010210 Citilink Jadikan Tiga Kota Sebagai Basis Operasi

JAKARTA—Unit usaha Garuda Indonesia yang mengusung konsep Low Cost Carrier (LCC), Citilink Indonesia,  berencana  menggunakan tiga kota besar sebagai basis penerbangan untuk mengembangkan operasi ke seluruh Indonesia.  Ketiga kota besar itu adalah  Jakarta, Surabaya dan Makassar.

‘Tiga kota itu kami anggap   mewakili area wilayah yang bakal layani.  Jakarta menjadi basis penerbangan di bagian barat, Surabaya untuk wilayah tengah, sedangkan Makassar di bagian timur Indonesia,” ungkap Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Garuda, Elisa Lumbantoruan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya,   saat ini basis operasi dari Citilink   masih terpusat di Surabaya. Namun seiring dengan persaingan bisnis yang cukup ketat, Citilink pun akan menciptakan basis yang cukup memadai.

“Bulan Maret nanti kita akan membuka rute baru untuk basis Jakarta, yaitu Jakarta-Medan. Setelah itu akan terus dibuka rute lain seperti Jakarta-Pekanbaru, Jakarta-Padang, Jakarta-Palembang dan wilayah lainnya di Sumatera,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia,  Citilink akan membuka rute Makassar-Manado pada Juli mendatang.  Setelah itu akan dilayani  Manado,   Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Untuk melayani rute-rute tersebut,  Citilink mempersiapkan lima unit pesawat Boeing 737-300 yang berasal dari hibah Garuda. Pesawat akan diterbangkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan  kru .

“Saat ini Citilink  membutuhkan sekitar 40 pilot dan kopilot. Kami sedang melakukan  melakukan training dan Maret 2010 diperkirakan telah bisa dipekerjakan,” katanya..

Saat ini Citilink telah mengoperasikan tiga armada dan satu unit pesawat sebagai pesawat pengganti dengan 40 kru pilot/kopilot. Hingga akhir tahun nanti  diproyeksikan akan mengoperasikan sebanyak delapan unit pesawat dengan satu jenis Boeing 737-300.

Pada tahun lalu Citilink meraup pendapatan sebesar 300 miliar rupiah. Pada tahun ini diharapkan omzet bisa melonjak menjadi 700 miliar rupiah.

Saat ini dengan tiga pesawat yang dioperasikan Citilink melayani penerbangan di Surabaya dengan rute ke Balikpapan, Makassar, Banjarmasin, Batam dan Jakarta.

Perseroan juga sedang mengembangkan pelayanan tiket dengan e-ticketing dan  pembayaran elektronik. Sedangkan pembayaran tiket kontan hanya dilakukan di konter di bandara. Pola transasksi seperti ini diyakini bisa menciptakan efisiensi bagi biaya operasional  hingga 50 persen.

Tingkatkan Kapasitas
Pada kesempatan lain, guna menghadapi lonjakan penumpang dalam menyambut Tahun Baru China (Hari Raya Imlek) pada 14 Februari mendatang, beberapa operator mulai mempersiapan   kapasitas daya angkutnya.

Juru bicara Sriwijaya Air, Ruth Hanna Simatupang mengungkapkan, telah menyiapkan  27 unit pesawat untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang pesawat karena sudah ada lonjakan pemesanan tiket sekitar 15 persen. “Kalau kondisinya begini  diperkirakan load
factor akan meningkat hingga lebih dari 90 persen,” jelasnya.

Rute-rute yang menjadi favorit selama perayaan Imlek  adalah  Jakarta ke Pangkalpinang, Tanjungpandan, Tanjungkarang, Medan, dan Pontianak. “Jika ada penambahan frekuensi penerbangan, biasanya satu frekuensi per rute,” katanya.

Senada dengan Ruth, Corporate Secretary Garuda Indonesia, Pujobroto memperkirakan  bakal terjadi pertumbuhan penumpang dalam menyambut Imlek,  namun diyakini   kapasitas yang dimiliki oleh Garuda masih bisa mengantisipasinya.

