290209 Bisnis Migas Akan Di Unbundling

JAKARTA —Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan memisahkan bisnis pengelolaan gas dengan pipa pembawa gas mulai tahun ini.

“Sesuai amanat UU Gas pemisahan atau unbundling itu harus dilakukan. Sekarang akun pengaturan untuk pemisahan tersebut sambil menunggu selesainya rancangan peraturan pemerintah,” kata Kepala BPH MIgas Tubagus Haryono di Jakarta, Jumat (27/2).

Dijelaskannya, dengan pemisahan tersebut perusahaan pengelola gas tetap harus membayar biaya angkut kepada transporter meskipun pipa yang dimiliki milik sendiri. “Seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) mereka tetap harus membayar untuk penggunaan pipanya. Mungkin pola pembayaran yang disesuaikan,” jelasnya.

Dikatakannya, tujuan dari pemisahan ini untuk memberikan keadilan bagi perusahaan yang telah memiliki jalur distribusi dan pipa pengangkutan. “Tetapi harga yang diterapkan harus menguntungkan shipper (pengelola gas) dan transporter (pengangkut),” katanya.

Tubagus mengatakan, untuk memulai konsep unbundling tersebut BPH migas menyerahkan 50 sertifikat hak khusus pengangkutan gas kepada tujuh perusahaan. Ketujuh perusahaan itu adalah Pertagas (43 ruas transmisi), PGN (satu ruas transmisi), Mitra Energi Buana (satu distribusi), Odira Energy Persada (satu distribusi), Sadikun Niaga Mas Raya (dua distribusi), Banten Inti Gasindo (satu distribusi), dan Bayu Buana Gemilang (satu distribusi).

Direktur BBM BPH Migas Indrayana Chaidir mengatakan, pemerintah sudah menetapkan biaya angkut (toll fee) gas untuk 33 ruas pipa transmisi mulai dari dua sen dolar AS per mile standard cubic feet (MSCF) hingga 1,47 dolar AS per MSCF.

Besaran toll fee tergantung pada empat faktor yakni biaya investasi, biaya modal, biaya operasi, dan volume gas.

“Kalau biaya investasi, modal dan operasi tinggi maka tentunya toll fee juga tinggi. Sedang, kalau volume besar, toll fee menjadi rendah. Demikian sebaliknya,” ujarnya.

Dikatakannya, toll fee tertinggi yakni 1,47 MSCF diberikan kepada ruas pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) tahap kedua antara Grissik, Sumsel hingga Muara Bekasi, Jabar sepanjang 635 km yang dioperasikan PGN.

Sedangkan toll fee untuk 32 ruas pipa transmisi lainnya yang seluruhnya dioperasikan anak perusahaan Pertamina (Persero), Pertamina Gas (Pertagas), ditetapkan bervariasi antara 0,02 dolar AS per MSCF sampai 0,61 dolar AS per MSCF.

Dirut Pertagas Suharyanto mengatakan, dari 43 ruas transmisi yang diberikan hak khusus, sudah ditetapkan toll fee untuk 32 ruas.

Menurut dia, ke-43 ruas transmisi yang berlokasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tersebut sebelumnya dimiliki induk perusahaan, Pertamina.

BUMN migas tersebut mengoperasikan pipa-pipa sendiri ataupun pihak lain dengan biaya yang disepakati bersama. Namun sebagai konsekuensi pemberlakuan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pertamina harus memisahkan bisnis hulu dan hilir.

Karenanya, dibentuk anak perusahaan PT Pertamina EP yang bergerak di bisnis hulu dan Pertagas di bisnis hilir gas.

“Berdasarkan UU tersebut, atas usulan Pertamina, Menteri ESDM memberikan izin usaha transportasi gas melalui pipa dan kemudian BPH Migas menetapkan hak khusus dan tarif tol ke Pertagas,” katanya.

