310309 Juni, SIUP 30 Maskapai Tidak Berlaku

garuda-pesawatJAKARTA —Sebanyak 30 maskapai di Indonesia terancam tidak berlaku lagi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) miliknya karena tidak memenuhi ketentuan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara.

SIUP yang tidak berlaku sebanyak 17 milik maskapai berjadwal dan 13 milik maskapai tidak berjadwal. Nama-nama maskapai berjadwal diantaranya PT Eka Sari Lorena Airlines, PT Bayu Indonesia , dan PT Jatayu Gelang Sejahtera. Sementara untuk maskapai tidak berjadwal diantaranya PT Sky Aviation, PT Bali dan Internasional Air Service.

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, tidak berlakunya SIUP milik para maskapai tersebut karena tidak memiliki pesawat dan tidak pernah beroperasi sejak SIUP dikantongi.

“Hal ini membuat tidak pernah keluarnya Air Operator Certificate (AOC) dari regulator.. Dan sesuai KM 25/2008, setahun tidak beraktifitas tentu SIUP tidak berlaku,” katanya.

Menurut KM 25/2008, lanjutnya, maskapai diwajibkan memiliki dua pesawat terbang. “Kenyataan di lapangan maskapai ini kesulitan mengadakan pesawat,” katanya.

Tri menjelaskan, tiga tahun lagi beberapa maskapai juga terancam dicabut SIUP-nya jika tidak mampu memenuhi ketentuan dari UU penerbangan yakni memiliki pesawat sendiri di bawah 10 unit. Saat ini beberapa maskapai yang tidak memiliki sendiri pesawat alias menyewa adalah Sriwijaya Airlines, Riau Airlines, dan Linus Airlines.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakty Singayuda Gumay mengungkapkan, dari Sidang Majelis UE pertengahan Maret lalu di Belgia memberikan sinyal positif, embargo penerbangan lokal ke Eropa akan dicabut Juni depan.

“Informasi dari kedutaan besar di Brussel (Belgia), pada Maret ini tidak ada pencabutan ban. Tetapi sinyal positifnya ada untuk Juni nanti. Hal ini karena tren temuannya terus berkurang,” katanya.

“Kabar yang didapat dari Brussel, otoritas penerbangan RI juga akan diundang dalam sidang majelis UE Juni nant,” tambahnya.

Secara terpisah, Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, langkah pemerintah tersebut sebagai prudent policy guna memberikan sinyal kepada otoritas UE bahwa aturan sudah ditegakkan.

“Selama ini yang dipermasalahkan oleh UE itu adalah regulator bukan maskapainya,” katanya.

Sedangkan bagi maskapai, lanjutnya, sudah saatnya untuk berfikir melakukan merger atau penguatan modal. “Masalahnya sekarang sedang krisis ekonomi. Satu-satunya cara adalah pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak atau stimulus lainnya,” katanya.[dni]

310309 Pungutan USO : Babak Baru Pertarungan CP Vs Regulator

orang-teleponPolemik antara penyedia konten (Content Provider/CP) yang tergabung dalam Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) dengan regulator telekomunikasi terkait penerapan Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium sepertinya akan memasuki babak baru.

Pasalnya, setelah berkeinginan memungut Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) sebesar 0,50 persen dari pendapatan kotor para CP. Regulator juga ingin menambahnya dengan pugutan Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor.

Alasan yang digunakan adalah setiap penyelenggara telekomunikasi dikenakan pungutan BHP dan USO. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (KM) tentang USO dimana setiap penyelenggara telekomunikasi dikenakan pungutan sumbangan untuk program yang dikenal dengan telepon desa tersebut.

”Di Permen SMS Premium memang ada tentang pungutan BHP. Sedangkan masalah USO itu menggunakan regulasi lainnya. Dan CP itu adalah penyelenggara telekomunikasi,” tegas Dirjen Postel yang juga menjadi Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Munculnya isu pungutan USO tersebut tentunya membuat blingsatan para petinggi Imoca dan pelaku bisnis kreatif. Pasalnya, kisruh masalah pungutan BHP belum menunjukkan titik temu, palu godam berikutnya untuk menggerus pendapatan telah disiapkan yakni pungutan USO.

“Permintaan dari regulator itu tidak masuk akal,” tegas Sekjen Imoca Sapto Anggoro.

