010909 Komisi I Tidak Tahu Likuidasi Postel

JAKARTA—Komisi I DPR RI sebagai mitra dari Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) di parlemen mengaku tidak tahu menahu tentang rencana  likuidasi Direktrorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) oleh Menkominfo Muhammad Nuh. “Kami tidak diberikan informasi sama sekali tentang hal tersebut. Selentingan memang sudah lama terdengar, tetapi secara resmi tidak ada sma sekali pemberitahuan,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik kepada Koran Jakarta, Senin (31/8). Menurut Deddy, jika langkah likuidasi dilakukan oleh Depkominfo, secara etika harus memberitahukan kepada mitranya di parlemen yakni Komisi I. “Selain itu perlu ada studi kelayakan yang jelas. Tidak bisa ujug-ujug mau dilikuidasi tanpa ada sosialisasi,” katanya. Deddy mengkhawatirkan, langkah peleburan yang dilakukan oleh Depkominfo tanpa ada koordinasi dengan DPR atau departemen lainnya akan berbalik menjadi tidak menguntungkan lembaga tersebut. “Di Indonesia itu yang mahal koordinasi. Adanya Postel yang mengurus semua secara tersentralisasi saja masih membuat koordinasi menjadi mahal. Apalagi fungsinya disebar. Sudah yakinkah menkominfo dengan hasil yang diterima dari kebijakannya itu,” katanya. Sebelumnya, Depkominfo berencana akan  melebur   Ditjen Postel ke dalam ditjen baru yang dibentuknya.   Untuk diketahui, Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional. Sedangkan usulan restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk Ditjen Sumber daya,  Ditjen  Penyelenggaraan,  Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan,  Ditjen  Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan. Rencananya Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi di bawah direktorat perijinan. Nantinya akan ada dua direktorat di bawah ditjen tersebut yakni direktorat perencanaan frekuensi dan rekayasa frekuensi. Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan akan mengambil alih fungsi direktorat telekomunikasi yang diubah menjadi direktorat penyelenggaraan jaringan. Sementara Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari direktorat pemantauan frekuensi. Tidak hanya itu, restrukturisasi ini juga memakan korban Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dalam struktur baru, lembaga tersebut tidak disebutkan. Hanya para anggota Komite berada langsung di bawah Menkominfo sejajar dengan Sekjen dan Irjen. Selanjutnya Deddy mengatakan, Komisi I bisa memahami era konvergensi tidak bisa dihindari oleh tiga sektor yakni telekomunikasi, penyiaran, dan informatika. “Konvergensi itu satu hal. Tetapi merestrukturisasi struktural itu lain hal pula. Seharusnya menunggu dulu UU Konvergensi baru bicara restrukturisasi. Kalau ini dipaksakan, bagaimana nasib Pegawai Negeri di Postel. Bisa keluar biaya besar untuk kebijakan ini,” tegasnya. Sementara Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo mencurigai langkah Muhammad Nuh yang memaksakan restrukturisasi sebelum masa tugasnya selesai pada Oktober nanti. “Saya menangkap kesan pejabatnya ingin meletakkan orang-orangnya di struktural sebelum meninggalkan departemen. Ini tidak sehat,” katanya. Srijanto mengatakan, terdapat fenomena tidak sehat di kancah politik belakangan ini menjelang pengumuman kabinet oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober nanti. “SBY sudah menginginkan kabinet diisi kalangan profesional. Guna mengakalinya, partai-partai banyak mengincar jabatan eselon I atau dirjen untuk diisi orang-orangnya. Nah, adanya peleburan itu berarti menambah jumlah dirjen dan direktur, silahkan diartikan saja maksud lain dari kebijakan itu,” katanya.[dni]

010909 Indosat Luncurkan Palapa-D

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) berhasil meluncurkan Satelit Palapa-D pada Senin (31/8),  pukul 17:28 waktu Xichang, China, guna menggantikan satelit pendahulu milik perusahaan tersebut, Palapa-C2.

“Peluncuran satelit ini untuk menjamin keterhubungan telekomunikasi di Indonesia,” ujar President Director & CEO Indosat Harry Sasongko melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (31/8).

Satelit PALAPA-D diproduksi oleh Thales Alenia Space France (TAS-F) yang ditunjuk oleh Indosat sebagai mitra pengadaan.

