230610 PT KA I Bangun Pusat Perawatan Sarana Kereta Api

JAKARTA—PT Kereta Api (Persero) atau PTKA berencana membangun Pusat Perawatan Sarana Kereta Api Terpadu seluas 4 hektar di Manggarai, Jakarta Selatan, guna menjamin kelancaran operasional  armadanya.

“Fasilitas tersebut diperkirakan akan menelan investasi  5 miliar rupiah  yang seluruhnya dibiayai oleh kas perseroan,” ungkap  Kepala Daerah Operasi (DAOP) I Mulianta Sinulingga di Jakarta, Selasa (22/6).

Dijelaskannya, tujuan utama dibangunnya fasilitas tersebut adalah untuk menekan waktu  eterlambatan keberangkatan kereta. Saat ini rata-rata keterlambatan keberangkatan KA jarak jauh sekitar 12 menit.

“Masih banyak KA terlambat karena depo lokomotif berada di Stasiun Jatinegara sementara depo kereta ada di Stasiun Jakarta Kota. Sebelum diberangkatkan, rangkaian KA itu harus menunggu lokomotifnya dulu. Sementara frekuensi penggunaan rel sangat tinggi saat ini sehingga
harus menunggu giliran,” jelasnya.

Inilah yang membuat  tempat pergudangan seluas 4 hektar di Balai Yasa Manggarai yang selama ini dikenal sebagai bengkel perawatan dan perbaikan KA akan dimanfaatkan sebagai pusat perawatan sarana KA.

“Nantinya di kawasan itu akan menggabungkan depo lokomotif, depo kereta, mess kru kereta, dan dapur, sehingga keberangkatan awal dipusatkan di Manggarai. Kawasan terpadu itu kami targetkan bisa beroperasi secara penuh mulai 2012. Tahun ini kami akan memindahkan depo kereta dari Kota ke Manggarai, lalu tahun depan depo lokomotif dipindahkan ke Manggarai,” katanya.

Mulianta menambahkan, Minggu ini PTKA akan membuka tender tahap pertama untuk pengerjaan infrastruktur fasilitas sepur di Manggarai. Sehingga di Manggarai nantinya akan ada total 16 sepur.

“Nantinya di Manggarai bisa digunakan 4-6 rangkaian kereta api untuk parkir di siang dan malam hari,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Litbang Kemenhub Denni L Siahaan menawarkan implementasi    Transport Demand Management (TDM) untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

“Pola ini perlu  dicoba. Ini adalah satu alternatif yang mingkin bisa memberikan solusi mengatasi kemacetan di berbagai kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta,” katanya.

TDM  diyakini  dapat  mengoptimalkan fungsi jaringan prasarana yang ada , yang diarahkan pada penyediaan sarana angkutan umum  berkapasitas besar sehingga mampu menampung mobilitas orang dengan cepat dan menjangkau pelosok kawasan perkotaan. TDM juga dapat  memprioritaskan pergerakan angkutan umum.

Menurutnya, guna mengatasi masalah transportasi di perkotaan bisa dilakukan dengan mendorong moda transportasi alternatif,  mendorong pelayanan pelayanan carpooling dan van pooling, mendorong pemakai kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum massal, dan mendorong pejalan kaki dan bersepeda serta mendorong sistem park and ride commuter.

“Cara lain dengan memberikan insentif bagi karyawan yang menggunakan angkutan umum, mengatur jam kerja untuk meratakan mobilitas orang dan mengenakan tarif parkir lebih tinggi bagi kendaraan pribadi, “katanya.[dni]

230610 Indosat Optimistis Lunasi Hutang

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) optimistis mampu melunasi hutangnya yang jatuh tempo pada tahun ini walaupun sedang terjadi krisis keuangan di dunia.

“Kami tidak khawatir dengan adanya krisis finansial di dunia. Belum lama ini kita sudah melakukan road show dalam rangka penerbitan global bond, respon pasar lumayan positif. Apalagi country rating Indonesia baru dinaikkan Moody’s dari stable ke positif. Ini akan membuat obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan asal Indonesia direspon positif oleh pasar luar negeri,” ungkap  Direktur Utama Indosat , Harry Sasongko Tirtotjondro di Jakarta, Selasa (22/6).

