310709 Sumber Pelanggan Baru Operator Kian Terbatas

JAKARTA–Sumber pelanggan baru dari operator untuk menambah jumlah pelanggan kian terbatas pada semester II ini akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

“Di Indonesia terdapat tiga sumber untuk menambah pelanggan baru yakni anak muda (early adopter), segmen menengah bawah, dan pembukaan area baru,” ungkap Chief Marketing Officer Indosat Guntur Siboro di Jakarta, Kamis (30/7).

Dikatakan Guntur, akibat krisis ekonomi, operator menurunkan belanja modalnya sehingga ekspansi jaringan menjadi berkurang. “Hanya ada peningkatan kapasitas di area yang telah terbuka. Ini berarti satu sumber pelanggan baru telah tertutup,” katanya.

Sedangkan untuk menggarap segmen ekonomi bawah menjadi sulit akibat adanya krisis ekonomi. “Kaum segmen menengah bawah ini cenderung menahan uangnya untuk berkomunikasi. Uang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya.

Harapan terakhir, kata Guntur, terletak pada anak muda. “Dari 30 juta prediksi adanya pelanggan baru di Indonesia, 60 persen dari segmen ini. Karena itu Indosat melalui produk IM3 ingin fokus ke segmen ini,” katanya.

Sayangnya, segmen anak muda memiliki pola berkomunikasi yang tidak tinggi karena masih menimbang biaya penggunaan.

Untuk memenuhi keinginan dari segmen tersebut Indosat meluncurkan program IM3 Grup dimana memudahkan anak muda berkomunikasi dengan kelompoknya.

“Namun ini berpengaruh pada pendapatan operator. Walau penggunaan tinggi, biaya murah tentu tidak signifikan mengangkat pendapatan. Bahkan di kala Ramadan nanti dimana biasanya pendapatan operator bisa meningkat 40 persen, diperkirakan nanti hanya tumbuh 10 persen,” katanya.

Secara terpisah, GM Pemasaran Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, Telkomsel masih mengandalkan penambahan pelanggan dari area baru karena memiliki besaran belanja modal yang sama dengan tahun lalu.

“Operator yang mengandalkan anak muda karena belum optimal menggarap rural area. Kami masih memperluas jangkauan dengan konsisten,” tegasnya.

Sebelumnya, hasil riset Nielsen mengungkapkan, pada sisa semester kedua nanti masyarakat akan cenderung menahan diri untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasinya. Dari 500an responden mengatakan 47 persen akan menahan diri untuk melakukan hal itu.[Dni]

310709 Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia Tertinggi di Dunia

JAKARTA—Tingkat kepercayaan konsumen Indonesia bertengger di posisi teratas di dunia untuk periode Juni ini.

Tercatat, indeks kepercayaan konsumen Indonesia berada di level 112,5 persen, mengalahkan India yang memiliki indeks 112,1 persen atau Philipina (102,6 %).

“Level kepercayaan konsumen Indonesia menunjukkan peningkatan setelah pada semester kedua 2008 menunjukkan penurunan,” ungkap Direktur Eksekutif Consumer Research The Nielsen Company Indonesia , Catherine Eddy di Jakarta, Kamis (30/7).

Diungkapkannya, pada semester kedua tahun lalu indeks kepercayaan konsumen Indonesia berada pada level 110 persen atau turun 10 persen ketimbang semester pertama 2008.

Menurut Catherine, terus naiknya indeks kepercayaan konsumen  menunjukkan   Indonesia tidak ‘terikat’ oleh krisis keuangan global. “ Ada juga gabungan faktor lainnya yang mendorong indeks naik yakni perekonomian di Indonesia lebih bergantung pada konsumsi lokal jika dibandingkan para negara tetangga di kawasan ASEAN. Hal itu dibuktikan dengan 65 persen GDP dihabiskan untuk konsumsi lokal,” katanya.

