180610 Kemenhub Hanya Proses 6 SIUP

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) hanya mengurus 6 Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) dari 11 yang mengajukan karena sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

“Hanya enam maskapai yang serius mengurus SIUP dari 11 yang mengajukan. Sekarang terus diproses,” ungkap Direktur Angkutan Udara Kemenhub
Tri S Sunoko di Jakarta, Kamis (17/6).

Empat maskapai mengajukan izin sejak awal tahun lalu. Keempat maskapai itu adalah Jatayu Airlines, Life Air, Love Air Services, dan PT Firefly Indonesia Berjaya.

Sedangkan PT Aviastar Mandiri mengajukan SIUP untuk
menjadi maskapai penerbangan berjadwal. Saat ini Aviastar sudah
beroperasi sebagai maskapai carter.

Satu calon maskapai yang menyusul mengajukan SIUP adalah Martabuana Abadi.

“Jatayu, Aviastar dan FireFly ingin jadi berjadwal. Jatayu dan
Aviastar rencananya akan banyak beroperasi di rute Indonesia Timur.
Maskapai lainnya mau jadi carter,” katanya.

Sementara, maskapai lain yang gugur ditengah jalan karena tidak
sanggup memenuhi syarat pemerintah adalah Fly Cargo, Megantara Air, North Aceh Air, Sultra Air, Phoenix, Bee Air Charter, dan Spirit Global Service.

“Seluruh calon maskapai sedang melengkapi pengajuan rencana bisnis. Khusus untuk FireFly kami cek kepemilikan modalnya di BKPM. Serta Dirjen Perhubungan Udara meminta namanya diganti, supaya tidak membingungkan dari sisi navigasi penerbangan,” jelasnya.

Selain pengajuan izin untuk maskapai penerbangan, Kemenhub juga mengurus izin mendirikan sekolah pilot seperti PT National
Aviation Management Flying School (NAM) milik PT Sriwijaya Air, Wings
Flying School (WFS) milik PT Wings Abadi, dan Sky Flyer National
Academy. Dua yang disebut pertama bahkan sudah beroperasi akhir Mei dan awal Juni 2010.

Terkait permintaan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) agar pemerintah menghentikan penerbitan SIUP bagi maskapai baru karena
terbatasnya infrastruktur bandara, Tri memastikan Ditjen Perhubungan
Udara akan mengakomodir permintaan itu.

“Terbatasnya kapasitas bandara memang menjadi persoalan untuk
menampung pertumbuhan penumpang. Selasa kemarin, Ditjen Perhubungan Udara sudah melakukan rapat dinas untuk membahas hal tersebut. Kami sepakat infrastruktur bandara harus ditingkatkan dalam 3 tahun sampai 4 tahun ke depan,” jelasnya.

Untuk bisa melakukan hal tersebut, Kemenhub akan meminta dukungan dari Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham PT Angkasa Pura I dan II supaya dua BUMN operator bandara bisa menanamkan investasi di. pengembangan bandara.[Dni]

170610 Garuda Kaji Berikan Layanan Telekomunikasi di Pesawat

JAKARTA—PT Garuda Indonesia (Persero) sedang mengaji memberikan layanan telekomunikasi bagi penumpang selama melakukan perjalanan di atas armadanya.

“Saat ini kami sedang menyeleksi dua perusahaan penyedia perangkat teknologi informasi untuk memasok alat telekomunikasi di pesawat. Perusahaannya dari Amerika Serikat dan Eropa. Jika terealisasi, Garuda maskapai nasional pertama yang menyediakan akses internet dan SMS di atas udara,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Rabu (16/6).

Diungkapkannya, untuk  merealisasikan rencana tersebut, perseroan menyiapkan  investasi sekitar  17,5 juta dollar AS untuk membeli perangkat teknologi telekomunikasi di pesawat. Alatnya sendiri diperkirakan seharga   250 ribu dollar AS dan diimplementasikan pada 70 unit armada Garuda untuk rute  domestik maupun internasional. “Jika semua lancar, tahun depan sudah bisa dinikmati,” katanya.