Dengan menggunakan platform Thales Alenia Space Spacebus 4000B3, satelit yang menelan investasi 220 juta dollar AS tersebut  digaransi akan beroperasi selama 15 tahun dan  memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan PALAPA-C2, yaitu 40 transponder yang terdiri dari 24 standar C-band, 11 extended C-Band serta 5 Ku-band, dengan jangkauan mencakup Indonesia, negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah dan Australia.

Harry menjelaskan, satelit tersebut akan dimanfaatkan sebagai backbone untuk mendukung layanan Indosat  seperti seluler, telepon tetap dan data tetap.

Layanan dari Satelit PALAPA-D yang disediakan Indosat antara lain adalah Transponder Lease untuk layanan broadcasting dan cellular backhaul sebagai basic service, VSAT service, DigiBouquet dan Telecast Service sebagai nilai tambah yang semuanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam komunikasi data dan broadcasting.[Dni]

010909 Oknum Karyawan BNI Dilaporkan ke Kepolisian

JAKARTA—Lumbung Informasi Rakyat (Lira) berencana akan melaporkan oknum karyawan Bank BNI, Sri Haryanto, ke pihak berwajib karena menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dalam restrukturisasi kredit yang melibatkan perusahaanya dengan Garuda Indonesia pada 2001.

Akibat penyalahgunaan wewenang tersebut, diduga terjadi praktik korupsi hingga maksimal 40 miliar rupiah atau minimal 3,3 miliar rupiah karena adanya selisih bunga yang harus dibayarkan oleh Garuda Indonesia dalam restrukturisasi.

Sri Haryanto kala itu menjadi pejabat di Divisi Kredit Khusus BNI dalam restrukturisasi kredit Garuda Indonesia senilai 270,75 miliar rupiah. Lira juga melaporkan pejabat Garuda Indonesia yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat Garuda yang dilaporkan adalah Emirsyah Satar. Sedangkan mantan pejabat Garuda Indonesia yang dilaporkan adalah Abdul Gani dan Indra Setiawan.

“Oknum karyawan BNI itu kami laporkan karena melakukan perjanjian bawah tangan dengan Saudara Emirsyah Satar pada 30 Oktober 2001 guna mengubah isi akta perjanjian 14 September 2001 yang telah disepakati antara Garuda Indonesia dengan BNI tentang besaran bunga kredit,” ungkap Presiden Lira Jusuf Rizal kepada Koran Jakarta, Senin (30/8).

Dikatakannya, dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris Arry Supratno SH dinyatakan bunga pinjaman kredit sebesar 1,5 persen. Namun, pada perjanjian bawah tangan yang dilakukan oleh Emirsyah dan Sri Haryanto besaran bunga diubah menjadi 2 persen.

“Perjanjian tersebut tidak ada saksi berupa tandatangan bagian legal kedua perusahaan. Ini kan seperti perusahaan milik mereka berdua saja. Parahnya lagi, surat ini kami temukan di arsip sekretaris Emirsyah yang merupakan karyawan outsourcing,” katanya.

Berkaitan dengan bantahan dari BNI atau Garuda yang menyatakan kasus restrukturisasi itu sudah selesai dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, Jusuf mengatakan, akan melaporkan tim pemeriksa yang menyatakan tidak ada masalah dalam restrukturisasi tersebut.

“Kami sudah mengantongi nama-nama tim pemeriksanya. Mereka pun akan dilaporkan. Karena jelas dari awal ada ketidakberesan dengan surat berganda dari BNI. Kenapa menutup mata,” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan penyelidikan Lira, kronologis restrukturisasi dimulai dengan adanya surat dari Garuda untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dimilikinya pada 19 April 2001. Setelah itu Pejabat BNI dari Divisi Kredit Khusus membalas surat dari Garuda pada 29 Juni 2001.

Anehnya, pada tanggal yang sama (29 Juni 2001), BNI menerbitkan dua surat dengan tujuan yang sama, tetapi pada butir 5 terdapat perbedaan yakni masalah penetapan suku bunga. Surat menyurat berganda tersebut terjadi hingga 20 Juli 2001.

Pada surat yang ditandatangani oleh Lukman Sidharta ditetapkan tarif bunga pinjaman per anum sebesar 1,5 persen. Namun, pada surat yang ditandatangan oleh Haryanto suku bunga ditetapkan sebesar dua persen. suku bunga tersebut berlaku pada tiga bank pemerintah yakni BNI, BRI, dan Mandiri.

Beberapa kali surat menyurat dilakukan oleh keduabelah pihak berkaitan dengan penetapan suku bunga tersebut. Bahkan hingga dibuat akte perjanjian sekalipun.