Kondisi ini, lanjutnya,   memberikan keuntungan tersendiri berupa perlindungan apabila ekspor sedang lesu.  Faktor lainnya yang membuat indeks meningkat adalah situasi politik yang stabil, tingkatan inflasi yang rendah, tidak adanya pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat dramatis,

“Kami juga melihat pertumbuhan di bidang perdagangan retail ikut mendukung tingkat kepercayaan konsumen. Nilai dari pasar retail dalam setahun berdasarkan data Mei 2009 tumbuh sekitar 7 persen  dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Catherine memperkirakan, setelah bulan Juni lalu tingkat kepercayaan konsumen akan terus meningkat dan pengeluaran masyarakat untuk berbelanja akan ikut naik. “Ada Lebaran dimana akan memicu masyarakat konsumtif. Beberapa produk rumah tangga akan menunjukkan peningkatan pembelian. Sedangkan untuk barang luks seperti mobil dan sepeda motor mulai naik penjualannya pada semester kedua ini,” ungkapnya.

Selanjutnya Catherine memprediksi, melihat hasil survei kepercayaan konsumen secara global, maka   pada kuartal kedua tahun ini, resesi ekonomi yang melanda dunia telah mencapai titik terendah.

“Pada survei kepercayaan konsumen global, kami melihat pertanda awal bahwa sejauh konsumen dunia peduli, resesi telah mencapai titik terendah,” katanya.

Tiga bulan kemudian, dia menambahkan, konsumen dunia mulai memikirkan ide tentang pemulihan yang menjadi titik balik utama.

Menurut Catherine, berdasarkan survei Kepercayaan Konsumen Global yang dilakukan Nielsen, harapan konsumen agar krisis ekonomi global segera teratasi semakin menguat pada kuartal kedua 2009 .

“Indeks Nielsen yang dilakukan di 28 negara pada Juni 2009 telah meningkat menjadi 82 poin atau bertambah 5 poin dari 77 poin pada Maret,” katanya.

Naiknya indeks tersebut dipicu oleh peningkatan optimisme konsumen dan stok pasar di kawasan Brazil , Russia , India , China (BRIC), juga beberapa negara utama di Asia .

Survei tersebut melibatkan 14.029 orang konsumen online dari 28 negara, 501 orang di antaranya berasal dari Indonesia . Survei dilakukan pada 15 – 29 Juni 2009.[dni]

300709 SIN, Solusi yang Dinanti

 

Ketika pemerintah mencanangkan akan mewajibkan operator mendaftarkan nomor prabayar miliknya beberapa tahun lalu, suara-suara sumbang sudah banyak yang mengingatkan kebijakan tersebut  seperti membuang garam ke laut.

 

Hal ini karena tidak adanya sinkronisasi yang dilakukan terlebih dulu antardepartemen sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Dan hal itu makin diperparah dengan belum diterapkannya Single Identity Number (SIN) di Indonesia.

 

SIN sudah banyak diterapkan di luar negeri. Negara yang paling sukses menjalankan SIN adalah Amerika Serikat. Di negara tersebut masyarakatnya hanya menggunakan satu nomor untuk seluruh masalah sosial seperti pengurusan asuransi dan lainnya.

 

Di Indonesia rencananya SIN akan   diterapkan pada KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB atau paspor, untuk menghindari duplikasi identitas.

 

VP Technology and Bussiness Incubation Telkomsel Yoseph Garo mengakui, SIN adalah jalan keluar yang tepat untuk memvalidasi data pelanggan prabayar.

 

”SIN akan memberikan standar database. Dan jika memungkinkan, nomor dibelakang SIN itu bisa dijadikan nomor telepon si pengguna. Jadinya, kecil sekali kemungkinan terjadinya penipuan,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (29/7).

 

Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menambahkan, SIN akan sangat membantu jika operator juga  dilengkapi alat  yang bisa digunakan untuk mengakses   ke database SIN. ”Tanpa itu sama juga bohong,” katanya.

 

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengatakan, SIN   akan membantu dalam tahap awal validasi dari data yang diberikan oleh para pelanggan.

 

”Data kependudukan Indonesia selama ini memang bermasalah. Lihat saja kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana banyak KTP ganda. SIN bisa mengeliminir itu,” katanya. 