Dikatakannya, Garuda hanya berani memberikan   hanya layanan SMS dan internet yang bisa digunakan penumpang sepanjang perjalanan karena tidak mau mengambil resiko terganggunya perjalanan jika layanan suara diberikan. Hal ini karena  karena frekuensi panggilan telepon lebih besar dan bisa
mengganggu navigasi penerbangan.

“Memang ada regulasi yang melarang menggunakan fasilitas telekomunikasi diatas pesawat, tapi kami akan konsultasikan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk bisa menggunakan alat tersebut. Kami juga akan mengkonsultasikan penggunaan alat tersebut kepada seluruh operator seluler lokal,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan membenarkan bahwa Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan melarang
penggunaan seluruh alat yang mengeluarkan frekuensi selama berada di
dalam pesawat. Namun, pemerintah menurutnya tidak akan menghalangi rencana maskapai yang ingin memberikan fasilitas lebih bagi penumpangnya.

“Sebaiknya sebelum digunakan, dilihat dulu alatnya seperti apa. Otoritas penerbangan bisa mengeluarkan sertifikasi setelah dilakukan kalibrasi atas alat itu. Apakah benar frekuensi yang dikeluarkan oleh alat telekomunikasi bisa diredam oleh alat tersebut sehingga tidak mengganggu navigasi penerbangan,” jelasnya..

Berdasarkan catatan, terdapat  tiga perusahaan asing yang menjual perangkat teknologi telekomunikasi di pesawat. Ketiga perusahaan itu   AeroMobile Communications Ltd yang berbasis di Inggris, OnAir asal Swiss dan Aircell asal Amerika Serikat. Salah satu operator seluler lokal, Indosat telah menjalin kerjasama dengan AeroMobile Communication.

Pembelian Tiket
Sementara itu, untuk mempermudah layanan pembelian tiket, Garuda  menggandeng  Telkomsel)untuk menyediakan fasilitas pembelian   melalui  ponsel.

”Saat ini  tengah disiapkan sistem yang dibutuhkan untuk bisa
memberikan layanan tersebut. Diperkirakan dalam dua bulan ke depan,
layanan pembelian tiket dengan mengirimkan SMS sudah bisa dimanfaatkan
penumpang,” kata Emirsyah

Jika sistem tersebut sudah berjalan, bukti kepemilikan tiket pesawat tidak perlu ditunjukkan dalam selembar kertas. Namun cukup dengan menunjukkan SMS di ponsel penumpang.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menjelaskan, perusahaannya akan menggunakan fasilitas T-Cash untuk memberi kemudahan bagi penumpang Garuda membeli tiket. “Saat ini pengguna T-Cash sudah 1,1 juta nomor. Target kami akhir tahun ini mencapai 3 juta pelanggan,” jelasnya.[dni]

170610 KemenKominfo Minta Konten Internet Disaring

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) meminta Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk menyaring konten di internet dari aksi pornografi.

“Saya meminta PJI untuk tidak gegabah meloloskan konten-konten negatif,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Rabu (16/6).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin mengaku siap menyaring konten yang masuk ke internet.   “Rencananya besok kami akan bertemu dengan menkominfo dan operator lain untuk membahas hal tersebut. Selama ini   memang belum ada ketentuan khusus untuk memblokir konten negatif seperti pornografi, “ katanya.

Sementara Ketua Umum  asosiasi warung internet Indonesia (AWARI)  Irwin Day menghimbau  seluruh warnet di Indonesia untuk memblokir akses internet ke situs-situs internet yang memuat rekaman video porno mirip artis terkenal yang sedang heboh di masyarakat.

“Kami harus mendudukkan masalah soal konten ini. Ada salah kaprah di lapangan yang digerebek adalah warnet. Padahal penyebaran itu bisa lewat mana saja,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Heru Nugroho meminta KemenKominfo mengoptimalkan   Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) untuk menyaring konten negatif.

“ Harusnya maraknya peredaran video porno belakangan ini yang melibatkan artis terkenal bisa dicegah jika lembaga itu bekerja optimal,” tegasnya.

Dijelaskannya, sebagai lembaga yang  memiliki tugas pokok   melakukan pemantauan , pendeteksian ,  dan peringatan dini terhadap ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri, lembaga itu bisa menghalangi maraknya beredar video porno.