Diungkapkannya, penerbitan obligasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Indosat dalam rangka meluncasi hutang yang jatuh tempo tahun ini. Alternatif lainnya adalah melakukan pinjaman bilateral atau fasilitas keuangan lainnya. “Semua alternatif pembiayaan itu terus dikaji dengan mempertimbangkan mana yang memberikan bunga dan berdampak rendah kepada perseroan,” katanya.

Indosat Tbk  pada tahun ini tercatat memiliki   utang jatuh tempo sebesar  453 miliar rupiah. Utang tersebut terdiri dari mata uang rupiah sebanyak  282 miliar rupiah dan sisanya  171 miliar  dalam Dolar Amerika Serikat (AS).Total kewajiban yang harus dibayar perseroan hingga tahun 2032 mencapai  2,78 triliun rupiah.

Sebanyak 43 persen dari utang itu dalam bentuk Dolar AS dan sisanya 57 persen dalam rupiah. Jika dilihat dari jenis utangnya, sebanyak 44 persen dari total utang itu berbentuk obligasi  dan sisanya 56 persen pinjaman perbankan.

Kabar beredar mengatakan Indosat akan menerbitkan obligasi senilai 500 hingga 700 juta dollar AS untuk melakukan refinancing. Terkait hal tersebut, Harry menyatakan, belum bisa mengungkap angka pasti dari obligasi yang akan dikeluarkan. “Kita masih melakukan kajian. Waktu yang diberikan untuk kita masih panjang hingga November nanti,” katanya.

Kinerja
Terkait dengan kinerja  jasa seluler milik Indosat yang tidak begitu kinclong sejak tampuk pimpinan dipegang olehnya, mantan orang nomor satu di GE Finance tersebut menjelaskan, jasa tersebut sedang dalam tahap penyembuhan untuk mendapatkan pelanggan berkualitas.

“Pada kuartal pertama Indosat mendapatkan 6 juta pelanggan baru, tetapi nomor-nomor ini belum berproduksi optimal. Karena itu di kuartal pertama kinerjanya belum nampak,” kilahnya.

Untuk diketahui, jasa seluler Indosat menghasilkan dana 3,696,4 triliun rupiah pada kuartal I 2010. Angka tersebut kalah dengan XL yang berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 4,2 triliun rupiah. Padahal, dari sisi pelanggan, XL hanya memiliki sekitar 33 juta nomor, sementara Indosat sebesar 39 juta nomor.

Ketika hal ini dikonfirmasi, Harry menjelaskan, metode pencatatan setiap perusahaan berbeda. “Kami memisahkan trafik sambungan internasional dan roaming dari jasa seluler. Bisa jadi kompetitor menggabungkannya,” katanya.

Sedangkan aksi Indosat dalam mengembangkan jaringan seluler, Harry mengungkapkan, akan agresif di Jawa, sedangkan untuk pengembangan di luar area itu akan dipilih kota-kota yang selektif.

“Tahun ini disiapkan belanja modal sekitar 550 hingga 700 juta dollar AS. Sebagian besar akan diserap oleh seluler. Itu ada juga untuk regenerasi jaringan,” katanya.

Berkaitan dengan pergantian perangkat (swap) di Kalimantan yang melibatkan Nokia Siemens Network (NSN), Harry enggan mengakui perangkat yang diganti adalah warisan dari IM3 senilai 40 juta dollar AS kala merger dengan Satelindo beberapa tahun lalu

“Swap perangkat memang ada. Tetapi soal nilai dan siapa saja yang terlibat tidak bisa dibuka,” katanya.

Harry pun mengatakan untuk menghadapi kompetisi ke depan terbuka melakukan sinergi dengan Telkom terutama dalam bidang penggunaan infrastruktur. “Kita mencari yang terbaik untuk efisiensi penggunaan infrastruktur. Tetapi bukan aksi jual-beli menara ya,” tegasnya.

Selanjutnya diungkapkan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) disepakati  rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2009 sebesar  137,86 rupiah per saham. Total nilai dividen mencapai  749 miliar rupiah dimana pembagian pembagian akan dilakukan pada 2 Agustus 2010.

Pada tahun 2009, Indosat mencatat laba bersih sebesar  1,498 triliun rupiah  atau turun 20,23 persen dari tahun 2008 sebesar  1,878 triliun rupiah. Laba per saham tercatat sebesar  275,72 rupiah, turun 20,24 persen  dari tahun 2008 sebesar  345,70 rupiah per saham.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiskus Paschalis mempertanyakan dukungan dari pemegang saham mayoritas Indosat, Qatar Telecom (Qtel) dalam menyelesaikan hutang operator tersebut.

