011209 Permen Konten Tidak Akan Pasung Kreatifitas

JAKARTA–Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menegaskan rencana hadirnya Peraturan Menteri (Permen) terkait konten internet tidak akan memasung kreatifitas pebisnis multimedia.

“Regulasi ini lebih mengatur pada konten yang ada di internet. Tidak sampai pada teknis bisnis. Harus diketahui, di seluruh dunia juga terbit aturan sejenis,” tegas Dirjen Aplikasi dan Telematika Depkominfo Ashwin Sasongko kepada Koran Jakarta, Senin (30/11).

Ashwin menegaskan, regulasi yang akan dikeluarkan tidak hanya terkait konten pornografi tetapi juga masalah penghinaan dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ashwin optimistis, rancangan peraturan menteri bisa diselesaikan pada Desember nanti. “Proses yang berat itu adalah implementasinya. Walau kita sudah berbicara dengan asosiasi, tetapi industri ini banyak pemain independen,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Masyarakat Industry Kreatif TIK Indonesia (Mikti) Indra Utoyo mengaku tidak khawatir dengan adanya regulasi tentang konten tersebut.

”Jika hanya mengatur terkait konten yang berisi pornografi dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, rasanya wajar dikeluarkan. Asalkan jangan mengatur terlalu dalam hingga ke proses bisnis dari konten. Ini karena basis bisnis ini adalah kreatifitas,” katanya.

Sedangkan Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengungkapkan, pada tiga tahun lalu saja sebanyak 3,075 juta dollar AS dihabiskan dana untuk berbelanja konten pornografi oleh pengguna internet. ”Jika pada tiga tahun lalu Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia sebagai pengakses pornografi, maka pada 2008 Indonesia berada di peringkat ketiga,” katanya.[Dni]

011209 Menanti Janji Partikelir

 

Proyek Palapa Ring  diawali melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Konsorsium Palapa Ring tanggal 25 Mei 2007 di Jakarta dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Konsorsium pada tanggal 10 November 2007 di Surabaya.

Konsep konsorsium merupakan ide dari mantan Menkominfo Sofyan A. Djalil. Sedangkan penerusnya Mohammad Nuh terkenal sebagai pendorong Telkom untuk menjadi inisiator pembangunan  sektor selatan Indonesia Bagian Timur dari Palapa Ring.

Awalnya konsorsium terdiri dari tujuh perusahaan dimana umumnya adalah penyelenggara telekomunikasi. Namun karena adanya krisis ekonomi, anggotanya hanya tersisa tiga  penyelenggara telekomunikasi, yaitu   Telkom,  Indosat dan Bakrie Telecom dengan total investasi sekitar 150 juta dollar AS.

Satu lagi  penyelenggara telekomunikasi yang tergabung dalam konsorsium, namun untuk sementara mengundurkan diri  setelah konsolidasi internal perusahaan memungkinkan adalah  PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL Axiata).

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menegaskan, perseroan tetap memiliki komitmen untuk membangun Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal itu dibuktikan  dengan terus  menambah site di daerah Maluku dan Maluku Utara dan menambah Base Transceiver Station (BTS) di Papua dan Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat.

Saat ini diketahui XL telah memiliki 14 BTS di kawasan Maluku. Sedangkan untuk Papua, XL  telah hadir di Jayapura Manokwari, Sorong, Timika, Biak, dan Merauke dengan dukungan 44 BTS.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto menegaskan, berkaitan dengan nasib pembangunan sektor utara Indonesia Bagian Timur dari proyek Palapa Ring, dimana di dalamnya terdiri dari perusahaan swasta atau partikelir,   akan dibangun  pada awal  2011 dari Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Kendari hingga Makassar.

“Konsorsium sekarang posturnya lebih efisien dan ramping. Saya yakin anggota  selain Telkom akan memegang komitmen pada pemerintah,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (30/11).

Juru Bicara Konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi menjelaskan, anggota konsorsium lainnya masih memegang komitmen untuk meneruskan proyek tersebut. Apalagi, Telkom sudah memulai dengan rute Mataram-Kupang.

“Anggota konsorsium lainnya akan menyewa untuk rute yang dibangun Telkom. Jika sektor utara tidak dibangun, investasi besar akan terbuang percuma,” tegasnya.

Rakhmat pun menegaskan, anggota konsorsium tidak akan menyusut meskipun beredar isu, Indosat akan mengurangi kontribusi atau berhenti sebentar dari keanggotaan seperti XL.

Langkah ini diambil Indosat disinyalir karena anak usaha Qatar Telecom tersebut pada tahun depan diperkirakan akan mengeluarkan dana besar untuk membayar obligasi sebesar 234,7 juta dollar AS yang jatuh tempo dan lebih fokus mengomersialkan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Jakabare yang  menghubungkan Indonesia dengan Singapura. Indosat sendiri pada tahun depan diperkirakan hanya memiliki belanja modal sebesar 650 juta dollar AS pada tahun depan

Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menyarankan, agar Palapa Ring bisa terealisasi secara utuh pemerintah harus turun tangan baik dalam bentuk insentif keringanan pajak dan pendanaan. “Pemerintah kabarnya sedang membentuk ICT Fund. Saya rasa ini   bentuk nyata peran pemerintah dalam membangun jaringan Backbone. Untuk operasinya bisa saja diserahkan ke operator atau konsorsium para operator,” katanya.

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menambahkan,  aturan di Bappenas menyatakan secara tegas  infrastruktur dasar bisa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau jaringan backbone  kurang diminati swasta sebenarnya inisiatif bias diambil alih pemerintah.  Ini dilakukan di Australia dan Singapura  yang punya visi dan tekad untuk manfaatkan broadband untuk kemajuan ekonomi negaranya. Untuk operasinya bisa saja ada perusahaan yang dibentuk seperti NBN Co di Australia,” katanya.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, untuk pembangunan Palapa Ring tahap   akan disiapkan oleh pemerintah insentif kepada yang mengerjakan.   “Ada apresiasinya. Sedang dikaji bentuknya bagaimana. Sepertinya untuk pendanaan tidak bisa dari ICT fund karena itu lebih fokus membangun desa tertinggal dalam program Universal Service Obligation (USO),” katanya.