“Saya tidak mendengar ada suara dari ID-SIRTII untuk mencegah hal tersebut. Padahal peredaran itu jelas merusak kampanye internet sehat. Lebih ironis, mereka bisa mencegah dengan berbagai cara tanpa harus melakukan pemblokiran secara membabi-buta, tetapi kok malah adem ayem,” sesalnya.

Menurutnya, mandulnya kinerja ID-SIRTII tak bisa dilepaskan posisi lembaga tersebut yang berada di bawah Ditjen Postel sehingga tidak memiliki wewenang yang kuat. “Di negara seperti Malaysia, lembaga sejenis ini berada di bawah Perdana Menteri. Di Indonesia sepertinya belum paham ancaman dari dunia maya terhadap moral masyarakat,” tegasnya.[dni]

170610 Telkomsel Kantongi Izin KUPU

JAKARTA—PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) akhirnya mengantongi izin Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dari Bank Indonesia untuk mengembangkan layanan dompet digital T-Cash.

“Kami mendapatkan izin itu pada 18 Februari lalu. Ini adalah izin pertama diberikan kepada operator telekomunikasi oleh bank sentral,” ungkap VP T-Cash Management Telkomsel Bambang Suprayogo kepada Koran Jakarta, Rabu (16/6).

Dompet digital adalah    layanan yang  memungkinkan ponsel  berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang  yang bisa digunakan  bertransaksi dengan cara yang mudah, cepat, dan aman.

Diyakininya, dengan dikantonginya izin KUPU maka akan membuat layanan T-Cash semakin berkembang karena inovasi itu memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank menjadi bisa bertransaksi keuangan. “T-Cash diluncurkan tiga tahun lalu. Dua tahun pertama agak lambat perkembangannya karena keterbatasan merchant dan edukasi ke pengguna. Jika diizinkan pengguna mengirimkan uang ke pengguna lainnya layaknya transfer pulsa, ini akan meningkatkan jumlah pelanggan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Telkomsel membenamkan  dana sebesar 50 juta dollar AS   guna mengembangkan T-Cash. Sebelumnya Telkomsel  optimistis, dalam waktu dua tahun dana itu akan kembali jika sepanjang tahun lalu ada 5 juta pelanggan yang menggunakan layanan tersebut. Namun, kenyataan berbicara lain. Hingga sekarang T-Cash hanya mampu menggoda 1,1 juta    dari 86 juta pelanggannya.

Sebelumnya, Peneliti dari Research ICT Africa Christoph Stork menyatakan, jika ingin  menggalakkan penggunaan dompet digital harus diciptakan kondisi pengguna dompet digital itu bisa menguangkan dan yang diterimanya dari pengirim lain.

“Ini agar penerima bisa memanfaatkan dana tidak hanya terbatas di merchant yang menjadi mitra operator,” jelasnya.

Disarankannya, kondisi lainnya yang harus diciptakan adalah mengembangkan standar untuk dompet digital sebagai prinsip open akses dan menciptakan regulator yang memungkinkan operator menjadi bank. “Perbankan sendiri baiknya fokus  sebagai intermiediasi bukan mencari fee dari transaksi,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan studi yang dilakukan di Kenya, jasa Mpesa yang diusung Safari Comm mampu membuat masyarkat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbankan merasakan jasa keuangan seperti pengiriman uang. “Ini membuat munculnya pengusaha kecil yang bisa mendorong perekonomian,” katanya.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengingatkan, isu utama berkaitan dengan dompet digital adalah amsalah pencucian uang dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) jasa. “Kalau tidak ada pembatasan pengiriman bisa terjadi pencucian uang. Selain itu ini akan melibatkan jumlah fee yang besar, regulasi yang mengatur itu di telekomunikasi belum ada,” katanya.[dni]

170610 Kontroversi di Angkasa

Indonesia bisa dikatakan kurang ketat dalam mengawasi asetnya di angkasa. Hal itu terlihat dari munculnya klaim Filipina atas  filing satelit pada slot orbit 107,7o bujur timur (BT) dan orbit 146o BT belum lama ini.

