011108 Akhirnya, Telkom Akui Penurunan Tarif Pukul Kinerja Keuangan


PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya mengakui penurunan biaya
interkoneksi sebesar 20-40 persen pada April lalu memukul kinerja keuangan operator
pelat merah tersebut.

Hal itu terlihat pada kinerja kuartal ketiga tahun ini dimana laba bersih pemimpin
pasar itu hanya sekitar 8,9 triliun rupiah atau turun 9 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu sebesar 9,8 triliun rupiah.

Penurunan juga terjadi pada laba usaha sebesar 13,66 persen atau meraup 17,179
tiliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu 19,897 triliun rupiah.

Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno menjelaskan, melambatnya kinerja keuangan
hingga kuartal ketiga tahun ini akibat adanya krisis global dan penurunan biaya
interkoneksi.

“Krisis global membuat kami rugi selisih kurs dan beban bunga meningkat karena
suku bunga naik. Ini karena sebagian belanja modal (Capital Expenditure/Capex)
dibiayai oleh utang,” jelasnya di Jakarta, Jumat (31/10).

Diungkapkannya, kerugian akibat dua faktor tersebut sekitar 75 hingga 85 miliar
rupiah. Sementara faktor lain adalah meningkatnya beban sewa frekuensi di luar
perhitungan perseroan. “Sebelumnya kami perkirakan perhitungan frekuensi berbasis
bandwith, ternyata sebagiana ada yang berdasarkan izin stasiun radio (ISR).
Besarannya sekitar 400 miliar rupiah,” tuturnya.

Sementara dari sisi laba usaha terjadi penurunan karena melambatnya pendapatan usaha
perseroan. Tercatat pada kuartal ketiga tahun ini Telkom meraup 44,6 triliun rupiah
atau hanya naik 2,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 43,647
triliun rupiah.

Sudiro mengakui, faktor penurunan biaya interkoneksilah yang membuat pendapatan
usaha Telkom melambat, meskipun dari sisi jumlah pelanggan dan menit pemakaian
terjadi peningkatan.

Tercatat, Telkomsel pada triwulan III meraih 60,5 juta pelanggan atau naik 36 persen
dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 16 juta pelanggan. Sedangkan
pelanggan TelkomFlexi sebesar 9,15 juta pelanggan atau naik 63 persen dibandingkan
periode yang sama tahun lalu.

“Telkomsel yang selama ini berkontribusi sebesar 62,1 persen melakukan pemotongan
tarif hingga 75 persen sejak adanya beleid baru itu. Ini membuat belum didapatnya
keseimbangan baru meskipun dari sisi fundamental terjadi kenaikan,” jelasnya.

Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja mengungkapkan, laba bersih  pemain
seluler terbesar di negeri itu pada triwulan III 2008 mencapai 9,08 triliun rupiah
atau turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 9,7 triliun
rupiah,” katanya.

Penurunan laba akibat melonjaknya beban perusahaan seperti biaya jaringan dan sewa
frekuensi.

Fundamental Kuat
Chief Operating Officer Telkom Ermady Dahlan meminta dalam melihat kinerja Telkom
saat ini tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi fundamental perusahaan yang kokoh,
seperti jumlah pelanggan yang meningkat dan bisnis baru mulai menunjukkan kinerja
postif.

“Di broadband internet terjadi lonjakan pelanggan dan pendapatan. Begitu juga
untuk TV kabel,” katanya.

Tercatat, pendapatan data dan internet pada kuartal ketiga tahun ini sebesar 10,8
triliun atau naik 6 persen dibandingkan periode lalu sebesar 10,2 triliun rupiah.
Hal itu berkat raihan jumlah pelanggan internet Speedy mencapai 593 ribu satuan
sambungan layanan hingga kuartal ketiga lalu.

Kiskenda menambahkan, sebagai incumbent di pasar telekomunikasi adalah wajar dari
sisi keuangan mengalami pukulan karena adanya “warisan” privilege yang harus
disesuaikan. Warisan yang dimaksud adalah tarif yang tinggi tanpa diganggu
regulator.

“Dulu kita lebih pro ke pemegang saham dengan tarif yang tinggi. Sekarang kita pro
ke masyarakat dengan memberikan tarif murah. Konsekuensinya tentu ada dari semua
ini,” jelasnya.

Ermady menyakinkan, hingga akhir tahun nanti pendapatan Telkom tetap akan mengalami
pertumbuhan karena perseroan telah berjalan di jalur yang benar seperti
mengembangkan unit bisnis baru yakni broadband internet dan triple play atau
mengembangkan sayap dengan mengakuisisi perusahaan lain.

“Saat ini kita juga sedang mengaji untuk mengakuisisi operator di Iran dan Timur
Tengah lainnya,” ungkapnya.

Sudiro menambahkan, sisa waktu di tahun ini akan dioptimalkan oleh perseroan untuk
melakukan ekspansi jaringan dan menggenjot pertumbuhan pelanggan. Hal ini karena
penyerapan Capex hingga kuartal ketiga tahun ini baru mencapai 50 hingga 55 persen.

“Tahun ini Capex kita sebesar 2,5 miliar dollar AS. Memasuki kuartal keempat ini
saya yakin penyerapannya sebesar 95 persen,” tuturnya.

Masalah krisis ekonomi sendiri sebenarnya tak dikhawatirkan oleh manajemen mengingat
jumlah kewajiban perseroan didominaso oleh mata uang dalam negeri. “Dari total
hutang senilai 16-17 triliun rupiah sebanayak 65 persen dalam bentuk rupiah sisanya
valas,” jelasnya.