“Kita terus memantau kondisi pasar. Apabila kapasitas sudah tidak memenuhi lagi, baru akan ada penambahan kapasitas,” ujarnya.[dni]

Iklan

010210 6 Perusahaan Berhak Ikut Tender USO Internet

JAKARTA—Enam perusahaan telekomunikasi berhak untuk ikut  tahapan pembukaan sampul dokumen kedua tender Universal Service Obligation (USO) Internet yang diselenggarakan oleh Balai Teekomunikasi dan Informatika Perdesaan Ditjen Postel Kementerian Kominfo (BTIP) pada 1 Februari nanti.

Keenam perusahaan itu adalah Telkom, Indonesia Comnet Plus, Aplikanusa Lintas Arta,  Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, dan Jasnita Telekomindo.

“Sebelumnya ada sembilan perusahaan yang dinyatakan loloas untuk  evaluasi administrasi dan teknis terhadap seluruh dokumen sampul pertama yang diadakan hingga 29 Januari lalu. Tiga perusahaan gugur,” ungkap Kepala Humas dan Pusat Informasi KemenKominfo, Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Minggu (31/1).

Ketiga perusahaan yang gugur adalah PT Pos Indonesia, PT Netwave Multimedia (Mitra), dan  PT Indo Pratama Cybernet

“Perusahaan yang tidak lolos itu karena  tidak lulus untuk administrasinya, secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku   maka dokumen teknis tidak perlu dinilai karena dokumen administrasinya tidak lulus,” katanya.

Dijelaskannya, khusus untuk PT Pos Indonesia dan PT Netwave Multimedia, yang sesungguhnya memasukkan dokumen untuk seluruh paket pekerjaan terpaksa dinyatakan tidak lulus semua baik administrasi maupun teknisnya. Sementara  PT Jastrindo Dinamika, sesungguhnya lulus untuk paket pekerjaan 2, 3, 5, 6 dan 9, sedangkan untuk paket 7 dinyatakan tidak lulus karena meskipun administrasi lulus, tetapi mengingat teknisnya tidak lulus, sehingga paket pekerjaan 7 dinyatakan tidak lulus.

Untuk diketahui, daerah-daerah yang menjadi paket pekerjaan tender senilai lebih dari satu triliun rupiah itu  pembagiannya adalah sebagai berikut Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (paket 1), Paket 2, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau, paket 3, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung dan Sumatera Selatan., paket 4, Banten dan Jawa Barat, paket 5, Jawa Tengah dan DIY, paket 6, Jawa Timur, paket 7, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, paket 8, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, paket 9, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua, paket 10, Sulawesi Utara, Gotontalo dan Sulawesi Tengah., paket 11, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Gatot menegaskan,  dengan adanya komposisi kelulusan peserta tender  maka sejauh ini tidak perlu diadakan tender ulang seperti proses tender USO desa berdering untuk beberapa paket tertentu yang lalu.

“Kami harapkan seluruh rangkaian proses tender   tidak ada perubahan waktu sehingga  pemenangnya dapat  diumumkan pada tanggal 17 Pebruari 2010,” katanya.

Secara terpisah, Praktisi  Telematika dari Himpunan Pemerhati Pos Telematika Indonesia (HPPTI) Rahmatullah meminta pemerintah   berhati-hati dalam menetapkan penyedia pusat layanan Internet kecamatan (PLIK). “Pemerintah harus memilih perusahaan yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun,” tegasnya.

Dikatakannya, perusahaan yang dipilih harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugasnya, bukan sekadar untuk mendapatkan proyek dengan penawaran harga yang sangat rendah di bawah pagu yang ditetapkan. “Namun juga dibarengi dengan kemampuan penerapannya di lapangan, terutama komitmennya dalam membangun,” ujarnya kemarin.

Sebelumnya, sejumlah kalangan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai bukan tidak mungkin saat ini akan ada perusahaan yang sekadar untuk memenangkan proyek, mengajukan penawaran serendah mungkin, namun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan.