Bagi Sapto, CP bukanlah penyedia jaringan yang menggelar infrastruktur sehingga harus ditarik pungutan USO. “Bayar BHP saja kami tidak mau, masak sekarang ada lagi wacana bayar USO,” katanya.

Sapto menuding, munculnya permintaan tersebut dari Basuki sebagai bentuk kebablasan menjalankan fungsi lembaganya. “Obyektif dari pekerjaan BRTI adalah mengatur telekomunikasi agar masyarakat diuntungkan dan pebisnis memiliki rambu menjalankan usaha. Kenapa sekarang seperti menguber setoran ke pemerintah,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi mengatakan, jika pemerintah merealisasikan kebijakannya tersebut sama saja dengan membunuh industri konten secara perlahan. “Sekarang ini kondisinya industri konten itu dikuasai oleh investor asing dan profesional asing yang berkerja di perusahaan lokal. Jika dipaksakan kebijakan tersebut, sama saja pemerintah menyuburkan praktik nakal para CP yang selama ini dikeluhkan pelanggan,” sesalnya.

Diungkapkannya, selama ini citra CP menjadi tercoreng tak dapat dilepaskan dari aksi para CP asing atau profesional asing yang jor-joran dalam beriklan dan membuat program pemasaran yang menipu pelanggan. “Regulasi SMS Premium itu tujuan awalnya adalah menertibkan CP nakal. Kalau begini, CP yang berbisnis secara benar bisa mati pelan-pelan, sedangkan yang nakal berkibar,” katanya.

Dia menyarankan, ketimbang pemerintah sibuk mengatur masalah pungutan ke para CP, dalam regulasi SMS/ MMS Premium dimasukkan aturan tentang batasan kepemilikan asing di jasa tersebut layaknya di operator. “Industri ini adalah masalah kreatifitas. Kalau dibiarkan, bisa mati industri kreatif lokal. Yang punya modal kuat tentunya investor asing,” katanya.

Secara terpisah, Pengamat Telematika Ventura Elisawati mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah mentapkan pungutan USO dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang aneh. Hal ini karena di Pasal 16 ayat 1 UU No 36/99 USO di amanatkan kepada semua operator tanpa kecuali

“Pemerintah tidak memberikan service ke para CP, lantas kenapa dikenakan biaya. Kalau operator, kan jelas. Mereka (operator) minta nomor dan frekuensi ke pemerintah, sedangkan CP tidak,” katanya.

Stimulus

Sapto meminta, jika regulator bersikap teguh dengan permintaanya tersebut, maka para CP harus diberikan stimulus berupa menggelontorkan sebagian dana USO bagi industri kreatif. “Jika pemerintah memberikan dana USO tidak hanya menguntungkan para CP tetapi juga mendorong adanya konten kreatif. Akhirnya ini berdampak pada tidak larinya penggunaan bandwitdh ke link internasional dan tarif internet semakin murah,” katanya.

Iqbal menambahkan, para CP juga sewajarnya dinaikkan bagian keuntungannya oleh operator jika pungutan BHP dan USO direalisasikan. Pembagian keuntungan sebesar 50:50 dianggap tidak layak, dan harus berubah menjadi 80:20. “Kalau itu (pembagian keuntungan) dan USO diberikan, baru wajar ada pungutan. Jika tidak, ada baiknya secepatnya Permen SMS/MMS premium itu di yudisial review,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, dana USO tak mudah dialihkan selain untuk program pengadaan akses di daerah tertinggal. “Meskipun dananya berlimpah tidak semudah itu dialihkan untuk program lainnya. Hal ini karena membutuhkan koordinasi dengan departemen keuangan dan mengubah regulasi,” tegasnya.

ATSI Tolak

Berkaitan dengan pungutan BHP, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan, operator menolak jika pungutan BHP dibayarkan melalui operator.

Menurut Dian, jika pungutan tersebut merupakan kewajiban para CP terhadap pemerintah, sebaiknya dibayarkan langsung oleh masing-masing pelaku usaha.. “Hal ini juga berlaku sama dengan operator yang mempunyai kewajiban sesuai dengan lisensinya. Sehingga kalau ada masalah tentang pembayarannya, tidak ada sangkut pautnya dengan operator,” katanya.

