010410 Mandala Sebaiknya Diperiksa

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebaiknya memeriksa kemampuan Mandala Airlines dalam melayani penumpangnya mengingat maskapai itu kekurangan armada seiring sejumlah pesawat dikembalikan ke lessor.

“Sebaiknya diantisipasi dengan bertanya ke manajemen maskapai itu hal yang sebenarnya terjadi. Jika tidak bisa menimbulkan rumor yang bisa merusak industri penerbangan,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).

Dia menduga, kebijakan mengembalikan pesawat oleh Mandala bisa karena beberapa hal seperti    pertimbangan bisnis, kontrak selesai, atau mau mengurangi jumlah armada dan ingin fokus kepada pasar gemuk.

“Tetapi bisa juga ada masalah keuangan di perusahaan itu. Untuk hal ini pemerintah harus turun tangan karena ini menyangkut layanan publik yang tidak bisa terhenti karena masalah di korporasi,” tegasnya.

Sementara Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta, jika terjadi pembatalan penerbangan oleh Mandala karena kekurangan maskapai harus memberikan ganti rugi ke konsumen.

“Jika ada pembatalan penerbangan itu, berarti jelas sekali ada pihak yang ingkar. Regulator penerbangan harus memberikan peringatan kepada maskapai tersebut,” katanya.

Dia meminta, selain Mandala memberikan ganti rugi pengembalian uang tiket, juga memberikan jalan keluar bagi calon penumpang dengan mencarikan maskapai lainnya untuk ke tempat tujuan. “Itu baru namanya bertanggungjawab,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay menyarankan Mandala Airlines menyesuaikan jumlah rute yang diterbangi dengan jumlah pesawat yang kini dioperasikan. Penyesuaian itu untuk terjadinya keterlambatan penerbangan yang pada gilirannya memengaruhi pelayanan.

Diungkapkannya, pihaknya menerima laporan sejumlah pesawat dihapus dari daftar registrasi pesawat Indonesia berkode PK sehingga aktivitas penerbangannya berkurang. Kondisi itu menyebabkan sejumlah rute penerbangan domestik terpaksa ditutup seperti Jakarta-Malang dan Jakarta-Padang.

Herry melanjutkan pihaknya juga menyarankan Mandala mulai berkiprah di rute penerbangan regional dengan membawa nama Indonesia. “Rute domestik dikurangi untuk alihkan ke penerbangan regional. Itu saya sarankan agar ke regional,” tutur dia.

Saat ini, Mandala mengklaim mengoperasikan tujuh unit pesawat dari sebelumnya pernah mengoperasikan 11 pesawat pada akhir 2008. Rencananya, Mandala akan menambah antara dua pesawat hingga empat pesawat selama tahun ini.

Kabar beredar mengatakan, kekurangan armada dialami Mandala karena adanya keributan antar pemegang saham.

Maskapai Mandala dikuasai Cardig International dan Indigo Partners AS. Cardig International merupakan perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada industri aviasi yang kini memiliki investasi di 10 perusahaan.

Perusahaan inti yang mendukung sektor aviasi Indonesia adalah JAS Airport Services (yang bekerja sama dengan Singapore Airport Terminal Services-SATS) dan JAS Aero Engineering (yang bekerja sama dengan Singapore Airlines Engineering Company-SIAEC).

Indigo Partners adalah perusahaan yang berinvestasi di sektor penerbangan dan memiliki saham di sejumlah maskapai seperti Spirit Airlines (USA), Wizz (Europe), Tiger (Singapore), Abnanova Airlines (Russia) dan Mandala Airlines (Indonesia). Indigo dikenal sebagai salah satu lessor. Konon armada yang dikembalikan adalah hasil lessor dengan Indigo karena tarifnya mahal. [dni]

010410 Menkominfo Sebaiknya Tunjuk Dirjen Postel Definitif

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disarankan untuk memiliki pejabat Dirjen Postel definitif ketimbang Pelaksana Tugas (PLT) mengingat Direktorat tersebut memegang peranan penting dalam pengembangan sektor telekomunikasi.