Hal itu diperkuat dengan praktik melakukan administrasi berupa “penataan ulang” (penyisipan surat ) sehingga belakangan dibuat tiga surat yaitu surat BNI Nomor DKS/2/047/R dan Surat Garuda Nomor Garuda/DF-2116/01 serta surat BNI Nomor DKS/2/069/R.

Terbukti ada surat Garuda/DF-2116/01 dibuat untuk membuka jalan bagi Garuda dapat menambah suku bunga sebesar 0,5 persen dari 1,5 persen menjadi dua persen. pada surat itu diberikan sinyal bahwa Garuda setuju atas bunga pinjaman sebesar dua persen, namun selisih yang 0,5 persen akan dilakukan secara terpisah dengan alasan adanya proposed Restructuring Terms di Singapura dan London pada November dan Desember 2000.

Hal lain yang memperkuat adalah ketika adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Garuda Indonesia pada Oktober 2003, kemudian direksi Garuda Indonesia (Dirut Indra Setiawan dan Caretaker Direktur Keuangan Wiradharma B.Oka) menindaklanjuti kepada BNI untuk mengembalikan bunga pinjaman dan kondisi pembayaran berdasarkan Akte perjanjian kredit tanggal 14 September 2001 yang langsung disetujui BNI.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar telah membantah keras tudingan dari Lira tersebut. “Masalah itu sudah diperiksa oleh instansi berwenang dan tidak ada masalah,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, Garuda   tercatat memiliki total hutang sebesar 800 juta dolar AS kepada berbagai kreditur seperti ECA dan Mandiri. Garuda sendiri berencana akan melakukan Intial Public offering (IPO) pada pertengahan tahun depan setelah menunjukkan kinerja keuangan yang menggembirakan belakangan ini.[dni]

010909 Diharapkan Kearifan Lokal Menata Menara

JAKARTA—Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) mendesak para penguasa daerah untuk mengedepankan kearifan lokalnya dalam menata pembangunan menara telekomunikasi di wilayahnya ketimbang mengutamakan motif bisnis, pribadi, atau lingkungan.

“Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini penguasa lokal biasanya memiliki motif bisnis, pribadi, atau lingkungan untuk menata menara. Motif bisnis itu bisa saja berupa      kolusi antara pemda dengan salah satu penyedia menara yang difavoritkan atau bisa juga ada dendam   pejabat pemda terhadap pemilik menara,” ungkap Sekjen Aspimtel Peter Simanjuntak kepada Koran Jakarta, Senin (31/8).

Menurut dia, idealnya pemda dalam masalah pendirian menara cukup sebagai fasilitator dan menyerahkan kepada mekanisme bisnis dalam pengaturan usaha tersebut. “Pemda itu bisa menentukan dalam lokasi pendirian menara yang sudah sesuai dengan tata ruang. Tetapi jangan masuk ke dalam menentukan rekanan,” katanya.

Diungkapkannya, akibat perubuhan satu menara  biasarnya terjadi kerugian konstruksi minimum sebesar satu miliar rupiah untuk menara dengan ketinggian minimum 52 meter,    potensi kerugian  jika per menara disewa tiga operator bisa mencapai  5 hingga 6 milar rupia  per sepuluh tahun. Sedangkan dari sisi operator   bisa mencapai minimum 30 miliar rupiah  per sepuluh tahun.

 Secara terpisah, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, lembaganya akan mengirim surat ke Depdagri untuk menegur Bupati Badung yang telah merubuhkan 16 menara telekomunikasi belum lama ini.

“Kami juga mendukung jika ada anggota masyarakat yang melakukan class action karena dirugikan akibat perubuhan menara itu. Seharusnya pejabat di Badung mengacu ke regulas menara bersama, bukannya masih mau menang sendiri dengan Perdanya,” sesalnya.[dni]

010909 Babak Baru Perang Tarif Seluler Vs FWA

 

PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) pada pekan lalu membuat kejutan di kancah industri telekomunikasi.

 

Pemain ketiga terbesar itu mengeluarkan  program pemasaran   “Paket XL Harga CDMA” untuk pelanggan prabayarnya yang berada di Jabodetabek.

 

Paket tersebut menawarkan  tarif telepon lokal ke sesama XL sebesar 72 rupiah per menit. Angka tersebut lebih murah 10 persen  dibanding tawaran  operator berlisensi Fixed Wireless Access (FWA)  yang katanya  80 rupiah  per menit. 