Dian menegaskan, operator selama ini sudah membayar BHP sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. “Kita tidak mau dibayarkan via operator yang terjadi nantinya malah semacam subisidi dari operator kepada para CP,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menambahkan, masalah pembayaran BHP tersebut sebaiknya dilakukan sendiri oleh para CP karena masing-masing memiliki kewajiban terhadap regulator.”Masing-masing adalah badan hukum dan memiliki pertanggungjawaban kepada negara. Wajar dong bayar masing-masing,” tegasnya

Sementara itu, Sapto masih optimistis, operator akan membantu CP terkait masalah BHP. “Sedang diupayakan agar pungutan tersebut dibayarkan melalui operator seperti yang terjadi selama ini. Ini untuk mencegah CP nakal tidak membayar BHP,” katanya.[dni]

310309 Laba Bersih BTEL Turun 5,2 Persen

logo btelJAKARTA–Laba bersih PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) mengalami penurunan sebesar 5,2 persen pada tahun 2008. Tercatat, pada 2008 pemilik merek dagang Esia tersebut hanya membukukan laba bersih sebesar 136,8 miliar rupiah, sementara pada 2007, laba bersih y dibukukan sebesar 144,3 miliar rupiah.

Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie mengungkapkan, pemicu dari turunnya laba bersih karena pada 2008 perseroan membukukan kerugian kurs sebesar 44,5 miliar rupiah akibat depresiasi rupiah dari posisi 9.419 rupiah menjadi 10.950 rupiah per dollar AS.

“Belanja modal kami banyak dipenuhi mata uang asing. Kerugian tak dapat ditolak meskipun sudah melakukan lindung nilai,” katanya di Jakarta , Senin (30/3).

Berdasarkan catatan, BTEL untuk tiga kedepan sejak tahun lalu berencana memiliki belanja modal sebesar 600 juta dollar AS. Pemenuhan melalui hutang, kas internal, dan vendor financing.

Anindya mengatakan, meskipun laba bersih mengalami penurunan tetapi laba operasional perusahaan naik 19 persen dari 318,3 miliar rupiah pada 2007 menjadi 378,6 miliar rupiah pada tahun lalu.

Kinerja keuangan lainnya yang menunjukkan hasil positif adalah BTEL raihan pendapatan kotor perusahaan sebesar 2.805,3 miliar rupiah atau naik 67,8 persen dibanding periode 2007 sebesar 1.672,0 miliar rupiah.

Kenaikan pendapatan tersebut terutama didorong oleh faktor kenaikan laju pertumbuhan pelanggan yang mencapai 91,2 persen. Pada akhir tahun 2007 jumlah pelanggan Bakrie Telecom baru mencapai 3,8 juta sedangkan pada akhir tahun 2008 jumlah ini meningkat hingga mencapai 7,3 juta pelanggan. Pada akhir tahun ini perseroan menargetkan perusahaan meraih 10,5 juta pelanggan.

Pertumbuhan pendapatan kotor perusahaan diikuti pula dengan kenaikan pendapatan bersih. Di tahun 2008 Bakrie Telecom mencatat pendapatan bersih sebesar 2.202,3 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 70,7 persen dibanding pencapaian pendapatan bersih perusahaan tahun 2007 sebesar 1.289,9 miliar rupiah.

Pencapaian positif diperlihatkan pula dari EBITDA perusahaan. Jika pada 2007 EBITDA perusahaan sebesar 545,4 miliar rupiah maka pada 2008 EBITDA perusahaan tumbuh 50,9 persen menjadi 822,7 miliar rupiah.

Secara terpisah, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengungkapkan, pada minggu ketiga April ini perseroan akan mengumumkan dua agenda penting yakni pengumuman pemenang tender menara dan peluncuran Sambungan Langsung Internasional (SLI).


“Tidak ada lagi penundaan. Dua agenda itu akan direalisasikan minggu ketiga bulan ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, penjualan 543 menara seharusnya telah selesai dilakukan pada Januari lalu, namun dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari target 380 miliar rupiah, BTEL mengundurkan pengumuman pemenang hingga Februari lalu. Sayangnya, setelah Februari berlalu, pemenang hingga sekarang tidak diketahui rimbanya.