“Pejabat Dirjen secara definitif sudah kosong selama enam bulan. Sudah lewat 100 hari kepemimpinan Tifatul Sembiring di Kemenkominfo, tetapi belum ada pejabat definitif. Ini aneh sekali,” sesal Direktur ICT Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).

Menurutnya, posisi itu harus diisi pejabat definitif yang direstui presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) mengingat direktorat itu memasok 80 persen dari penerimaan Kemenkominfo untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jika posisi   strategis itu  kelamaan tak punya dirjen yang definitif akibatnya tak melahirkan  melahirkan kebijakan strategis karena  kebijakan di level dirjen harus   ‘lari’ ke level menteri. Padahal dirjen itu mengurus sesuatu yang teknis,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Dirjen Postel juga merupakan ex officio Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). “BRTI selama tidak ada ketua definitif  lari dari jalurnya. Lembaga ini seperti tidak jelas mau dibawa kemana,” katanya.

Direktur bidang Kebijakan LPPMI Kamilov Sagala menduga, pilihan Tifatul memilih seorang PLT dari luar KemenKominfo karena melihat belum ada sosok yang loyal bisa dipercaya.

“Loyal disini bukan kepada satu kelompok. Tetapi loyal pada ucapan dan kebijakan yang digariskan. Selama ini bisa saja Menkominfo belum menemukan sosok yang pas,” katanya.

Sementara itu, Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pelantikan pejabat PLT Dirjen Postel baru  M. Budi Setiawan ditunda karena alasan teknis. “Harusnya hari ini (Rabu, 30/3). Tetapi ada hal teknis yang belum terselesaikan,” katanya.

Budi Setiawan adalah mantan   Deputi II Menpora bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda era Adhyaksa Dault  Doktor lulusan Tokyo yang mendalami ilmu nuklir ini berdasarkan penelusuran di laman-laman internet tercatat sebagai salah satu deklarator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga institusi dari Tifatul Sembiring.

Kabar beredar mengatakan, ditundanya pelantikan Budi karena pria ini belum pernah bertugas di KemenKominfo selama satu atau dua tahun. Hal ini dianggap melanggar   administrasi birokrasi[dni]

010410 XL Tingkatkan Kapasitas BlackBerry

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) meningkatkan kapasitas jaringannya ke server Research In Motion (RIM) sebesar 44 persen dari 180 Mbps menjadi 260 Mbps untuk menjamin kenyamanan layanan bagi 310 ribu pelanggan BlackBerry.

“Kapasitas bandwitdh sudah dinaikkan sejak awal Maret 2010. Soalnya pelanggan BlackBerry kami melonjak dari posisi akhir 2009 sebesar 200 ribu nomor,” kata GM Direct Sales  XL Handono Warih kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).
Menurutnya, tingkat utilisasi akses data dari pengguna BlackBerry  sudah mencapai 60 persen dari 260 Mbps kapasitas yang tersedia saat ini. “Jika sudah mencapai 80 persen, kita pasti secepatnya meningkatkan kapasitas bandwidth,” katanya.

Dijelaskannya, penambahan bandwidth menjadi keharusan sejalan dengan trend pertumbuhan pelanggan  sekitar 40.000 pelanggan per bulan. “Setiap satu pelanggan XL BlackBerry rata-rata menggunakan bandwidth 100 Mbps per bulan. Sebanyak  80 persen pelanggan menggunakan  prabayar yang mayoritas menggunakan skema langganan harian  5 ribu rupiah,  selebihnya berlangganan bulanan.,” ujarnya.

Head Of Mobile Service  XL Budi Harjono menambahkan, untuk memacu jumlah pelanggan dan menekan penggunaan perangkat bukan dari distributor resmi, XL  menawarkan paket promosi potongan tarif 50 persen untuk dua varian  BlackBerry yaitu Onyx dan seri Gemini sebanyak 20 ribu unit.