 

Sontak aksi dari XL tersebut membuat terkejut industri. Hal ini karena sejak awal tahun ini perang tarif mulai mereda. Para punggawa operator (termasuk XL) telah menggaungkan akan lebih bermain di kualitas layanan dan retensi pelanggan ketimbang bermain di tarif murah yang berujung pada ‘pendarahan’ kinerja keuangan.

 

Lantas apa pemicu dari aksi XL itu? Direktur Commerce XL Joy Wahjudi mengatakan, aksi itu sebenarnya dilakukan karena perseroan ingin mengoptimalkan kapasitas jaringan yang baru terisi sebesar 60 persen dari yang ada.

 

Berdasarkan catatan,  secara nasional, XL memiliki 24,9 juta pelanggan seluler yang dilayani 18.128 unit base transceiver station (BTS), dimana 1.840 titik di antaranya Node B 3G. Khusus untuk pelanggan XL di Jabodetabek yang berjumlah 8,19 juta, XL memiliki 5.900 unit BTS, dimana  980 unit diantaranya  Node B 3G.

 

Benarkah itu? Selidik punya selidik, ternyata ada alasan lain yang membuat XL nekad melakukan hal tersebut. Pertama, karena operator ini tidak jadi membeli tambahan frekuensi 3G layaknya Telkomsel dan Indosat, sehingga terpaksa masih mengandalkan suara sebagai mesin uang.

 

Kedua, meskipun XL pemain ketiga terbesar secara nasional, ternyata operator ini di Jabodetabek dari sisi pelanggan kalah ketimbang Bakrie Telecom pemilik lisensi FWA yang mengusung Esia.

 

Survei dari Roy Morgan pada kuartal pertama lalu  mengungkapkan, secara pangsa pasar  Esia memimpin di area etalase persaingan itu sebesar  38 persen, diikuti   IM3 dari Indosat  (26.5%),  Telkomsel  (20%), dan XL (11%).

 

Tentu saja langkah yang diambil XL tersebut membuat pemimpin pasar di area itu (Esia) meradang. Sadar kalah dari sisi jaringan, maka Bakrie Telecom membalas dengan program pemasaran yang tergolong ‘nyeleneh’ yaitu Esia Bispak beberapa hari kemudian.

 

Esia Bispak atau Bisa Pakai Tarif Manapun adalah program yang menawarkan bagi pelanggan Esia untuk mencoba tarif seluler manapun   dengan biaya  dua ribu rupiah dan registrasi SMS 50 rupiah. Tarif yang bisa dicoba adalah milik  Telkomsel, Indosat,  XL dengan bonus diskon 10 persen, tanpa harus pakai kartu perdana GSM baru.

 

“Kami hanya ingin menunjukkan pada pelanggan Esia bahwa  tarif seluler itu lebih mahal, bahkan setelah didiskon 10 persen,” ujar Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer di Jakarta, belum lama ini.

 

Erik mengharapkan, setelah mencoba tarif dari seluler, para pelanggan Esia kembali menggunakan tarif milik Bakrie Telecom karena lebih murah. Klaim mantan punggawa Telkomsel itu,  tarif seluler  lebih mahal tiga kali untuk panggilan lintas operator dan   22 kali lipat  untuk panggilan ke sesama operator.

 

 “Selain itu program ini diharapkan bisa mengakuisisi pelanggan baru di wilayah lainnya dimana Esia belum memimpin,” katanya.

 

Tidak Menguntungkan

Menurut Praktisi telematika Bayu Samudiyo aksi dari kedua operator tersebut tidak menguntungkan bagi industri dan pelanggannya.

 

Ini sama saja membuat episode perang tarif berlanjut setelah sempat terhenti selama satu semester. Secara industri ini akan membuat margin keuntungan tergerus. Sementara bagi pelanggan ini akan membuat kualitas layanan menjadi turun,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (31/8).

 

Bayu mengatakan, program yang ditawarkan oleh kedua operator tersebut  tidak akan berhasil meningkatkan pendapatan karena pelanggan sudah pintar membaca penawaran dari operator.

 

“Mereka itu memperebutkan segmen D dan E yang Average Revenue Per Users (ARPU) kecil. Segmen ini tidak akan  mau membaca skema promosi yag ribet. Salah-salah bisa menjadi bumerang bagi keduanya,” katanya.

 

Dikatakannya, dampak bagi XL karena adanya lonjakan trafik maka kualitas layanan menurun. Sedangkan bagi Bakrie Telecom pelanggan bisa balik menuding operator ini menaikkan tarif secara terselubung karena ditawarkan tarif yang lebih mahal.   Apalagi untuk menikmati tarif seluler ala Esia diharuskan untuk mendaftar yang dikenakan biaya.