 

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah  mengharapkan memang akan ada insentif dari pemerintah. “Bentuk insetif terserah pemerintah,” katanya.[dni]

 

011209 Mataram -Kupang Cable System: Mercu Suar yang Mulai Direalisasikan

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya merealisasikan janjinya untuk memulai pembangunan  serat  optik yang akan menghubungkan Mataram-Kupang (Mataram-Kupang Cable System)  pada Senin (30/11).

Infrastrukur sepanjang 1.041 km yang menelan biaya 52 juta dollar AS tersebut merupakan bagian dari konfigurasi proyek mercu suar  Palapa Ring yang telah dirintis oleh pemerintah sejak lima tahun lalu.

Palapa Ring sendiri merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung (backbone) yang terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable) pada 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten.

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sendiri pembangunan Palapa Ring terdiri dari submarine cable dan inland cable sepanjang 10.812 km yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Telkom memulainya dengan  membangun link yang menghubungkan Mataram – Kupang setelah menunjuk Huawei Marine sebagai penyedia jaringan. Pembangunan yang diperkirakan selesai pada akhir November 2010 tersebut dilakukan  melalui laut dengan kapasitas sampai dengan 300 Gbps dan 6 landing point di kota Mataram, Sumbawa Besar, Raba, Waingapu dan Kupang serta 810 km melalui darat dengan 15 node di kota Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Sumbawa Besar, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere, Waingapu dan Kupang.

Palapa Ring   merupakan salah satu dari 7 flagship program yang telah ditetapkan oleh Dewan Teknologi  Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden RI melalui Surat Keputusan Presiden RI No 20 Tahun 2006. Bagi Menkominfo Tifatul Sembiring, program ini juga dimasukkan dalam parameter 100 hari sukses kerjanya walaupun proyek ini telah dirintis sejak Menkominfo Sofian Djalil.

Karena itu, tak pelak dalam peresmian dimulainya proyek ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan seremoni dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Salah satu bentuknya adalah  dilakukannya video confrence oleh Presiden SBY yang berada di Jakarta dengan Menkominfo Tifatul Sembiring didampingi Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah  di Mataram.

Mendesak Rinaldi mengungkapkan,  pembangunan backbone serat optik yang terintegrasi di KTI  sangat mendesak dilakukan perseroan. “Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi yang komprehensif terhadap keterbatasan kapasitas dan keterisolasian KTI dari jangkauan telekomunikasi,“ ujarnya ketika dihubungi Koran Jakarta, Senin (30/11).

 

Dijelaskannya,  keberadaan backbone serat optik tersebut akan memperkuat dan memudahkan Telkom dalam mengembangkan dan mengintegrasikan  berbagai layanan   informasi dan komunikasi (Infokom) di wilayah KTI.

 

Terintegrasinya   backbone serat optik dari mulai Kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia maka secara otomatis mewujudkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perseroan dengan nama  Telkom Super Highway. Melalui infrastruktur tersebut maka layanan yang diberikan akan mampu membawa data dan informasi dengan kecepatan tinggi guna mendukung next generation nationwide broadband network (NG-NBN).

 

Implementasi NG-NBN tersebut akan mendukung perubahan mendasar pada layanan Telkom. “Jika sebelumnya  layanan Telkom lebih banyak berbasis voice maka dewasa ini telah berubah menjadi layanan   Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (Time),“ jelasnya.

 

Ketua Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengatakan, sebagai perusahaan dimana  sahamnya  mayoritas dimiliki pemerintah merupakan hal yang wajar Telkom  mengambil inisiatif untuk memulai pembangunan Palapa Ring.

 

“Telkom telah memulai pembangunan proyek yang sarat dengan tarik ulur ini. Rasanya wajar diberikan penghargaan. Diharapkan   operator telekomunikasi lainnya  mau menindaklanjuti sehingga jaringan  Palapa Ring dapat cepat terealisasikan,“ jelasnya.

 

Penurunan Tarif Internet

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menjelaskan, bagi perusahahaan sekelas Telkom membangun serat optik di KTI sangat mendesak karena selama ini di wilayah tersebut  masih mengandalkan gelombang mikro digital dengan kapasitas kecil.

 

“Telkom sudah memiliki  jalur serat optik  dari Sumatera sampai Bali, dan sebagian Kalimantan.  Konsep Palapa Ring akan mendorong adanya backbone dengan kapasitas

sangat besar,“ katanya.

 

Taufik menyakini, hadirnya infrastruktur tersebut   akan mendorong   tarif internet lebih murah. Konsep itu bisa terwujud karena selama ini  backbone yang langka di KTI membuat komunikasi data harus melalui  Jakarta terlebih dulu  untuk akses Indonesia Internet Exchange (IIX) atau landing point para Network Acces  Provider (NAP).

 

“Hadirnya backbone di KTI dengan kapasitas besar akan mendorong penurunan tarif dan tidak lag harus melalui Jakarta,“ tegasnya.

 

Taufik pun menyakini, Palapa Ring bisa membuat daya tawar Indonesia ke negara-negara Tier-1 seperti Amerika, danEropa, menjadi kuat karena  memiliki jumlah  pengguna

yang potensial dan jalur transit dengan  kapasitas yang  memang memungkinkan.

 

Palapa Ring juga diyakini bisa menjadi pintu masuk jika  rencana China-ASEAN superhighway virtual direalisasikan. “Konfigurasi dari  Ring Palapa bisa dicapai dari manapun, baik dari Jakarta, Sumatera, maupun Manado, dengan harga sama murahnya, sehingga bisa menjadi  komponen menentukan untuk China-ASEAN superhighway ini,” katanya.

 

Menkominfo Tifatul Sembiring mengharapkan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Telkom adalah penguatan loop dalam negeri agar komunikasi data menjadi tambah lancar dan tarif internet menjadi turun secara bertahap.

