010710 Menanti Komitmen TKDN

Hadirnya Sitra Wimax memang disambut gembira banyak kalangan. Bagaimana tidak, setelah usai lelang tender Broadband Wireless Access (BWA) tahun lalu, isu tentang teknologi Wimax lebih banyak berkutat pada ketidakmampuan membayar kewajiban kepada negara atau sengketa tentang standar yang diadopsi oleh pemerintah.

Untuk diketahui teknologi  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan 802.16d (16d) untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).  Kedua, 802.16e (16e)  untuk Mobile dan Nomadic Wimax.

Indonesia mengadopsi 16d untuk membangkitkan manufaktur dalam negeri karena penyedia perangkat global lebih banyak bermain di 16e. Perusahaan lokal yang bermain di perangkat Wimax adalah anak usaha Indonesian Tower, PT Teknologi Riset Global (TRG) dan PT Hariff Daya Tunggal.

Payung bagi pemain lokal ini bermain di Wimax diperkuat dengan adanya regulasi yang mensyaratkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) harus dipenuhi oleh operator BWA  30 persen pada perangkat CPE (consumer premise equipment) dan  40 persen di BTS.

Sekarang Sitra Wimax telah berhasil mendapatkan sertifikat  Uji Laik Operasi (ULO) dari Ditjen Postel. Secara logika tentunya, operator ini memiliki komitmen untuk menggunakan perangkat lokal.

Namun, anehnya hingga saat ini Sitra Wimax baru membeli 2 BTS dan 4 CPE dari TRG. Padahal perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 200 unit per bulan karena didukung  tiga unit line produksi CPE dan BTS yang bisa ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar.  Sejauh ini baru Telkom yang memesan 31 BTS untuk 7 zona BWA di spektrum 3,3 GHz ke TRG. Telkom sendiri telah berjualan Wimax 3,3 GHz beberapa bulan lalu.

Langkah Sitra itu   tentu menimbulkan kecurigaan di pasar bahwa operator ini  membeli perangkat lokal hanya untuk demo dan lolos ULO. Sedangkan sisa dari pengembangan jaringan menggunakan perangkat asing yang lebih murah.

Chief Marketing Officer Sitra, Jerome Teh menegaskan, perseroan memiliki komitmen untuk memajukan manufaktur lokal. “Tidak mungkin kami melanggar aturan karena First Media itu perusahaan publik. Sangat merugikan kami,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband Y. Sumaryo Bambang Hadi meminta, pemerintah untuk konsisten mengawasi pengembangan jaringan yang dilakukan oleh Sitra. “Jangan seperti aturan lalu lintas 3 in 1, kala ada polisi sewa joki, polisi pergi joki ditinggal,” katanya beranalogi.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengakui pemberian sertifikat ULO ke Sitra tidak ketat karena pemerintah ingin secepatnya operator itu berjualan. “Sitra sudah mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan lisensi dan spketrum. Logikanya jika diberikan ULO, Sitra akan cepat berjualan dan mengembangkan jaringan,” katanya.

Nonot menegaskan, jika seandainya dalam perjalanan Sitra melanggar aturan dengan menggunakan perangkat asing, maka regualtor tidak segan-segan menindak pelanggaran itu dengan sanksi keras.

Sementara Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan meminta  untuk Wimax perlu ada rencana  dibolehkannya menggunakan standar 16e.

“Hal yang perlu dijaga adalah  milestone dimana dari sekarang sampai waktu diijinkannnya 16e tersebut, industri dalam negeri disiapkan untuk bisa membangun kemampuan, sehingga kalau perangkat dari luar diijinkan, sudah punya produk yang bisa bersaing,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s