 

“Esia tidak akan bisa mengambil segmen seluler yang premium karena tidak selalu pasar ini   mementingkan harga tetapi kualitaslah yang utama. Karena itu jika Esia memaksakan diri mengambil pasar seluler tanpa peningkatan kualitas jaringan yang terjadi nantinya malah ditinggalkan pelanggan,” katanya.

 

Tidak Tergerus

Menanggapi hal itu, Joy menyakini margin keuntungan perseroan tidak akan tergerus karena tarif FWA yang ditawarkan  tidak gratis tetapi dikenakan   per menit. Sedangkan promosi  di seluler  setelah waktu tertentu baru gratis. “Ini belum  tentu mengerus margin. Semua  tergantung dari perilaku  pelanggannya. Jika sukses, kemungkinan program itu akan berlaku nasional,” katanya.

 

Bagi Bakrie Telecom pun sebenarnya  tidak merugikan malah bisa mendatangkan keuntungan. Lihat saja, dari pendaftaran jika setengah dari 8 juta Esia mendaftar maka Bakrie Telecom telah menagguk keuntungan sekitar 8 miliar rupiah hanya dari SMS registrasi.

 

Sementara itu, melihat aksi dari kedua operator tersebut Telkomsel dan Indosat tidak ingin terpancing melakukan serangan balik.

 

“Telkomsel jika diibaratkan adalah pemilik mobil BMW. Nah, jika ada Bajaj menyerempet, apa ada gunanya minta ganti rugi? Ketimbang capek beragumentasi lebih baik kami fokus di kualitas layanan dan pasar data,” ujar  VP Channel Management Telkomsel, Gideon Edi Purnomo.

 

Senada dengan Gideon,  Chief Of  Marketing Indosat Guntur S Siboro menegaskan tidak akan mengikuti aksi kedua pesaingnya. “Program pemasaran Indosat itu bukan merespons pesaing. Kami punya inovasi sendiri. sedangkan masalah klaim Esia berkuasa di Jabodetabe itu harus dilihat dulu kenyataan di lapangan. Sekarang banyak pelanggan yang menggunakan multiple card,” tegasnya.

 

Namun, penegasan dari Guntur itu disangsikan banyak kalangan jika melihat perilaku Indosat selama ini yang terkesan saling berbalas pantun dengan XL.

 

Lihat saja soal penetapan tarif 0,01 dimana XL menawarkan terlebih dulu setelah itu dijawab oleh Indosat dengan angka yang sama tapi beda rasa,

 

Hal yang sama juga terjadi dalam penawaran bundling ponsel China dimana XL telah meluncurkan sebelum Ramadan dan Indosat melakukan hal yang sama akhir pekan lalu.  

Sedangkan Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata menegaskan, tidak akan meladeni perang tarif karena penawaran Flexi sudah paling murah ketimbang FWA lainnya yakni   49 rupiah  untuk panggilan on-net  dan  35 rupiah  untuk PSTN lokal. “Tarif itu sudah paling murah dan tidak menjebak. Saya kira pelanggan sudah mulai jeli dalam mencermati tarif,” ujarnya.[dni]

010909 Telkom Grup Seriusi Jasa Data

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) beserta anak usahanya di jasa seluler,  Telkomsel, semakin menseriusi penggarapan jasa data  untuk meningkatkan pendapatan perseroan.

 

Telkomsel melalui produk TelkomselFlash telah  mencatat memiliki satu juta pelanggan atau tumbuh  400 persen ketimbang akhir 2008. sedangkan Telkom melalui Speedy telah digunakan hampir satu juta pelanggan.

 

“Kami harus agresif berjualan jasa data sebelum teknologi baru memberikan perlawanan kepada poduk  yang diusung,” ujar Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata di Jakarta, Senin (31/8).

 

Dikatakannya, saat ini kapasitas jaringan dari Telkom grup untuk jasa data terus dikembangkan dan disesuaikan dengan teknologi yang ada. “Untuk broadband, telepon kabel terus di-upgrade. Sejalan dengan itu jualan harus agresif. Sekarang ini sedang berlangsung Mega Bazar di Jabodetabek untuk bundling Speedy dengan paket Family dan load,” katanya.