Secara terpisah, Analis dari Sinarmas Sekuritas Alfiansyah mengungkapkan, pasar
sebenarnya sudah memprediksi kinerja keuangan dari Telkom hingga akhir tahun nanti
tidak begitu baik.

“Ketika beleid interkoneksi baru keluar, semua sudah memprediksi. Tetapi Telkom
kan selalu bilang tidak akan bermasalah. Sekarang semua terbukti,” katanya.

Namun, dia memperkirakan, sebagai emiten yang tergolong blue chip, saham Telkom
tetap akan mampu menopang kinerja indeks saham.

“Telkom kan sedang melakukan buyback saham semoga ini bisa mengimbangi sentimen
negatif dari kinerja keuangan mereka pada kuartal ketiga ini,” katanya sambil
menambahkan hingga penutupan bursa saham Telkom ditutup senilai 5.400 rupiah. [dni]

011108 Dephub Tak Kunjung Tutup Pelabuhan Liar

Departemen Perhubungan (Dephub) tak kunjung juga menutup pelabuhan liarmeskipun

permintaan untuk melakukan aksi tersebut telah didengungkan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, serta para pengusaha sejak dua minggu lalu.
Kabar terakhir yang didapat dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal adalah

masih terus dilakukan koordinasi dengan para Administratur Pelabuhan (Adpel) guna

menentukan pelabuhan yang masuk kategori liar.
Padahal, sebelumnya telah  keluar  instruksi Direktur Jenderal Hubungan Laut

Departemen Perhubungan No.UK.11/24/ 19/DJPL-08 tanggal 24 Oktober 2008.
Dalam instruksi tersebut disebutkan, penertiban dilakukan terhadap pelabuhan yang

beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang yang telah memiliki izin tetapi

penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
“Hari ini akan ada rapat lagi dengan para Adpel untuk membicarakan masalah

teknisnya,” ujar Jusman di Jakarta, Jumat (31/10).
Jusman mengungkapkan, pelabuhan yang akan ditutup nantinya adalah pelabuhan tanpa

izin dan memiliki izin sementara. “Jumlahnya antara versi Bea dan Cukai serta di

lapangan berbeda-beda. Bea dan Cukai bilang ada 46 di Batam, tetapi itu harus

diverifikasi terlebih dulu,” jelasnya.
Jusman menegaskan, departemennya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas izin

pelabuhan akan segera melaksanakan himbauan dari Presiden untuk menutup pelabuhan

liar. “Saya ini anak buah Presiden, tentu akan melaksanakan perintah atasan,”

tegasnya.
Namun, ketika didesak kapan aksi sebenarnya dilaksanakan, Jusman malah balik

mengatakan, untuk sementara pemerintah telah memberikan solusi pembatasan beredarnya

barang-barang selundupan.
Solusi tersebut adalah membatasi jenis pelabuhan dan bandara yang diperbolehkan

masuknya komoditi mainan anak-anak, tekstil, garmen, dan elektronik. Pintu masuk

dari komoditi itu hanya boleh melalui pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung

Perak, Belawan, dan Makassar. Sementara untuk bandar udara hanya dibuka pintu

masuknya di Soekarno Hatta, Juanda, dan Makassar.
Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi

mengaku kecewa dengan belum adanya juga aksi nyata dari Dephub.
“Terus terang saya kecewa sekali. Padahal dari hasil rapat minggu lalu telah

ditentukan  yang memiliki hak menutup pelabuhan tersebut adalah Dephub. Kenapa lama

sekali bergeraknya,” katanya.
Dikatakannya, masuknya barang selundupan tekstil dari pelabuhan liar  telah

merugikan negara puluhan miliar rupiah. Tercatat, kerugian pada 2005 sebesar 633

juta dollar AS, 2006 (752 juta dollar AS), 2007 (310 juta dollar AS). Kerugian itu

berdasarkan perhitungan hilangnya potensi pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH 2,5

persen.
Data dari bea dan cukai per September 2008 juga  mengungkapkan, nilai baja impor

ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah.  Sedangkan selama

periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20

persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA) juga  mencatat total impor

baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanyak 900 ribu ton. Angka itu

membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.
Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi ketika dikonfirmasi tentang belum ditutupnya

pelabuhan liar oleh dephub menegaskan wewenang untuk menutup tersebut bukan di

direktoratnya. ”Tidak tepat Anda bertanya kepada saya. Saya sudah mengerjakan

tugas dengan menginformasikan ke Dephub. Jadi, jangan dibolak-balik lagi logika

berpikirnya,” tegasnya.[dni]

311008 Indonesia Harus Segera Migrasi Ke IPv6

Indonesia harus secepatnya melakukan migrasi  sistem pengalamatan jaringannya dari IPv4 ke IPv6, mengingat alokasi IP adress di IPv4 hanya tersisa sekitar 700 ribu di seluruh dunia.

 

IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia.

 

Sedangkan  IPv6 merupakan jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2128=3,4 x 1038 host komputer di seluruh dunia.

 

“Kita harapkan migrasi selesai empat tahun lagi alias pada 2012. keberhasilan migrasi ini juga akan mendukung   pengoperasian infrastruktur jaringan serat optik internet

Palapa Ring pada tahun 2010,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Kamis (30/10).

 

Dijelaskannya, IPv6 memiliki kelebihan seperti tingkat keamanan jaringan lebih

tinggi, konfigurasi dan routing otomatis serta jumlah pengalamatan

yang bisa mencapai jumlah tidak terhingga atau setara setiap inci

permukaan bumi.