Filing satelit pada orbit 107,7o BT dikelola oleh PT Media Citra Indostar (MCI), sementara orbit 146o BT dikelola oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Selama ini, slot 146o BT ditempati satelit Mabuhay milik Filipina. Di Indonesia, Mabuhay bekerja sama dengan PSN dalam pemanfaatan satelit bersama. Selain di slot 146o BT, ACeS (induk perusahaan PSN) juga terlibat kerja sama dengan Inmarsat dalam mengelola slot satelit milik Indonesia 123o BT.

Filing satelit merupakan data teknis perencanaan satelit suatu negara yang nantinya diwujudkan pada fisik satelit yang didaftarkan ke International Telecommunication Union (ITU) agar tidak terjadi interferensi.

Metode pemrosesan setiap filing di ITU adalah first come first served (siapa lebih dulu, dia yang dapat) dengan beberapa aturan, yang paling utama adalah soal batasan waktu yang dapat menyebabkan satu filing tidak bisa lagi diteruskan (supressed).

Selain masalah filling, kontroversi lainnya adalah tentang kepemilikan dari Indostar II dan rencana digesernya satelit itu dari slot orbit milik Indonesia karena pemilik baru ingin mengoptimalkan Ku-band.

Untuk diketahui, pada tahun lalu kepemilikan Protostar II (nama lain Indostar II) berubah seiring bangkrutnya mitra MCI yakni Protostar Ltd. SES World Skies (SES) membeli satelit tersebut seharga  185 juta dollar AS, sehingga kepemilikan satelit sekarang diklaim oleh MCI adalah milik bersama dengan perusahaan Perancis itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus menegaskan, soal klaim Filipina tidak masuk di akal karena filing itu terdaftar di ITU sebagai milik Indonesia. “Filipina mendaftarkan satelitnya ke ITU. Filing itu seperti tanah, kalau ada pemilik toko mendaftarkan tokonya itu biasa saja,” katanya.

Namun, banyak kalangan tidak sependapat dengan Ikhsan. Hal ini karena jika negara lain di dalam kawasan setuju filing satelit itu diambil oleh Filipina, Indonesia kalah dan kepemilikan beralih.

Sedangkan terkait  MCI, Ikhsan menegaskan, telah meminta klarifikasi bentuk kerjasamanya dengan SES World Skies (SES).  “Prioritas Kemenkominfo adalah masalah kerjasama dulu. Soal ada rencana pemindahan slot orbit satelit tersebut belum ada surat masuk secara resmi ke kami,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengungkapkan, dalam pertemuan ITU bulan lalu, filing di kedua orbit itu didaftarkan  oleh  Filipina walau

pemerintah merasa telah memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan lokal yang mengklaim telah meluncurkan dan mengoperasikan satelit milik Indonesia.

“Saat ini kedua slot tersebut masih digunakan dan satelit masih mengorbit. Suatu filing akan mati (hilang) bila sudah tidak ada satelitnya selama lebih dari 2 tahun,” tegasnya.[dni]

170610 Menata Tambang Uang di Angkasa

Jika dibandingkan dengan jasa telekomunikasi lainnya, bisnis satelit sangat kecil diberikan perhatian oleh pemerintah atau publik.

Isu tentang jasa ini  baru menyedot perhatian publik dan pemerintah kala ada peluncuran satelit baru atau terancam hilangnya filling Indonesia di angkasa karena kurang diurus oleh pemerintah.

Filing satelit merupakan data teknis perencanaan satelit suatu negara yang nantinya diwujudkan pada fisik satelit yang didaftarkan ke International Telecommunication Union (ITU) agar tidak terjadi interferensi

Padahal, bisnis  satelit sangat menjanjikan.Tahun ini bisnis satelit diperkirakan  mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu  dari sewa transponder, penyewaan Very Small Aperture Terminal (VSAT), DTH, dan  backbone/backhaul operator.

Indonesia sendiri memiliki 159 transponder melalui 7 satelit milik lokal dengan pertumbuhan 10 persen setiap tahunnya. Sedangkan transponder asing sekitar 125 yang berasal dari berbagai negara seperti China, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Singapura melalui 25 satelit.