 

“Selain itu kita harapkan juga akan ada rute alternatif lainnya untuk koneksi ke luar negeri yang dilakukan oleh operator lainnya. Rutenya bisa Surabaya-Hong Kong atau Jakarta-Hong Kong. Nah, setelah itu baru bicara China-Asean superhighway agar daya tawar Indonesia makin kuat,” katanya.

 

Sementara Rinaldi mengatakan, untuk kerjasama dengan China-Asean Super highway masih dikaji oleh Telkom. “Jika menguntungkan kenapa tidak dilakukan,” katanya.[dni]

Investasi Telkom untuk Pembangunan Infrastruktur 2007-2009

Sumber: Postel.go.id

 

No Nama Proyek Nilai Proyek Kapasitas Terpasang Panjang/Lokasi Jadwal Penyelesaian
1

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

Backbone Serat Optik Sulawesi Kalimantan

 

Backbone Serat Optik Sumatera ( Padang-Bengkulu)

Jaringan Transport IP

Backbone fiber optic BSCS (Batam Singapore Cable System

Kapasitas 40 Gbps milik PT Telkom di Konsorsium AAG (Asia-America Gateway)

 

Mataram-Kupang Cable System

US$ 34 Juta

 

 

 

US$ 4,3 juta

 

US$ 71,8 juta

 

US$  22 Juta

 

 

US$ 40 Juta

 

 

 

 

 

US$ 52 juta

20 Gbps

 

 

 

20 Gbps

 

 

 

 

40 Gbps

 

 

40 Gbps

 

 

 

 

300 Gbps

 

5.445 Km

 

 

914 Km

 

 

 

 

 

62 km

 

 

10.000 Km

 

 

 

 

1.041 km

19 Januari 2008 s/d 27 Agustus 2009

18 Januari 2008-4 April 2009

 

 

4 Januari-1 Desember 2009

3 Maret 2008 s/d. 1 Juni 2009

 

 

27 April 2007 s/d. 26 Oktober 2009

 

30 November 2009-30 November 2010

 

 

011209 XL Targetkan raih 40 ribu Pelanggan Internet Unlimited

JAKARTA— Operator seluler XL Axiata (XL) menargetkan   akan ada 40 ribu pelanggan yang menggunakan  jasa internet dengan pola berlangganan  unlimited  hingga akhir tahun nanti.

 

Saat ini XL memiliki 30 ribu pelanggan yang menggunakan pola berlangganan internet dengan cara unlimited. Sedangkan pengguna internet XL dari total pelanggan seluler 26,6 juta telah mencapai 7 juta melalui koneksi GPRS/3G.

 

“Tambahan 10 ribu pelanggan baru diharapkan datang kartu perdana khusus dengan bonus streaming musik dari 12 perusahaan   label musik yang tergabung di bawah naungan Sibernetika Indonesia (Streamsation),” ungkap GM Mobile Data Services and Devices XL Ari Tjahjanto.

 

Dijelaskannya, kartu perdana khusus tersebut  memberikan  value added dari layanan streaming lagu melalui situs http://www.streamsation.com yang diselenggarakan oleh gabungan 12 label musik tersebut selama enam bulan secara ekslusif.

 

President Director Streamsation, Christian Siboro, mengatakan situsnya telah menyediakan 8000 lagu yang bisa didengarkan secara streaming melalui akses internet dengan bandwidth 64 kbps.

 

Namun sayangnya, lagu tersebut hanya bisa didengar dan tidak bisa diunduh untuk disalin ke media penyimpan komputer atau ponsel. “Keuntungannya, pelanggan tidak akan terbebani media storage yang besar untuk mendengarkan lagu,” kata Christian.

 

Untuk bisa mendengarkan musik lewat streaming lagu tersebut, pengunjung situs akan dikenakan biaya  50 ribu rupiah  untuk mendengarkan seluruh lagu yang diminatinya tanpa batas selama sebulan. Selama tiga bulan pertama, biaya akses didiskon 50 persen.

 

“Bagi pelanggan baru XL unlimited, mereka bisa mengakses situs streaming musik ini secara cuma-cuma selama sebulan,” ujar Ari.

 

Berkaitan dengan rencana penjualan BlackBerry varian Onyx pada Desember ini, GM Direct Sales XL, Handono Warih mengungkapkan, telah disiapkan 20 ribu unit perangkat tersebut untuk dilepas ke pasar. “Varian Gemini yang dipesan 20 ribu unit telah disedot pasar. Sekarang konsentrasi kita ke Onyx,” ujarnya.[dni]

011209 BTEL Didesak Pertanggungjawabkan Nasib Pelanggan

 

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) didesak untuk mempertanggungjawabkan nasib pelanggan yang tidak berhasil mendapatkan ponsel murah akibat dibubarkannya promo below the line operator tersebut di salah satu pusat perbelanjaan oleh aparat keamanan pada pekan lalu.

 

“BTEL sebagai operator harus bertanggungjawab dengan nasib calon pelanggannya. Operator itu harus bisa memprediksi akan adanya animo yang luar biasa jika produk dibanting harganya. Para calon pelanggan yang sudah didata pada hari dibubarkan sebaiknya diberikan ponsel dengan harga promo yang ditawarkan,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (30/11).

 

Heru meminta, jika operator melakukan aktivitas below the line harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. “BTEL sudah memiliki pengalaman adanya antrian jika produk dijual murah. Tahun lalu, di kantornya juga terjadi antrian kala ada ponsel murah. Kenapa untuk kejadian kemarin dibuat hanya di satu tempat?. Jadinya seperti antrian hewan kurban atau zakat gratis,” tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menjelaskan, penyelenggara dari kegiatan below the line itu adalah vendor ponsel Nexian. “Kami belum dapat kabar dari Nexian. Mereka penyelenggara acara tersebut. Tetapi, saya akui produk yang dijual adalah bundling dengan esia,” katanya.

