120610 Direksi Telkom Diminta Selesaikan Isu Strategis

JAKARTA–Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta dewan direksi dan komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyelesaikan isu-isu strategis yang tengah dijalankan selama masa perpanjangan masa baktinya.

“Saya meminta manajemen yang diperpanjang masa baktinya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkembang selama ini selama masa perpanjangan,” tegas Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi BUMN, Sahala Lumban Gaol di Jakarta, Jumat (11/6).

Diungkapkannya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyatakan jabatan dari Tanri Abeng (Komisaris Utama), Arif Arryman (Komisaris Independen), P. Saptono (Komisaris Independen), Rinaldi Firmansyah (Direktur Utama), dan Arief Yahya (Direktur Wholesale and Enterprise) diperpanjang tugasnya sampai ditetapkan dalam RUPS berikutnya.

“Isu-isu strategis itu berupa aksi korporasi. Telkom adalah perusahaan yang penting, karena itu pemilihan direksi harus hati-hati,” ungkapnya.

Ditegaskannya, diperpanjangnya masa dewan direksi dan komisaris merupakan proses korporasi yang biasa. “Tidak ada sangkutpautnya dengan politik atau menyelesaikan konsolidasi dengan Bakrie Telecom (BTEL). Isu itu kalian (media) yang buat saja,” kilahnya.

Dikatakannya, pergantian dewan direksi dan komisaris akan dilakukan sesuai tata kelola perusahaan terbuka yakni 35 hari setelah RUPS atau satu tahun (RUPST).

Sebelumnya, Menneg BUMN Mustafa Abubakar pada awal pekan ini mengatakan jajaran direktur utama Telkom akan diganti. Kabar beredar tiga nama disiapkan dibahas oleh Tim Penilai Akhir (TPA). Ketiga nama dari unsur internal adalah Rinaldi, Arief, dan Ermady Dahlan (Direktur Network and Solution).

Namun pada Jumat (11/6) siang, Mustafa mengungkapkan direksi diperpanjang karena TPA belum menyelesaikan tugasnya.

Di pasar beredar kabar isu yang membuat direksi Telkom tertahan pergantiannya karena konsolidasi dengan BTEL harus diamankan terlebih dahulu.

Mustafa sendiri meminta masalah konsolidasi dengan BTEL diselesaikan menjelang tutup tahun ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rinaldi mengungkapkan belum ada kesepakatan dengan BTEL.

“Sampai detik ini belum ada kesepakatan untuk membeli atau jual. Selain itu tidak ada juga kesepakatan due dillegence dilakukan awal pekan lalu,” katanya.

Hal yang dilakukan baru sejauh evaluasi industri dan teknologi.

Rinaldi pun menegaskan, aksi konsolidasi tidak ada tekanan politik. “Saya pernah bilang mengakuisisi operator itu salah satu alternatif untuk pertumbuhan. Masih banyak pilihan lainnya,” katanya.

Secara terpisah, pengamat pasar modal Adler Manurung menilai langkah mempertahankan direksi hal yang lumrah karena ada aksi penting sedang dijalankan oleh Telkom. “Baiknya selesaikan dulu konsolidasi itu baru dilakukan pergantian,” katanya.

Pengamat pasar modal lainnya Yanuar Rizky melihat, dipertahankannya manajemen lama, menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di pemerintah.

“Menneg BUMN sendiri yang bilang mau diganti, kenapa berubah. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah,” sesalnya.

Diingatkannya, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menangani perusahaan sebesar Telkom karena merupakan emiten blue chip di pasar modal yang menggerakkan indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia. [Dni]

110610 Menanti Kado Ultah Untuk RF

Rinaldi Firmansyah atau di kalangan karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang akrab dipanggil RF, pada Kamis (10/6) kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke 50. Tak terasa pria kelahiran Tanjung Pinang itu sudah enam tahun mengabdi ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Awal karirnya di Telkom pada 2004 adalah sebagai Direktur Keuangan, tiga tahun kemudian penggemar olahraga basket dan sepakbola itu didapuk menjadi Direktur Utama alias Telkom-1 menggantikan Arwin Rasyid.

Sosok RF bisa dikatakan sebagai kuda hitam kala pergantian 2007 lalu karena pihak yang berseteru adalah mantan Wakil Dirut Garuda Sugardo dan Arwin. Banyak kalangan mengira RF hanya sebentar tampil sebagai Telkom-1 alias untuk menenangkan suasana.

Namun, RF mampu menunjukkan kinerja yang positif. Telkom bisa dibawanya bertahan dengan pertumbuhan dobel digit walau dua tahun lalu industri telekomunikasi terhantam beleid penurunan biaya interkoneksi dan krisis ekonomi global.