Dalam program tersebut, disediakan   program promosi layanan BlackBerry One dengan tarif hanya 75 ribu rupia per bulan  dengan menyediakan fasilitas email, browsing, chatting, tanpa batas untuk pembelian paket BlackBerry Bold 9700 Smartphone Adapun Layanan BlackBerry Gaul dengan tarif hanya 25 ribu rupiah per  bulan khusus digunakan untuk mendukung kegiatan percakapan (chatting) serta bersosialisasi melalui fitur layanan messaging antar penggunanya.

Untuk layanan BlackBerry BIZZ merupakan layanan BlackBerry yang memungkinkan pelanggan untuk dapat menggunakan fasilitas email serta chatting saja.Untuk fitur browsing dan social network tidak tersedia.[dni]

010410 Memberikan Kail, Bukan Ikan

Industri telekomunikasi di Indonesia memiliki setiap tahunnya memiliki nilai bisnis yang tinggi. Walaupun pada tahun ini jumlahnya diperkirakan sama dengan tahun lalu, tetapi angkanya masih saja menggiurkan yakni sekitar 40 triliun rupiah.

Dampak dari nilai bisnis yang besar itu dirasakan oleh semua pelaku usaha, baik itu skala besar seperti penyedia menara atau perangkat, hingga kelas kecil layaknya penjual voucher pulsa dan kios ponsel.

Operator pun menyadari jika tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun industri, berbagai program yang mengajak pengusaha pun dilakukan agar keuntungan dinikmati bersama. Program itu biasanya dikemas dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) secara benar alias tidak hanya sebatas memberikan dana tetapi memberdayakan ekonomi rakyat.

Contoh nyata dari konsep itu adalah program private cluster yang dilakukan oleh unit Fixed Wireless Access (FWA) Telkom Flexi melalui program Private Cluster. Private Cluster adalah program memberdayakan area yang belum tersentuh oleh operator lain, biasanya di kawasan rural, dimana diler kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diajak bekerjasama mengembangkan layanan.

Deputy Commerce Telkom Flexi Judi Achmadi mengungkapkan, dalam program tersebut

UKM yang bergerak di bisnis penjualan kartu perdana dan pulsa diberikan keleluasaan mengembangkan layanan Flexi dengan dukungan penuh dari pemimpin pasar FWA itu.

“Kami memberikan dukungan pemasaran seperti pembuatan kartu perdana sesuai dengan identitas daerah, tarif khusus, dan penawaran pemasaran lainnya. Intinya kita merangsang UKM itu untuk berkompetisi alias tidak memberikan ikan, tetapi kailnya,” jelasnya.

Hasil dari program ini lumayan mengembirakan. Tingkat okupansi dari infrastruktur yang tersedia di 126 kabupaten dengan jumlah 378 BTS meningkat tiga kali lipat seteah sebelumnya hanya berada di level 40 persen. Tingkat isi ulang pulsa juga mengalami   pertumbuhan  90 persen dari  1,56 miliar   menjadi sekitar 3 miliar rupiah.

Penjualan pun naik   4 kali lipat dari    120 ribu menjadi   600 ribu nomor . Hal ini berujung pendapatan di area cluster itu  naik 45 persen dari  1,5 miliar menjadi sekitar    2,2 miliar rupiah.

“Program ini awalnya di Purwakarta Desember 2009. sekarang sudah menjalar ke  126 kabupaten di  Sumatera, Jabar, Jateng, dan  Kalimantan,” katanya.

Selanjutnya Judi menjelaskan, dukungan lain untuk membantu pengusaha kecil adalah memberikan nomor khusus bagi pelaku usaha agar mudah berpromosi. “Kita sedang menggarap komunitas usaha kecil itu untuk menggunakan Flexi. Biasanya nomor khusus itu mahal, bisa mencapai 250 ribu rupiah, tetapi untuk UKM kita berikan harga banting,” katanya.

Contoh lain dari pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dilakukan Bakrie Telecom  melalui progran  Uber Esia (Usaha Bersama Esia).

