebesar 992 miliar rupiah atau naik 86,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara laba usaha sebesar 2.306,7 triliun rupiah atau turun 9,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 2.541,7 triliun rupiah.

 Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization (EBITDA) sebesar 7.148,1 triliun rupiah atau naik 0,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesaqr 7.107,3 triliun rupiah. EBITDA marjin hanya 46,5 persen atau turun 1,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 47,9 persen.

“Pertumbuhan laba ditopang oleh pengurangan financing cost, amortisasi, dan keadaan nilai tukar uang yang lebih baik. Sementara penurunan marjin EBITDA karena one off charge berkaitan dengan pensiun dini. Jika one off charge tidak ada marjin EBITDA sebesar 49,3 persen,” jelasnya.

Diperkirakannya, untuk kinerja kuartal IV nantinya tantangan akan lebih berat seiring penyetopan layanan SMS Premium dimana menjadi salah satu pemasok pendapatan Vas. “Setiap tahunnya layanan ini menghasilkan omset sekitar 180 miliar rupiah. Kita sedang mencoba 50 persen pelanggan yang hilang akibat disetop kemarin kembali lagi. Selain itu kami akan mencoba mengefisiensi kan biaya lainnya agar bottom line tidak tertekan,” katanya.

Terkait dengan pelunasan hutang, Harry mengungkapkan, pada tahun depan akan dialokasikan dana 30 persen lebih besar ketimbang tahun ini untuk membayarnya. “Jika pada tahun ini kita alokasikan sebesar 200 juta dollar AS dari free cash flow, maka tahun depan lebih besar 30 persen dari angka itu. Total hutang Indosat sendiri per September sekitar 21.643,4 triliun rupiah atau turun 10,1 persen dibandingkan periode sama  tahun  lalu sebesar 24.063,2 triliun rupiah,” katanya.

Berkaitan dengan aksi korporasi untuk menjual 4 ribu menara yang diestimasi menghasilkan uang sekitar 500 juta dollar AS bagi perseroan, Harry mengatakan, pengkajian baru difinalisasi pada akhir tahun ini untuk nasib asset tersebut. “Akhir tahun ini baru ditentukan dijual atau tidak. Jika di luar ada yang bicara sudah tahap akhir membeli atau ingin membeli, itu hak mereka,” tuturnya.

Secara terpisah, Praktisi Telematika Teguh Prasetya menilai, jika Indosat bersikeras dengan strategi akusisi pelanggan mengandalkan tariff murah, dalam jangka panjang akan menderita dengan rendahnya ARPU dan belanja modal yang tinggi per pelanggan untuk investasinya. “Indosat harus geber layanan data seperti yang dilakukan XL dan Telkomsel. Jika tidak, akan menderita di masa mendatang,” katanya.

Praktisi lainnya, Guntur S Siboro menyarankan Indosat menaikkan kualitas layanannya jika tidak ingin ditinggalkan oleh pelanggan dengan menyelesaikan secepatnya optimasi jaringan. “Pendapatan tidak akan naik, jika kualitas layanan terus turun. Ini teori lama di telekomunikasi. Melihat MOU yang turun, sementara RPM justru naik ini bisa berarti Indosat menaikkan tarif selama kuartal III. Tarif yang tinggi seharusnya diimbangi oleh kualitas layanan yang lebih baik,” tegasnya.[dni]