 

Sementara Vice President Channel Management Telkomsel Gideon Edie Purnomo, menambahkan,  seluler dan Internet akan berkonvergensi, di mana mobile wireless Internet broadband akan menjadi solusi bagi para pengguna Internet yang beraktivitas dengan tingkat mobilitas tinggi.

 

“Potensi pengguna mobile broadband diperkirakan mencapai 5 juta pada akhir 2010 dari sekitar 35 juta pengguna Internet.” Katanya.

 

Menurut Gideon, tingginya minat konsumen Indonesia terutama dari kalangan muda dalam menggunakan layanan mobile broadband itu sejalan dengan program apresiasi yang digelar melalui strategi program paket USB modem.

 

Untuk mengantisipasi, lanjutnya,  Telkomsel menggandeng vendor Huawei untuk memasok modem yang terintegrasi dengan PC-Voice, yang memungkinkan pengguna menerima telepon ketika sedang ber-Internet.

 

Seri modem terbaru dalam paket itu di antaranya seri E-1750 yang memungkinkan kecepatan unduh (download) hingga 7,2 mega bit per second (Mbps) dan kecepatan unggah (upload) mencapai 5,76 Mbps.

 

Modem itu akan dipaket dengan fasilitas Internet gratis 300 MB per bulan selama 6 bulan dengan harga 900 ribu rupiah   Sementara itu, USB modem Huawei E-1550 berkemampuan kecepatan download hingga 3,6 Mbps dipaket seharga 700 ribu rupiah.[dni]

010909 Dari Simpanse Hingga Bispak

Persaingan di industri telekomunikasi tidak hanya masalah skema pentarifan atau jasa yang ditawarkan. Tetapi  juga bersaing dari sisi pencitraan melalui komunikasi pemasaran.

 

Banyak cara dilakukan oleh operator untuk menarik perhatian dari calon pelanggannya agar melirik produk yang ditawarkan. Mulai dari cara komunikasi biasa hingga menyerang lawannya secara frontal.

 

Pada tahun lalu, jagat telekomunikasi dihebohkan dengan penggunaan simpanse dan tema kawin dengan kambing oleh XL untuk mengomunikasikan tarif murah yang dimilikinya.

 

Banyak pihak mencaci iklan yang ditayangkan XL. Bahkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  menghimbau XL menghentikan penayangan iklan karena tidak mendidik dan seirama dengan nafas industri telekomunikasi yang mengedepankan intelektualitas.

 

Tahun ini, nampaknya BRTI akan mengeluarkan himbauan serupa, namun korbannya adalah Bakrie Telecom dengan penggunaan kata Bispak.

 

Di masyarakat, “Bispak” identik dengan istilah prostitusi jalanan. Istilah tersebut berawal dari  idiom  kalangan anak muda  untuk   wanita yang bisa dipakai (Bispak).  Sedangkan bagi Bakrie Telecom, Bispak dijadikan slogan pemasaran yang bermakna Bisa Pakai Tarif Mana Pun.

 

“Persaingan boleh saja keras. Tetapi etika harus dijaga,” tegas Ketua BRTI/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepad Koran Jakarta, Senin (31/8).

 

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menjanjikan, masalah slogan dari Bakrie Telecom akan dibahas dalam pleno mingguan BRTI pada minggu ini.

 

“Kami memperlakukan semua oeprator sama. Jika slogan tersebut meresahkan masyarakat, tentu akan diminta untuk dicabut,” tegasnya.

 

Heru sendiri menyayangkan, langkah Bakrie Telecom menggunakan slogan tersebut saat bulan Ramadan. “Di bulan suci kenapa mengeluarkan slogan seperti itu. Apa tidak ada yang lebih baik. Saya khawatir nanti pesaing membalas dengan slogan yang nyaris sama. Kalau begini, mau dibawa kemana industri telekomunikasi,” sesalnya.

 

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menambahkan, jika Bakrie Telecom bersikeras menggunakan istilah yang berkonotasi negatif tersebut sama saja perusahaan tersebut ingin mengidentikkan pelanggannya dengan pekerjaan “tertua” yanga ada di dunia.

 

“Komunikasi iklan selalu identik dengan pelanggan. Sebaiknya punggawa Bakrie Telecom mempertimbangkan hal itu sebelum memutuskan membuat suatu slogan,” tegasnya.

 

Sementara Praktisi Telematika  Ventura Elisawati menilai, langkah yang dilakukan Bakrie Telecom seperti merendahkan nilai dari industri.

 

“Padahal telekomunikasi merupakan industri strategis dan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi negara. kenapa malah direndahkan seperti itu,” sesalnya.