 

“Migrasi mendesak seiring kemajuan teknologi informasi mulai dari

keperluan data, email, transaksi online yang berujung pada penciptaan

efisiensi kerja manusia,” ujarnya.

 

Dikatakannya, pemerintah menargetkan jaringan  Palapa Ring pada 2012 akan

menghubungkan 50 persen dari 456 kota di Indonesia dengan total

kapasitas mencapai 600 Gigabit per detik (Gbps).

 

Jaringan ini akan menyumbang sedikitnya 10 juta pengguna internet

baru. Pada saat bersamaan jaringan ini dapat meghubungkan 30 juta

siswa ke internet dan jaringan milik pemerintah (e-governement) serta

potensi 70 juta penggakses internet mobile.

     

Dia memperkirakan,  kebutuhan alamat IP hingga 2012 di Indonesia akan mencapai 80 juta seiring dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet di tanah air.

    

Namun kenyataannya, penyerapan dan pemanfaatan alokasi alamat IP masih sangat terbatas. Dari 30 juta pengguna inernet di Indonesia , distribusi IPv4 baru mencapai 500.000 alamat.

 

“Kondisi ini sangat tidak seimbang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi, pengguna dan aplikasi internet di Indonesia ,” katanya.

 

 Diungkapkannya, pemerintah   dan seluruh pemangku kepentingan di industri  telah membentuk gugus tugas mingrasi ke IPv6, yang melibatkan Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia (APJII), International Internet Exchange (IIX), dan Network Access Privder (NAP).

    

Sementara itu anggota Gugus Tugas Migrasi ke IPv6,  John Sihar Simanjuntak mengatakan,  semua penyelenggara jasa internet akan mengikuti tren peralihan tersebut.

     

“Semuanya harus siap, akan tetapi tetap melihat besarnya investasi yang akan dikeluarkan setiap penyelenggara dalam mengalihkan infrastrukturnya,” kata Simanjuntak tanpa bersedia menyebut berapa  besar nilai investasi setiap

penyelenggara internet dalam pengadaan perangkat.[dni]

  

311008 Jasa Logistik Global Mulai Lirik Pasar Baru

Perusahaan jasa logistik global mulai melirik pasar baru untuk mempertahankan bisnisnya.

 

Jika sebelumnya China dan Amerika Serikat (AS) merupakan tujuan dari eksportir, pemain di jasa logistik mulai mengarahkan eksportir untuk menggarap pasar Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

 

Chief Executive Officer DHL Global Forwarding untuk Asia Pasifik Selatan Amadou Diallo menjelaskan, krisis ekonomi yang melanda AS sebenarnya menjadi peluang bagi negara sedang berkembang untuk mendiversifikasi pasar ekspornya.

 

”Negara yang sedang berkembang tidak bisa lagi mengandalkan AS dan China. Di AS sedang terjadi krisis sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini berakibat frekuensi ekspor dari China juga menurun karena pasar terbesar dari negeri tirai bambu itu selama ini adalah AS,” jelasnya di Jakarta, Kamis (30/10).

 

Menurut dia, adanya pelemahan ekonomi kedua negara tersebut tetap membuka peluang eksportir Indonesia jika serius menggarap pasar Afrika dan Timur Tengah. Produk yang bisa diekspor adalah fesyen, apparel, gas, dan lainnya.

 

Melihat masih adanya peluang untuk mendukung ekspor di Indonesia itulah, DHL Global Forwarding berani menanamkan investasi sebesar 25 juta dollar AS selama dua tahun terakhir ini. Salah satunya adalah membangun gudang senilai tiga juta dollar AS di Soewarna Business Park, Cengkareng, Jakarta.

 

Sedangkan secara global unit bisnis dari DHL ini memiliki belanja modal sebesar 800 juta Euro, dimana 15 juta Euro dihabiskan untuk menggarap pasar Asia Pasifik.

 

”Indonesia selama ini berkontribusi sebesar 16 persen bagi total pendapatan DHL Global senilai 15 miliar Euro pada tahun lalu,” katanya.

 

Besarnya kontribusi Indonesia tersebut tak dapat dilepaskan dari tumbuhnya pasar DHL Global Forwarding sebesar 40 persen di negeri ini. Produk yang banyak menggunakan jasa logistik ini adalah peralatan komunikasi, farmasi, dan lainnya. Salah satu penyedia telekomunikasi yang menggunakan jasa perusahaan ini untuk memasukkan barang ke Indonesia adalah Nokia Siemens Network (NSN).

 

 

 

Secara terpisah, Konsultan Ekonomi Henrietta Lake mengakui pasar garmen di Indonesia akan tumbuh meskipun negara tujuan ekspor terbesar, AS, sedang mengalami krisis ekonomi. “AS merupakan negara terbesar yang menyerap ekpor garmen Indonesia . Hampir 60 persen ekspor garmen ke negara tersebut. Tetapi ini bisa dialihkan ke dalam negeri dan negara lainnya,” katanya.

 

“Kunci sukses dari mempertahankan tren positiif tersebut bagi industri garmen adalah meningkatkan produktivitas dan mendapat dukungan dari pemerintah,” katanya.

 

Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi membenarkan pasar di Afrika dan Timur Tengah baru digarap sejak kuartal kedua lalu. Langkah itu diambil karena pasar AS mulai menunjukkan penurunan kala itu. Selama ini ekspor tekstil selain ke AS diserap oleh Uni Eropa (16 persen), Jepang (5 persen), dan UEA ( 4 persen).

 

”Kebanyakan kita menggunakan jasa logistik udara untuk mengirimkan sampel. Sedangkan ekspor barang tetap melalui laut,” katanya.