Tubagus menambahkan, bagi ketujuh perusahaan tersebut proses pemberian diberikan karena selama ini sudah memiliki akses. “Mereka ini sudaha ada sejak lama. Kita tinggal menetapkan. Rencananya untuk open access akan dilakukan dengan tender nantinya,” katanya.[dni]

Iklan

280209 Lion Sebaiknya Tak Gunakan MD

Jakarta — Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta agar maskapai swasta nasional, Lion Air, tidak lagi menggunakan pesawat Mc Donnel Douglas (MD).

“Pesawat itu boros dan membuat citra dari Lion Air menjadi tercoreng karena selama ini identik dengan pesawat baru. MD kan pesawat lama. Saya sudah menelepon Pak Rusdi (Rusdi Kirana, Dirut Lion) agar menggantinya,” katanya di Jakarta , Jumat (27/2).

Menurut Jusman, selama ini citra Lion telah baik, karena mulai mengandalkan pesawat canggih jenis Boeing 737-900 ER sebagai armada yang terbaru menggantikan pesawat-pesawat tua. Hal ini sebagai langkah meningkatkan efisiensi.

Menhub mengatakan, bila Lion masih mengoperasikan pesawat MD, maka harus
melakukan perawatan yang ketat karena selain boros, juga potensi terjadinya
kerusakan masih sangat besar.

Saat ini Lion mengoperasikan sebanyak enam pesawat jenis MD yaitu lima unit
MD 90 buatan 1995 dan satu unit MD 82 buatan tahun 1984-1985. Sedangkan
Wings Air, anak perusahaan Lion, mengoperasikan 10 unit MD 82.[dni]

270209 AP II Diduga Langgar UU No 5/99

JAKARTAPT Angkasa Pura II diduga melanggar UU No 5/99 tentang anti Persaingan Tidak Sehat karena menaikkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam dan luar negeri di bandara-bandara yang dikelolanya belum lama ini.

“Kebijakan yang diambil oleh AP II itu sarat indikasi praktik monopoli. Selain itu ada beberapa regulasi yang mereka tabrak,” tegas Anggota Komisioner KPPU Tadjuddin Noersaid di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Tadjuddin, kebijakan menaikkan PJP2U yang selama ini dikenal dengan airport tax tersebut membuat AP II seolah-olah memiliki kewenangan menarik pajak dari masyarakat. “Ini jelas sekali melanggar aturan,” katanya.

Belum lagi dengan kenaikan tersebut membuat BUMN tersebut memiliki hak untuk menentukan besaran kenaikan tarif di jasanya. “Ini kan namanya sudah mengambil alih fungsi negara. kami akan selidiki praktik ini,” jelasnya

Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyetujui penyesuaian tarif PJP2U melalui surat bernomor PR 303/1/2 Phb 2009 sejak 15 Januari 2009. Surat tersebut dikeluarkan menyikapi usulan yang diajukan PT AP II pada 4 Juni 208 silam.

Dengan dikeluarkannya surat persetujuan tersebut, tarif PJP2U di bandara-bandara yang dikelola PT AP II mengalami kenaikan antara 33-66 persen untuk rute dalam negeri dan 0-66 persen untuk penumpang tujuan luar negeri.

Untuk Bandara Soekarno-Hatta, tarif baru PJP2U penumpang domestik yang disetujui adalah sebesar Rp 40 ribu per penumpang, atau mengalami kenaikan sebesar 33.33 persen dari tarif sebelumnya, yaitu 30 ribu rupiah . Prosentase kenaikan yang sama pada Bandara Raja H. Fisabilillah Tanjung Pinang, yaitu dari 15 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah (33,33 persen).

Sementara untuk Bandara Polonia Medan, Bandara SM Badaruddin II Palembang, Minangkabau Padang, St, Syarif Kasim II Pekanbaru, Halim Perdanakusuma dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U mengalami kenaikan sebesar 40 persen dari 25 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah.