Beberapa kalangan  mengungkapkan hanya ada dua kemungkinan jika peserta menawarkan di bawah 80 persen dari pagu, yaitu mereka tidak membaca aturan dengan cermat, atau mau melakukan proses money laundry melalui proyek PLIK.

Kepala BTIP Santoso Serad mengatakan dalam ketentuan RKS Tender Program PLIK secara tegas diatur mengenai masalah jaminan pelaksanaan. Bagi perusahaan peserta tender yang mengajukan Harga Penawaran 80% di bawah Pagu yang ditetapkan pemerintah, maka peserta diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 80 persen  dari harga penawaran sendiri (HPS) dan berlaku selama kurun waktu pelaksanaan program yaitu 48 bulan, ditambah 20 persen  jaminan uang muka yang akan diterimanya.

“Sesuai dengan Kepres No. 80/2003, apabila pemenang tender menawar dengan harga di bawah 80 persen dari Pagu maka harus menambah jaminan pelaksanaan,” tegasnya.[dni]

300110 Garuda Incar Rute JAL

JAKARTA–Maskapai nasional, Garuda Indonesia, mengincar rute Jakarta-Tokyo yang selama ini dilayani oleh maskapai asal Jepang, Japan Airlines (JAL) terkait kesulitan keuangan yang diderita operator negari Matahari Terbit itu.

“Kita mulai menerbangkan Jakarta-Tokyo, sebelumnya Garuda juga sudah mengoperasikan rute Jakarta-Denpasar-Tokyo. Mudah-mudahan target load factor rute baru ini bisa mencapai lebih dari 80persen,” kata Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar di Jakarta Jumat (29/1).

Untuk diketahui, hingga saat ini JAL masih mengoperasikan rute Tokyo-Jakarta. Namun seiring dengan pernyataan bangkrut, perusahaan penerbangan milik pemerintah Jepang ini akan mengurangi jumlah armadanya, termasuk pesawat Boeing 747 yang bakal di face out.

Selama ini JAL menerbangkan penumpang internasional, termasuk untuk rute Jakarta-Tokyo dengan pesawat tersebut.

Hasil restrukturisasi manajemen JAL mengatakan,  nantinya maskapai ini hanya akan melayani rute-rute domestik saja.

Emir mengungkapkan, untuk melayani penerbangan rute tersebut Garuda akan menggunakan pesawat Airbus 330-200. Pesawat berbadan lebar tersebut memiliki kapasitas hampir 300 penumpang.

“Selain rute tersebut,tahun ini Garuda juga akan terbang ke Eropa yang rencananyadilakukan pada awal semester II 2010,” katanya.[Dni]

300110 ACFTA Picu Produsen Impor CBU

JAKARTA–Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) memicu produsen elektronik untuk mengimpor produk secara Completly Build Up (CBU) dari negeri Tirai Bambu.

“Ada beberapa produk yang sebelumnya Completly Knocked Down (CKD), bisa diimpor secara CBU. Ini akibat adanya ACFTA,” ungkap GM Marketing & Managing Department Changhong Electric Indonesia, Liem Swie Hong di Jakarta, Jumat (29/1).

Diungkapkannya, produk yang bisa diimpor secara CBU diantaranya LCD TV. “Tetapi bagi merek China yang telah beroperasi di Indonesia tidak akan menurunkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas pabrik yang beroperasi di Indonesia. Lini produksi yang diimpor secara CBU akan diganti dengan produk lainnya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Changhong di Indonesia sejak dua tahun lalu menanam investasi sebesar 10 juta dollar AS untuk membangun pabrik TV, AC, dan kulkas dengan memperkerjakan 1.200 tenaga kerja.

Selama ini kapasitas produksi untuk kulkas (100 ribu unit), DVD (200 ribu unit), TV (750 ribu unit). Sebanyak 40 persen dari total produksi di jual ke pasar lokal, sisanya untuk pasar luar negeri.

Hadirnya kemudahan dengan adanya ACFTA, ungkap Liem, membuat perseroan berencana untuk mengisi lini produk di Indonesia untuk lemari es, kipas angin, mesin cuci, dan ponsel.