 

Data BPS mencatat, selama semester satu lalu performa beberapa komoditi ekspor Indonesia mengalami peningkatan. Conthnya, komponen otomotif tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode sebelumnya alias mencatat 358,9 juta dollar AS, alas kaki naik 12,7 persen (521,2 juta dollar AS), furnitur naik 13,7 persen atau meraup 736,8 juta dollar AS.

 

Sebelumnya, Director Transportation & Logistic Asia Pacific Frost & Sullivan, R Gopal memperkirakan, industri pengangkutan atau logistik di Indonesia akan menghasilkan pendapatan senilai 1,75 miliar dollar AS pada tahun ini.

 

Dikatakannya, industri tekstil akan berkontribusi besar pada bisnis pengangkutan, disusul Food Manufacturing Consumer Good (FMCG), otomotif, gas, dan lainnya.

 

Tercatat, pengiriman tekstil akan berkontirbusi sebesar 37 persen dari nilai total pendapatan pengangkutan tahun ini. Sementara FMCG (21 persen), otomotif (17 persen, dan Gas (10 persen).

 

DHL sendiri pada tahun lalu di Asia Pasifik meraup pendapatan sebesar 6,6 miliar Euro. Di Indonesia perusahaan yang dimiliki Deutsche Post World Net tersebut   menguasai 40 persen pangsa pasar dengan melakukan 3,2 juta pengiriman barang lewat udara dan 19.700 TEUs melalui laut.[dni]

301008 Telkom Enggan Turunkan Tarif Internet

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sepertinya enggan  mengikuti himbauan dari regulator untuk menurunkan tarif retail internet sebesar 20 hingga 40 persen.

Kesempatan menurunkan tarif yang  terbuka lebar dilakukan oleh operator tersebut melalui produk barunya, Speedy Prabayar, tidak digunakan oleh operator tersebut.

Hal itu dilihat dari “keukueh-nya” Telkom masih mempertahankan harga koneksi sebesar 4.500 rupiah per jam alias 75 rupiah per menit.

Sebenarnya ada penurunan jika dilihat dari harga bundling produk. Jika di pascabayar kan harganya 75 ribu rupiah, nah untuk kartu perdana prabayar 55 ribu rupiah,” ujar Direktur Konsumer Telkom I G Wiryanata, di Jakarta, Rabu (29/10).

Nyoman memperkirakan, adanya produk prabayar tersebut akan membuat Average Revenue Per Users (ARPU) dari pelanggan Speedy mengalami penurunan sebesar 40 persen alias dari biasanya 280 ribu menjadi 200 ribu nantinya.

“Itu hal yang biasa karena produk semakin massal. Tapi akan ditutup oleh trafik yang meningkat dan kapasitas terisi makin naik,” jelasnya.

Guna mendukung semakin banyak pelanggan menggunakan aksesinternet, Nyoman mengungkapkan, Telkom telah membangun sebanyak 7 ribu titik Hotspot di seluruh Indonesia. Sebanyak 32 persen atau 2.259 titik disebar di wilayah Jakarta.

Target kami pelanggan Speedy prabayar akhir tahun nanti akan berjumlah sebanyak 150 ribu pelanggan. Sedangkan pelanggan Speedy hingga saat ini telah digunakan 662 ribu pelanggan,” katanya.[dni]

301008 Omzet Barang Elektronik Capai Rp 18 triliun

Omzet penjualan barang-barang elektronik diyakini akan mencapai 18 triliun rupiah hingga akhir tahun nanti, meskipun terjadi penurunan nilai rupiah terhadap dollar AS belum lama ini.

Angka tersebut berarti terjadi kenaikan sebesar 20 persen dibandingkan tahun lalu dimana omzet mencapai 16 triliun rupiah. Barang-barang elektronik yang dimaksud adalah peralatan rumah tangga diluar alat komunikasi dan komputer.

“Kita masih optimistis target omzet tahun ini bisa tercapai. Kenaikan dari nilai dollar AS itu kan baru terjadi beberapa waktu lalu. Selama 10 bulan terakhir ini penjualan pedagang lumayan bagus,” ujar Sekjen Electronic Marketer Club (EMC) Handojpo Soetanto kepada Koran Jakarta, Rabu (29/10).

Dijelaskannya, akibat dari kenaikan nilai dollar AS, maka beberapa produk elektronik yang sifatnya Completely Build Up (CBU) langsung mengalami kenaikan di pasar. Contoh dari barang-barang elektronik CBU adalah kulkas tiga pintu, TV LCD, dan lain-lain.

“Kenaikannya sebesar 10 hingga 15 persen, menyesuaikan naiknya dollar AS,” jelasnya.

Sedangkan untuk produk elektronik yang bahan bakunya separuh diimpor dan masih menggunakan bahan baku dalam negeri seperti kulkas satu pintu, tidak mengalami kenaikan yang besar. “Kenaikannya secara gradual yakni lima persen setiap minggu. Tetapi pada akhirnya nanti akan menyesuaikan juga dengan naiknya barang CBU yakni mencapai 15 persen,” tuturnya.

Menurut dia, tidak beraninya para pedagang untuk langsung menaikkan harga barang yang separuh impor karena pasarnya lumayan besar dan sangat sensitif dengan kenaikan harga. “Jika langsung dinaikkan drastis, bisa ditinggal pasar nanti para pedagangnya,” jelasnya.

Melihat fenomena dari kenaikan nilai tukar dollar AS tersebut, Handojo meminta, pemerintah untuk memberikan beberapa insentif bagi para pedagang seperti menghilangkan PPnBM bagi produk impor dan menciptakan kekuatan daya beli masyarakat.