 

Seperti diketahui, pada Rabu pekan lalu, BTEL membanting harga ponsel bundling Esia-Nexian dari 299 ribu rupiah menjadi 99 ribu rupiah hanya untuk satu hari. Program ini menyedot ribuan orang untuk antri di salah satu pusat perbelanjaan  di Jakarta.

 

Sayangnya, kegiatan ini menganggu ketertiban umum dan calon pelanggan pun tidak semuanya bisa terlayani. Akhirnya, kegiatan tersebut terpaksa dihentikan aparat keamanan.

 

Calon pelanggan pun melakukan demonstrasi ke kantor BTEL dan meminta kepastian akan ketersedian ponsel. BTEL dikabarkan mendata calon pelanggan dan dijanjikan akan mendapatkan ponsel tersebut. Namun, tidak ada jaminan ponsel masih dijual dalam harga promosi atau tidak.[dni]

 

 


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Batang; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1; mso-font-alt:바탕; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:”\@Batang”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:129; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:Batang; mso-fareast-language:KO; mso-no-proof:yes;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:Batang;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

BTEL Didesak Pertanggungjawabkan Nasib Pelanggan

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) didesak untuk mempertanggungjawabkan nasib pelanggan yang tidak berhasil mendapatkan ponsel murah akibat dibubarkannya promo below the line operator tersebut di salah satu pusat perbelanjaan oleh aparat keamanan pada pekan lalu.

“BTEL sebagai operator harus bertanggungjawab dengan nasib calon pelanggannya. Operator itu harus bisa memprediksi akan adanya animo yang luar biasa jika produk dibanting harganya. Para calon pelanggan yang sudah didata pada hari dibubarkan sebaiknya diberikan ponsel dengan harga promo yang ditawarkan,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (30/11).

Heru meminta, jika operator melakukan aktivitas below the line harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. “BTEL sudah memiliki pengalaman adanya antrian jika produk dijual murah. Tahun lalu, di kantornya juga terjadi antrian kala ada ponsel murah. Kenapa untuk kejadian kemarin dibuat hanya di satu tempat?. Jadinya seperti antrian hewan kurban atau zakat gratis,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menjelaskan, penyelenggara dari kegiatan below the line itu adalah vendor ponsel Nexian. “Kami belum dapat kabar dari Nexian. Mereka penyelenggara acara tersebut. Tetapi, saya akui produk yang dijual adalah bundling dengan esia,” katanya.

Seperti diketahui, pada Rabu pekan lalu, BTEL membanting harga ponsel bundling Esia-Nexian dari 299 ribu rupiah menjadi 99 ribu rupiah hanya untuk satu hari. Program ini menyedot ribuan orang untuk antri di salah satu pusat perbelanjaan  di Jakarta.

Sayangnya, kegiatan ini menganggu ketertiban umum dan calon pelanggan pun tidak semuanya bisa terlayani. Akhirnya, kegiatan tersebut terpaksa dihentikan aparat keamanan.

Calon pelanggan pun melakukan demonstrasi ke kantor BTEL dan meminta kepastian akan ketersedian ponsel. BTEL dikabarkan mendata calon pelanggan dan dijanjikan akan mendapatkan ponsel tersebut. Namun, tidak ada jaminan ponsel masih dijual dalam harga promosi atau tidak.[dni]

301109 Indonesia Pertahankan Keanggotaan di Dewan IMO

JAKARTA—Indonesia berhasil mempertahankan keanggotaan  dalam  Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/ IMO) kategori C periode 2009-2011. Pada sidang pemilihan yang digelar di markas IMO, London, Inggris, Jumat, 27 November 2009, tersebut, Indonesia mendapatkan dukungan 132 suara dari 168 negara anggota yang ada.

”Indonesia menjadi negara dengan dukungan suara terbanyakketiga pada kategori ini, setelah Singapura dan Siprus yang masing-masing mendapatkan dukungan 134 suara dan 141 suara. Sementara 17 negara lainnya mendapatkan jumlah dukungan di bawah Indonesia. Pada periode 2007-2009, Indonesia ada pada posisi keempat,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan, di Jakarta, Minggu  (29/11).
Pada pemilihan anggota Dewan IMO periode 2007-2009 lalu, Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kategori “C”. Sesuai hasil pemilihan, Indonesia terpilih dengan memperoleh 114 suara dukungan.. Saat itu, jumlah negara yang mencalonkan pada kategori ini adalah 27 negara. Dewan kategori ini terdiri dari 20 negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut atau navigasi, dan mencerminkan perwakilan yang adil secara geografis.
Menurut Bambang, keterpilihan kembali dalam jajaran dewan IMO kian memperkokoh eksitensi Indonesia di mata internasional. “Ini juga menjadi bukti bahwa kerja keras Indonesia selama ini dalam meneningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, khususnya yang telah dilakukan bersama Negara pantai lainnya di Selat Malaka dan Singapura, tidak menjadi sebuah kesia-siaan,” jelasnya.

Selain Indonesia, Singapura, Siprus, negara-negara lain yang juga terpilih menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, antara lain Mesir yang memeroleh dukungan 129 suara, Turki (129), Filipina (124), Malta (123), Nigeria (121), Malaysia (118), Afrika Selatan (117), Chili (116), Bahama (113), Denmark (113), Meksiko (113), Kenya (110), Arab Saudi (109), Belgia (102), Australia (101), Jamaika (100), serta Thailand (99).

”Kandidat Kategori C yang tersingkir adalah Kuwait, Marshal Island, Uni Emirat Arab, Cook Island, Iran, serta Pakistan. Mereka gagal masuk karena mendapatkan dukungan suara jauh lebih rendah,” jelasnya.

Kemudian pada jajaran Dewan Kategori A, yang terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, terpilih Jepang yang mendapatkan dukungan 142 suara, China (18), Korea (138), Italia (131), Yunani (130), Inggris (130), AS (129), Panama (124), Rusia (122), serta Norwegia (109). Pada sidang pemilihan kategori ini, tersingkir satu negara kandidat, yaitu Liberia yang mendapatkan 101 dukungan suara.