Fokus TV
Direktur Utama Changhong Electric Indonesia Washington Feng mengungkapkan, untuk aksi pemasaran perseroan di Indonesia pada 2010 akan mulai menggeber penjualan TV setelah sukses dengan produk AC.

“Secara global perusahaan ini berinvestasi dua miliar dollar AS untuk plasma TV, 200 juta dollar untuk LCD, dan 500 juta dollar AS bagi teknologi Oled,” katanya.

Guna menggeber penjualan, perusahaan ini melepas TV panel layar datar berbasis LCD, LED, dan plasma dengan variasi ukuran mulai 19 inchi hingga 58 inchi.

“Salah satu inovasi adalah menawarkan LCD TV dengan fitur game berukuran 32 inchi,” katanya.

Liem mengharapkan, untuk tahun ini akan terjual 120 ribu unit TV dari tiga jenis yang dijual (LCD, LED, Plasma). “Kami juga menawarkan produk yang super slim dan teknologi ramah lingkungan. Selain itu semua produk sudah sesuai standar nasional Indonesia,” katanya.

Berdasarkan catatan, setiap tahunnya nilai pasar elektronik di Indonesia sekitar 18 triliun rupiah. Changhong mengharapkan untuk produk AC bisa meraih 12-15 persen pangsa pasar, sementara untuk TV sekitar 8 persen.[Dni]

290110 KPPU Desak Pengelolan TKI Lebih Transparan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendesak pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya  bidang asuransi, jasa pemulangan, dan kesehatan lebih transparan dan mengacu pada  UU No.5/1999 tentang anti persaingan usaha tidak sehat.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan,  asuransi TKI yang dikelola oleh 1 (satu) konsorsium yang diatur dalam Kepmennakertrans No. KEP-157/MEN/2003 tentang Asuransi TKI, berpendapat bahwa pembentukan konsorsium merupakan praktek yang wajar sebagai bentuk penyebaran resiko bersama.

Namun dengan Kepmen tersebut telah meniadakan persaingan. Akibatnya tidak terdapat persaingan antar pelaku usaha asuransi yang dapat melahirkan suatu pilihan produk asuransi lain bagi konsumen (para TKI) melalui berbagai inovasi produk asuransi TKI.

”Untuk itu, dalam surat saran dan pertimbangannya, KPPU menyarankan agar mencabut dan mengganti Kepmennakertrans tersebut yang dapat dilakukan dengan beberapa cara,” katanya di Jakarta, Kamis (28/1).

Cara yang disarankana adalah menetapkan standar dan jenis pertanggungan yang dicakup oleh asuransi TKI namun tetap memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi dalam mengembangkan produk.

Membuka kesempatan bagi konsorsium lain untuk ikut berpartisipasi dalam industri yang bersangkutan sehingga tidak mematikan iklim persaingan antar perusahaan asuransi.

Memperbaiki prosedur penunjukkan perusahaan asuransi dan pelaksana pelayanan satu pintu secara transparan dan non-diskriminatif berdasarkan kriteria dan persyaratan yang jelas agar penyelenggaraan asuransi TKI lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mengenai angkutan pemulangan TKI dari luar negeri, KPPU melihat fakta bahwa proses penunjukkan Koperasi Pelita sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis) yang melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kendaraan pemulangan TKI (berdasarkan Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004, telah dilakukan melalui proses yang tidak transparan karena dilakukan tanpa menggunakan kriteria atau pertimbangan obyektif yang diumumkan secara terbuka kepada para pelaku usaha lain yang potensial.

Selain itu, teridentifikasi bahwa Koperasi Pelita telah melakukan praktek monopoli dengan penetapan jenis angkutan mobil, penunjukkan 4 (empat) perusahaan karoseri sebagai penyedia kendaraan serta penetapan harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI.

”Tindakan tersebut menjadi entry barrier, terutama bagi pelaku usaha penyedia jasa angkutan TKI lain. Dengan demikian, praktek monopoli yang dilakukan Koperasi Pelita yang didasarkan kebijakan emerintah, yaitu Kepmenakertrans No. 114/MEN/VII/2004 dimana terhadap saran ini, KPPU belum menerima respon,” ungkapnya.