Menciptakan daya beli masyarakat tersebut bisa dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar sektor riil bergerak dan daya beli masyarakat menguat. “Sebenarnya kebutuhan masyarakat akan produk elektronik itu besar. Masalahnya di daya beli yang berkurang. Nah, solusinya buatlah stimulus,” pintanya.

Dia memperkirakan, jika keadaaan krisis berlanjut maka pada kuartal pertama tahun depan penjualan dari barang elektronik tidak akan secemerlang tahun sebelumnya. “Bisa jadi omzet penjualan tahun depan akan mengalami penurunan,” tandasnya.

Pada kesempatan lain, Presdir National Gobel, Rahmat Gobel mengakui, industri elektronik mengalami pukulan paling berat dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini karena 50 persen komponen barang tersebut berasal dari impor dan 80 persen barang yang beredar di pasar domestik adalah barang selundupan.

“Akibatnya pasar domestik yang gemuk tidak dinikmati oleh pemain lokal tetapi oleh importir nakal,” jelasnya.

Dia meminta, pemerintah untuk serius mengantisipasi masuknya barang selundupan dan mulai menentukan jenis teknologi yang akan dikembangkan ke depannya di Indonesia. “ Kalau tidak pasar kita akan habis oleh asing,” katanya.[dni]

291008 Aksi Billy yang Merusak Segalanya

Kredibilitas dan integritas yang dibangun selama delapan tahun oleh sebelas orang terpilih di negeri ini memasuki titik nadir pada pertengahan September lalu.

 

Ya, pada Selasa (16/9) diberitakan eksekutif Lippo Grup, Billy Sindoro dan Anggota KPPU Muhammad Iqbal, tertangkap tangan sedang bertransaksi terkait keluarnya putusan lembaga tersebut yang menguntungkan anak usaha Lippo, Direct Vision (DV) pada Agustus lalu.

 

DV adalah perusahaan   dilaporkan oleh tiga pemain TV berbayar yakni   Indovision, TelkomVision, dan Indosat Multimedia (IM2) pada 14 September 2007.  Pasal yang dituduhkan ke DV adalah     melanggar pasal 16 dan pasal 19a Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. 

 

KPPU dalam putusannya melalui majelis komisi yang diketuai oleh Tri Anggaraini dengan  anggota Muhammad Iqbal dan Benny Pasaribu memutuskan DV tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sementara untuk Astro diwajibkan tetap sebagai partner dan mensupply Liga Inggris ke Direct Vision.

 

Putusan terakhir yang mewajibkan Astro tetap berpartner itulah yang dianggap banyak kalangan sebagai ’angin’ dari putusan KPPU. ’Angin’ tersebut tentunya masuk dari seorang Billy Sindoro.

 

Untuk diketahui, Billy sebelumnya adalah CEO di PT First Media Tbk yang menjadi induk usaha dari DV. Entah kenapa, Billy pada pertengahan Juni lalu dialihkan hanya sebagai ’eksekutif’ di Lippo grup.

 

Banyak kalangan yang mengaku dekat dengan petinggi Lippo Grup mengakui, Billy adalah seorang yang jago dalam melobi pejabat negara untuk memuluskan bisnis grup perusahaan yang dipimpin oleh Taipan James Riady tersebut. ”Lobi dilakukan secara profesional. Kalau   sampai ada penyuapan, itu namanya bukan lobi,” kata beberapa pengusaha kepada Koran Jakarta belum lama ini.

 

Ketua KPPU Syamsul Maarif ketika dikonfirmasi tentang tertangkapnya Iqbal kala itu mengaku sangat terpukul sekali. Bagaimana tidak, sebelum adanya penangkapan, KPPU telah mendapatkan pukulan telak dari Mahkamah Agung (MA) yang mengebiri putusannya tentang

monopoli Temasek.

 

“Saya tidak menyangka sama sekali adanya kasus ini. Iqbal yang saya kenal tidak demikian. Namun, baiknya semua diserahkan ke proses hokum. Asas praduga tak bersalah harus dijunjung,” tegasnya.

 

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menegaskan, harus dibedakan anatara kasus yang menimpa individu dengan lembaga. “Putusan itu dibuat oleh lembaga. Dan jika ada oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, jangan disamaratakan. Ibaratnya, jika ingin membunuh tikus, jangan lumbungnya dibakar,” katanya.

 

Junaidi pun hingga kini masih menyakini Iqbal tidak bersalah,”Saya belum percaya jika tidak ada ketetapan hukum”.

 

Kompatriot Iqbal, Tri Anggaraini pun menyakini putusan yang dibuat oleh majelis komisi hasil pimpinannya telah bekerja maksimal.”Putusan DV itu dibuat berdasarkan UU anti monopoli. Saya siap mempertanggungjawabkan,” tegasnya.

 

Sementara Pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta, jika kredebilitas dari KPPU ingin ditegakkan, maka susunan keanggotaan harus direformasi. “Susah mendapatkan kepercayaan publik, jika orang-orang lama masih bercokol. Yang ada dipertanyakan terus hasil putusannya,” kata mereka.

 

Akh, Billy memang telah merusak segalanya.[doni ismanto]

291008 KPPU: Wasit yang Dicerca dan Dipuja

Jika merujuk pada undang-undang No 5/1999 atau anti monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga publik yang menjadi penegak UU untuk masalah yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

 

Singkat kata, KPPU adalah wasit bagi kompetisi dunia usaha yang ketat dan kaya tipu muslihat di negeri ini. Sedemikian pentingnya posisi KPPU, lembaga yang dibentuk delapan tahun lalu dengan sebelas  anggota tersebut  bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pewakilan Rakyat (DPR).