Bahkan menjelang usai masa baktinya, RF melalui visi ke depannya mempercepat transformasi Telkom dengan mengenalkan Telecommunication, Information, Media, dan Edutainment (TIME) sebagai basis bisnis BUMN tersebut ke depan.

“Mengandalkan infrastruktur dan interkoneksi di masa depan tidak akan menaikkan valuasi dari Telkom. Bisnis masa depan itu di IME, dan kita memulai dari sekarang,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar pun memberikan apresiasi atas kinerja RF selama ini yang mampu menjaga Telkom sebagai salah satu penyumbang dividen dan pajak terbesar bagi negara. “Performa dari manajemen sekarang lumayan bagus. Inilah alasan kalangan internal diprioritaskan masuk di Tim Penilai Akhir (TPA),” katanya.

Kabar beredar mengatakan tiga nama sudah dikantongi oleh TPA guna ditentukan menjadi Direktur Utama Telkom pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jumat (11/6). Kandidat dari kalangan internal adalah Rinaldi, Ermady Dahlan (Direktur Network & Solution), dan Arief Yahya (Direktur Wholesale and Enterprise). Sedangkan untuk posisi Komisaris Utama dikabarkan Mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal menggantikan Tanri Abeng.

Menjelang RUPS, kabar tak sedap menerpa RF. Aksinya yang ingin mengkonsolidasikan Telkom dengan Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dianggap sebagian kalangan sebagai langkah mendekat ke kekuasaan melalui pemilik BTEL. Belum lagi aksi transformasi yang dinilai prematur karena belum ada petunjuk teknis dibuat untuk menjaga perubahan tersebut.

Untuk masalah konsolidasi dengan BTEL, Praktisi telematika Bayu Samudiyo mengakui, Flexi sebenarnya tidak kalah bersaing dengan Esia. Bahkan untuk masalah infrastruktur lebih unggul. “Flexi hanya kalah dari kreativitas pemasaran. Ibaratnya memiliki produk bagus, tetapi mengemasnya belum canggih. Esia terlihat jauh mendominasi baik dari variasi program dan seringnya melakukan promosi dalam setahun. Dan program itu efektif, hal itu bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan, baik itu dari pertumbuhan pelanggan ataupun kenaikan pendapatan yang dihasilkan,” jelasnya.

Pengamat Telematika Suhono Harso Supangkat meminta TPA memilih dirut yang bisa memajukan Telkom menjadi perusahan yang besar dan ikut andil memajukan bangsa ini. “Jangan hanya memikirkan bisnis tetapi bangsa secara profesional dan memiliki networking yang luas,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P. Santosa menyatakan sosok dirut yang ideal harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan membawa perubahan signifikan. “Perubahan itu tidak harus dengan menunjukkan kekuatan melalui agresif mencaplok perusahaan lain. Tetapi unggul dalam persaingan, layanan yang baik ke pelanggan dan stakesholder lainnya,” katanya.

Industri telekomunikasi memang mengharapkan dirut terpilih nantinya memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kuat dalam implementasi Corporate Strategic Scenario (CSS) khususnya eksekusi Strategic Inisiatif Company sebagai tumpuan pertumbuhan perusahaan.

Akankah aksi RF selama ini diganjar TPA dengan kado manis atau pahit pada Jumat (11/6) sore ini. Kita tunggu saja.[dni]

110610 Kemenhub Pantau Implementasi Tarif Batas Atas

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan   memantau implementasi  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2010 tentang tarif batas atas penerbangan kelas ekonomi di tujuh bandara.

Ketujuh bandara tersebut adalah Sultan Hasanuddin Makassar, Polonia Medan, Sepinggan
Balikpapan, Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Juanda Surabaya, Ngurah Rai Denpasar, serta Domine Eduard Osok Sorong.

“Pantauan di tujuh bandara yang  dimonitor tersebut akan menjadi awal dari pengawasan penerapan tarif batas atas yang diimplementasi oleh  17 maskapai penerbangan berjadwal sesuai jenis layanan yang diberikannya. Kemungkinan baru selesai bulan depan,” ungkap Direktur Angkutan Udara Kemenhub Tri S Sunoko di Jakarta, Kamis (10/6).

Dijelaskannya, cara pemantauan adalah mendatangi  tempat penjualan tiket di bandara, mewawancarai penumpang pesawat, agen perjalanan wisata dan agen tiket, serta terhadap sistem tiketing dan reservasi dari maskapai itu sendiri.