Sementara untuk Kategori B, sidang memuutuskan secara aklamasi 10 negara anggotanya. Yaitu Argentina, Bangladesh, Brazil, Kanada, Perancis, Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swedia.
Kesepuluh negara yang masuk dalam Dewan IMO Kategori B merupakan negara-negara yang dianggap mewakili kepentingan maritim terbesar dalam aktivitas perdagangan internasional perdangangan melalui laut tersebesar (International Ship-borne Trade)..

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesia National Shipowner’s Association (Insa) Johnson W Sucipto meminta Dephub tidak menyia-nyiakan kesempatan dipilihnya kembali Indonesia di jabatan bergengsi tersebut.

“Dephub harus mendudukkan seorang eselon II atau setara direktur yang sehari-hari mengikuti rapat IMO agar memiliki nilai tawar. Selain itu beberapa staf juga diletakkan di sekretariat IMO agar selalu ter-update dengan perkembangan,” jelasnya.

Menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan oleh Dephub maka prestasi mempertahankan posisi itu tidak ada artinya karena dalam keluarnya regulasi internasional, Indonesia tidak berpartisipasi.[dni]

 

301109 SBY Resmikan Palapa Ring Sektor Selatan

JAKARTA—Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya akan meresmikan  dimulainya pembangunan fisik  penggelaran serat  optik yang akan menghubungkan Mataram-Kupang, pada Senin (30/11) besok.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari proyek mercu suar Depkominfo yaitu  Palapa Ring. Jalur yang memakan biaya investasi sebesar 52 juta dollar AS tersebut adalah  sektor selatan Indonesia Bagian Timur dari Palapa Ring.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sebagai inisiator dan investor rute tersebut memperkirakan pembangunan serat  optik  darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) akan selesai pada akhir bulan November 2010.

“Insya Allah besok Bapak Presiden yang berada di Jakarta akan melakukan video conference dengan Menkominfo, Tifatul Sembiring di Mataram, sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek Palapa Ring,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Minggu (29/11).

Palapa Ring merupakan suatu program pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 33 ibukota propinsi dan 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi yang membutuhkan transfer data dalam kecepatan tinggi atau pita lebar.

Jaringan ini akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia Bagian Barat. Program
Palapa Ring ini juga merupakan salah satu dari 7 flagship program yang telah ditetapkan oleh Dewan Teknologi  Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden RI melalui Surat Keputusan Presiden RI No 20 Tahun 2006.

Bagi Menkominfo Tifatul Sembiring, program ini juga dimasukkan dalam parameter 100 hari sukses kerjanya walaupun proyek ini telah dirintis sejak Menkominfo Sofian Djalil.

Palapa Ring ini diawali melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Konsorsium Palapa Ring tanggal 25 Mei 2007 di Jakarta dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Konsorsium pada tanggal 10 November 2007 di Surabaya.

Para anggota Konsorsium Palapa Ring ini  pada awalnya terdiri dari 7 perusahaan, umumnya adalah penyelenggara telekomunikasi, dan kini dalam postur yang lebih efisien dan efektif tinggal 3 penyelenggara telekomunikasi, yaitu  PT Telkom, PT Indosat dan PT Bakrie Telecom.
Satu lagi 1 penyelenggara telekomunikasi yang tergabung dalam konsorsium, namun untuk sementara mengundurkan diri  setelah konsolidasi internal perusahaan memungkinkan, yaitu PT Excelcomindo Pratama.

Gatot mengungkapkan, selain meresmikan Palapa Ring, Presiden SBY  akan meresmikan mulai beroperasinya  program telepon berdering.  “ Program ini juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk segera memperkecil kesenjangan informasi (digital divide), sehingga nantinya diharapkan dalam waktu dekat ini sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia pada akhir Januari 2009 atau sebanyak 31.824 desa pada akhir tahun 2010 akan berdering,” katanya.

Berkaitan dengan nasib pembangunan sektor utara Indonesia Bagian Timur dari proyek Palapa Ring, Gatot mengungkapkan,  akan dibangun oleh  konsorsium Palapa Ring dengan membangun serat optik darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) pada awal  2011 dari Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Kendari hingga Makassar.

Secara terpisah, Juru Bicara Konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi mengakui, rute yang dibangun oleh Telkom dimasukkan dalam roadmap Palapa Ring secara keseluruhan. “Nantinya anggota konsorsium lainnya akan menyewa kapasitas ke Telkom untuk rute yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Sedangkan untuk sisa rute yang menjadi tanggung jawab konsorsium sedang dibicarakan di internal anggota,” ungkapnya.

Secara terpisah, COO Telkom Ermady Dahlan mengungkapkan,  penyedia jaringan  yang ditunjuk untuk proyek pembangunan tersebut adalah  Huawei Marine.

Dijelaskannya, Telkom memperkuat  backbone  karena  didorong oleh perubahan mendasar pada layanan perseroan. Bila pada masa lalu layanan  Telkom lebih banyak berbasis suara, maka dewasa ini telah berubah menjadi  Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME) atau new wave.  ”Wilayah timur Indonesia  tentu ingin menikmati juga new wave ini ,” jelasnya.

New Wave adalah lini bisnis diluar telekomunikasi dasar berbasis seluler atau kabel. Bisnis ini identik dengan penggunaan internet dan solusi teknologi informasi.[dni]

281109 Laba Bersih BTEL Anjlok 19,83

JAKARTA—Laba bersih PT Bakrie Telecom (BTEL) pada kuartal ketiga tahun ini hanya sebesar   97 miliar rupiah atau anjlok 19,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar  121 miliar rupiah.

Anjloknya laba bersih pemilik merek dagang Esia ini tidak sebesar pada kuartal pertama tahun ini sebesar 79 persen atau  sebesar 5,7 miliar rupiah   dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan raihan  27,4 miliar rupiah.

Berdasarkan catatan, anjloknya laba perseroan pada kuartal pertama tahun ini  akibat  rugi kurs sebesar 14,2 miliar rupiah   dibanding laba kurs sebesar  25,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun lalu.