“Qtel sejak membeli Indosat dari Singapore Technologies Telemedia (STT) tidak terlihat aksi  membantu Indosat dalam peneyelesaian hutang. Jika menerbitkan obligasi terus, tentu akan memberatkan Indosat karena beban makin tinggi,” katanya.

Frans pun memberikan contoh Telekom Malaysia (TM) yang rela mengeluarkan dana sekitar 300 juta dollar AS tahun lalu kepada XL Axiata guna menyelesaikan beban hutangnya. “Sangat jarang investor seperti TM di Indonesia. Tetapi langkah tersebut terbukti ampuh membangkitkan kinerja keuangan XL,” jelasnya.[dni]

230610 BRTI Kaji Layanan Telekomunikasi di Pesawat

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  akan mengkaji pemberian layanan teleponi di pesawat oleh maskapai dan operator telekomunikasi.

“Layanan teleponi di atas pesawat itu sesuatu yang baru di Indonesia walau negara lain sudah banyak yang melakukannya. Karena itu perlu dilakukan kajian karena ada dua regulasi yang harus diakomodir yakni UU Penerbangan dan Telekomunikasi,” jelas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Selasa (22/6).

Dijelaskannya, beberapa hal yang harus tegas diatur soal layanan teleponi di pesawat adalah jika armada berada di   wilayah udara RI penyelenggara  telepon  harus memiliki ijin. “Adanya izin tentu memaksa munculnya hak dan kewajiban seperti Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi, sumbangan Universal Service Obligation (USO), dan masalah interkoneksi,” jelasnya.

Belum lagi jika layanan berbasis telepon satelit  yang membutuhkan adanya landing right. “Tetapi yang paling utama adalah masalah frekuensi karena menyangkut aspek keselamatan,” katanya.

Heru pun mengaku tidak tahu dengan langkah Indosat yang memberikan  layanan teleponi  sejak akhir tahun lalu.” Setahu saya masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi jika mau komersial,” ungkapnya.

Sementara itu, Grup Head Vas and Brand Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, Indosat sejak akhir tahun lalu telah mengomersialkan layanan teleponi di udara bekerjasama dengan   AeroMobile guna menyelenggarakannya di Malaysia Airlines dan Emirates.

Untuk dapat berhalo-halo, pelanggan Matrix dikenakan  tarif  55 ribu rupiah. Untuk pesan singkat atau SMS yang disalurkan, pelanggan dikenakan charge  15 ribu rupiah. Sementara untuk akses data, tiap kilobyte-nya akan ditagih  350 rupiah. Tarif ini lebih mahal dibanding penggunaan fitur jelajah atau roaming internasional.

“Penggunanya masih sedikit, sekitar ratusan. Tetapi pertumbuhannya leumayan menjanjikan. Untuk backhaul kami menggunakan satelit Inmarsat,” jelasnya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan mengingatkan penerapan  layanan seluler di atas pesawat harus sesuai dengan regulasi penerbangan agar aspek keselamatan tetap terjaga.

”Pemerintah tidak akan melarang atau menghalangi penambahan teknologi telekomunikasi di pesawat, sepanjang itu dilakukan sesuai aturan, baik dari segi teknis maupun hukum tidak ada yang dilanggar,” ujarnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti Singayudha Gumay mengatakan, maskapai yang ingin menyediakan layanan teleponi harus disertifikasi terlebih dulu.

“Maskapai  harus mendaftarkan dulu pesawat-pesawat mana saja yang akan melayani SMS dan  internet, kemudian pihak regulator yang memberikan sertifikasi,” katanya.

Sebelumnya,  Garuda Indonesia  telah menyiapkan dana 17,5 juta dollar AS untuk melengkapi pesawatnya dengan perlengkapan teknologi telekomunikasi.

Pesawat yang bakal dilengkapi dengan alat telekomunikasi antara lain Airbus A330 dan Boeing 777-200. Sejumlah pesawat Airbus A330 telah ada, sementara Boeing 777-200 masih dalam taraf pemesanan. Boeing 777-200 diperkirakan akan datang ke Indonesia pada 2011.

Teknologi seperti ini juga telah diterapkan di sejumlah maskapai asing dengan layanan kelas atas seperti Malaysia Airlines, Qantas, Emirates dan lain-lain. [dni]