 

Taufik mengingatkan, regulator lebih baik fokus merealisasikan SIN ketimbang menggeber menjalankan konsep number portability. Number portability adalah fasilitas yang memungkinkan pelanggan membawa nomor yang dimilikinya ketika berpindah layanan operator.
”Number portability tidak ada kaitannya dengan registrasi prabayar. Konsep ini hanya akan mendorong  mendorong kualitas pelayanan. Kalau kemudahan registrasi tanpa validasi dianggap “kualitas layanan” justru akan kontraproduktif dalam masalah registrasi ini,” katanya. 

 

Praktisi telematika Suryatin Setiawan menambahkan, penerapan SIN akan membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang sangat ekstensif mengingat data harus terpusat dan bisa diakses oleh operator.

 

”SIN bisa membantu mempermudah identifikasi dan registrasi namun belum bisa jadi solusi langsung. Semuanya nanti tergantung pada kewenangan yang diberikan pada operator untuk mengakses data SIN,” katanya.

 

Berkaitan dengan number portability, Suryatin mengingatkan, konsep tersebut  malah bisa membuat kelola  data pelanggan makin kompleks atau minimum tidak ada dampaknya ke registrasi pelanggan.

 

Pada kesempatan lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengugkapkan, pemberlakuan  SIN akan dimulai pada 2011 nanti.

 

”SIN akan memebereskan masalah kependudukan Indonesia. Agustus nanti akan dibahas tentang itu. targetnya pada Pemilu 2014 data dari SIN bisa digunakan untuk acuan daftar pemilih,” katanya.

 

Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto  menambahkan, investasi yang dibutuhkan untuk SIN tidaklah besar karena setiap departemen telah memiliki anggaran teknologi informasi.

 

”Depkominfo bersama Deperin hanya sebagai pendukung. Tulang punggung dari program ini adalah Depdagri, karena data kependudukan dipegang departemen tersebut. Jadi, kita tinggal menunggu bola dari Depdagri saja,” katanya.[dni]

300709 Lintasarta Incar Sektor Pertambangan

JAKARTA—Anak usaha Indosat di bidang solusi teknologi informasi, Aplikanusa Lintasarta, semakin serius membidik sektor pertambangan guna meningkatkan pelanggan korporasinya yang telah berjumlah 1.500 perusahaan.

 

Direktur Usaha Lintasarta Samsriyono Nugroho mengungkapkan, solusi terbaru yang ditawarkan untuk sektor pertambangan adalah   teknologi ‘satu pintu’ .

 

konsep ini menawarkan solusi  Video Conference untuk virtual meeting antara karyawan maupun dengan keluarga dari lokasi remote area, IT infrastructure outsourcing (managed WAN, PABX, LAN, dan berbagai aplikasi), CCTV online, VSAT maritime, WAN optimization, dan mobile office dengan VPN EZY.

“Solusi yang dikemas dalam “Satu Pintu” itu banyak dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan. Jika ditawarkan dalam satu paket tentunya harga menjadi lebih terjangkau dan efisien bagi biaya operasional perusahaan,” katanya di Jakarta, Rabu (29/7).

 
 Dia mengklaim, setiap solusi  memiliki nilai efisiensi, keamanan dan kehandalan data, serta menciptakan atmosfir dan motivasi kerja, sehingga dapat lebih meningkatkan produktivitas.

“Investasi di sektor pertambangan terus tumbuh. Hal itu dibuktikan dengana danya ekplorasi ladang minyak baru dan lainnya. Biasanya di tempat baru itu dukungan solusi teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk melancarkan operasional. Dan Lintasarta siap memberikan layanan karena didukung jaringan Indosat yang kuat,” katanya.[dni]

300709 Registrasi Prabayar: Lagu Lama yang Kembali Didendangkan

Ledakan bom yang melanda Kota Jakarta belum lama ini kembali menyentakkan banyak pihak tentang perlunya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terorisme.

 

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pun tak ketinggalan dengan kembali menghimbau operator telekomunikasi menjalankan   Peraturan Menteri  Komunikasi dan Informasi No.23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. 

 

Hal ini tak bisa dilepaskan dengan kembali munculnya fenomena teror bom melalui telepon seluler baik oleh orang iseng ataupun teroris.  ”Pihak kepolisian mengeluh karena dari temuan di lapangan para peneror itu menggunakan nomor prabayar yang diregistrasi dengan asal-asalan. Ini bukti program registrasi belum serius dijalankan oleh operator,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (29/7).

