050610 Meretas Kepak Sayap Kembali Ke Langit Internasional

Garuda Indonesia  (Garuda) pada Selasa (1/6) lalu,  akhirnya secara resmi melayani rute Jakarta-Amsterdam melalui Dubai. Pembukaan kembali rute tersebut menandai kembalinya kepak sayap maskapai asal Indonesia ke langit Eropa setelah sempat diembargo beberapa tahun belakangan.

“Langkah pembukaan rute ini bagian dari transformasi bisnis Garuda dan titik penting ekspansi ke jalur internasional.  Kota lain di Eropa yang akan  dibidik adalah  Frankfurt, London, Paris, dan Roma,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, belum lama ini.
Dijelaskannya, rute  Jakarta – Amsterdam  akan memberikan kemudahan sambungan penerbangan (connecting flight) yang lebih nyaman bagi para penumpang Garuda Indonesia, khususnya bagi yang melaksanakan perjalanan antara Asia dan Eropa.

“Membangun posisi yang kuat di Amsterdam dan kota-kota lain di Eropa merupakan elemen penting dalam memenuhi target pertumbuhan kami,” ujarnya.

Diungkapkannya, Garuda Indonesia juga membuka penerbangan internasional Surabaya – Hongkong pada Selasa, (1/06), dan Denpasar – Hongkong  pada tanggal 3 Juni 2010,  masing – masing empat kali dan tiga kali seminggu menggunakan pesawat baru Boeing 737-800NG.

“Jangka panjang kami akan membuka rute ke  Amerika Serikat (AS)  2013.  Semua    urusan perizinan ke otoritas penerbangan Indonesia dan AS sudah mulai digarap dari sekarang,” ungkapnya.

Emir optimistis, otoritas penerbangan AS tidak akan keberatan memberikan slot penerbangan untuk salah satu kota di AS kepada Garuda. Status maskapai bintang empat dari lembaga pemeringkat Sky Trax yang dimiliki Garuda saat ini   akan sangat membantu mewujudkan rencana tersebut.

“Dari ratusan maskapai di dunia ini, hanya ada 27 maskapai yang memiliki kategori maskapai bintang empat. Ini tentu menjadi keunggulan Garuda,” jelasnya.

Selain itu, Emir menambahkan, upaya Garuda untuk menurunkan rata-rata umur pesawat yang dioperasikannya menjadi delapan tahun dipenghujung 2010 juga akan mendukung rencana kembali go international. Dimana, lima tahun lalu rata-rata umur pesawat Garuda adalah 14 tahun.

Untuk diketahui, pada tahun ini perseroan memiliki belanja modal 100 juta dollar AS dan berencana menambah  sebanyak 23 pesawat baru jenis  Boeing 737-800 Next generation dan satu Airbus A330-200.   Pesawat itu  bagian dari  50 unit Boeing 737-800 Next Generation yang di pesan oleh perseroan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pada 2014 nanti Garuda akan meningkatkan jumlah penerbangan domestik hingga 150 persen menjadi 2,072 penerbangan per minggu dan peningkatan penerbangan internasional menjadi tiga kali menjadi 1,222 penerbangan per minggu hingga 2014.

Garuda  juga merencanakan untuk melipat-gandakan jumlah pesawatnya dari 67 pesawat saat ini menjadi 116 pesawat selama lima tahun ke depan dengan tulang punggung pesawat Boeing 737-800 Next Generations dan A330-300/200 yang akan dioperasikan pada rute jarak pendek dan menengah.. Garuda  juga akan memperkenalkan 10 Boeing 777-300ER pada penerbangan jarak jauh mulai tahun 2011.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi berharap  adanya hubungan emosional antara masyarakat Indonesia dan Belanda membuat   banyak turis asal negeri Kincir Angin itu   yang menggunakan penerbangan Garuda untuk mengunjungi Indonesia.
“Kami berharap makin banyak orang asing yang menggunakan Garuda, karena banyak keunggulannya, termasuk visa on arrival. Siapapun bisa mendapatkan keuntungan karena Garuda melayani visa on board. Jadi tidak perlu antri di bandara,” ujarnya.