Prosentase kenaikan tarif PJP2U tertinggi mencapai 66,67 persen terjadi di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Husein Sastranegara Bandung, dari 15 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah per penumpang.

Untuk rute luar negeri, kenaikan tarif PJP2U di Soekarno-Hatta mencapai 50 persen dari 100 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per penumpang. Sedangkan untuk Bandara Polonia Medan tidak berubah, yakni 75 ribu rupiah. Kemudian untuk Bandara SM Badaruddin II Palembang dan Minangkabau Padang naik dari 75 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah (33,33 persen).

Selanjutnya St, Syarif Kasim II Pekanbaru dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U luar negeri mengalami kenaikan sebesar 25 persen, dari 60 ribu rupiah menjadi 75 ribu rupiah. Kenaikan di Sultan Iskandar Muda Aceh, kenaikan tarif PJP2U luar negeri sebesar 66,67 persen dari 60 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah.

penyesuaian tarif dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan pengguna jasa yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan tergantung evaluasi kinerja pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara.

Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) menganggap kenaikan dari aiport tax tersebut membuat pertumbuhan penumpang akan turun karena masyarakat jadi enggan menggunakan pesawat terbang.[dni]


270209 KPPU Akan Awasi Sepak Terjang BUMN

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi sepak terjang bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang menjalankan bisnis secara monopoli.

“Kami tidak ada keberatan dengan izin monopoli yang dikantungi oleh BUMN-BUMN tersebut. Tetapi, yang kita soroti adalah indikasi melanggar praktik monopoli sesuai UU NO 5/99,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu, di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Benny, kebijakan monopoli yang diberikan kepada BUMN tidak dapat disalahkan karena sesuai dengan UUD 45 yang produksi atau komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Monopoli biasanya diberikan melalui payung hukum berupa undang-undang yang mendukungnya.

“Izin monopoli boleh. Tetapi melakukan praktik monopoli itu dilarang. Jika dilakukan akan berhadapan dengan kami,” tegasnya.

Dikatakannya, dasar hukum dari alasan tersebut adalah Pasal 51 UU No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat. Pasal tersebut mengatakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau Badan yang dibentuk oleh negara.

“Pasal ini menjadi dasar kami untuk bergerak sekarang mengawasi sepak terjang BUMN. Karena kenyataan di lapangan, banyak BUMN yang tidak memiliki izin monopoli tetapi melakukan praktik monopoli,” katanya.

Dicontohkannya, Pelindo II yang pernah dihukum karena mengatur izin trayek atau Telkom yang memblokir jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) di wartel-wartel Telkom.

Selanjutnya Benny mengungkapkan, untuk menghindari pelaksanaan keistimewaan yang selama ini didapat oleh BUMN-BUMN, KPPU akan mengeluarkan pedoman pada perusahaan-perusahaan milik negara yang berisi pemahaman, pengertian, dan penjelasan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 51 UU No 5/99.

Nantinya pedoman tersebut akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan administrasi negara yang ada maupun perubahan kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Sebenarnya pedoman ini sudah selesai dibuat.. Kami sudah tayangkan di situ KPPU untuk mendapatkan respons dari BUMN-BUMN, sayangnya hingga sekarang tidak ada tanggapan. Saya masih memberikan kelonggaran waktu untuk mempelajari dengan mengirmkan draft pedoman ke Menneg BUMN. Jika tidak ditanggapi juga, jangan kaget ada beberapa BUMN yang kita semprit nantinya,” tandasnya.

Anggota Komisioner KPPU Tadjuddin Noer Said menambahkan, sebenarnya saat ini hanya tiga BUMN yang diberikan izin monopoli. Ketiga BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, dan Jamsostek.

“Masalahnya ada beberapa BUMN yang tidak mendapat izin monopoli tetapi karena membawa-bawa nama negara, seolah-olah boleh melakukan monopoli. Jadinya, fungsi negara untuk mengatur pun mereka ambil alih di pasar,” katanya.

