180610 Kemenhub Pilih Jalur Persuasif

JAKARTA—Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) memilih jalur persuasif dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan maskapai terhadap implementasi tarif batas atas karena menilai aturan untuk perubahan tarif tersebut masih dalam masa transisi.

“Ini masih masa transisi kebijakan sistem tarif. Kami akan melakukan langkah persuasif dengan melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dulu,” ungkap Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko di Jakarta, Kamis (17/6).

Dijelaskannya, setelah dua minggu  berjalan KM No 26/2010 regulator masih kana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi agar beleid tersebut dapat berjalan dengan baik. “Ini juga alasan kenapa kami tidak mau umumkan nama maskapai yang melanggar. Semangat kita pembinaan,” katanya.

Sekjen Asosiasi Maskapai Nasional (INACA) Tengku Burhanuddin meminta regulator untuk melakukan klarifikasi sebelum memastikan adanya pelanggaran terhadap tarif batas atas oleh maskapai. “Harus dipastikan yang tercantum di tiket tidak melebihi regulasi. Jangan hitung pajak, kalau dimasukan itu beda lagi,” katanya.

Tengku mendukung langkah regulator yang memilih jalur persuasif karena regulasi itu baru hadir di industri. “Biasa itu ada yang masih belum menyesuaikan. Maskapai itu tidak ada yang berniat melangar aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemenhub  menemukan pelanggaran tarif dan layanan oleh satu maskapai
penerbangan kelompok jenis layanan minimum (no frill). Sayangnya, nama maskapai tidak mau disebutkan atas nama pembinaan.

Dalam temuan tersebut,   satu maskapai yang sudah menyatakan memberikan layanan no frill tetapi mengenakan harga tiket sampai 95 persen  dari tarif batas atas. Padahal paling tinggi maskapai kelompok no frill hanya boleh mengenakan harga tiket sampai 80 persen saja.

Monitoring tahap awal yang dilakukan tim Kemenhub meliputi tujuh bandara. Yaitu Makassar, Medan, Balikpapan, Tanjung Pinang, Surabaya, Denpasar dan Sorong.

Sementara, ada enam maskapai yang menyatakan memberikan layanan no frill yaitu Citilink sebagai Strategic Business Unit PT Garuda Indonesia (Persero), PT Indonesia AirAsia, PT Dirgantara Air Service, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi, dan PT Travira Air.

Temuan lain yang diperoleh tim monitoring di lapangan adalah adanya sejumlah rute yang diijon oleh agen perjalanan kepada maskapai. Dengan menjual seluruh tempat duduk di pesawat kepada agen maka pihak maskapai tidak perlu repot menjual tempat duduk tersebut. Namun, hal tersebut jelas merugikan penumpang karena harga tiket bisa
dinaikkan seenaknya oleh pihak agen perjalanan. Akibatnya,  terjadi bias antara tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah dengan harga tiket dari agen.

Fakta lain di lapangan adalah  tidak adanya maskapai yang mengumumkan jenis layanan dan tarif batas atas yang mereka berikan kepada masyarakat. Padahal KM 26/2010 sudah secara tegas mewajibkan maskapai untuk melakukan hal tersebut.

Tim monitoring   akan bekerja sampai akhir pekan ini. Kemudian seluruh temuan yang ada akan dievaluasi Ditjen Perhubungan Udara untuk kemudian diumumkan ke masyarakat hasil evaluasinya.

Kemenhub sendiri pernah mengatakan akan memberikan   sanksi kepada maskapai yang melanggar KM No 26/2010 berupa  pengurangan izin rute bahkan pencabutan rute yang dilanggar tersebut. [dni]