Sekjen  Asosiasi Penerbangan Nasional/INACA, Tengku Burhanuddin menilai langkah Garuda untuk melayani rute internasional sebagai langkah yang tepat karena pasar luar negeri memang menjanjikan. “Sebenarnya ini bukan masalah hanya pergi ke luar negeri, tetapi bagaimana devisa masuk ke dalam negeri dari turis asing,” jelasnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengakui, saat ini Garuda yang paling siap untuk melayani berbagai rute internasional dilihat dari jumlah armada dan kondisi badan usaha.

“Mayoritas maskapai lokal kita baru siap untuk  pasar domestik dan regional. Saat ini baru Garuda yang bisa bicara di dunia Internasional. Tadinya saya pikir Mandala bisa, tetapi terkendala ketersediaan armada,” ungkapnya.

Menurutnya, bagi maskapai yang ingin masuk pasar internasional hal yang dilihat adalah kesehatannya sebagai badan usaha dan  keteresediaan armada. “Momentum untuk masuk pasar internasiola itu bagus saat ini kala pemain raksasa berguguran seperti Japan Airlines (JAL). Pasar yang mereka tinggalkan bisa diisi oleh pemain lokal,” katanya.

Namun Danang mengingatkan, Garuda untuk berhati-hati dalam melakukan ekspansi rute internasional karena perusahaan itu asetnya dibangun dari modal pemerintah yang dihibahkan  sehingga sering kali kinerja keuangannya masih   banyak tersembunyi masalah-masalah tertentu

Bereskan Hutang

Kekhawatiran MTI itu juga disadari oleh Menneg BUMN Mustafa Abubakar yang meminta manajemen Garuda segera menyelesaikan masalah pinjamannya dari Eropa  untuk memuluskan rencana IPO BUMN itu pada kuartal III atau paling lambat kuartal IV tahun ini.

Untuk diketahui, Garuda memiliki utang dari European Creditur Agency (ECA) sebesar 320 juta dollar AS. Perusahaan itu telah melakukan penjadwalan utang yang diundur hingga 2016.

Mustafa menegaskan, pemerintah tetap menjadwalkan Initial Public Offering (IPO) Garuda yang dilepas sebanyak 30 persen  dengan target perolehan dana 300 juta dollar AS bisa dituntaskan tahun ini. Perolehan dana itu  untuk mendukung ekspansi Garuda, baik pendanaan pengadaan pesawat Boeing 777 dan Airbus.

Emirsyah menambahkan, dana sebesar 300 juta dollar AS memang dibutuhkan untuk mendukung rencana jangka panjang perseroan yakni mengepakkan sayap di langit domestik dan internasional.[dni]

050610 Makin Rancak dengan Seragam Baru

Kinerja keuangan  Garuda Indonesia (Garuda) sejak tiga tahun lalu mulai kinclong sejak dilakukan pembenahan oleh manajemennya.

Tercatat, pada   2007 maskapai pelat merah ini membukukan laba bersih sebesar 60 miliar rupiah, tahun berikutnya  669 miliar rupiah dan pada tahun lalu mencapai   1,18 triliun rupiah.

Pada 2009, perseroan berhasil mencatat  pendapatan sebesar 17 triliun rupiah atau meningkat tiga persen dibandingkan 2008.  Keberhasilan itu  tak bisa dilepaskan dari   menerbangkan 10 juta penumpang dimana 80 persen berasal dari rute domestik.

“Pada 2014 kami membidik laba bersih hingga  3,75 triliun rupiah dengan pendapatan operasional sebesar 57,9 triliun rupiah. Kami juga mengincar dalam waktu dua tahun kedepan bisa menjadi maskapai bintang lima, setelah tahun ini menyandang gelar bintang empat,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, belum lama ini.

Salah satu upaya untuk mempercantik diri agar bisa mengantongi bintang lima adalah memperkenalkan seragam baru  untuk awak kabin pria dan awak kabin wanita. Seragam baru awak kabin wanita merupakan kebaya yang dimodifikasi  yang diinspirasi oleh batik dengan corak Parang Gondosuli yang memiliki nilai filosofis Sinar Kehidupan yang Harum, dan memberi kesan anggun dan elegan bagi si pemakai.