Benny menambahkan, akibat praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN terjadi penetapan tarif tinggi di pasar dan konsumen tidak memiliki alternatif pilihan barang. “Kalau begini BUMN itu bukan mengayomi rakyat tetapi menghisap darah rakyat. Apa praktik seperti ini wajar dibiarkan,” katanya.[dni]

270209 Laba Bersih Indosat Turun 8 %

JAKARTA —PT Indosat Tbk (Indosat) membukukan laba bersih sebesar 1,88 triliun rupiah pada 2008 atau mengalami penurunan sebesar delapan persen dibandingkan periode 2007.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, turunnya laba bersih perseroan sebagai dampak kerugian nilai tukar mata uang akibat terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.

“Meskipun perseroan telah melakukan lindung nilai (hedging) sebesar 52 persen dari total obligasi dan hutang dalam bentuk dollar AS, tetap saja ada kerugian akibat selisih nilai tukar itu sebesar 886 miliar rupiah,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Dikatakannya, pada 31 Desember 2008 total hutang perusahaan adalah sebesar 21,76 triliun rupiah dengan komposisi 51 persen dalam rupiah dan sisanya dollar AS.

Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck menambahkan, hedging telah dilakukan oleh perseroan sejak 2004 dengan spot rate yang digunakan rata-rata di bawah sembilan ribuan rupiah.

” Ada banyak kontrak untuk memperbaharui hedging. Sebenarnya kerugian ini di luar operasional perusahaan dan semua entitas bisnis mengalami hal yang sama menjelang penutupan kuartal empat tahun lalu,” jelasnya.

Johnny mengakui, dampak krisis ekonomi juga membuat Earning Before Income Tax and Depreciation (EBITDA) dari perseroan melambat pada tahun lalu.

Tercatat pada 2007, EBITDA Indosat mencapai 8,714,8 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sekitar 9,321,2 miliar rupiah atau tumbuh 6,7 persen.

Sementara EBITDA margin Indosat pada 2008 sekitar 50 persen atau turun 2,9 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.

“Kalau EBITDA margin itu juga dipebgaruhi oleh persaingan di seluler dan turunnya tarif di jasa tersebut,” kata Johnny.

Selanjutnya Johnny mengatakan, pada 2008 perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 18,66 triliun rupiah atau tumbuh 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan laba usaha diraih sebesar 4,73 triliun rupiah atau naik 5 persen dibandingkan 2007.

Layanan seluler memberikan kontribusi sebesar 76 persen bagi total pendapatan usaha perseroan. Disusul data tetap (15 persen) dan telepon tetap (9 persen).

“Layanan seluler dan telepon tetap tumbuh 11 persen dibandingkan tahun 2007. Sedangkan data tumbuh 26 persen,” kata Johnny.

Dikatakannya, jasa seluler Indosat berhasil menambah 12 juta pelanggan baru sehingga berjumlah 36,5 juta pelanggan pada 2008.

Sedangkan telepon tetap berjumlah 761 ribu pelanggan alias hanya tumbuh 21,3 persen ketimbang 2007.

Sementara Average Revenue Per Users (ARPU) dari jasa seluler mengalami penurunan sebesar 27 persen ketimbang 2007 atau hanya sebesar 38.600 rupiah.. Penurunan juga terjadi di ARPU telepon tetap sekitar 34 persen atau hanya meraih 22.900 rupiah.

Kedua jasa tersebut ditopang oleh 14.162 BTS pada 2008 atau ada penambahan sekitar 4 ribuan BTS pada tahun itu.

Sebelumnya, kerugian akibat nilai tukar juga dialami oleh pemain ketiga terbesar di pasar seluler yakni Excelcomindo Pratama (XL). Namun, XL secara kualitatif lebih kompetitif ARPU blended miliknya dengan perolehan 37 ribu rupiah berkat outgoing minutes sebesar 54,9 miliar menit. Padahal jumlah pelanggan XL hanya sekitar 26 juta nomor.