Ditegaskannya,  jika tidak ada ketidaksesuaian antara jenis layanan yang diajukan ke Kemenhub dengan harga tiket dilapangan, maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika hal tersebut dilakukan, pemerintah akan mengirimkan surat peringatan ke maskapai yang
bersangkutan sampai tiga kali. “Kalau masih dilakukan juga, rute yang dilanggar tarifnya bisa
dikurangi atau dicabut izinnya,” tegas Tri.

Hingga 7 Juni 2010 lalu, masih ada tiga maskapai berjadwal yang belum melaporkan jenis layanannya kepada pemerintah. Yaitu PT Travel Express Aviation Services, PT Riau Airlines (RAL), dan PT Indonesia Air Transport (IAT).

Tarif KA
Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perkeretaapian Tudnjung Inderawan mengungkapkan,  hingga saat ini belum dapat menetapkan secara pasti besaran perubahan tarif angkutan kereta api kelas ekonomi karena   pedoman penyesuaian tarif sedang digodok oleh tim di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

”Sebelum pedoman tarif keluar, kita tidak bisa menentukan besaran perubahan tarif. Sekarang, tim sedang menggodok pedoman itu. Setelah pedoman itu keluar, baru kita bisa rancang besaran perubahan tarifnya untuk kemudian diajukan kepada Menhub untuk disetujui dan ditetapkan,” jelasnya.

Diungkapkannya,  pihaknya memang telah mengajukan surat usulan besaran perubahan tarif untuk kelas ekonomi dengan prosentase kenaikan yang berbeda pada lima jenis lintasan kepada Sekretaris Jenderal Kemenhub.

Dalam surat itu disebutkan, untuk KA jarak diusulkan kenaikan sebesar 16 persen dengan besaran nominal kenaikan antara  4.000- 8.500 rupiah. Kemudian untuk KA jarak menengah sebesar 17 persen (Rp 1.000- Rp 5.500), jarak dekat/lokal sebesar 45 persen (Rp 500-Rp 2.000), Kereta Rel Diesel (KRD) sebesar 34 persen (Rp 500-Rp 1.500), dan kereta rel listrik (KRL) sebesar 62 persen (Rp 500-Rp 2.000).

Namun, menurutnya, itu masih sebatas usulan biasa yang masih harus dievaluasi lebih lanjut dan disesuaikan dengan pedoman yang masih digodok sampai sekarang. Usulan itu diserahkan ke Sesjen Kemenhub untuk dievaluasi, dan dikembalikan lagi ke Ditjen Perkeretaapian.

”Baru, nanti, setelah disesuaikan dengan pedoman tarif, akan kita ajukan ke menteri untuk disetujui. Itu bisa langsung ditetapkan dan diberlakukan jika tidak ada evaluasi lagi dari menteri. Jadi, prosesnya masih panjang, karena harus prosedural agar tidak melanggar undang-undang,” katanya.

Ditambahkannya, pedoman tarif untuk KA terakhir dievaluasi pada 2002 silam. Jika harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, tentunya pedoman tersebut tidak lagi bisa memberikan keluaran yang ideal. Yaitu di mana biaya operasional terus meningkat akibat perubahan harga BBM, inflasi, maupun akibat perubahan tarif dasar listrik maupun akibat ketika pemerintah merealisasikan rencana pencabutan subsidi BBM premium.

Usulan ini, lanjutnya, juga didasari pada belum dilakukannya penyesuaian tarif sejak 2004 lalu. Sementara pada 2009,  tarif KA ekonomi sempat diturunkan antara 7-15 persen seiring menurunnya harga BBM. ”Penyesuaian tarif ini sangat diperlukan karena keterbatasan keuangan pemerintah tidak bisa menambah nilai PSO. Sementara biaya operasional kereta api terus meningkat. Dan, berdasarkan survei yang telah kita lakukan dengan melihat kemampuan dan daya beli masyarakat, besaran kenaikannya masih masuk akal,” ujarnya.

Tundjung mengimbau, masyarakat tidak melihat besaran kenaikan yang akan diberlakukan nanti dari persentase perubahannya. “Karena kalau dilihat nominalnya, itu sangat kecil sekali. Misalnya untuk KRL yang diusulkan naik 62 persen, tetapi nominal angkanya kecil sekali, hanya naik antara  500-2000 rupiah,” tuturnya.[dni]

110610 Revisi Regulasi Satelit Segera Terbit

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjanjikan revisi regulasi tentang satelit akan selesai pada tahun ini guna menjamin kepastian investasi di sektor tersebut.

“Saat ini revisi untuk KM No 37/2006  tentang Penggunaan Satelit  sedang diselesaikan. Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan ditandatangani,” ungkap Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus di Jakarta, Kamis (10/6).