Uber Esia sendiri merupakan program kolaborasi Bakrie Telecom, Grameen Foundation dan Qualcomm Inc yang bertujuan untuk dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat pinggiran dengan  menyediakan sarana telekomunikasi sebagai modal usaha kecil mereka di bidang telekomunikasi. Jenis usaha yang dilakukan adalah wartel dan isi ulang elektronik, dimana masyarakat yang menjalankan usaha tersebut mendapatkan dukungan dan bimbingan dari PT RUMA.

“Sejak kami memulai upaya ini dari tahap perobaan hingga perkenalannya secara resmi di bulan Oktober 2009, perkembangan jumlah peminatnya luar biasa. Jumlahnya tumbuh dari 130 hingga 1600 Village Phone Operator (VPO) dan melayani lebih dari 100 ribu pelanggan dalam waktu hanya 6 bulan dan tersebar di wilayah Bekasi, Tanggerang dan Serang“, ujar Direktur Utama PT Bakrie Telecom  Anindya N Bakrie,

Dijelaskannya,  program Uber Esia ini menepis anggapan bahwa berbisnis di kalangan masyarakat dengan pendapatan terbatas tidak memiliki kelayakan usaha. Dengan tambahan pendapatan rata-rata sebesar 100 – 300 ribu rupiah  per bulan diyakini model bisnis ini mampu menunjukkan kontribusi positif bagi penciptaan kemandirian usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pinggiran kota.

Menurut Bank Dunia, pendapatan menengah bawah di Indonesia sebesar  2,5 dollar AS per hari. Sebanyak 63 persen dari 180 juta penduduk   hidup dengan menggantungkan diri pada sektor informal. Kelompok ini   hanya memiliki sedikit daya tawar dan akses ke  mata rantai ekonomi.  Hadirnya industri telekomunikasi diharapkan bisa membuka akses itu.[dni]

010410 Mengembalikan TIK kepada Khittah



Tingkat penetrasi internet di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini lumayan tinggi. Hal itu terlihat dari naiknya akses internet melalui Desktop atau mobile phone yang diperkirakan bisa mencapai 18 persen dari total populasi.

Semaraknya penggunaan akses internet tentu tak bisa dilepaskan dari gencarnya pembangunan backbone atau last mile oleh penyelenggara telekomunikasi.

Sayangnya, internet di Indoensia lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang sifatnya hiburan atau konsumtif bukan hal yang produktif. Akhirnya, penyelenggara belum bisa merasakan keuntungan dari hadirnya jasa data dan negara pun belum mendapat pemasukan yang signifikan dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kontribusi data bagi total pendapatan satu operator  di Indonesia baru sekitar 5  persen.  Angka itu kecil sekali. Di Asia rata-rata kontribusi data sudah mencapai  27 persen dan akan menjadi 37 persen dalam lima tahun ke depan

Padahal, menurut kajian yang dilakukan oleh konsultan Deloitte, setiap 10 persen pertumbuhan penterasi infrastruktur broadband seharusnya meningkatkan 1,2 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari satu negara. Sedangkan di Indonesia, penetrasi sudah mencapai di atas 50 persen untuk area rural, tetapi kontribusi ke PDB belum signifikan.

“Semua itu karena ada salah kaprah dalam pemanfaatan TIK. Semua hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif seperti mengakses jejaring sosial atau instant messaging. Seharusnya dikembangkan masyarakat berbasis TIK,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).

Menurutnya, masyarakat berbasis TIK adalah yang menggunakan teknologi sebagai alat memberikan kemudahan dalam hidup dan meningkatkan kesejahteraan. “Misalanya ada e-education yang membuat masyarakat di pelosok bisa mendapatkan ilmu pengetahuan setara di kota atau aplikasi yang memudahkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengakses peluang,” jelasnya.

Regional Manager ConsumerLab MUSEA Business Vishnu Singh menambahkan, TIK bisa menjadi enabler untuk mendorong keuntungan pengusaha mencapai 50 persen dan mengubah konsep penumpukan barang menjadi pemesanan.

