020610 Garuda Resmi Layani Rute Jakarta-Amsterdam

JAKARTA–Maskapai nasional, Garuda Indonesia akhirnya secara resmi melayani rute Jakarta-Amsterdam melalui Dubai pada Selasa (1/6).

“Langkah pembukaan rute ini bagian dari transformasi bisnis Garuda.  Kota lain di Eropa yang dibidik adalah  Frankfurt, London, Paris, dan Roma,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/6).

Dijelaskannya, rute  Jakarta – Amsterdam  akan memberikan kemudahan sambungan penerbangan (connecting flight) yang lebih nyaman bagi para penumpang Garuda Indonesia, khususnya bagi yang melaksanakan perjalanan antara Asia dan Eropa.

“Membangun posisi yang kuat di Amsterdam dan kota-kota lain di Eropa merupakan elemen penting dalam memenuhi target pertumbuhan kami,” ujarnya.

Diungkapkannya, Garuda Indonesia juga membuka penerbangan internasional Surabaya – Hongkong pada hari ini (01/06), dan Denpasar – Hongkong direncanakan akan dibuka pada tanggal 3 Juni 2010,  masing – masing empat kali dan tiga kali seminggu menggunakan pesawat baru Boeing 737-800NG.

Selain itu  Garuda Indonesia juga akan membuka rute domestik Jakarta – Makassar – Ambon mulai 3 Juni 2010, Jakarta – Palu mulai Juli 2010, setelah sebelumnya membuka rute Jakarta – Manado – Ternate pada tanggal 25 Mei lalu, yang dilayani setiap hari.

Belum lapor
Pada kesempatan lain,   Direktur
Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tri S Sunoko mengungkapkan, hingga hari pertama penerapan KM 26/2010  baru empat maskapai yang melaporkan pemilihan kategori layanan.

Kempat maskapai yang melaporkan yaitu Garuda
Indonesia-Citilink, Mandala Airlines, Merpati Nusantara, dan Batavia
Air.

Tri menambahkan, instansinya akan melakukan monitoring pemberlakuan
tarif bagi maskapai yang belum melaporkan jenis layanannya. Jika
layanan yang diberikan tidak sesuai dengan tarif yang dikenakan, maka
ada sanksi yang bisa diberikan pemerintah.

“Saya sedang mempertimbangkan sanksi kepada maskapai yang belum
melapor. Apabila kriterianya tidak sesuai maka sanksinya bisa
pengurangan izin rute bahkan pencabutan rute yang dilanggar tersebut. Untuk itu kami akan lakukan monitoring untuk beberapa Minggu ini melihat hasil implementasi KM 26/2010,” tegasnya.

Tri mencontohkan, jika ada maskapai yang belum melapor namun
memberikan layanan minimum dengan tarif 100 persen  yang hanya boleh dikutip
maskapai full service (maksimum), hal tersebut bisa dikategorikan
pelanggaran.

Menanggapi hal itu, Direktur Komersial Sriwijaya Air Toto Nursatyo mengaku pekan lalu
Presiden Direktur Sriwijaya Chandra Lie sudah menyurati Dirjen
Perhubungan Udara untuk melaporkan jenis layanan medium yang akan diberikannya.

“Kami sudah lapor dari Minggu lalu. Bahkan sesuai surat edaran pertama
dari Kementerian Perhubungan, kami sudah selesai menyiapkan sistem reservasi sebelum 15 Mei 2010. Namun belakangan pelaksanaannya diundur menjadi 1 Juni 2010,” katanya.

Di sistem tersebut, Sriwijaya sudah menyetel tarif batas atas hanya
sampai 90 persen  dengan memberikan layanan medium.
Direktur Pemasaran dan Distribusi PT Indonesia AirAsia Widijastoro Nugroho mengaku maskapainya juga sudah melaporkan
jenis layanan kepada Kementerian Perhubungan kemarin (31/5).

“Kami sudah kirimkan kemarin, mungkin baru sampai ke meja Pak Tri hari ini atau besok. Kami mendaftar untuk layanan medium,” tambahnya.[Dni]

020610 Manajemen Telkom Bakal Dirombak

JAKARTA–Manajemen PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) kemungkinan bakal dirombak pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 11 Juni untuk mengaja regenerasi.

“Evaluasi terhadap kinerja Telkom tetap ada, tinggal tunggu hasilnya saja,” kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Selasa (1/6).

Untuk  diketahui, pada 11 Juni 2010, Telkom akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan agenda pengesahan laporan keuangan dan termasuk kemungkinan pergantian susunan direksi.

Dikatakannya,  meskipun waktu pelaksanaan RUPST sudah dekat namun soal hasil evaluasi belum bisa diungkapkan.