Dijelaskannya, revisi regulasi dibutuhkan karena saat ini bisnis satelit mengalami banyak perubahan sementara aturan belum mengakomodasinya. “Dalam revisi  itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat,” jelasnya.

Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah  tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia dan kebijakan slot orbit.

Deputi Direktur  Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di Indonesia terdapat 7 satelit dengan total 159 transponder.  “Kebutuhan transponder tiap tahun naik. Terutama ada pergeseran untuk akses internet dan video,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, dibutuhkannya revisi regulasi secepatnya karena sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah tidak ada masalah dengan draftnya. Kita menunggu realisasi dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu  dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan  backbone operator.

“Tetapi pertumbuhan ketersediaan transponder itu kecil, hanya sekitar 10 persen. Kita bisa mengakali dengan pola kerjasama bersama mitra luar negeri. Masalahnya harus ada kejelasan dulu dari pemerintah,” katanya.[dni]Revisi Regulasi Satelit Segera Terbit

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjanjikan revisi regulasi tentang satelit akan selesai pada tahun ini guna menjamin kepastian investasi di sektor tersebut.

“Saat ini revisi untuk KM No 37/2006  tentang Penggunaan Satelit  sedang diselesaikan. Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan ditandatangani,” ungkap Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus di Jakarta, Kamis (10/6).

Dijelaskannya, revisi regulasi dibutuhkan karena saat ini bisnis satelit mengalami banyak perubahan sementara aturan belum mengakomodasinya. “Dalam revisi  itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat,” jelasnya.

Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah  tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia dan kebijakan slot orbit.

Deputi Direktur  Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di Indonesia terdapat 7 satelit dengan total 159 transponder.  “Kebutuhan transponder tiap tahun naik. Terutama ada pergeseran untuk akses internet dan video,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, dibutuhkannya revisi regulasi secepatnya karena sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah tidak ada masalah dengan draftnya. Kita menunggu realisasi dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu  dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan  backbone operator.

“Tetapi pertumbuhan ketersediaan transponder itu kecil, hanya sekitar 10 persen. Kita bisa mengakali dengan pola kerjasama bersama mitra luar negeri. Masalahnya harus ada kejelasan dulu dari pemerintah,” katanya.[dni]

110610 Revisi Regulasi Satelit Segera Terbit

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjanjikan revisi regulasi tentang satelit akan selesai pada tahun ini guna menjamin kepastian investasi di sektor tersebut.

“Saat ini revisi untuk KM No 37/2006 tentang Penggunaan Satelit sedang diselesaikan. Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan ditandatangani,” ungkap Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus di Jakarta, Kamis (10/6).

Dijelaskannya, revisi regulasi dibutuhkan karena saat ini bisnis satelit mengalami banyak perubahan sementara aturan belum mengakomodasinya. “Dalam revisi itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat,” jelasnya.

Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia dan kebijakan slot orbit.

Deputi Direktur Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di Indonesia terdapat 7 satelit dengan total 159 transponder. “Kebutuhan transponder tiap tahun naik. Terutama ada pergeseran untuk akses internet dan video,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, dibutuhkannya revisi regulasi secepatnya karena sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah tidak ada masalah dengan draftnya. Kita menunggu realisasi dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan backbone operator.

“Tetapi pertumbuhan ketersediaan transponder itu kecil, hanya sekitar 10 persen. Kita bisa mengakali dengan pola kerjasama bersama mitra luar negeri. Masalahnya harus ada kejelasan dulu dari pemerintah,” katanya.[dni]

110610 First Media Naikkan Home Pass 40 %

JAKARTA—PT First Media Tbk (First Media) berencana akan menaikkan kapasitas dari 500 ribu menjadi 700 ribu home pass guna meraih 480 ribu pelanggan hingga akhir tahun nanti.
“Saat ini kami memiliki 285 ribu pelanggan. Jika kapasitas sambungan serat optik ditingkatkan, target raihan pelanggan bisa dicapai,” ungkap Product Development & Marketing Dedy Handoko di Jakarta, Kamis (10/6).
Diungkapkannya, investasi untuk membangun satu homepass sekitar satu hingga tiga juta rupiah. “Jika ada tambahan 200 ribu home pass dihitung saja. Target kami pada 2011 kita bisa mencapai satu juta home pass,” katanya.
Dijelaskannya, sebagai penyedia jasa internet berbasis kabel, maka pengembangan home pass tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena investasinya sangat tinggi. “Kita harus mengisi setiap kapasitas yang tersedia, baru dilakukan ekspansi. Saat ini kita fokus dulu di area Jakarta dan sekitarnya dengan penawaran meningkatkan kecepatan akses internet dua kali lipat,” katanya.