Optimalkan UKM

Pengamat koperasi dan UKM, Thoby Mutis menegaskan, jika para penyelenggara telekomunikasi ingin mengembalikan TIK kepada khittahnya, maka   pengusaha    berbasis koperasi dan  UKM harus diajarkan mengoptimalkan penggunaan  (TIK) untuk meningkatkan daya saingnya.

“Di saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM yang menggerakkan sektor riil. Saatnya kalangan ini diberdayakan  menggunakan TIK sebagai salah satu  basis kompetensi,” jelasnya.

Menurutnya, jika koperasi dan UKM memanfaatkan TI dengan benar maka akan tercipta efisiensi dalam biaya operasional. Selain itu, TI bisa membuka   peluang pasar, khususnya ke luar negeri   melalui internet. “Pasar koperasi dan UKM itu banyak di luar negeri, khususnya para pengrajin. Bagaimana komunikasi dengan luar negeri jika masih takut TI,” katanya.

Executive General Manager Divisi Business Service (DBS) Telkom Slamet Riyadi mengakui penggunan  TIK secara tepat  sebagai enabler diyakini bisa menekan biaya operasional dari pebisnis skala  UKM hingga 60 persen, sehingga berimbas pada penurunan drastis dari Total Cost of Ownership (TCO).

“Para pelaku UKM dan Koperasi selama ini mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya. Beberapa merupakan hal yang klasik, tetapi dengan pemanfaatan TIK yang tepat, beberapa hambatan bisa diatasi,” jelasnya.

DBS  dibentuk Telkom dikhususkan untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan menawarkan beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang tepat.

Beberapa aplikasi berbasis platform as as services (PAAS) cloud computing sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, dan lainnya. Cloud computing  adalah pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing.
Berdasarkan catatan, UKM di Indonesia  telah menjadi yang paling berkembang dalam adopsi teknologi bersama Filipina dan Thailand. Pertumbuhan belanja solusi  TIK yang dilakukan kalangan UKM hingga empat tahun kedepan diperkirakan mencapai 60,3 persen atau senilai 18,6 triliun rupiah dengan nilai Compound Annual Growth Rate (CAGR) 12,83 persen.

UKM ditengarai memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto nasional sebesar 54 persen. Sektor tertinggi investasi yang dilakukan kalangan UKM adalah pada bidang  jasa (57%), perdagangan (20%), dan manufaktur (23%).

Slamet mengungkapkan, untuk melayani pasar UKM, DBS akan melakukan segmentasi pasar berdasarkan industri dan komunitas, serta membangun solusi sesuai dengan kebutuhan komunitas dalam format PAAS yang akan menjadi bisnis enabler

“Kami juga akan memberikan coaching clinic dengan membagun 13 Small Medium Enterprise (SME)  center di seluruh Indonesia. Ini akan signifikan membantu UKM karena banyak kegiatan bisa dilakukan di situ, misalnya virtual office,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin menilai  langkah Telkom membentuk DBS untuk menggarap UKM sebagai hal yang tepat mengingat operator itu memiliki segalanya mulai dari backbone hingga platform service hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau dikembangkan sendiri. “Pemain global sudah banyak yang menggarap UKM ini, Telkom harus bisa mengejar ketertinggalannya,” katanya.

Menurutnya, penyediaan solusi TIK  bagi UKM yang  menggunakan  konsep cloud computing  (melalui internet) masih memiliki pangsa pasar yang besar . “Jika berhasil,  dampak ekonominya untuk skala nasional juga besar. Ini baru namanya pembangunan broadband itu mendorong perekonomian. Bukan seperti sekarang yang tak lebih buat akses jejaring sosial,” tegasnya.

Diingatkannya,  karena sasaran adalah UKM, maka   harga layanan haruslah   terjangkau. “Inilah alasan  pendekatan delivery layanan dengan konsep cloud computing, karena diharapkan beban akan bisa di bagi bersama-sama oleh para UKM,” katanya.