 

Layaknya seorang wasit, keberadaannya di lapangan tentu menjadi bahan cercaan dan pujaan bagi penikmat kompetisi. Jika keputusan dari sang wasit menguntungkan sebagian pihak, tentunya puja-puji akan datang dari pihak yang dimenangkan, sebaliknya pihak yang lain akan mencerca.

 

”Setiap keputusan yang kami ambil tentunya tidak menyenangkan semua pihak. Tetapi sebagai wasit kita harus menegakkan aturan main agar kompetisi menjadi sehat,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi kepada Koran Jakarta belum lama ini.

 

Dijelaskannya, proses turun tangannya KPPU menyelidiki suatu kasus yang diduga melanggar UU No 5/99 bisa dimulai dari laporan masyarakat atau turun tangan langsung berdasarkan pemeberitaan di media massa.

 

”Kami juga dibantu oleh komisi sektoral per industri  dimana memberikan gambaran peta persaingan. Contoh nyata adalah kasus kartel SMS di industri telekomunikasi. Kerjasama dengan regulator telekomunikasi berjalan bagus sekali,” katanya.

 

Prinsip yang diusung dalam memeriksa satu kasus adalah  mekanisme check & balance terhadap setiap proses yang ada. Sebagai contoh, pada setiap akhir klarifikasi, laporan diperiksa kembali oleh kepala subdirektorat atau pegawai lain dalam proses pemberkasan. 

 

Hasil kerja pemberkasan diperiksa Komisioner dalam Rapat Komisi untuk menguji apakah suatu laporan atau monitoring layak menjadi perkara.  Selanjutnya akan dibentuk Tim Pemeriksa Pendahuluan (PP) yang hasil kerjanya dipresentasikan dalam Rapat Komisi lagi, untuk selanjutnya jika dipandang perlu diadakan Pemeriksaan Lanjutan (PL) dengan Tim PL yang berbeda dengan Tim PP.

 

“Hasil kerja PL ini selanjutnya diuji lagi oleh Majelis Komisi yang beranggotakan Komisioner lain,” katanya.

 

Dia menyakini, skema pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU tersebut menjamin tidak mungkin adanya ”angin” yang masuk ke KPPU. ”Setiap minggu ada sidang untuk mendengar kemajuan gelar perkara dari hasil penyelidikan investigator dan majelis komisi. Semua anggota berhak memberikan saran. Karena itu, saya yakin ’angin’ susah masuk mempengaruhi setiap putusan yang dibuat lembaga kami,” jelasnya.

 

Junaidi boleh merasa KPPU sudah sempurna dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak demikian dengan Pengamat Ekonomi Pande Radja Silalahi yang juga pernah menjabat wakil ketua lembaga tersebut periode 2001-2002.

 

”Transparansi yang selama ini didengungkan oleh lembaga tersebut sudah luntur. Kasus tertangkapnya salah satu anggotanya membuat orang menjadi bertanya-tanya tentang kredibilitas dari lembaga tersebut,” tuturnya.

 

Dikatakannya, proses penyelidikan di KPPU saat era dirinya masih mengabdi  sedikit  berbeda dengan masa sekarang.

 

”Dulu, setiap kasus yang ada, langsung dibentuk tim majelis komisi dengan bantuan investigator untuk penyelidikan. Hasil temuan setiap minggunya didisukusikan oleh semua anggota. Dan di diskusi itu semua berhak bersuara,” katanya.

 

Sedangkan masa sekarang, lanjutnya,  terdapat  perubahan prosedur penyelidikan. Investigator diberikan  wewenang yang lebih meskipun semuanya masih di bawah kendali majelis komisi.

 

Sementara pengamat ekonomi Fadhil Hasan menilai, meskipun selama ini KPPU sudah mengeluarkan putusan yang bisa membuat satu industri lebih sehat, sayangnya putusan tersebut bisa ditentang oleh pihak yang dikalahkan di pengadilan.

 

”Kasus monopoli oleh Temasek itu satu contoh dimana putusan yang dibuat oleh KPPU sudah pro publik jadi mentah ketika masuk ranah hukum yang tidak mengerti kondisi kekinian industri. Seharusnya putusan KPPU  dilokalisir selesai di lembaga tersebut,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, keberadaan KPPU selama ini belum maksimal melindungi pengusaha dari praktik monopoli.

 

”Yang terjadi putusan dibuat oleh lembaga tersebut banyak menjadi blunder di publik dan membuat kondisi investasi tidak kondusif,” katanya.

 

Dia meminta, KPPU lebih meningkatkan lagi daya ciumnya untuk melihat terjadinya praktik monopoli terjadi di pasar. ”Sebaiknya jangan mengandalkan hanya laporan dari masyarakat atau pesaing. Kalau begini, KPPU hanya jadi alat untuk memukul pesaing,” tuturnya.

 

”Dan jika memang diharuskan ada peluang banding, dibentuk lembaga tersendiri. Jadinya, orang hukum yang tidak mengerti kondisi kekinian dari industri tidak merusak putusan yang dibuat lembaga tersebut,” jelasnya.

 

Menanggapi hal itu, Junaidi  menegaskan,  keputusan yang telah diambil KPPU selama ini selalu mengacu pada UU. Selain itu, dalam setiap pengambilan keputusan semua anggota berhak menentukan sikap.

 

”Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dan masalah investigator, itu hanya berfungsi membantu saja,” katanya.