Seragam ini terdiri dari tiga warna yaitu warna hijau toska dengan konsep sophisticated tropis dan menyegarkan, warna orange yang memiliki kesan hangat, ramah namun penuh energi, serta warna biru yang memberikan kesan handal, terpercaya, abadi, dan menenangkan.

Bahan kain seragam baru tersebut dibuat dari bahan yang tahan api namun nyaman dipakai dan tidak mudah kusut. Selain diciptakan dengan kesan profesional, kriteria penting lainnya dalam penciptaan pakaian seragam ini antara lain; tidak menghambat gerakan awak kabin khususnya ketika melakukan proses evakuasi atau proses – proses emergency lainnya.

Sedangkan seragam baru untuk awak kabin pria, relatif lebih klasik yaitu standar busana profesional pria, berupa setelan jas dengan model single breasted berwarna abu – abu dibalut dengan kemeja warna biru muda dengan bahan campuran katun dan polyester yang tidak mudah kusut. Dasi dibuat dari bahan silk dengan unsur grafis dan motif nature’s wing Garuda Indonesia seperti yang terlihat pada ekor pesawat.

Selain kepada awak kabin, Garuda Indonesia juga akan mengimplementasikan seragam baru ini kepada pegawai di jajaran lainnya seperti ticketing office, ground handling, serta unit lainnya.

Emirsyah menjelaskan,mengganti seragam juga  bagian dari pelaksanaan program corporate identity brand refresh yang telah dicanangkan tahun lalu. “Kami berharap dengan upaya peluncuran seragam baru bermotif batik ini akan semakin mengenalkan budaya khas Indonesia kepada dunia internasional dan semakin meningkatkan brand negara Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Secara terpisah, Praktisi Komunikasi Djaka Winarso menilai langkah untuk mengganti seragam bagi kru kabin sebagai keputusan yang bagus untuk menyegarkan pelayanan. “Tetapi hal yang lebih penting adalah   tatalaku komunikasi  kru kabin juga harus disegarkan karena mereka adalah ujung tombak pelayanan maskapai. Jika hanya mengganti seragam tanpa diikuti perubahan perilaku penggunanya, maka itu tidak mendongkrak reputasi perusahaan. Pelanggan hanya melihat itu sebagai ganti seragam baru saja,” katanya.[dni]

050610 Azas Cabotage Terlindungi

JAKARTA—Penerapan azas cabotage dipastikan semakin mulus dengan terpilihnya Indonesia menjadi   Ketua Asian Shipowners’ Forum (ASF) periode 2010—2011 karena intervensi asing bisa diminimalisir.

“Terpilihnya Indonesia sebagai ketua ASF  itu memiliki nilai strategis, tidak hanya bisa diamankan masalah azas cabotage, tetapi juga mempromosikan potensi pelayaran negeri ini,” ungkap Ketua Umum Indonesian National Shipwners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Jumat (4/6).

ASF didirikan pada April 1992. Pertemuan pertama diadakan di Jepang. Sebagai salah satu organisasi pelayaran penting di dunia, organisasi ini terdiri dari delapan anggota yang mewakili asosiasi para pemilik kapal negara-negara Asia Pasifik.

Anggota ASF adalah Australian Shipowners’ Association (ASA), China Shipowners’ Association (CSA),  The Federation of Asean Shipowners Association (FASA),  The Hong Kong Shipowners Association (HKSOA), The Japanese Shipowners Association (JSA),   The Korea Shipowners Association (KSA),  The National Association of Chinese Shipowners (NACS) dan  Indian National Shipowners’ Association (INSA).

Serah terima jabatan dari Ketua ASF periode 2009—2010 Kenneth Koo kepada Ketua ASF baru periode 2010—2011 dilakukan pada akhir acara Annual General Meeting (AGM) yang ke-19 yang digelar di Hong Kong, pekan lalu. Johnson yang merupakan Ketua Umum INSA dan   Ketua Federation of Asean Shipowners Association (FASA)  diangkat menjadi Ketua Asian Shipowners’ Forum periode 2010—2011.