Sedangkan jika dilihat per semester, maka pada semester I 2009, laba bersih BTEL justru mengalami  kenaikan  16,7 persen  menjadi 72,8 miliar rupiah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 62,4 miliar rupiah.

Direktur Keuangan Bakrie Telecom Jastiro Abi, mengungkapkan, penurunan laba bersih untuk periode kuartal ketiga tahun ini   dipicu oleh kenaikan beban bunga dan dan biaya depresiasi sejalan dengan penambahan aset akibat perluasan jangkauan wilayah layanan secara nasional serta untuk meningkatkan kualitas jaringan.

“Kami berhasil menambah  21 kota baru antara September 2008 hingga September 2009. Saat ini  hingga akhir bulan September Esia  telah hadir di 76 kota. Semua ini untuk mencapai target akhir tahun mendapatkan 10,5 juta pelanggan,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (27/11).

Dijelaskannya, agresifnya penambahan area baru tersebut menjadikan jumlah pelanggan perseroan pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 9,81 juta pelanggan atau naik   49,7 persen  dibanding pencapaian pada periode yang sama di tahun 2008.

Pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut mengakibatkan pendapatan bersih perusahaan  meningkat 29,8 persen. Pendapatan bersih BTEL kuartal ketiga 2009 menunjukkan angka  2.013 miliar rupiah atau meningkat dibanding periode sebelumnya yang mencapai  1.551 miliar rupiah.

Sedangkan pendapatan usaha pada  kuartal ketiga 2009  tercatat sebesar Rp 2.545 miliar rupiah. Dibanding periode yang sama tahun lalu terdapat peningkatan 27,4 persen mengingat pendapatan Bakrie Telecom saat itu sebesar 1.997  miliar rupiah.

Lonjakan  juga terlihat pada  Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (Ebitda) dimana BTEL  membukukan pertumbuhan sebesar 59,8 persen year on year. Pada kuartal ketiga 2009, EBITDA BTEL tercatat senilai    930 miliar rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar  582 miliar rupiah.

Pada kesempatan lain, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengatakan, bagi operator seperti Esia belum saatnya untuk berpindah orientasi dari akuisisi pelanggan menjadi fokus pada retensi ala incumbent di seluler.

“Bagi operator besar mungkin itu harus dilakukan untuk mencari pendapatan tambahan agar profitabilitas kembali naik. Soalnya ketika operator besar ingin ikut-ikutan main tarif murah ala esia ternyata berbalik menyerang kinerja mereka,” jelasnya.

Erik menegaskan,  esia tetap akan pada jalurnya dengan memastikan memberikan tarif  termurah dan  layanan baik dengan harga terjangkau kepada pelanggannya. “Kami tidak mau menaikkan  tarif   hanya untuk meningkatkan revenue. Kami tetap akan fokus menambahkan jumlah pelanggan  dan memberikan jasa baru yang relevan,” katanya.[dni]

281109 Dephub Pertimbangkan Saran KPPU

 

JAKARTA—Departemen Perhubungan akan mempertimbangkan saran dan pertimbangan yang dikeluarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait implementasi kebijakan kegiatan pencatatan dan penghitungan keluar masuk barang ataupun peti kemas (Tally).

 

“Kami akan pelajari saran dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh lemabaga tersebut. Nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak KPPU jika benar kuat adanya dugaan kartel dalam implementasi Tally tersebut,” ujar Juru bicara Dephub Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, Jumat (27/11).

 

Sebelumnya, Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan, lembaganya  melihat telah terjadi praktek kartel yang dilakukan melalui penetapan pembagian wilayah operasi pelaku usaha tally dan penetapan tarif yang dilakukan melalui kesepakatan pelaku usaha penyedia dan pengguna jasa tally.

 

Kesepakatan yang berkaitan dengan penetapan tarif apabila dilihat dari perspektif persaingan usaha, merupakan bentuk nyata dari kartel yang sangat dilarang (hardcore cartel). Dalam UU No. 5/1999, larangan terkait hal tersebut tercantum di pasal 5.

 

Praktek kartel tersebut difasilitasi oleh hadirnya Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan, Bab VI Pasal 11.

 

Sementara itu, penetapan wilayah operasi tally yang hanya memperuntukkan wilayah tertentu untuk pelaku usaha tally tertentu, merupakan wujud nyata dari kegiatan pembagian wilayah yang merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU No 5 Tahun 1999 Pasal 19.

 

Pembagian wilayah tersebut juga ternyata difasilitasi Surat Keputusan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No AT.575/3/6/AD.TPK-09 untuk kartel pembagian wilayah.

 

Junaidi menyarankan,   untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam industri tally, maka perlu direvisi substansi pengaturan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 2007, khususnya Bab VI Pasal 11 dengan menghilangkan kata Asosiasi sehingga proses penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada transaksi antara pelaku usaha penyedia dan pengguna jasa. Dengan menghilangkan kata asosiasi, maka praktek kartel penetapan tarif (price fixing) dalam industri tally bisa dihindarkan.

 

Berikutnya, mencabut surat keputusan Administratur Pelabuhan Tanjung Priok No AT.575/3/6/AD.TPK-09 tentang penetapan pembagian wilayah operasi kegiatan tally. Pelaku usaha tally harus diberikan kebebasan untuk menawarkan jasanya kepada pengguna jasa di wilayah manapun di pelabuhan Tanjung Priok sehingga akan tercipta persaingan yang sehat dan dinamis.

 

Terakhir, menetapkan batas atas tarif dan stander minimal kualitas pelayanan, untuk menghindari eksploitasi konsumen melalui tarif yang eksesif dan kualitas pelayanan yang rendah, mengingat struktur industri jasa tally adalah oligopoli dan struktur industri kepelabuhanan secara keseluruhan adalah natural monopoly sehingga posisi penyedia jasa jauh lebih kuat dibandingkan pengguna jasa. Penetapan kebijakan tersebut harus disertai dengan sanksi dan penegakan hukum yang tegas dan jelas, sehingga hanya pelaku usaha tally yang memiliki kompetensi dan profesional yang dapat beroperasi di industri kepelabuhanan Indonesia.