Disarankannya, agar solusinya memikat UKM,  harus  ditawarkan solusi generik yang dibutuhkan, semakin generik solusinya,  potensi pasar akan semakin besar. “Selai itu  perlu melakukan pengelompokan terhadap jenis UKM yang akan disasar , lalu membuat paket solusi yang lebih spesifik. Ini membuat UKM bisa mendapatkan satu paket solusi TIK  sesuai spesifikasi merek,” katanya.

Pengamat Telematika Suhono S. Supangkat mengatakan, peluang Telkom lumayan besar memberdayakan UKM karena pesaing dari luar hanya sebagai penyedia perangkat layanan, sedangkan Telkom menguasai bisnis TIK dari hulu hingga hilir. “Pihak asing itu bisa jadi rekanan dalam melayani UKM. Sekarang tergantung Telkom memanfaatkan sumber dayanya untuk bangsa,” katanya [dni]

310310 Kebutuhan Teknisi Pesawat Tinggi

JAKARTA—Maskapai penerbangan di Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan sumber daya manusia (SDM) untuk teknisi dan pilot armadanya guna mengantisipasi banyaknya jumlah armada.

“Di Lion air saja sekitar 160-180 teknisi dan untuk pilot sekitar 80 orang per tahunnya,” ungkap Direktur Produksi PT Lion Air Ertata Lananggalih, di Jakarta, Selasa (30/3).

Menurutnya, seiring dengan peningkatan pertumbuhan produksi maskapai yang mencapai 25 persen setiap tahun, sudah  jelas diperlukan  pasokan   SDM teknisi dan pilot yang memadai.

“Selama ini kami mendapatkan pasokan dari Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya sekitar 60-70 orang teknisi setiap tahunnya. Hingga saat ini baru sekitar 30 orang teknisi yang kami terima dari ATKP,” jelasnya.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi.mengatakan,  upaya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM penerbangan, tidak dapat hanya dibebankan kepada  sendiri,  sehingga diperlukan kerjasama dan sinergi nasional maupun multinasional, yang saling memberi manfaat.

“Lembaga pendidikan penerbangan akan tumbuh  semakin besar memenuhi tuntutan pengguna jasa penerbangan, sehingga diperlukan kader-kader SDM  penerbangan yang berdedikasi dan kompetitif, apalagi penerbangan termasuk bisnis padat modal dan teknologi,” tandasnya.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility (GMF) Richard Budihadianto mengungkapkan, pihaknya membutuhkan sekitar seribu mekanik untuk menjalankan bisnis perawatan pesawat. “Kebutuhan untuk eksisting bisnis saja perlu 500 tenaga kerja. Jika hanggar empat jadi dibangun akhir tahun ini, kita butuh lima ratus tenaga kerja lagi,” jelasnya.

Dijelaskannya, pembangunan hanggar empat saat ini sedang mencari investor yang mau ikut membangun infrastruktur untuk merawat pesawat berbadan lebar itu. “Biaya investasinya sekitar 50-60 juta dollar AS. Sedangkan jangka pembangunan akan selesai dalam waktu dua tahun,” katanya.

Berkaitan dengan rencana spin off tujuh unit usaha GMF, Richard memperkirakan menjadi lamban seiring adanya   Aturan Kemeterian BUMN yang melarang BUMN memiliki cucu usaha.

Unit usaha yang akan di spin off rencananya    unit perlengkapan dan gas, pelayanan logistik, sekolah teknisi, teknologi informasi, kabin interior, pengecatan pesawat, unit engine leasing dan penyedia pekerja. Unit-unit tersebut akan dipisah dari induknya mulai 2010 hingga 2011.

Menurutnya, ada untung ruginya perusahaan bila di-spin off. Keuntungan pertama adalah dengan terpisahnya usaha, maka perusahaan akan mudah mengambil keputusan dan mengurangi birokrasi yang menghambat pengembangan usaha.

“Secara legal, kalau perusahaan mandiri maka pimpinan perusahaan bisa dengan cepat mengambil langkah sesuai dengan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sehingga bisa leluasa menentukan pengembangan usahanya,” katanya.