Sementara Indosat yang memiliki total 36,5 juta pelanggan hanya memiliki outgoing minute 474 miliar menit. Inilah yang menjadi salah satu pemicu turunnya ARPU blended Indosat pada tahun lalu.

Johnny ketika diminta pendapatnya tentang hal tersebut mengatakan, perseroan tidak berani berjudi dengan kemampuan jaringan dalam bermain tarif. “Kalau kami picu dengan tarif murah, kita khawatir trafik naik, tetapi jaringan ambrol,” jelasnya.[dni]

260209 Menyoal Keberadaan Mobile Advertising

sms

Sejak pemerintah mengeluarkan beleid guna memangkas tarif ritel telepon nirkabel sebesar 20-40 persen pada April 2008, operator telekomunikasi mulai serius menggarap layanan nilai tambah (Value Added Service/Vas) sebagai usaha untuk mempertahankan tren pertumbuhan pendapatan yang positif.

Vas yang digarap berupa mobile data, SMS Premium, nada sambung, dan yang terbaru adalah menjadikan ponsel sebagai alat beriklan alias mobile advertising.

Mobile advertising adalah layanan yang menjadikan ponsel sebagai media beriklan (media seller) dari produsen. Pola bisnis dari layanan ini melibatkan produsen, biro iklan dan operator.

Di Indonesia, pionirnya adalah Indosat melalui i-klan dan diikuti oleh Telkomsel dengan kartu As Fress. Meskipun Indosat sebagai pionir, tetapi Telkomsel yang berani memasarkan jasa ini secara above the line dan below the line ke pasar.

Sedangkan Indosat seperti biasanya, belajar dari kesalahan yang dibuat pesaingnya dengan melakukan modifikasi dan muncul ke pasar melalui produk yang seolah-olah paling lengkap.

Saat ini i-klan berhasil menggaet 900 ribu pelanggan, sedangkan Kartu As Fress memikat 1,5 juta pelanggan. Indosat menargetkan jasa i-klan akan mampu mendapatkan dua juta pelanggan pada akhir tahun nanti setelah menggandeng Nokia dan Oke Shop sebagai mitranya belum lama ini.

“Layanan ini merupakan breakthrough dalam dunia periklanan. Tidak ada media yang bisa seresponsif medium ponsel dalam menyampaikan komunikasi. Saya yakin dua tahun lagi layanan ini akan booming,” ujar Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya kepada Koran Jakarta, (Rabu (25/2).

Diungkapkannya, jika media internet hanya memiliki respons sebesar satu persen untuk setiap satu kali penayangan iklan, maka pesan melalui ponsel memliki respons sebesar 10-20 persen. “Dan pelanggan tidak merasa terganggu dengan pesan iklan yang disampaikan. Buktinya tingkat pindah layanan khusus untuk jasa ini hanya sekitar satu persen,” tegasnya.

Aturan Main

Jika di Indonesia mobile advertising merupakan hal yang baru, di luar negeri jasa ini telah berhasil menjadi penggerak pendapatan bagi operator. Di Jepang misalnya, NTT Do Como mengandalkan jasa tersebut sebagai penyumbang 10 persen pendapatannya.

Di Jepang, model bisnis yang telah terbentuk membuat jasa ini saling menguntungkan semua pihak yang terlibat yaitu pelanggan, biro iklan, pemasang iklan, dan operator. Berdasarkan catatan, pada 2011 nanti nilai bisnis dari mobile advertising akan mencapai 12 miliar dollar AS secara global.

“Di Indonesia jasa ini belum memiliki regulasi. Kesan yang muncul pelanggan dieksploitasi. Karena itu kami merasa perlu untuk mengaji keberadaan dari jasa tersebut. Kita tidak ingin pelanggan dirugikan,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi.