 

Tender MRT

Sementara itu, berkaitan dengan saran KPPU dalam tender Consulting Services for Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project, Bambang menjelaskan, dalam melaksanakan tender tersebut Dephub mempertimbangkan juga saran dari pemberi pinjaman yakni pihak Jepang.

 

“Itu sudah ada dalam bagian perjanjian ketika pinjaman diberikan,” tegasnya.

 

Bambang menegaskan,proses tender sudah melewati regulasi yang berlaku dan meminta polemik tender tidak diperpanjang. “Kalau saya lihat ini hanya masalah ada yang kalah tender. Jika dalam tender desain ini saja sudah ribut terus, kapan MRT akan digelar,” tegasnya.

 

Sementara Juniadi menegaskan, terdapat   dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh peserta tender dengan panitia.

 

Fakta-fakta yang terungkap antara lain, dalam dokumen technical proposal dari Konsorsium Nippon Koei pada chapter Firms Experience, ditemukan fakta bahwa Nippon Koei merupakan konsultan yang sejak tahun 2005 sudah menangani perencanaan proyek MRT Jakarta.  .

 

Terdapat dugaan Nippon Koei memang dipersiapkan untuk mengerjakan proyek MRT mulai dari perencanaan hingga pekerjaan desain, bahkan untuk setiap pekerjaan lanjutannya sekaligus penyusunan metode pengadaannya.

 

Diketahui bahwa Konsorsium Nippon Koei mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian tanggal 14 Oktober 2008 dan kepada Menteri Perhubungan pada tanggal 24 Oktober 2008;

 

Menurut Junaidi, berdasarkan klarifikasi KPPU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diketahui bahwa tindakan Konsorsium Nippon Koei tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika pengadaan, dan dapat dikenakan sanksi.

 

Hal lain yang terungkap dari klarifikasi adalah dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan di antara peserta tender, yaitu Konsorsium Nippon Koei Co., Ltd. (Jakarta Metro Engineering Consultans) dengan Konsorsium Pacific Consultans International. Terhadap dugaan persekongkolan tersebut, saat ini KPPU tengah memprosesnya melalui proses penanganan perkara.

 

“Dalam konteks penanganan perkara, laporan ini telah melalui proses pemberkasan mulai tanggal 30 Oktober 2009 hingga 11 Desember 2009, dan akan diajukan GelarLaporan pada tanggal 14 Desember 2009 hingga 6 Januari 2010,” jelasnya.[dni]

 

281109 Dephub Dinilai Berlebihan

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) dinilai mengambil sikap yang berlebihan dalam melakukan pelarangan terhadap kapal  berbahan Fibre Glass (FG) untuk   mengarungi laut lepas karena menganggap konstruksinya tidak sekuat alumunium atau baja.

Padahal,   kapal-kapal berbahan  FG dapat memenuhi kebutuhan transportasi dengan kecepatan yang lebih baik dengan ongkos yang murah. Pelarangan diperkirakan  akan menimbulkan persoalan baru yang berdimensi ekonomi  menyangkut aspek kelancaran lalu lintas barang dan penumpang lewat laut.

“Saya rasa kecurigaan pemerintah dalam hal ini Direktorat Keselamatan Pelayaran (Ditkapel) Hubungan Laut (Hubla) terlalu berlebihan. Kapal-kapal berbahan  FG   masih mampu melalui jalur laut walaupun dengan ketinggian ombak atau resistansi ombak tertentu jika persyaratan konstruksi dan kekuatan  memanjang konstruksi fibre-glass- nya telah memenuhi syaratbadan klasifikasi internastional,” ujar pengamat maritim Saut Gurning di Jakarta, belum lama ini.

Saut diminta pendapatnya terkait pernyataan dari Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo yang melarangkapal berbahan FG untuk berlayar ke laut lepas belum lama ini. Larangan ini dilakukan seiring karamnya KM Dumai Ekspres (Dumeks) 10 di Perairan Tokong Hiu, Karimun, Kepulauan Riau, Minggu lalu.

Menurut Sunaryo, bahan fibre  sangat rentan terhadap goncangan ombak. Selain itu, sifat fibre yang tidak lentur menyebabkan bahan tersebut mudah pecah bila berbenturan dengan benda yang lebih keras. Hal inilah yang memicu kapal-kapal dengan bahan fibre hanya diperbolehkan berlayar di sungai dan danau saja yang ombak dan cuacanya tidak seekstrim di tengah

Sedangkan menurut Saut, persoalan di Indonesia terkait bahan baku kapal adalah lemahnya pengawasan  atau pengendalian kapal-kapal FG   menyangkut pengecekan kekuatan konstruksi FG khususnya pengecekan di bawah air.

“Perawatan konstruksi FG biasanya dalam bentuk perbaikan atau penambalan konstruksi laminasi  seharusnya dilakukan setahun sekali, apalagi untuk kapal penumpang dimana
wajib naik dok setahun sekali untuk pengecekan tipe ini,” jelasnya.

Selain itu, pengecekan insulasi mesin dari kapal-kapal berbahan  FG perlu dilakukan  karena insulasi yang tidak baik dapat mempengaruhi daya tahan FG akibat kelebihan panas atau dingin yang berlebihan dari engine dan sistem perpipaannya terhadap bahan konstruksi FG.

Dijelaskannya,  kekuatan konstruksi kapal termasuk kapal-kapal FG memang rentan terhadap overloaded weight akibat kelebihan penumpang ditambah barang yang
dimuat dan  pukulan gelombang. Hal ini biasa disebut dengan  hammering terhadap konstruksi FG.

Pengujian kekuatan dan kestabilan (strength and stability assessement )  seharusnya  dilakukan pada saat kapal naik dok pertahunnya itu.

Saut meragukan,  pengujian konstruksi kapal-kapal FG di Indonesia sudah dilakukan dengan baik.  “Terus terang saya meragukan hal itu mengingat kebanyakan dari kapal-kapal tipe FG ini  tidak mengikuti atau masuk dalam standar pengawasan biro klasifikasi  Indonesia. Padahal, populasi kapal-kapal seperti ini paling banyak melayani rute-rute jarak pendek (kurang dari 100 mile) di Indonesia,” jelasnya.