 

Ventura mengkhawatirkan, jika para pemain di industri telekomunikasi   saling “berkompetisi” dengan cara yang kurang mendidik dan tidak saling menghargai, akan membuat  industri lain tidak menghargainya. 

 

Praktisi telematika lainnya, Bayu Samudiyo  juga menganggap, komunikasi pemasaran dari Bakrie Telecom cenderung kasar karena sling menjelkkan pesaingnya.

 

“Kenapa dipakai istilah Basmi atau Kartu Asal. Itu kan saling menjelekkan. Tidak sehat bagi industri,” katanya. 

          

Sedangkan VP Marketing Communication XL Turina Farouk mengatakan,  aksi komunikasi pemasaran dari operator semua berasal dari kreatifitas.

 

“Semuanya tergantung dari kreatifitas bagian pemasaran mengemas komunikasinya. Semuanya bertujuan untuk menarik pelanggan ke produk yang ditawarkan. Ada baiknya semua diserahkan ke pelanggan, karena mereka yang menentukan,” katanya.

 

Sementara Chief Of Sales Indosat Syakieb Sungkar menilai komunikasi pemasaran yang ditawarkan Bakrie Telecom seperti sosok yang tidak memiliki kepribadian karena pelanggan diminta untuk mencoba tarif dari pesaing.

 

“Bagi saya aneh saja. Apa tidak percaya diri dengan tarif sendiri, sehingga meminta pelanggan mencoba tarif operator lain,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menjelaskan,   kata “Bispak” dipakai untuk menunjukkan tarif Esia bisa digunakan untuk jasa operator seluler mana saja.

 

“Istilah itu paling pas menurut internal kami. Kata tersebut menjelaskan fungsional dari fitur yang ditawarkan. Jika ada yang berfikir kata itu identik dengan istilah tidak mengenakkan, itu tergantung masing-masing individu,” tukasnya.[dni]

310809 MTI Minta KA Komunitas Dibuat Bermartabat

JAKARTA —Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk membuat kereta api (KA) Komunitas dibuat untuk lebih bermartabat dengan mendesain infrastruktur tersebut seperti KA Kombi yang ada di negara-negara Eropa.

“KA Komunitas yang dirancang Dephub sekarang ini mengingatkan kita pada KA barang tetapi diberi fasilitas tempat duduk. Rasanya kok kurang manusiawi. Seharusnya kita mengharagi martabat bangsa sendiri agar dtidak dihina bangsa lain,” ujar Sekjen MTi Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (30/8).

Menurut Danang, KA komunitas tidak bisa menyelesaikan persoalan kalau tidak disertai linkage di daerah tujuan stasiun ke desa tujuan.

”Selama ini masalah itu yang tidak ditangan dengan baik. Akhirnya penumpang KA komunitas itu banyak yang terlantar,” katanya.

Danang menyarankan, untuk menjadikan KA sebagai backbone angkutan lebaran KA komunitas harus dirancang dengan baik sehingga jadi bisnis penting bagi PT KAI. Dalam hal ini kuncinya adalah pada perencanaan dan implementasi harus dilakukan jauh hari.

“Jika itu dilakukan, PT KAI bisa mengambil keputusan korporasi yang strategis termasuk investasi baru atau leasing atau sewa dari negara atau operator lain. Bahkan lebih jauh lagi mengundang mitra strategis untuk pengadaan selama lebaran,” katanya.

Masih menurut Danang, kunci dari suksesnya angkutan lebaran adalah pada perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik percuma mengadakan program kereta komunitas.

“MTI sejak dua tahun lalu mendesak pengumuman program angkutan lebran sekurangnya 6 bulan sebelum Ramadan. Ini agar memberi kepastian bagi pemudik, pebisnis, dan investor. Jangan seperti sekarang, sifatnya reaktif terus, tidak antisipatif,

” sesalnya.[dni]

310809 USO Hadir di Sumbar

JAKARTA—Telkomsel sebagai pemenang tender Universal Service Obligation (USO) menghadirkan akses telekomunikasi di 824 desa dari total 1.695 perdesaan di Sumatera Barat pada akhir pekan lalu.

VP Telkomsel Area Sumatera Mirza Budiwan melalui keterangan tertulisnya mengatakan, program USO di 1.695 perdesaan di Sumatera Barat merupakan bagian dari 24.051 perdesaan USO yang diamanahkan pemerintah kepada Telkomsel.