 

Menurut Gatot, masih munculnya penyalahgunaan nomor prabayar tak bisa dilepaskan dari lambannya proses validasi yang dilakukan para operator.“Kami akan melakukan inspeksi mendadak dan mempublikasikan kepada masyarakat umum tentang hasil-hasil temuannya sebagaimana yang pernah dilakukan tahun lalu,” ancamnya.

 

Gatot mengakui, berdasarkan temuan awal  banyak pelanggan prabayar yang memasukkan identitas secara sembarangan dan bisa mengaktifkan nomor baru tersebut. Hal ini karena proses verifikasi dan validasi hanya dilakukan secara random atau acak dengan jumlah yang tidak signifikan.

 

”Metode tersebut tidak akan menyelesaikan program verifikasi dan validasi sampai kapan pun,” tegasnya.

 

Gatot menyarankan, operator untuk meniru pola pengaktifan yang dilakukan di Singapura dimana  pengecer dalam kategori lapak   memiliki kedisiplinan dalam menjalankan registrasi prabayar.

 

”Di Singapura operatornya memiliki aturan tegas kepada para penjual yang tidak menjalankan registrasi dengan benar. Di Indonesia karena jalur distribusi terlalu panjang, akhirnya operator tidak bisa mengontrol hingga ke lapak-lapak kaki lima,” katanya.

 

Sudah Serius   

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengungkapkan, operator sudah sangat serius menjalankan registrasi prabayar, bahkan telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit agar program tersebut berjalan. Bakrie Telecom mengeluarkan investasi berupa penyediaan  SMS, Call Center , web, dan aplikasi di kartu RUIM hanya agar pelanggan mudah mendaftarkan diri. 

 

” Masalahnya hanya muncul di sisi validasi data karena memang tidak ada alat  dan kewenangan yang bisa digunakan operator untuk memvalidasi data pelanggan,” jelasnya

 

Chief Marketing Officer Indosat Guntur Siboro menambahkan, prabayar memiliki keunikan pada kemudahan pemakaiaan dari sisi administrasi. ”Nah, karena mudah mengaksesnya, masyarakat tidak bisa menerima jika ternyata berubah menjadi rumit. Akhirnya dalam pengisian tersebut, jalan pintas masih dilakukan,” katanya.

 

Hal ini, lanjut Guntur, berbeda dengan kartu pascabayar dimana ada komitmen pemakaiaan yang harus dipenuhi pelanggan sehingga dalam mengisi data pun akan lebih tertib. ”Jadi, tidak pantas disalahkan semuanya ke operator. Kami sudah optimal. Masalahnya ada psikologi pengguna yang harus dipahami juga,” jelasnya.

 

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan menilai gagalnya program registrasi karena  tidak bertemunya dua kepentingan yakni negara dan operator. ”Operator ingin memberikan kenyamanan bagi pelanggannya. Sedangkan negara ingin ketertiban. Masalahnya masyarakat merasa tidak nyaman jika harus mendaftarkan diri,” katanya.

 

Menurut Taufik, memaksa operator untuk mengandalkan   jalur distribusi sebagai alat registrasi juga tidak tepat karena saat ini jalur distribusi terlalu besar sehingga pengawasan menjadi longgar. ”Sudah terlambat membuat jalur distribusi menjadi lebih kecil,” katanya. 

 

Praktisi telematika Suryatin Setiawan melihat, kondisi sosial  ekonomi sejumlah besar rakyat indonesia yang secara de facto kadang masih belum mengurus dokumen kependudukan dan tidak punya kejelasan alamat pos serta masih lemahnya pendataan kependudukan adalah pemicu utama   registrasi prabayar tidak bisa berjalan dengan akurasi yang baik.

 

”Sedangkan untuk memaksa lapak mengadministrasikan data  rasanya berat. Wong, mesin foto kopi atau alat administrasi saja masih minim. Jadi, tidak ideallah kita dibandingkan dengan Singapura,” katanya.