Hal ini berbeda dengan unit bisnis, yang setiap langkah harus diputuskan oleh perusahaan yang menaungi unit usaha. Karenanya, untuk melaksanakan sesuatu unit usaha harus menunggu persetujuan perusahaan.

“Padahal sebenarnya keputusan tersebut bisa dilakukan oleh tingkat yang lebih bawah, kalau itu terjadi maka gerakannya jadi lebih lincah,” ujarnya.

GMF memproyeksikan bakal meningkatkan pendapatan hingga 700 juta dollar AS dalam waktu 5 tahun dari unit bisnis tersebut. Setiap tahunnya ada keuntungan berganda. Hal itu jelasnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan saat ini di mana ke tujuh usaha tersebut
masih menjadi SBU di GMF yang kontribusinya belum besar.

Dia merinci kontribusi beberapa unit usaha GMF pada 2009 lalu yaitu unit teknologi informasi sebesar 4 juta dollar AS, pengecatan pesawat 1 juta dollar AS dan logistik 5 juta dollar AS. “Total tujuh unit bisnis itu adalah sekitar 20 juta dollar AS. Padahal itu
bisa dioptimalkan dengan di spin off,” tandasnya.[dni]

310310 Pemerintah Harus Kaji Pembentukan Sistem Penjaminan Layanan

JAKARTA—Pemerintah harus mengaji pembentukan sistem penjaminan layanan angkutan udara agar ketersediaan jumlah armada nasional bisa terjamin.

“Pemerintah harus mengaji pembentukan sistem ini layaknya LPS di sektor perbankan. Ini untuk mengantisipasi kekosongan armada di maskapai agar layanan tidak terganggu,” ungkap Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Selasa (30/3).

Diungkapkannya, masalah jumlah armada nasional tidak diatu dalam UU penerbangan sehingga biasanya ketersediaan diserahkan oleh pemerintah ke maskapai.

“Maskapai itu ada pertimbangan bisnis. Apalagi jika keuangan perusahaannya bermaslah. Pesawat yang disewa bisa  ditarik. Padahal layanan public tidak bisa berhenti hanya karena maslah korporasi,” katanya.

Adanya sistem penjaminan membuat pemerintah menjamin ketersediaan jumlah pesawat
melalui dana penjaminan yang diserahkan oleh maskapai. Sehingga kalau terjadi kegagalan terbang  harus segera ada pengganti dan  maskapau  lain bisa mengisi kekosongan itu

Menurutnya, terdapat kesalahan dalam pemeberian lisensi kepada satu maskapai selama ini karena  tidak pernah dicantumkan kewajiban harus memenuhi  fleet size yang dijanjikan.

“Semuanya diserahkan ke market tanpa ada kendali kepatuhan terhadap pelayanan publik.  Lisensi hanya sebagai entry to market, bukan alat untuk mendorong pembangunan dan mengatur market untuk pelayanan publik yang lebih baik,” sesalnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay, menegaskan,  maskapai  Mandala Airlines   untuk menyesuaikan rute-rute yang dilayaninya terkait dengan dikembalikannya  beberapa armadanya ke lessor di luar negeri.

“Penyesuaian dilakukan agar layanan penumpang tidak mengalami permasalahan. Saya rasa itu wajar dilakukan, kalau ada armada  yang ditarik berarti harus ada penyesuaian,” katanya.

Menurutnya, jika dipaksakan    akan menyebabkan keterlambatan penerbangan, yang berujung menurunnya kualitas layanan.

Diungkapkannya, beberapa pesawat milik Mandala dilaporkan dihapus dalam daftar registrasi pesawat Indonesia (kode PK). Oleh karenanya, aktifitas Mandala saat ini berkurang.

Beberapa rute penerbangan pun ditutup seperti rute Jakarta-Padang.  Dari 11 unit pesawat jenis Airbus yang dioperasikan, saat ini Mandala tinggal mengoperasikan tujuh unit. Sisanya telah kembali ke luar negeri.[dni]