090610 Kemenhub Diminta Hati-hati Menambah Pemain

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk berhati-hati menambah pemain di sektor penerbangan karena kapasitas infrastruktur sudah tidak memadai.

“Menambah pemain di sektor penerbangan memang dilindungi oleh regulasi. Masalahnya, kenyataan di lapangan berbicara kapasitas infrastruktur sudah mulai krisis terutama di bandara,” ungkap Sekjen Asosiasi Maskapai Nasional/INACA, Tengku Burhanuddin di Jakarta, Selasa (8/6).

Diungkapkannya, saat ini fasilitas bandara seperti runway, taxiway, maupun parking  sudah mengalami keterbatasan. Belum lagi  airpspace serta slot time dengan jumlah  perusahaan  penerbangan yang ada sekarang mulai menimbulkan masalah.

“Apalagi beberapa maskapai sudah berencana menambah armada dengan badan lebar. Inilah kenapa perlu kajian teknis untuk jumlah penambahan pemain,” jelasnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, sebenarnya pembatasan pemain bisa dilakukan dengan mengatur  kepemilikan aset minimum dari pelaku usaha.   “Hal yang penting  regulator tidak hanya mempertimbangkan masalah teknis, tetapi juga kemampuan finansial badan usaha,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tri S Sunoko  mengungkapkan, hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) bagi 11 maskapai baru.

“Belum ada SIUP dikeluarkan, bahkan PT Firefly Indonesia Berjaya yang merupakan anak usaha Firefly Sdn Bhd (Group Malaysia Airlines) perlu dicek dulu ke   Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepemilkan lokalnya walau  telah menyiapkan tiga pesawat bersayap tetap (fix wing) untuk beroperasi di Indonesia pada tahun ini,” jelasnya.

Sampai saat ini, PT Firefly Indonesia Berjaya, dimiliki Firefly Sdn Bhd, anak usaha Malaysia Airlines sebesar 48 persen, sedangkan dua orang pemodal dalam negeri menguasai masing-masing 50 dan 2 persen.

Diungkapkannya, pihaknya telah menerima laporan akan mengoperasikan minimal tiga pesawat dengan satu dimiliki sesuai syarat Undang-Undang (UU) No.1/2009 tentang Penerbangan. “Firefly Indonesia telah memenuhi persyaratan menjadi maskapai charter dengan tiga pesawat, tetapi SIUP belum dikeluarkan ,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay menegaskan,  Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Ngurah Rai Bali layak didarati oleh pesawat berbadan lebar seperti  super jumbo Airbus A380.
“Dua  bandara itu memiliki landas pacu (runway) dengan ukuran memadai untuk pesawat berbadan lebar A380,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini  kedua bandara itu telah ditetapkan sebagai alternate aerodrome untuk pesawat A380 milik Singapore Airlines dan Qantas.

Namun, Herry mengakui  fasilitas terminal di kedua bandara itu tak cukup memadai untuk melayani pesawat super jumbo A380. “Kalau dipaksakan bisa tapi pelayanan untuk pesawat itu akan sangat lama dengan infrastruktur terminal yang ada,” tuturnya.

Sebelumnya, Airbus diketahui telah   menawari maskapai Garuda Indonesia untuk membeli pesawat super jumbo A380. Airbus beralasan Garuda bisa menggunakan pesawat itu untuk melayani angkutan jamaah haji ke Arab Saudi dengan tingkat efisiensi cukup tinggi. Jumlah jemaah yang bisa diangkut diperkirakan sekitar   700 jamaah haji dalam satu kali penerbangan.[dni]

090610 Tarif Penyeberangan Direvisi

JAKARTA—Tarif angkutan penyeberangan sedang dikaji untuk direvisi  karena  belum ada kenaikan tarif sejak  tahun lalu.

“Usulan tarif itu sudah ditangan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Diperkirakan dalam waktu dekat ada kenaikan,” ungkap   Direktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Wiratno di Jakarta, Selasa (8/7).

Diungkapkannya,  usulan kenaikan tarif tersebut dilakukan berdasarkan kenaikan yang diminta oleh Gabungan Pengusaha ASDP (Gapasdap).

“Setelah usulan Gapasdap itu kami evaluasi, kemudian kami usulkan lagi ke Menhub, saat ini sedang dievaluasi oleh timnya Menhub,” katanya.

Menurutnya, kenaikan wajar dilakukan karena  sejak tahun lalu belum ada revisi tarif. Bahkan yang terjadi adalah penurunan tariff penyebrangan sebanyak dua kali, padahal harga suku cadang cenderung meningkat.

“Setelah dievaluasi, kami memutuskan untuk mengusulkan kenaikan tarif penyeberangan. Apalagi layanan yang diberikan mulai ada perbaikan,” ujarnya.

Namun, Wiratno enggan mengungkapkan besaran kenaikan. “Baiknya tunggu keputusan dari Menub dulu,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada awal tahun ini   Gapasdap  mengusulkan kenaikan tarif rata-rata sebesar 72 persen.

Sekretaris Jenderal Gapasdap, Lutfie Syarief mengatakan, selain telah menurunkan tarif dua kali, biaya operasional dan harga sparepart juga telah meningkat. “Kenaikan harga hingga saat ini rata-rata sebesar 65 persen. Karenanya kami ingin agar tarif segera disesuaikan,” kata Lutfie.

Kapal Perintis
Sementara itu, untuk memperkuat penyeberangan di Indonesia,   Kemenhub  menyiapkan enam unit kapal laut jenis roll on roll off (ro-ro). Rencananya kapal tersebut akan dioperasikan pada rute-rute perintis di sejumlah pulau.

“Saat ini kapal itu masih dalam pengerjaan. Proyeksinya  akan selesai tahun ini dan akhir tahun akan diserahkan ke PT ASDP Indonesia Ferry,” kata Wiratno.

Dijelaskannya, dari enam kapal itu lima unit berukuran 500 GT akan dialokasikan untuk pengoperasian jalur perintis di Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Sedangkan satu unit lagi berukuran lebih besar yaitu 1.500 GT yang akan dioperasikan untuk rute Kendal (Jawa Tengah) – Kumai (Kalimantan Tengah). Harga 500 GT sekitar 28 miliar rupiah per unit, sedangkan 1.500 GT sekitar  50 miliar rupiah.

Selain enam unit tersebut sedang dikerjakan juga dua unit kapal dan diproyeksikan selesai pada tahun depan. Pendanaan pengerjaan kapal tersebut berasal dari dana multi years. Saat ini jumlah kapal penyeberangan di Indonesia adalah 197 unit kapal, termasuk 121 unit kapal yang digunakan untuk penyeberangan komersial.[dni]