Azas cabotage sendiri  adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

Guna mendukung diterapkannya azas cabotage Kemenhub  menetapkan tiga kelompok kapal pada angkutan laut lepas pantai. Tujuan pengelompokan itu agar secara jelas dapat diketahui kapal-kapal lepas pantai bisa mengikuti penerapan cabotage.

Pada kelompok A, kapal lepas pantai jenis kecil seperti crew boat, tongkang, tug boat. Kelompok B, kapal jenis FSO dan lainnya,dan pada kelompok jenis Sesmic.

Saat ini kapal lokal menguasai 70 persen angkutan barang dalam negeri.
Sedangkan untuk angkutan ke luar negeri baru sekitar 5 persen.

Johnson mengungkapkan, posisi Asia sangat kuat di pelayaran internasional  dimana 50 persen dari total angkutan dunia sebesar 7,7 miliar ton diangkut oleh kapal Asia. Indonesia sendiri menikmati 11 persen atau sekitar 800 juta ton pada tahun ini. Belum lagi 90 persen dari pembangunan kapal dilakukan juga di Asia.

“Sayangnya, daya tawar Asia itu lemah. Lihat saja pergelaran International Maritime Organization (IMO) atau inter cargo yang berpusat di Eropa. Kerja keras kita ke depan membuat Asia menjadi lebih strategis,” katanya.

Berkaitan dengan aturan pajak baru untuk pelayaran, Johnson mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Komite Pajak belum lama ini ditemukenali  ini ada 1.000 kapal  yang beroperasi di Indonesia belum menyelesaikan kewajiban fiskalnya.

“Masalah itu lebih kepada tidak tersosialisasinya aturan dengan baik di lapangan. Tidak mungkin pengusaha membeli kapal senilai dua juta dollar AS tidak mengurus Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan   SKB PPN,” katanya.

Dijelaskannya, Bea masuk dan PPN untuk kapal adalah  0 persen. Sebelum 2001 untuk mendapatkan status bebas tinggal di stempel saja. Tetapi setelah 2001 diharuskan  mengurus SKB PPN ke kantor pelayanan pajak, dan ini tidak dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah.
“INSA  sudah menjamin akan membantu anggotanya mendapatkan SKB PPN dan PIB tersebut. Dalam data INSA, sampai saat ini ada 9.300 kapal niaga yang beroperasi di Indonesia. Jika seribu kapal itu dianggap illegal bisa mempengaruhi dunia pelayaran Indonesia, apalagi keberadaanya banyak di kawasan timur Indonesia,” jelasnya.

Juru bicara Kemenhub  Bambang Supriyadi Ervan menambahkan,  tidak mungkin pelaku usaha yang dibina lembaganya   sengaja mengemplang pajak.  Pengadaan kapal dan pesawat saat ini  dikenakan bea masuk dan pajak nol persen. Karenanya, para operator kapal dan maskapai tidak perlu membayar pajak  dan bea masuk.

Akan tetapi agar tidak dikenakan bea masuk dalam proses pengadaannya, secara administratif operator harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Izin berupa surat keterangan bebas PPN dan surat bebas bea masuk dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.

Diungkapkannya,  Kemenhub pekan lalu meminta kepada Komite Pengawas Perpajakan yang dipimpin oleh Dirjen Pajak Anwar Suprijadi untuk memfasilitasi agar alat-alat transportasi tersebut diberikan surat pembebasan dari pungutan itu.

Bambang membenarkan, selain seribu kapal dari berbagai operator kapal di Indonesia,  43 pesawat komersial yang belum diberi surat pembebasan pajak adalah milik dua maskapai  di Indonesia yaitu Garuda Indonesia dan Susi Air.

“Pesawat milik Garuda yang belum diurus surat-surat pembebasan pajaknya berjumlah sekitar 29 unit, sisanya milik Susi Air.  Harus diingat sudah tidak masalah lagi dengan kapal dan pesawat itu, karena tinggal menunggu surat pembebasan pajaknya saja,” tegasnya.[dni]