 

Melihat hal itu, Gatot menghimbau masyarakat untuk tidak takut mendaftarkan dirinya secara benar dan akurat karena setiap data dilindungi oleh undang-undang. ”Saya akui ada ketakutan di masyarakat datanya disalahgunakan. Tetapi jika memang ada pembocoran data, itu bisa diproses oleh hukum. Kita kan memiliki UU Telekomunikasi,” katanya.[dni]

 

Data Nomor yang Digunakan Operator

 

 

No	Jumlah Nomer Yang Digunakan Tiap Operator	2006	2007	2008	2009 (Maret 2009)
I.	Telefon Tetap
	PT Telkom	8.709.211	8.685.000	8.629.783	8.657.000
	PT Bakrie Telecom	68.359	–	–	–
	PT Indosat	26.632	30.479	42.145	42.145
	PT Batam Bintan Tel	2.500	2.393	2.300	2.300
II.	Telefon Mobilitas Terbatas (FWA)
	PT Telkom
	– Pra bayar	3.381.426	5.535.000	12.568.620	12.715.000
	– Pasca bayar	794.427	828.000	736.561	684.000
	PT Indosat
	– Pra bayar	338.435	594.203	681.362	681.362 (Des 2008)
	– Pasca bayar	20.545	33.731	80.227	80.227 (Des 2008)
	PT Bakrie Telecom
	– Pra bayar	1.414.920	3.695.817	7.196.518	7.931.221
	– Pasca bayar	64.278	124.884	108.025	98.900
	PT Mobile-8
	– Pra bayar			332.530	332.530
	– Pasca bayar
III.	Telefon Seluler
	PT Telkomsel
	– Pra bayar	33.935.000	45.977.000	63.359.619	70.179.000
	– Pasca bayar	1.662.000	1.913.000	1.940.372	1.954.000
	PT Indosat
	– Pra bayar	15.878.870	23.945.431	35.591.033	35.591.033 (Des 2008)
	– Pasca bayar	825.859	599.991	919.213	919.213 (Des 2008)
	PT Excelcomindo
	– Pra bayar	9.141.331	14.988.000	25.599.297	24.500.000
	– Pasca bayar	386.639	481.000	416.220	392.000
	PT Mobile-8
	– Pra bayar	1.778.200	2.920.213	2.552.975	2.552.975
	– Pasca bayar	47.688	92.588	148.939	148.939
	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
	– Pra bayar	133.746	310.176	784.129	784.129
	– Pasca bayar	967	288	214	214
	PT Natrindo Telepon Seluler
	– Pra bayar	10.155	4.788	3.234.800	3.500.000
	– Pasca bayar	2.560
	PT Hutchison CP Telecommunications
	– Pra bayar		2.036.202	4.490.202	4.490.202 (Des 2008)
	– Pasca bayar		3.204	10.407	10.407 ( Des 2008)
	PT Smart Telecom
	– Pra bayar		115.000	1.456.372	1.800.000
	– Pasca bayar			74.451	75.000

 

Jenis Layanan	2006	2007	2008	2009
PSTN	8.806.702	8.717.872	8.674.228	8.701.445
FWA	6.014.031	10.811.635	21.703.843	22.523.540
Seluler	63.803.015	93.386.881	140.578.243	146.897.112
TOTAL	78.623.748	112.916.388	170.956.314	178.112.097

 Sumber: Ditjen Postel

300709 LTE Terancam Tidak Bisa Diimplementasikan

JAKARTA—Teknologi Long Term Evolution (LTE) terancam tidak bisa diimplementasikan di Indonesia jika pengusung inovasi tersebut tidak mampu mengajak mitra lokal bekerjasama guna memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

 

“Saat ini sedang dikaji kemungkinan untuk menerapkan masalah TKDN ala di Wimax di LTE guna memberikan equal playing field bagi kedua teknologi tersebut. jika para pengusung LTE tidak bisa memenuhi TKDN, bisa saja tidak bisa melenggang di Indonesia,” ungkap Direktur Standardisasi Ditjen Postel Depkominfo Azhar Hasyim di Jakarta, Rabu (29/7).