 

Dia pun membantah anggapan banyak orang yang mengatakan wewenang KPPU terlalu luas.  KPPU mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutus, akan tetapi ini bukan hanya diberikan untuk KPPU. 

 

Beberapa regulator sektoral juga mempunyai kewenangan serupa. ”Selain itu, setiap putusan kami juga ada   forum untuk mengoreksi dan   membatalkan yakni melalui Pengadilan dan MA,” katanya.

 

Junaidi mengingatkan, terlepas dari kekurangan yang ada  selama ini di lembaga tersebut, keberadaan dari KPPU sangat penting untuk membina kompetisi yang sehat di industri. ”Harus diingat KPPU itu dibentuk dengan payung hukum UU. Tanggung jawab kepada Presiden dan melapor pada DPR. Justru, kalau KPPU tidak ada bisa makin rusak industri nantinya,” katanya.

 

Praktik monopoli, menurut Junaidi, sangat merugikan rakyat karena membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk mengonsumsi suatu produk. ”Hanya monopolist dan pemburu rente (rent seeker) yang senang apabila KPPU lemah. Dan itu harus disadari semua pihak,” tegasnya.

 

Sikap Junaidi juga mendapat dukungan dari Sofjan,”Terlepas kekurangan yang ada di KPPU. Lembaga ini tetap dibutuhkan untuk membuat para pengusaha tidak sewenang-wenang,” tuturnya.[dni] 

 

291008 “Nyawa” Direct Vision Tinggal Sebulan Lagi

Kemampuan bertahan PT Direct Vision (DV) untuk menjalankan roda operasional
sehari-harinya tinggal satu bulan lagi. Hal ini karena sejak Mei lalu, manajemen
perusahaan menjalankan roda usahanya mengandalkan dana pemasukan dari pelanggan,
sedangkan suntikan dana dari pemegang saham sudah tidak ada lagi.
 
“Kita hanya mampu mempertahankan perusahaan ini hingga November nanti. Lewat dari
waktu itu DV dipastikan bangkrut karena tidak mampu lagi menjalankan perusahaan dan
membayar gaji pegawai,” ujar Senior Corporate Affair PT Direct Vision Halim
Mahfudz di Jakarta, Selasa (28/10).
 
Ditegaskannya, meskipun kondisi perusahaan sedang merana, namun DV telah menyediakan
uang standby untuk membayar 36.000 pelanggan yang telah mendepositkan uangnya selama
ini untuk berlangganan siaran DV. Dana yang disiapkan sebesar 1,4 juta dollar AS.
 
“Dana itu sudah kita siapkan sejak siaran dihentikan 20 Oktober lalu. Namun, kita
tidak bisa mencairkannya karena belum mendapatkan izin dari pemegang saham,”
katanya.
 
Dia mengakui, sejauh ini para pelanggan DV sudah banyak melakukan tuntutan melalui
telepon untuk meminta uang kembali (refund). “Dalam waktu tiga hari ada sekitar
23.458 panggilan. Tetapi kita mau bagaimana lagi, kalau yang punya duit tidak
merestui, manajemen tidak bisa apa-apa,” jelasnya.
 
Dikatakannya, belum lama ini manajemen beserta salah satu pemegang saham PT Ayunda
Mitra telah bertemu dengan regulator untuk menjelaskan rencana tertulis  berkaitan
krisis yang dihadapi.
 
“Di situ kita sudah secara gamblang mengungkapkan masalah pengembalian dana
pelanggan dan lainnya. Sedangkan masalah isu pencabutan izin penyiaran, saya tidak
bisa menjawab karena itu wewenang pemegang saham,” jelasnya.
 
Para karyawan DV sendiri, jelasnya, hanya menuntut kejelasan nasib jika benar
perusahaan akhirnya ditutup. “Kita mau tahu sebenarnya nanti akan diapakan. Apakah
disalurkan ke anak usaha milik pemegang saham atau bagaiamana,” katanya.
 
Diungkapkannya, manajemen sebagai profesional telah mengusulkan berbagai langkah
strategis ke pemegang saham sejak pihak Astro Malaysia mengirimkan surat teguran
terkait hutang sebesar 2 triliun rupiah untuk biaya konten pada bulan Agustus lalu.
“Tapi dari pemegang saham tidak ada tanggapan. Yang ada minta pengunduran
pembayaran terus hingga siaran dihentikan,” sesalnya.
 
Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
(SKDI)  Freddy H. Tulung mengungkapkan, hasil pemanggilan pihak Ayunda mengecewakan
regulator.
 
 “Yang terjadi Ayunda malah melempar tanggung jawabnya ke Astro. Ayunda sama
sekali tidak memberikan solusi atas perlindungan terhadap konsumen, karyawan, maupun
kontrak yang sedang berjalan,” katanya.
 
Melihat perilaku yang ditunjukkan oleh pemegang saham DV, lanjutnya, regulator akan
memberikan peringatan secara tertulis kepada mereka (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver
Concord)  untuk memenuhi kewajiban terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk
pengembalian hak-haknya (refund). Dan melakukan pengkajian kembali terhadap
perizinan yang dikeluarkan pada PT. Direct Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.
 
 
Sebelumnya, DV menghentikan siarannya terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00
WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian siaran tersebut disebabkan
tidak diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu
berujung kepada  dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada  DV seperti
pasokan channel dan transmisi satelit.[dni]

291008 Program USO Picu Monopoli Era Baru

Program pengadaan telepon desa alias Universal Sevice Obligation (USO) yang akan
digelar pemerintah mulai tahun depan dikhawatirkan akan memunculkan praktik monopoli
baru di segmen layanan tersebut.
 