Jika dilihat sekilas, menurut Heru, jasa tersebut mencampuradukkan antara SMS premium, SMS Broadcast, dan iklan.


Seandainya mengacu pada regulasi SMS premium operator harus memberikan fasilitas mendaftar dan menghentikan layanan bagi pelanggan layaknya jasa yang diberikan oleh penyedia konten. Dan yang terpenting adalah operator tidak boleh memperjualbelikan data pelangganya ke pemasang iklan.


Heru menyoroti konsep mobile advertising di Indonesia yang terkesan mengeksploitir pelanggan. Hal itu dapat dilihat dari ketimpangan kompensasi yang diterima pelanggan dari jasa tersebut. Bonus berupa SMS atau pulsa bagi pelanggan yang rela menerima iklan dari para mitra provider dianggap belumlah optimal.


“Jika hanya diberikan bonus SMS itu tidak fair bagi pelanggan. Hal ini karena privasi mereka terganggu menerima iklan, tetapi kompensasinya tidak setimpal. Operator menerima puluhan miliar dengan memanfaatkan data base pelanggannya,” katanya.


Ketika ditanya akankah ada regulasi khusus yang dikeluarkan berkaitan dengan jasa tersebut, Heru mengatakan, jika regulasi SMS Premium sudah bisa mengakomodasi model bisnis dari layanan tersebut, kemungkinan besar tidak akan ada keluar beleid khusus untuk mobile advertising.


Sementara itu, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta, masalah kerugian akibat adanya penyalahgunaan informasi harus jelas dalam jasa tersebut. “Jika iklannya salah, konsumen harus jelas menuntut siapa. Jangan seperti SMS Premium, operator menikmati keuntungan, tetapi mereka tidak terkena tanggung renteng,” katanya.


Menanggapi hal itu, Teguh mengatakan, kartu perdana hasil co-branding dengan Nokia dan Oke shop memang hanya memberikan bonus pulsa sebesar lima ribu rupiah. Dan setelah jumlah tersebut habis, bonus yang dinikmati hanya berupa nada sambung, MMS, atau SMS untuk ke sesama pelanggan Indosat. “Sedangkan untuk masalah mendaftar dan menghentikan layanan fasilitas itu kami berikan dan tidak dipungut biaya,” jelasnya.


Harus Jelas

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi mengatakan, konsep mobile advertising yang berjalan saat ini memang belum optimal. Jika mengacu pada konsep yang lazim di luar negeri, kartu yang digunakan bebas biaya pemakaian dan dibayar dari pengiklan.


“Yang jalan sekarang masih mandul. Saya usul buat operator untuk benar-benar memberikan bonus yang bermanfaat bagi pelanggan, tidak hanya SMS,” katanya.


Sementara itu, Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja menegaskan, mobile advertising bukanlah SMS Premium. “Ini dua barang yang berbeda. saya kasihan jika ada yang bicara seperti itu. Ini berarti mereka tidak mengerti konsepnya,” katanya.


Dikatakannya, jika di SMS Premium penerima SMS terpotong pulsanya, maka di mobile advertising tidak dikenakan biaya apa pun karena pengiklan yang membayar biaya SMS.


“Dan masalah adanya penyalahgunaan data base itu sangat berlebihan. Pengiklan itu hanya tertarik SMS iklannya dikirim ke jutaan pengguna seluler alias massal,” katanya.


Secara terpisah, pengamat telematika Ventura Elisawati meminta regulator tidak terlalu ketat mengatur jasa yang tergolong baru tersebut dengan mengatasnamakan kepentingan pelanggan.


“Ini adalah produk kreatif. Kreatifitas itu biasanya hasil ‘kekurangajaran’. Jadi, baiknya di biarkan berkembang sambil diamati dan dipersiapkan dengan regulasi yang harmonis. Jangan belum apa-apa sudah diancam, mana fungsi regulator sebagai pelindung industri,” tandasnya.