 

LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler  dengan standar   IEEE 802.20 yang diproyeksikan menemukan momentumnya pada 2010 nanti.  Di luar negeri diperkirakan LTE tidak akan dikomersialkan akhir tahun ini. LTE banyak dipergunakan operator untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan akses data.  Hal ini karena  dari aspek ketersediaan spektrum, LTE dapat  digunakan pada alokasi yang tersedia

Azhar mengatakan, jika dilihat dari perkembangan teknologi seluler pun, LTE sebenarnya bisa saja tidak dibutuhkan oleh operator karena dari sisi evolusi GSM, ketika memasuki era LTE ada garis terputus. “Terdapat persimpangan mau memilih wimax atau LTE. Nah, dimasa depan itu ada terminal yang memungkinkan Wimax dan LTE bisa dalam satu perangkat. Kalau sudah begini, apa urgent LTE dikembangkan di Indonesia,” katanya.

 

  
Selanjutnya dikatakan, khusus untuk perangkat Wimax dengan standar nomadic atau 16d, Postel baru memberikan sertifikasi perangkat kepada PT Hariff dan TRG. “Ada banyak perusahaan asing yang mengajukan sertifikasi, tetapi ditolak karena tidak mampu memenuhi TKDN. Bahkan ada juga yang memasukkan sertifikasi perangkat wimax standar mobile atau 16e. padahal lelang untuk wimax 16e baru dilakukan tahun depan,”katanya.

 

Secara terpisah, Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengungkapkan, kedua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari Postel standar perangkatnya tidak diakui oleh Wimax Forum.

 

“Lihat saja di Wimax Forum, nama dua perusahaan itu tidak masuk dalam daftar. TRG memproduksi perangkat dengan standar 3,75 MHZ, padahal standar Wimax Forum adalah 5 MHz. jika ini dibiarkan, Indonesia bisa terasing dari dunia internasional,” katanya.[dni]

300709 Organda Desak Jalan Diperbaiki

JAKARTA — Para pengusaha yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat  (Organda) mendesak   pemerintah secepatnya  memperbaiki infrastruktur jalan di pulau Jawa dan Sumatra sebelum datangnya musim mudik 2009.     Ketua  DPP Organda Murphy Hutagalung mengungkapkan,  kondisi jalan sepanjang Pantura dan Lintas Selatan di pulau Jawa saat ini belum mendukung upaya mengurangi angka kecelakaan selama angkutan Lebaran karena sejumlah titik jalan masih rusak, serta adanya potensi kemacetan.   “Jika tidak cepat diperbaiki angka kecelakaan bisa meningkat. Apalagi pada tahun ini diperkirakan   pemakai kendaraan bermotor dan pribadi  saat Lebaran nanti diperkirakan meningkat  10 persen ketimbang tahun lalu,” katanya di Jakarta , Rabu (29/7).    Berdasarkan data Departemen Perhubungan yang diambil dari Mabes Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi selama H-7 hingga H+7 pada Lebaran 2008 mencapai 1.320 kasus dengan kerugian materil sebesar 4,8 miliar rupiah.   Meskipun  Dephub mengklaim telah melakukan upaya yang terbaik untuk menekan angka kecelakaan, kenyataannya korban meninggal pada Lebaran 2008 mencapai 616 orang dengan korban luka berat dan ringan masing-masing 780 orang, dan 1.336 orang.   Data Dephub itu mengungkapkan secara keseluruhan jumlah pemudik selama Lebaran 2008 mencapai 22,27 juta orang atau naik 4,75 persen jika dibandingkan dengan 2007 sebanyak 21,30 juta orang.   Pada Lebaran 2008, Dephub mencatat pemudik yang menggunakan mobil pribadi mencapai 5,31 juta orang atau naik 9 persen  jika dibandingkan dengan Lebaran 2007 yang tercatat sebanyak 4,68 juta orang.   Sementara itu, pemudik yang menggunakan armada sepeda motor meningkat sebesar 8 persen menjadi 3,20 juta orang jika dibandingkan dengan Lebaran 2007 sebanyak 2,96 juta orang.   Selanjutnya Murphy menjelaskan, melihat kecenderungan kenaikan pengguna sepeda motor untuk kegiatan mudik dan kondisi infrastruktur jalan saat ini, angka kecelakaan di jalan saat musim angkutan Lebaran tahun ini berpeluang naik hingga 10 persen.     Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan telah meminta  pemerintah daerah  mulai menyiapkan sarana dan prasarana angkutan Lebaran. Dikatakannya,  kesiapan jalan dan sarana angkutan baik dari sisi keselamatan maupun keamanan sudah harus dimulai dari sekarang guna menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan selama musim lebaran itu.[dni]

300709 Penetrasi SLI Telkom Capai 42%

JAKARTA—Penetrasi pasar Sambungan Langsung Internasional (SLI)  milik Telkom dengan teknologi clear channel dan Voice over Internet Protocol (VoIP) hingga semester pertama tahun ini mencapai 42 persen.