“Coumpound Annual Growth Rate (CAGR) di Asia untuk bisnis satelit itu mencapai 1,9 persen dari 2008-2016. di Indonesia pasarnya  lebih besar karena penyiaran dan operator seluler terus mengembangkan jaringan. Belum lagi  program telepon desa yang sangat membutuhkan VSAT,” ungkap Direktur & Chief Wholesale and Infrastruktur Indosat Fadzri Sentosa di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, permintaan akses satelit untuk beberapa kawasan di Indonesia terjadi ketimpangan. “Ada area yang sudah terjangkau penuh oleh teresterial. Tetapi untuk area yang butuh satelit, kapasitas satelitnya kurang. Sebenarnya bisa diakali dengan menggandeng satelit asing. Masalahnya, satelit asing hanya beroperasi di area tertentu karena regulasi kita belum mengakomodasi sepenuhnya kemajuan model bisnis kerjasama satelit,” jelasnya.

Menurutnya, cara lain untuk meningkatkan kapasitas satelit adalah dengan melakukan kerjasama antara pemain lokal dalam membeli atau meluncurkan satelit,  dan menawarkan jasa campuran antara satelit dengan teresterial (Hybrid satelite). “Ini bisa terealisasi jika regulasi  secara tegas mengatur  tentang pola berbagi resiko, skema kerjasama keuangan dan asuransi,” katanya

Untuk diketahui, Indonesia hanya punya dua regulasi   yang spesifik mengatur tentang satelit yakni KM No 13/2005 dan KM No 37/2006 tentang Penggunaan Satelit. Dua regulasi itu mengatur tentang satelit asing wajib memiliki landing right dan membayar Biaya Halk Penggunaan (BHP) frekuensi kala beroperasi di Indonesia sebagaimana satelit lokal diperbolehkan di negara bersangkutan.  Selain itu juga mengatur azas resiprokal dan melaporkan penggunaan filling Indonesia.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui berkah program Universal Service Obligation (USO) yang dilakukan pemerintah adalah bertambahnya pemain VSAT dalam waktu singkat. “Ini menunjukkan ada pertumbuhan di bisnis ini. Tetapi kami melihat adanya ancaman berupa perang tarif di bisnis VSAT. Kami khawatir ini bisa seperti di seluler sehingga berujung pada menurunnya kualitas,” katanya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, untuk program telepon desa yang dimenangkan perseroan  dua tahun lalu dibutuhkan  6000 perangkat penerima sinyal satelit VSAT berbasis IP yang disediakan oleh enam operator yakni  AJN Solusindo, Tangara Mitrakom, Patrakom, Telkom Divisi Enterprise, Konsorsium Aprotech, dan Transnetwork Asia. Sedangkan untuk penyediaan jasa komersial, Telkomsel memperkirakan tahun ini membutuhkan 20 transponder.

“Harga sewa untuk STM-1 (Pipa data berkapasitas 155 Mbps) sudah turun dari 15 ribu dollar AS per bulan menjadi 8 ribu dollar AS,” katanya.

Deputi Direktur  Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.
Revisi

Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus menyadari regulasi yang ada tidak sesuai lagi dengan model bisnis yang berkembang karena itu revisi aturan telah dipersiapkan. “Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kita perkirakan semester kedua ini sudah keluar regulasi baru guna menjamin kepastian investasi,” katanya.

Dijelaskannya,  dalam revisi  itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat. Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah  tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia, kebijakan slot orbit, serta  prosedur  menggunakan slot orbit dan filling milik Indonesia.

Denny menambahkan,  kesulitan dari meluncurkan satelit baru di Indonesia adalah menemukan slot orbit yang tepat dengan alokasi frekuensi khususnya untuk C dan KU-band. “Operator mencoba mengakali dengan menyewa satelit asing. Nah, masalah model bisnis sewa itu yang selalu menimbulkan kontroversi. Ini harus diakomodasi oleh regulasi,” katanya.

Menanggapi hal itu Tonda meminta pemerintah secepatnya merealisasikan janjinya untuk melakukan revisi regulasi karena pembahasan sudah berlangsung sejak tiga tahun lalu.

“Dulu kala ada isu filling hilang langsung revisi regulasi diapungkan, setelah itu tidak ada kabarnya. Sekarang semoga revisi cepat direalisasikan tanpa harus menunggu Indonesia benar-benar kehilangan filling,” tegasnya.[dni]

170610 Tabel Grafis satelit