Sementara untuk program SLI seharusnya sudah diluncurkan pada Februari lalu juga. Sebelumnya, BTEL pada Januari lalu menegaskan telah mengantongi sertifikat Uji Laik Operasi (ULO) dan tinggal menunggu izin penyelenggaraan dari regulator.

Capex Indosat

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan,

perseroan merencanakan memiliki belanja modal (Capital Expenditure/capex) sebesar 600 juta dollar AS yang akan digunakan untuk membangun aset tetap untuk mendukung ketiga lini bisnis yaitu seluler, data tetap dan telepon tetap pada tahun ini.

Angka tersebut menunjukkan penurunan lebih dari 54 persen dibandingkan 2008 dimana Capex Indosat mencapai 1,4 miliar dollar AS.

“Di tengah gejolak pasar saat ini, rencana disusun dengan konservatif sejalan dengan kebijakan perusahaan yang penuh kehati-hatian,” katanya sambil menambahkan sejauh ini baru sebatas rencana itu yang bisa diungkap ke publik oleh manajemen.[dni]

310309 Pelanggan Korporasi Telkomsel Turun 55%

logo-telkomsel

Telkomsel kehilangan 55 persen perusahaan yang menggunakan layanannya pada tahun ini. pada tahun lalu, tercatat sebanyak 11 ribu perusahaan menggunakan solusi korporat milik Telkomsel. Sedangkan tahun ini angka itu merosot menjadi 5 ribu perusahaan.

Sementara untuk pelanggan korporat yang menggunakan kartuHalo mengalami peningkatan dari sebelumnya berjumlah 430 ribu pelanggan, berubah menjadi 500 ribu pelanggan pada tahun ini.

“Kami memang melakukan clean up data base pelanggan korporasi. Tahun lalu masih tercampur antara pelanggan retail dengan korporasi. Sekarang kita pisahkan sehingga yang menggunakan solusi korporat benar-benar dari perusahaan,” ungkap VP Corporate Account Management Telkomsel Aulia E Marinto di Jakarta belum lama ini.

Diungkapkannya, pada tahun lalu solusi korporat berhasil membukukan pendapatan 1,5 triliun rupiah bagi perseroan. “Tahun ini kita mengharapkan jumlahnya bisa dobel,” katanya.

Untuk mencapai langkah itu, lanjutnya, perusahaan yang disasar akan lebih fokus pada perusahaan menengah bawah (UKM) dengan jumlah karyawan tak lebih dari 200 orang.

Selanjutnya dikatakan, meskipun krisis ekonomi mulai memasuki Indonesia, penggunaan rata-rata pulsa per bulan dari pelanggan korporasi tetap stabil. “Ada penurunan sedikit. Tetapi kita ingin mempertahankan Average Revenue Per Users di kisaran 249 ribu rupiah,” katanya.[dni]

310309 AMS 2000 Raih Kinerja Terbaik

hds-gbrStorage Adaptable Modular Storage (AMS) 2000 milik Hitachi Data Systems berhasil meraih hasil pengukuran kinerja terbaik dari Storage Performance Council (SPC-1).

Hitachi AMS 2500 memberikan tingkat kinerja dan waktu tanggap terbaik untuk aplikasi bisnis semacam Microsoft Exchange, SQL, Oracle, SAP dan berbagai aplikasi dengan proses transaksi online yang memungkinkan pelanggan meningkatkan skala beban kerja secara efektif dengan harga yang terbaik di kelasnya.

Dalam pengujian SPC-1, terbukti Hitachi AMS 2500 meraih kinerja tercepat di antara semua storage kompetitor yang memiliki dua controller. Hasil throughput Hitachi AMS 2500 mencapai 89.491,81 SPC-1 IOPS (Input/Output Operations Per Second) dengan waktu tanggap (response time) 8,98 milliseconds (seperseribu detik).

Selain itu, Hitachi AMS 2100 mencatatkan rasio harga per kinerja yang sangat menarik senilai USD5,10/SPC-1 IOPS sehingga menurunkan total biaya kepemilikan.

“Hitachi telah menaikkan batasan nilai dan kinerja dari storage modular,” kata Senior Vice President of Channels Hitachi Data Systems Mike Walkey melalui keterangan tertulisnya belum lama ini.