Disarankannya,  hal sederhana yang bisa dilakukan   pemerintah dalam jangka waktu pendek adalah   menertibkan besaran muatan bawaan penumpang seperti halnya di angkutan udara guna menghindari kekuatan berlebih yang dapat mengakibatkan kerusakan konstruksi  kapal baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Dukung RI
Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan
Departemen Perhubungan, Bambang Supriyadi Ervan mengungkapkan,  pemerintah RI mulai melakukan penggalangan dukungan dengan sejumlah negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) agar terpilih lagi menjadi anggota Dewan IMO 2009-2011.

Diperkirakan Indonesia bakal kembali lagi menduduki jabatan sebagai anggota Dewan IMO. Hingga saat ini, sebanyak 110 negara menyatakan dukungan agar Indonesia kembali masuk dalam keanggotaan dewan yang berlaku selama dua tahun itu. Sidang majelis IMO sendiri dilakukan pada 24 November hingga 4 Desember mendatang.

“Sudah ada 110 negara yang telah menyatakan dukungannya agar
Indonesia menjadi anggota Dewan IMO. Mudah-mudahan kita terpilih
lagi,” katanya.

Pemilihan anggota Dewan IMO sendiri akan dilakukan pada Jumat (27/11) ini. Berdasarkan ketentuan, agar terpilih sebagai anggota Dewan IMO harus dipilih minimal oleh 85 anggota, atau 50 persen plus 1, yaitu dari 169 negara anggota IMO.

Bambang menegaskan,  Indonesia memiliki kepentingan duduk di dewan IMO agar bisa memberikan warna lebih dalam kebijakan-kebijakan kemaritiman dunia, terutama yang berkaitan dengan dunia pelayaran Indonesia.

“Sebagai negara maritim, tentu Indonesia sangat mempunyai kepentingan agar kebijakan IMO mampu memajukan dunia pelayaran di Indonesia,” ujarnya.

Selama ini Indonesia menjadi anggota Dewan IMO kategori C bersama 19 negara lainnya. Kategori ini memiliki kepentingan khusus dalam angkutan laut atau navigasi dan mencerminkan perwakilan yang adil secara geografis.[dni]

Laba Bersih BTEL Anjlok 19,83  %

JAKARTA—Laba bersih PT Bakrie Telecom (BTEL) pada kuartal ketiga tahun ini hanya sebesar   97 miliar rupiah atau anjlok 19,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar  121 miliar rupiah.

Anjloknya laba bersih pemilik merek dagang Esia ini tidak sebesar pada kuartal pertama tahun ini sebesar 79 persen atau  sebesar 5,7 miliar rupiah   dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan raihan  27,4 miliar rupiah.

Berdasarkan catatan, anjloknya laba perseroan pada kuartal pertama tahun ini  akibat  rugi kurs sebesar 14,2 miliar rupiah   dibanding laba kurs sebesar  25,9 miliar rupiah di kuartal pertama tahun lalu.

Sedangkan jika dilihat per semester, maka pada semester I 2009, laba bersih BTEL justru mengalami  kenaikan  16,7 persen  menjadi 72,8 miliar rupiah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 62,4 miliar rupiah.

Direktur Keuangan Bakrie Telecom Jastiro Abi, mengungkapkan, penurunan laba bersih untuk periode kuartal ketiga tahun ini   dipicu oleh kenaikan beban bunga dan dan biaya depresiasi sejalan dengan penambahan aset akibat perluasan jangkauan wilayah layanan secara nasional serta untuk meningkatkan kualitas jaringan.

“Kami berhasil menambah  21 kota baru antara September 2008 hingga September 2009. Saat ini  hingga akhir bulan September Esia  telah hadir di 76 kota. Semua ini untuk mencapai target akhir tahun mendapatkan 10,5 juta pelanggan,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (27/11).

Dijelaskannya, agresifnya penambahan area baru tersebut menjadikan jumlah pelanggan perseroan pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 9,81 juta pelanggan atau naik   49,7 persen  dibanding pencapaian pada periode yang sama di tahun 2008.

Pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut mengakibatkan pendapatan bersih perusahaan  meningkat 29,8 persen. Pendapatan bersih BTEL kuartal ketiga 2009 menunjukkan angka  2.013 miliar rupiah atau meningkat dibanding periode sebelumnya yang mencapai  1.551 miliar rupiah.

Sedangkan pendapatan usaha pada  kuartal ketiga 2009  tercatat sebesar Rp 2.545 miliar rupiah. Dibanding periode yang sama tahun lalu terdapat peningkatan 27,4 persen mengingat pendapatan Bakrie Telecom saat itu sebesar 1.997  miliar rupiah.

Lonjakan  juga terlihat pada  Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (Ebitda) dimana BTEL  membukukan pertumbuhan sebesar 59,8 persen year on year. Pada kuartal ketiga 2009, EBITDA BTEL tercatat senilai    930 miliar rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar  582 miliar rupiah.

Pada kesempatan lain, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengatakan, bagi operator seperti Esia belum saatnya untuk berpindah orientasi dari akuisisi pelanggan menjadi fokus pada retensi ala incumbent di seluler.

“Bagi operator besar mungkin itu harus dilakukan untuk mencari pendapatan tambahan agar profitabilitas kembali naik. Soalnya ketika operator besar ingin ikut-ikutan main tarif murah ala esia ternyata berbalik menyerang kinerja mereka,” jelasnya.

Erik menegaskan,  esia tetap akan pada jalurnya dengan memastikan memberikan tarif  termurah dan  layanan baik dengan harga terjangkau kepada pelanggannya. “Kami tidak mau menaikkan  tarif   hanya untuk meningkatkan revenue. Kami tetap akan fokus menambahkan jumlah pelanggan  dan memberikan jasa baru yang relevan,” katanya.[dni]