“Kami mengharapkan hadirnya USO di Sumbar mampu mengangkat ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Diungkapkannya, sepanjang bulan Februari-April lalu , Telkomsel telah melakukan proses tender untuk semua komponen program USO, seperti: repeater, device FWT (Fixed Wireless Telephony), satelit VSAT-IP (Internet Protocol), power supply, BSS (Base Station Subsystem), sarana KBU (Kamar Bicara Umum), Sign Board, serta survey delivery instalation and maintenance. Tender ini melibatkan 86 mitra vendor lokal dan 5 vendor global khusus untuk tender BSS.

Seiring dengan selesainya proses tender dan paralel dengan proses produksi seluruh material dan infrastruktur, mulai Mei lalu telah dilakukan instalasi di mana hingga saat ini telah terpasang sekitar 8.200 titik desa dan diharapkan hingga akhir tahun 2009 seluruh 24.051 desa USO sudah terlayani akses telekomunikasi dan informatika.

“Kami memasang dua Satuan Sambungan Telepon (SST) di setiap desa walaupun dikontrak hanya diminta satu SST,” katanya.[dni]

310809 Depkominfo Likuidasi Ditjen Postel

JAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berencana akan melikuidasi Direktrorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) guna memuluskan konvergensi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan informatika.

Sumber Koran Jakarta yang mengetahui rencana likuidasi mengungkapkan, akibat dari kebijakan tersebut fungsi-fungsi di Ditjen Postel dilebur ke dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yang ada di Depkominfo sehingga nama Postel tidak lagi beredar setelah lebih 60 tahun menyumbang pendapatan bagi negara.

“Fungsi dari Postel akan disebar merata. Rencananya peleburan ini akan digeber secepatnya sebelum pergantian Menkominfo baru pada Oktober nanti,” ungkapnya kepada Koran Jakarta, Minggu (30/8).

Untuk diketahui, Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Sedangkan usulan restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk Ditjen Sumber daya, Ditjen Penyelenggaraan, Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan, Ditjen Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi di bawah direktorat perijinan. Nantinya akan ada dua direktorat di bawah ditjen tersebut yakni direktorat perencanaan frekuensi dan rekayasa frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan akan mengambil alih fungsi direktorat telekomunikasi yang diubah menjadi direktorat penyelenggaraan jaringan.

Sementara Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari direktorat pemantauan frekuensi.

Tidak hanya itu, restrukturisasi ini juga memakan korban Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dalam struktur baru, lembaga tersebut tidak disebutkan. Hanya para anggota Komite berada langsung di bawah Menkominfo sejajar dengan Sekjen dan Irjen.

Menanggapi hal itu Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui adanya usulan restrukturisasi di Ditjen Postel yang diusulkan Menkominfo Muhammad Nuh.

“Memang ada usulan restrukturisasi. Semua fungsi dari Ditjen Postel akan disebar ke Ditjen baru yang dibentuk. Tetapi ini bukan melikuidasi Postel,” tegasnya.

Dikatakannya, usulan tersebut masih panjang perjalanan implementasinya karena harus mengetahui dulu reaksi dari masyarakat dan industri. “Satu hal yang pasti ini demi mengantisipasi datangnya era konvergensi,” tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, seharusnya yang dilakukan oleh Menkominfo adalah memperkuat BRTI bukan melakukan peleburan dan membetuk Ditjen baru.

“Seharusnya BRTI dijadikan seperti BP POM. Postel itu dilebur ke BRTI agar tercipta regulator yang mandiri dan kuat,” sarannya.

Menurut Heru, jika mengikuti tren konvergensi integrasi struktur yang terjadi adalah dari vertikal ke horizontal alias tidak lagi berbicara infrastruktur tetapi ke aplikasi dan konten.

Sedangan ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (APWkomintel) Rudi Rusdiah mengakui adanya konvergensi mengharuskan ketiga Ditjen di Depkominfo (Aptel, Postel, dan SKDI) dilebur.

“Jika memang akan dimerger boleh saja tetapi harus diantisipasi luasnya dan rumitnya bidang telematika. Selain itu semua kebijakan yang tadinya dibuat oleh Ditjen Postel dan UU telekomunikasi UU 36/1999 juga harus siap untuk dimerger dan diamandemen serta di selaraskan dengan UU ITE, UU KIP, dan UU Penyiaran,” katanya.

Jika itu tidak dilakukan, lanjutnya akan terjadi kesimpang siuran antara UU-nya dan Instansi yang menjalankan UU tersebut diatas.[dni]