Terkait kemungkinan adanya penggantian pada posisi Dirut Telkom, Mustafa menjelaskan, masih harus dievaluasi yang dikaitkan dengan keberhasilan yang bersangkutan dalam menjalankan perusahaan.

“Ini menjadi key performance index (KPI) penilaian direksi. Soal pergantian Dirut,  tunggu saja nanti,” tegasnya.

Sebelumnya beredar kabar tiga nama sedang digodok untuk menjadi “Telkom-1”. Ketiga nama itu adalah Kiskenda Suriahhardja (Mantan Dirut Telkomsel), Rudiantara (Mantan Wadirut PLN), dan Johnny Swandi Sjam (Mantan Dirut Indosat).

Dirut Telkom sendiri Rinaldi Firmansyah dikabarkan termasuk salah satu kandidat kuat berkat kemampuannya konsisten membuat
Telkom menjadi salah satu BUMN penyumbang dividen dan pajak terbesar kepada negara.

Bantu UKM
Manajemen Telkom sendiri seperti tidak terganggu kinerjanya dengan isu tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tetap meresmikan  Small Medium Enterprise (SME) Center di Tanggulangin.
SME Center Tanggulangin merupakan pusat pelayanan pelanggan yang diselenggarakan oleh Telkom Divisi Business Service untuk melayani pelanggan UKM terhadap pemenuhan kebutuhan jasa layanan Telkom melalui berbagai aktivitas program pembinaan dan pengembangan UKM secara terpadu.

SME Center memiliki tiga fungsi  utama yaitu sebagai communication center, community center dan commerce center.

Vice President Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, pada kesempatan tersebut juga diberikan  bantuan kemitraan dana bergulir sebesar   4,198 miliar rupiah untuk 171 UKM di Jawa Timur.[Dni]

020610 Proyek KA Batubara Kalteng Ditawarkan ke Investor China

Jakarta — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai menawarkan enam proyek pembangunan kereta batubara di Kalimantan Tengah hingga ke investor dari China.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengungkapkan,  proyek tersebut telah dibawa ke pertemuan International Investment and Construction Forum yang digelar oleh China Investment Association di Beijing (China) pada 20-22 Mei lalu.

Adapun proyek yang ditawarkan adalah pembangunan rel dan konsesi pengoperasian kereta batubara. “Pada intinya animo investor di China cukup tinggi. Mereka banyak yang menanyakan bagaimana untuk menanamkan modalnya,” kata Tundjung di Jakarta, Selasa (1/6).

Langkah selanjutnya, kata Tundjung, para investor dipersilakan untuk datang ke Indonesia untuk menanyakan lebih lanjut dan meninjau lokasi.

Enam  rencana pembangunan KA Batubara di Kalteng tersebut adalah untuk jalur Bangkuang-Lupak Dalam, Kudangan-Kumai, Purukcahu-Kualapembuang, Tulang Samba-Kenanga Bulik, Kualakurun-Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas dan Purukcahu-Balikpapan.

Menurut Tundjung, kereta dianggap sangat penting sebagai alat pengangkut batubara. Selain memiliki daya angkut cukup besar, deposit batubaranya sendiri yang masih banyak dan diperkirakan belum habis pada 45 tahun mendatang.

Tarif Naik
Berkaitan dengan tarif  kereta api kelas ekonomi, Tundjung mengungkapkan ada usulan dari  PT Kereta Api untuk menaikkan antara 16 persen hingga 62 persen.

Usulan itu  mencakup lima jenis angkutan ekonomi KA yaitu KA jarak jauh 16 persen (Rp 4.000-Rp 8.500), jarak sedang 17 persen (1.000-5.500), jarak dekat 45 persen (Rp 500-Rp 2.000), Kereta Rel Diesel (KRD) 34 persen (Rp 500-Rp 1.500) dan kereta rel listrik (KRL) 62 persen (Rp 500-Rp 2.000).

“Sebaiknya tidak mempermaslahkan persentase kenaikannya, karena secara nominal meskipun ada yang diusulkan naik 62 persen, tetapi secara nominal angkanya tidak besar,” katanya.

Menurutnya usulan tersebut  sudah disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kemenhub. Tarif baru nantinya  yang memutuskan Menteri Perhubungan.

Tundjung menyatakan seluruh keputusan kenaikan tarif  ada di tangan Menhub Freddy Numberi. “Diharapkan tarif baru KA kelas ekonomi akan diberlakukan pada tahun ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, usulan kenaikan tarif tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan survei kemampuan membayar masyarakat beberapa bulan lalu dan hasilnya masyarakat mau membayarnya. “Karenanya tarif divealuasi dan hasilnya seperti yang diusulkan,” tandas Tundjung.