Sedangkan Pengamat Periklanan M. Gunawan Alif mengatakan, mobile advertising di Indonesia masih memerlukan waktu untuk berkembang karena pengiklan masih ragu akibat belum adanya data terukur dan riset perilaku konsumen yang valid untuk medium ini.


Dikatakannya, medium ini mencapai skala ekonomis besar jika banyak pemasang iklan yang cerdas dan kreatif menjadi pendorongnya. Tetapi, keinginan untuk memanfaatkan medium tersebut akan terhalangi oleh sikap biro iklan atau media spesialis yang tidak terlalu getol menggunakan medium alternatif seperti mobile advertising.


“Biro iklan itu tidak mau repot dengan evaluasi data yang belum valid. Apalagi medium baru ini tidak menjanjikan keuntungan yang cepat layaknya TV. Karena itu saya bilang mengandalkan biro iklan sebagai driver tidak bisa diharapkan,” katanya.[dni]

260209 Telkomsel Tidak Akan Terbitkan Obligasi

logo-telkomselPT Telkomsel tidak akan menerbitkan obligasi dalam upayanya untuk memenuhi belanja modal sebesar 1,5 miliar dollar AS tahun ini.

Anak Usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tersebut lebih mengandalkan kepada kas internal dan hutang dari perbankan dalam negeri sebagai pasokan belanja modalnya.

“Rencana menerbitkan obligasi belum terpikirkan. Belanja modal tetap lebih banyak dipasok oleh kas internal dan sisanya perbankan. Bagaimana komposisi keduanya itu belum bisa saya ungkap sekarang,” ujar Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno.

Satu hal yang pasti, lanjutnya, karena Telkomsel tidak menurunkan nilai belanja modal tahun ini, banyak perbankan yang menawarkan kredit ekspor kepada perseroan. “Itu buktinya kami dipercaya oleh industri,” katanya.

Diungkapkannya, belanja modal itu akan digunakan sebanyak 60 persen untuk peningkatan kapasitas jaringan, 10 persen perluasan jangkauan, dan sisanya untuk teknologi pendukung. Rencananya tahun ini Telkomsel akan membangun 4000 BTS baru agar pada akhir tahun nanti, perseroan memiliki 31.000 BTS.

Sedangkan untuk pengembangan teknologi, Telkomsel akan mulai mencoba evolusi dari teknologi 3G yakni Long Term Evolution (LTE) dan akses internet pita lebar WIMAX. LTE rencananya akan difokuskan untuk daerah perkotaan, sedangkan WIMAX di pedesaan, seiring kemenangan Telkomsel di tender Universal Service Obligation (USO) beberapa waktu lalu. Teknologi 3G sendiri akan ditambah di 24 kota baru hingga akhir tahun nanti.

Dana untuk penggelaran USO alias telepon pedesaan disiapkan sebesar 600 miliar rupiah atau empat persen dari belanja modal tahun ini untuk pembangunan di tahun pertama. Sedangkan untuk pengoperasian selama lima tahun dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.

Berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh JP Morgan belum lama ini tentang kenaikan pendapatan usaha Telkomsel sebesar 12 persen pada kuartal empat 2008, dibandingkan kuartal ketiga tahun yang sama, Sarwoto mengatakan prediksi itu bisa saja benar, “Tetapi karena laporan keuangan dari Telkom Grup belum keluar, saya tidak bisa publish laporan keuangan,” jelasnya.

Satu hal yang pasti, katanya, dampak dari krisis ekonomi global akan terasa mulai tahun ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Telkomsel lebih fokus menggarap pasar komunitas dan area-area yang belum jenuh tingkat penetrasinya, seperti area di luar Jawa. Sedangkan target jumlah pelanggan hingga akhir tahun nanti diharapkan ada 15 juta nomor baru, melengkapi 67,2 juta pelanggan yang dimiliki saat ini. [dni]