 

“Meskipun pemain di SLI bertambah, ternyata jasa SLI Telkom masih dipercaya oleh masyarakat. Realita ini membuat Telkom optimistis jasa ini mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi perseroan,” kata VP Public and Marketing Communication  Telkom Eddy Kurnia di Jakarta, Rabu (29/7).

 

Diungkapkannya, durasi trafik  SLI Telkom hingga Juni 2009 secara total mencapai 814,3 juta menit dengan komposisi telepon masuk ke Indonesia (incoming) sebesar 77 persen dan telepon ke luar negeri (outgoing) sebesar 23 persen.

  

Dikatakannya, untuk meningkatkan penetrasi pasar SLI, Telkom  terus meningkatkan kapasitas dan jangkauan infrastruktur internasional yang dimiliki, serta meningkatkan jumlah kerjasama bilateral dengan mitra luar negeri secara selektif .

 

Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui penambahan infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Jasuka yang membentang dari Batam-Pontianak-Tanjung-Pandang-Jakarta. Adapun kapasitas inisial SKKL Jasuka (singkatan dari Jawa-Sumatera-Kalimantan) adalah STM-16 (10 Gbps).

 

Layanan data internasional seperti International Private Leased Circuit (IPLC) memiliki prospek yang cukup baik di Indonesia. Dengan rata-rata pertumbuhan penggunaan layanan ini di atas 40 persen setiap tahunnya, maka Telkom akan menggarap bisnis ini untuk melengkapi keberhasilan layanan voice melalui SLI 007.

 

Terlebih lagi dengan telah dioperasikannya sistem kabel laut (Jasuka) sebagai rute alternatif jaringan fiber optic eksisting, Telkom dapat menyelenggarakan layanan data dengan tingkat layanan yang cukup tinggi.

 

“Hal ini akan menjadi momentum yang sangat tepat bagi Telkom untuk mengembangkan layanan internasional lainnya di luar layanan suara, yaitu layanan data,” ujarnya.[dni]

290709 Dephub Akan Klarifikasi Izin Lion Air Ke Jeddah

JAKARTA –Departemen Perhubungan berencana akan melakukan klarifikasi ke otoritas penerbangan Arab Saudi terkait belum keluarnya izin bagi maskapai swasta Lion Mentari Airlines (Lion Air) untuk melayani rute Jakarta-Jeddah.

“Kami akan menanyakan ke General Authority Civil Aviation (Gaca) Arab Saudi tentang izin Lion. Kenapa masih lama keluar izinnya. Padahal sebelumnya sudah disetujui,” ungkap
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, Selasa (28/7).

Herry mengaku,  tidak mengetahui alasan dari GACA. Namun, dia menduga berubahnya sikap  GACA terjadi setelah ada pergantian pimpinan di Arab Saudi.

“Bisa juga karena Lion dianggap tidak lulus terbang ke Uni Eropa. Semua kemungkinan bisa saja. Karena itu perlu klarifikasi,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengaku, penerbangan ke Jeddah tertunda karena masih menunggu kedatangan satu unit pesawat
B747-400, setelah sebelumnya satu pesawat sudah berada di Malaysia.

“Perkiraan pesawat tersebut akan datang pertengahan Agustus. Setelah itu kami lengkapi dokumentasinya. Sedangkan untuk komersialiasi kami akan menunggu di high season,” katanya.

Edward mengatakan, pihaknya masih berpegang pada nota diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan izin bagi pihaknya untuk melayani rute Jakarta-Jeddah.

“Kami berpegang pada keputusan sebelumnya. Dan sejauh ini tidak ada masalah,” katanya.