Selanjutnya diungkapkan,  dalam konteks perkara, KPPU juga telah selesai menangani perkara mengenai jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI dan Putusan No. 14/KPPU-L/2009 mengenai perkara tersebut telah dibacakan pada tanggal 25 Januari 2010 kemarin.

Dalam pengelolaan jasa pemeriksaan kesehatan calon TKI terbukti terdapat kesepakatan lisan diantara pelaku usaha dalam penetapan tarif pemeriksaan kesehatan dan kuota pemeriksaan kesehatan calon TKI ke Timur Tengah. Kesepakatan lisan tersebut dilakukan oleh sejumlah institusi pemeriksa kesehatan calon TKI yang saling bersaing dan memiliki orientasi profit serta telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Gulf Cooperation Council.

Pada putusan tersebut, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait diantaranya   merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Kesehatan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan koordinasi dengan GCC Gulf Cooperation Council Dewan Kerjasama negara-negara Teluk dalam penatalaksanaan dan pengawasan pemeriksaan kesehatan Calon TKI ke Timur Tengah.

Merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Kementrian Kesehatan untuk meninjau kembali Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TTKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Dirjen Yanmed) Kementrian Kesehatan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pola Tarif.

”Putusan KPPU ini menunjukkan peran penting perbaikan kebijakan dalam pengelolaan TKI mengingat kecenderungan yang selama ini muncul, kebijakan yang ada cenderung dapat memfasilitasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tegasnya.[dni]

290110 Kinerja Indosat Belum Menggembirakan

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) mengisyaratkan kinerja selama tahun lalu tidak begitu menggembirakan karena tekanan kondisi ekonomi makro dan belum selesainya pembenahan fondasi perseroan.

“Tahun lalu memang menantang bagi kinerja perseroan. Kami belum bisa memberikan paparan kinerja secara menyeluruh karena harus menunggu dari induk usaha, Qatar Telecom (Qtel),” ungkap Direktur Keuangan Indosat Peter Wladyslaw Kuncewicz   seusai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (28/1).

Direktur Utama Indosat Harry Sasongko Tirtojondro meminta,  melihat kinerja satu manajemen yang baru diangkat tidak bisa secara instan. ”Ada kondisi pasar dan pondasi yang diletakkan oleh manajemen sebelumnya. Jadi, harus objektif,” tutur Pria yang menjadi dirut sejak Juni 2009.

Diungkapkannya, untuk jumlah pelanggan hingga akhir 2009, Indosat berhasil meraih 33,1 juta pelanggan. Sayangnya untuk kinerja keuangan lainnya tidak begitu menggembirakan.

Ketika diminta komentarnya tentang kinerja Indosat hingga kuartal tiga 2009 yang tidak begitu menggembirakan, khususnya untuk jasa seluler, Harry kembali mengingatkan, sejak menjabat Juni 2009, banyak hal-hal fundamental harus dilakukan untuk membenahi perseroan.

Jika menilik kinerja Indosat secara umum pada sembilan pertama 2009, pendapatan usaha    mencapai 13,4 triliun rupiah atau  turun sebesar 1,8 persen  dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk seluler yang berkontribusi mencapai 75 persen bagi total pendapatan mencatat omzet sekitar 10,01 triliun rupiah atau hanya tumbuh single digit.

Angka itu tergolong rendah dibandingkan industri kala itu dengan membandingkan kinerja Telkomsel dan XL Axiata yang berhasil mempertahankan pertumbuhan pendapatan dobel digit.

Bahkan hingga finis di 2009, pendapatan XL Axiata    mencapai 13,8 triliun rupiah atau naik 14 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya yakni sekitar 12,2 triliun rupiah dengan 31,4 juta pelanggan.

Sedangkan Telkomsel    pada tahun lalu berhasil meraup pendapatan sebesar 40 triliun rupiah pada 2009 atau naik sekitar 10 persen dibanding perolehan tahun sebelumnya dengan jumlah 82 juta pelanggan.