Menurut Walkey, seiring meningkatnya pertumbuhan permintaan storage dari para pelanggan, seringkali dibutuhkan tingkat kinerja yang paling tinggi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.

“Tingkat kinerja yang memimpin di industri membuat kami bisa memenuhi tuntutan Service Level Agreement (SLA) sehingga membantu pelanggan mendapatkan tingkat efisiensi operasional yang lebih baik, menyederhanakan pengelolaan, dan mengurangi total biaya kepemilikan,” katanya.[dni]

310309 Indosat Tingkatkan Kapasitas Blackberry

blackberry-boldDalam rangka memberikan kenyamanan untuk mengakses data bagi pelanggannya melalui perangkat Blackberry, PT Indosat Tbk (Indosat) meningkatkan kapasitas link ke jaringan Research In Motion (RIM).

Research in Motion adalah penyedia perangkat Blackberry dari Kanada. Perusahaan ini memiliki keunggulan pada jasa push email dan Blackberry messenger.

“Kami menaikkan kapasitas sebesar 100 persen. Dari sebelumnya 10 Mbps menjadi 20 Mbps,” kata Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskan Guntur, peningkatan kapasitas tersebut harus dilakukan oleh Indosat untuk mengantisipasi semakin naiknya jumlah pelanggan Blackberry Indosat. “Sekarang kami sudah memiliki 75 ribu pelanggan. Pelanggan dari segmen ini sangat sensitif dengan kualitas layanan, karena itu kita perlu meningkatkan kapasitas,” katanya.
Selain meningkatkan kapasitas akses data, Guntur mengungkapkan, Indosat juga mulai rajin membuka akses telekomunikasi di wilayah ekonomi terpencil. Wilayah yang baru saja dibuka adalah Ereke, di kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. “Membuka akses di wilayah terpencil sebagai salah satu strategi untuk mengakuisisi pelanggan baru. Pasar di perkotaan sudah jenuh,” katanya.[dni]

310309 Penambahan Frekuensi 3G: Potret Arogansi Penguasa

3g-nokiaPemerintah pada pertengahan Maret lalu telah mengumumkan Telkomsel sebagai operator yang berhak mendapatkan tambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz di spektrum 2,1 GHz.

Guna mendapatkan tambahan frekuensi tersebut, Telkomsel dipaksa untuk merogoh kocek lumayan dalam yakni sebesar 160 miliar rupiah.

Operator tersebut dalam kurun waktu 10 tahun akan mengeluarkan uang sebesar 1,6 triliun rupiah untuk menyewa frekuensi sebesar 5 MHz. Angka tersebut tergolong fantastis karena di luar negeri tidaklah sebesar itu dana yang dikeluarkan satu operator.

Di Malaysia harga spektrum 3G untuk masa lisensi 15 tahun hanya sekitar 27 juta dollar AS, Singapura senilai 177 juta dollar AS untuk masa 20 tahun, Hong Kong senilai 260 juta dollar AS selama 15 tahun, Australia sebesar 1,3 miliar dollar AS untuk 15 tahun, dan Taiwan sekitar 1,2 miliar dollar AS selama 15 tahun.

Karena itu wajarlah para punggawa operator yang tidak mendapatkan tambahan frekuensi berteriak bahwa nilai rupiah yang ditawarkan oleh pemerintah tidaklah wajar. “Angka itu terlalu tinggi jika menginginkan Indonesia memiliki akses internet murah,” kata salah seorang punggawa, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi di Jakarta, belum lama ini.

Di Indonesia penyelenggara jasa 3G selain Telkomsel adalah Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS).

Para punggawa yang tidak kebagian jatah boleh saja menjerit. Namun, tidak demikian dengan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, “Semua ini sudah masuk dalam kajian perencanaan bisnis. Kami sudah memperhitungkan resiko bisnisnya. Sekarang kami berani untuk membidik semua pelanggan 3G berpindah ke jaringan Telkomsel, jika April sudah diberikan tambahan frekuensi”.

Sarwoto juga mengaku tidak takut dengan kemungkinan pemerintah menurunkan nilai sewa frekuensi pada tahun depan jika kesempatan penambahan dibuka kembali. “Itu sudah resiko. Tetapi sebenarnya angka tersebut tergolong kecil bagi Telkomsel. Sehari saja dari jasa prabayar Telkomsel bisa meraup pendapatan sebesar 80 miliar rupiah kok,” katanya enteng.