Berdasarkan catatan, sebelumnya Lion berencana untuk melayani rute Jakarta-Jeddah pada 28 Juni.[Dni]

290709 Operator Belum Siap Implementasikan Number Portability

JAKARTA -Operator telekomunikasi di Indonesia dinilai belum siap untuk menerapkan number
portability dalam waktu dua tahun ke depan.

Number portability adalah fasilitas yang memungkinkan pelanggan membawa nomor yang dimilikinya ketika berpindah layanan operator. 

Konsep ini telah dijalankan di Jepang dua tahun lalu dan Singapura pada 13 Juni tahun lalu. Indonesia sendiri sesuai roadmap telekomunikasi berencana akan menyusul Singapura pada 2011 nanti

“Banyak syarat yang dibutuhkan sebelum konsep tersebut dijalankan. Paling krusial adalah adanya infrastruktur clearing house yang dikelola oleh pemerintah,” ujar   VP Technology and Bussiness Incubation Telkomsel Yoseph Garo di Jakarta, Selasa (28/7) .

Menurut Yoseph, clearing house yang akan mengelola perpindahan nomor dan sistem penagihan tidak bisa dikelola oleh operator karena akan rentan dengan intervensi.

” Di sini diperlukan peran pemerintah. Nah, apa sekarang sudah ada tanda-tanda pembangunan clearing house? Padahal 2011 di depan mata,” katanya.

Chief Marketing Officer Indosat, Guntur S Siboro
menambahkan,  jumlah pengguna prabayar di Indonesia yang sangat dominan juga akan menyulitkan penerapan  number potability.
“Terutama dalam hal database,” kata Guntur.

Berdasarkan catatan, industri telekomunikasi memiliki 160 juta nomor. Hampir  95 persen  di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Dan dari total pengguna prabayar, tak sampai 5 persennya mau mengungkap jati dirinya lewat program registrasi kartu prabayar.

“Beda dengan pascabayar yang sudah lengkap database-nya. Registrasi yang asal-asalan untuk prabayar jelas sangat menyulitkan operator untuk melakukan validasi pelanggan. 
  
Secara terpisah, Pengamat telematika  Gunawan Wibisono menyakini,  penerapan number portability akan memicu kompetisi berbasis kualitas layanan (Quality of Services/ QoS) dijalankan oleh operator telekomunikasi di Indonesia karena pelanggan sangat mudah menentukan keputusan operator mana yang dipilih sesuai keinginannya.   

“Nanti tarif lintas operator dan ke sesama operator itu tidak akan jauh berbeda. Karena itu saya berani mengatakan kualitas layananlah yang menjadi jualan utama operator. Dan yang paling utama blok nomor akan diefisienkan,” tambahnya.   

Gunawan menyarankan, jika pemerintah serius menggeber dua tahun lagi akan mewujudkan number portability, operator harus ditekan untuk menggalakkan jasa pascabayar. ”Jika prabayar masih mendominasi, operator akan enggan untuk menjalankannya. Soalnya tingkat ngemplang akan tinggi,” katanya.   

Menurut Gunawan, number portability sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh operator sejak 2003 lalu. Hal ini karena perangkat dari operator sudah siap menjalankannya. ”Masalahnya bisnis model dari number portability ini belum ada yang ideal. Salah memilih bisa memakan operator besar,” katanya.    

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan  number portability masih jauh untuk bisa diterapkan di Indonesia karena pasar belumlah jenuh. ”Di Jepang diimplementasikan karena peneterasi sudah mencapai 80 persen. Beda kondisinya dengan Indonesia,” katanya.     

Senada dengan Dian, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengatakan, number portability tidak begitu mendesak diterapkan di Indonesia mengingat  mayoritas pelanggan  tidak begitu peduli dengan nomor yang pernah dipakai.    

”Dan harus diingat penerapan ini akan membutuhkan belanja modal  dan biaya operasional. Kondisi krisis seperti ini tidak ada gunanya bagi telekomunikasi Indonesia,” katanya.   

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso menegaskan, dalam alam kompetisi wajar dihadirkan number portability. 

” Memang diperlukan tambahan biaya untuk membuat sistem pendukungnya  seperti clearing house untuk penomorannya. Soalnya operator masih enggan menggunakan sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) yang ada,” katanya.[dni]