Usulan ini juga terkait dengan tarif KA ekonomi yang belum ada penyesuaian sejak 2004 lalu. Pada 2009 lalu tarif juga turun seiring menurunnya harga BBM. Bila tarif baru telah ada jelasnya, maka pemerintah tidak akan menaikkan dana public services obligation (PSO). PSO untuk PT KA tahun ini sebesar 535 miliar rupiah.

“Kompensasi bagi penumpang adalah tahun depan KA ekonomi
harus memakai AC,” tandasnya.

Dana kenaikan tarif tersebut nantinya akan dipergunakan PT KA untuk menutupi biaya operasional karena PSO tidak naik.

Awal tahun lalu PT KA mengusulkan kenaikan tarif sebesar 50 persen. Waktu itu diharapkan kenaikan berjenjang selama empat kali.

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengakui, jika  dikaitkan dengan konsep elastisitas tarif,   angkutan jarak pendek lebih tidak elastis sehingga  kenaikannya cenderung bisa lebih besar.

“Hal yang terpenting itu alasan kenaikan,   apakah memang karena biaya operasi KA yang meningkat atau diarahkan untuk mengurangi subsidi PSO PT KAI,” jelasnya.

Diungkapkannya,   hasil studi pustral UGM, kenaikan tarif ekonomi saat ini tidak sensitif karena belum ada peningkatan pelayanan.

“Sebenarnya masih ada bolong yang bisa ditambal PT KAI seperti banyaknya penumpang yang tidak berbayar atau pemilihan rute,” jelasnya.[Dni]

020610 BRTI Selidiki Sinyal Seluler Malaysia

JAKARTA–Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki kasus sinyal seluler milik salah satu operator Malaysia yang menganggu komunikasi masyarakat di Nunukan, Kalimantan Timur.

“Hasil rapat pleno BRTI memutuskan untuk menyelidiki bocornya sinyal seluler GSM milik Maxis hingga ke area perbatasan di Nunukan. Balai Monitoring (Balmon) akan memeriksa apakah tindakan itu disengaja atau tidak,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Selasa (1/6).

Menurutnya, jika kasus itu ada unsur kesengajaan, maka pemerintah Indonesia akan mengirim surat protes resmi karena tindakan itu tidak hanya ilegal tetapi berpotensi merugikan negara akibat hilangnya potensi devisa.

Dijelaskannya, secara teknis sinyal nyasar dari Maxis bisa masuk ke perbatasan karena samanya alokasi spektrum yang digunakan untuk jasa seluler yakni di 800 dan 1800 Mhz. “Faktor lainnya Maxis sengaja menaikkan daya jangkau sinyal dengan memasang power yang besar. Kalau itu namanya sudah tidak benar,” tegasnya.

Disarankannya, bagi masyarakat disekitar perbatasan mengubah settingan pencarian layanan operator di ponsel dari otomatis ke manual agar tidak tercatat dalam status roaming kala mendapat sinyal Maxis.

“Cara sederhana seperti itu. Proteksi dari masyarakat sendiri. Itu bisa dilakukan dengan mudah,” katanya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia Ersyah Marinto mengakui masuknya sinyal “nakal” dari Maxis merugikan pelanggannya.

“Pelanggan Telkomsel menjadi bingung dengan tarif yang dibayar karena merasa sedang tidak roaming,” katanya.

Head of Marketing Mobile Data Services XL Budi Hardjono menambahkan, masalah sinyal bocor memang sering terjadi di perbatasan. “Sebenarnya yang dirugikan tidak hanya pelanggan, tetapi juga operator karena tadinya tidak ada biaya roaming menjadi ada beban yang dikeluarkan,” katanya.

Diungkapkannya, untuk mengetahui siapa yang memulai atau memanfaatkan sinyal “nakal” sangatlah murah karena setiap operator dalam periode tertentu memiliki settlement interkoneksi. “Nanti ketahuan ada trafik yang tidak normal. Kalau sekarang kami belum mendapatkan laporan,” jelasnya.

Sebelumnya, masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur, Nunukan, kesal dengan masuknya sinyal Maxis,  ke wilayah tersebut.

Tak hanya merasa dirugikan karena pulsa berkurang saat menerima pesan singkat pemberitahuan dari operator telepon seluler di Malaysia, tapi sinyalnya yang masuk tiba-tiba juga mengurangi pulsa hingga  9.000 rupiah.

Kasus ini telah terjadi sejak  dua bulan terakhir ini.  Sinyal Maxis semakin kuat bahkan hampir menjangkau seluruh wilayah di Pulau Nunukan.[Dni]