Sikap arogan yang dipertunjukkan oleh Telkomsel tersebut makin melengkapi kekesalan banyak praktisi terhadap kebijakan pemerintah terkait penambahan frekuensi tersebut.

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengatakan, Telkomsel tetap melaju menambah frekuensi karena operator tersebut memang membutuhkannya dan disokong oleh modal yang kuat. “Telkomsel kan baru menang tender telepon desa. Tentu saja dana tidak masalah baginya,” katanya.

Pengamat telematika Gunawan Wibisono menilai, langkah Telkomsel yang berani menawar dengan harga tinggi tersebut tidak sehat bagi industri. “Telkomsel sebagai leader di pasar memang harus mengamankan posisinya. Sayangnya, operator ini tidak sadar langkah yang diambil berdampak negatif kepada industri secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Gunawan, harga tinggi yang disanggupi oleh Telkomsel menjadikan pemerintah lebih berani menetapkan harga yang sama tingginya untuk tender Broadband Wirelees Access (BWA) nantinya.

“Jika sudah seperti ini yang rugi masyarakat juga karena operatonya pada bertumbangan dan yang tersisa hanya satu atau dua operator. Kalau sudah begini lupakan saja keinginan untuk meningkatkan akses internet,” sesalnya.

Tanpa Kajian
Sumber Koran Jakarta mengatakan, sebenarnya dalam proses penambahan frekuensi beberapa waktu lalu tidak ada yang namanya lelang atau beauty contest. “Yang terjadi adalah para operator dipanggil untuk diminta pendapatnya tentang harga frekuensi 3G. Hal ini karena pemerintah sendiri tidak melakukan kajian berapa harga yang wajar saat ini,” katanya.

Karena itu wajarlah Indosat menawar harga pemerintah dari 160 miliar rupiah menjadi 30 miliar rupiah, XL, 40 miliar rupiah, NTS 20 miliar rupiah, dan HCPT 12 miliar rupiah. Manajemen Telkomsel sendiri yang mengaku sudah melakukan kajian bisnis ternyata tidak memberikan laporan ke pemegang saham tentang harga yang akan digunakan.

“Saya diberitahu akan kebutuhan penambahan frekuensi. Tetapi masalah nilainya tidak tahu. Akhir tahun nanti akan diminta pertanggungjawabannya,” kata Komisaris Utama Telkomsel Rinaldi Firmansyah.

Ketika masalah tidak ada kajian komprehensif terkait harga itu dikonfirmasi ke Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, hal itu diakuinya secara implisit.”Pemerintah memang menggunakan angka penawaran terendah tiga tahun lalu yakni 160 miliar rupiah,” katanya.

Basuki menjelaskan, penetapan harga dilakukan pemerintah dengan merujuk pada kondisi tidak merugikan negara dan tidak memberatkan operator.

Sayangnya, Basuki tidak mempedulikan faktor kemajuan teknologi, inflasi, dan krisis ekonomi yang terjadi. Akhirnya pembelaan yang keluar adalah arogansi dari seorang penguasa yang merasa sudah berjalan di jalur yang benar.

Padahal, sebagai ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Basuki juga mengemban tugas melindungi dan menjaga kelangsungan industri. Jika begini kondisinya, tentunya suara-suara yang meminta ketua BRTI terpisah dari jabatan Dirjen Postel pantas diapungkan kembali.

Menyadari masalah frekuensi masih menjadi perdebatan yang hangat, Menkominfo Mohammad Nuh pekan lalu di Surabaya, mencoba menenangkan industri dengan mengisyaratkan akan melakukan beauty contest tak lama lagi.

“Kami menyadari tambahan frekuensi hal yang mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan akses data. Tetapi pemerintah tetap menggunakan beauty contest dengan melihat penawaran harga tertinggi,” katanya.

Pemerintah boleh saja tetap memberlakukan harga tertinggi. Namun melihat peserta yang tersisa tentunya yang muncul adalah harga yang ‘wajar’. Hal ini karena tidak ada lagi peserta yang ingin menunjukkan arogansinya melalui kekuatan modal yang dimiliki.[doni ismanto]