Pendapatan Indosat di seluler pun dipastikan tertekan hingga akhir tahun 2009 karena adanya lonjakan 4,4 juta pelanggan baru yang diklaim selama kuartal empat 2009, dimana tentunya produktifitas pelanggan  belum tercipta mengingat kartu baru diaktifkan, sedangkan Average Revenue Per Users (ARPU) menurun karena banyaknya program bonus.

Hasil RUPSLB.
Berkaitan dengan hasil dari RUPSLB, Harry mengungkapkan, para pemegang saham menyepakati mengganti satu direksi dan dua komisaris.

Direktur Indosat, Kaizad Bomi Herjee yang sebelumnya merupakan perwakilan dari Singapore Technologies Telemedia (STT) digantikan oleh Wakil dari Qtel, Laszlo Imre Barta. Eksekutif ini merupakan warga Bulgaria yang juga Direktur Pemasaran Grameenphone, Bangladesh.

Sementara dua komisaris Indosat yang diganti adalah Michael Latimer dan  Setyanto P Santosa. Keduanya digantikan oleh Alexander Rusli dan Chris Kanter. Alex merupakan mantan staf khusus Menteri BUMN yang juga komisaris PT Krakatau Steel.. Sedangkan Chris aktif di Kadin.

”Masuknya Lazlo sebagai upaya dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja di sektor seluler,” kata Harry.

Harry pun optimistis, untuk kinerja 2010 perseroan akan lebih baik ketimbang tahun lalu. ”Kami yakin akan tumbuh di atas rata-rata industri,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 35 juta pelanggan seluler baru dengan pertumbuhan pendapatan industri sekitar 10 persen.

Sementara Anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara mempertanyakan langkah dari pemegang saham mayoritas Indosat yang memilih jumlah komisaris hingga 10 orang, sedangkan direksi yang diawasi lima orang.

”Ini ada apa?. Sepertinya ada sesuatu. Bahkan sosok yangs seharusnya tidak menunjukkan performa bagus seperti Dirut, tidak diganti, ” katanya.

Marwan pun mempertanyakan, daya tawar dari pemerintah Indonesia yang masih memiliki saham sebesar 14,9 persen tetapi terkesan lemah dalam RUPSLB yang telah dua kali dilakukan oleh Qtel. ”Kementrian BUMN itu seperti tidak peduli dengan Indosat,” sesalnya.[dni]

290110 Program 100 Hari Kemenkominfo Belum Tercapai


JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, mengakui program 100 hari yang dicanangkan kementriannya belum mencapai target yang ditetapkan.

“Ada sembilan agenda yang ditetapkan untuk Kemenkominfo. Baru tercapai 99 persen. Tetapi pencapaian ini lebih tinggi dari departemen lainnya yang rata-rata   terpenuhi 95 persen,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (28/1).

Diungkapkannya, sembilan agenda  adalah 25 ribu Desa Berdering,  100 Desa Pinter,  pencanangan TIK lokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Goes Open Source), dan penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan yang terisolir.

Berikutnya, review internal terhadap UU Telekomunikasi dan UU penyiaran yang akan disatukan menjadi UU Konvergensi,  penyelesaian RPP BHP frekuensi berbasis pita, awal pembangunan Palapa Ring untuk Indonesia Timur sektor selatan, pelatihan TIK untuk guru dan tenaga profesional lainnya, dan Penerangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Sayangnya Tifatul tidak mau menyebutkan program mana yang belum terpenuhi. “Untuk Desa Pinter, misalnya, ke depan tidak cuma 100 desa, bisa jadi 1000 desa pinter tahun depan,” katanya.

Sumber Koran Jakarta mengungkapkan, program desa berdering dan pembahasan
RPP BHP frekuensi berbasis pita belum terselesaikan hingga 100 hari.

Sebelumnya, praktisi telematika Ventura Elisawati menilai, sosok Tifatul lebih banyak menjalankan perannya sebagai menteri informasi ketimbang memaksimalkan sektor teknologi komunikasi. ”Lebih banyak menjadi PR pemerintah ketimbang bicara TIK,” tegasnya.[dni]