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin
mengungkapkan, jika melihat dari persyaratan peserta yang diperbolehkan mengikuti
tender, maka arah menuju praktik monopoli terbuka lebar.
 
”Anda lihat saja persyaratan yang dibuat oleh pemerintah. Semuanya mengarah kepada
satu operator yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Nantinya, Telkom akan
bertindak sebagai penyelenggara jaringan dan jasa. Parahnya lagi, suksesnya USO
tergantung Telkom,” katanya di Jakarta Selasa (28/10). 
 
Persyaratan yang disorot seolah memudahkan langkah Telkom adalah tidak
diperkenankannya penyelenggara jasa untuk mengikuti tender dan penyelenggara
jaringan yang diperbolehkan mengikuti tender hanya bisa memiliki saham asing
maksimal sebesar 49 persen.
 
Jika merujuk pada syarat tersebut, maka peserta tender hanya terbuka bagi operator
telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom, atau Mobile-8 Telecom.
Sayangnya, di luar Telkom, diyakini tidak akan ada operator yang mampu memenuhi
syarat tender. Contoh, Indosat dan XL kepemilikan asingnya melampaui 49 persen.
Sementara Bakrie Telecom dan Mobile-8 sedang kesusahan dana.
 
”Sebenarnya peluang menjadikan tender itu ada suasana kompetitifnya terbuka jika
penyelenggara jasa seperti penyedia jasa internet (PJI) dibiarkan ikut serta seperti
tender tahun lalu. Tetapi, dengan dilarang, maka aroma monopoli itu akan
menyeruak,” katanya.
 
Menurut Sylvia, penyelenggara jasa memiliki kemampuan yang setara dengan
penyelenggara jaringan dalam menggelar akses telekomunikasi melalui teknologi wimax
atau Voice over Internet Protocol (VoIP) nantinya.
 
’Itu sudah dibuktikan oleh beberapa  (PJI) yang bisa menyelenggarakan USO secara
swadaya di beberapa daerah seperti di Sukabumi, Kalimantan, dan Aceh. Nah, jika
pemerintah hanya memberikan hak menyelenggarakan USO ke operator jaringan, hal itu
berarti menafikan Pasal 16 dari UU No 36/99 tentang Telekomunikasi,” jelasnya.
 
Di pasal tersebut, secara tegas dikatakan bahwa setiap penyelenggara jasa dan
jaringan telekomunikasi berhak dan wajib menyelenggarakan layanan telepon pedesaan.
”Nah, sekarang hak kita sebagai penyelenggara jasa saja dihilangkan. Bagaimana
menjalankan kewajiban? Ini sama saja pemerintah melarang PJI bermimpi membangun
desa,” katanya.
 
Ironisnya lagi, lanjutnya, PJI dibebankan oleh pemerintah selama ini untuk
menyumbang dana USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka setiap
tahunnnya. ”Karena itu saya bilang tidak adil. Tarikan dananya sama. Giliran
mengerjakannya diserahkan pada satu operator besar,” tuturnya.
 
Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Yadi Heryadi
menambahkan, jika PJI diperbolehkan untuk mengikuti tender maka nantinya akan fokus
menggarap satu wilayah yang menjadi basis kekuatannya. ”Kita tidak akan menawar di
semua blok yang ditawarkan oleh pemerintah,” jelasnya.
 
Cara demikian, diyakininya, akan menimbulkan multiplier effect karena akan menyerap
lebih banyak tenaga kerja dan USO dikerjakan secara bersama-sama. ”Jadinya semua
penyelenggara telekomunikasi itu menjalankan USO. Tidak bergantung pada satu
operator,” tuturnya.
 
Sylvia mengaku, PJI telah siap secara teknis dan menjamin masalah routiing number
yang selama ini digunakan alasan oleh pemerintah tidak akan menganggu. ”Yang
menentukan routing itu PJI, kok. Ini kan masalah ketakutan pemerintah saja,”
jelasnya.
 
Secara terpisah, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewo Broto mengatakan,
tidak diperkenankannya PJI untuk mengikuti tender USO karena pemerintah telah
belajar dari tender 2007 lalu.
 
”Saat tahun lalu dibuka peluang seluas-luasnya bagi semua penyelenggara
telekomunikasi, yang lulus sampai tahap akhir hanya penyelenggara jaringan.
Sementara penyelenggara jasa rontok di tahap pra kualifikasi,” tuturnya.
 
Jika pun dipaksakan, lanjutnya, dipastikan penyelenggara jasa akan menghadapi
kendala teknis berupa routing number dan ketersediaan jaringan. ”Jika mereka (PJI)
menang, nanti menyewa jaringan ke operator. Itu justru membuat biaya bertambah.
Nantinya jasa USO semakin mahal dan embuat pemerintah turun tangan menjadi
fasilitator,” katanya.
  
 
USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi   38.471
desa di seluruh Indonesia.  Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon
perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang
mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).  Pagu tersebut
dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses
telekomunikasi untuk lima tahun.
 
Data mencatat, anggaran USO yang tertahan di kas negara per September 2008 mencapai
1,4 triliun rupiah. Kegiatan itu sendiri sumber pendanaannya berdasarkan rencana
Bisnis dan Anggaran Tahun 2008. Sementara proses tender baru masuk dalam tahap
pengumuman persyaratan. Diharapkan awal tahun depan akan didapat pemenangnya dan
pembangunan akan diselesaikan dalam waktu sekitar 9 bulan.[dni]