310311 Wintermar akan Lepas 5 Kapal

JAKARTA–PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) rencananya akan melepas 4-5 kapal jenis tug boat dan tongkang pada tahun ini sebagai strategi memiliki armada yang muda dengan rata-rata usia 8 tahun guna memenangkan persaingan dalam bisnis pelayaran offshore (lepas pantai).

“Pada tahun lalu kami menjual 4 kapal dalam kategori low tier dengan keuntungan sebesar 5,2 miliar rupiah. Sebagai gantinya, tahun lalu dibeli 8 kapal lepas pantai baru di kategori mid tier dan high tier yang menelan investasi 74 juta dollar AS,” ungkap Managing Director Wintermar Sugiman Layanto di Jakarta, Rabu (30/3).

Diungkapkannya, hingga saat ini perseroan memiliki 59 kapal. Rencananya akan ditambah 12 kapal lagi. Hingga semester I tahun ini akan datang 6 kapal baru terdiri atas  VUSL (3 unit), AHT (1 unit), AHTS (2 unit), serta satu kapal pengangkutan jackets and offsore structures pada kontruksi anjungan lepas pantai  hasil patungan dengan perusahaan pelayaran asal Singapura, Lanpan Private Ltd (Lanpan) dibawah bendera PT Winpan yang menelan investasi sekitar 8 juta dollar AS.

“Rencananya pada semester kedua kami akan menambah 6 kapal lagi. Tetapi ini melihat dulu konsistensi aturan azas cabotage pada April atau Mei nanti,” jelasnya.

Dikatakannya, mengambangnya masalah kewajiban mengangkut barang dan orang oleh kapal berbendera Indonesia membuat banyak kontrak kerja dengan perusahaan migas dalam jangka pendek. Bahkan kala tender dilakukan pun, kapal berbendera asing masih diperbolehkan ikut dan bisa berganti bendera jika memenangkan lelang.

“Ini membuat susah kapal berbendera Indonesia karena dari sisi stok terbatas dan harga jadinya tidak kompetitif. Karena itu kita berharap ada klarifikasi tegas dari pemerintah soal implementasi cabotage mengingat di luar negeri dianggap masih ada peluang bagi kapal asing,” jelasnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, perseroan tetap mencanangkan  target  meraih pertumbuhan pendapatan sebesar 35 persen dan laba bersih 40 persen tahun ini,

“Kami tetap optimistis mampu meraih target itu karena pekerjaan lepas pantai makin banyak. Hal itu bisa dilihat dari pembukaan blok baru dan kecendrungan harga minyak yang tinggi sehingga kegiatan di hulu menjadi agresif,” jelasnya.

Investor Relations Manager Wintermar Pek Swan Layanto menambahkan, untuk mencapai target yang ditetapkan, perseroan menyiapkan dana sebesar 100 juta dollar AS yang berasal dari pinjaman bank sebesar 70 persen, dana internal, dan hasil Initial Public Offering (IPO) pada tahun lalu.

“Pada tahun lalu kami mendapatkan pinjaman dari OCBC NISP, UOB Buana, dan CIMB Niaga. Tahun ini sepertinya akan tetap mengandalkan beberapa bank lokal itu dan bank-bank asing. Kami juga berencana membayar hutang sebesar 138 miliar rupiah pada tahun ini,” jelasnya.

Berkaitan dengan kinerja perseroan pada tahun lalu, Pek Swan mengungkapkan, target yang dicanangkan untuk pendapatan dan laba bersih terlampaui. Awalnya, pada 2010 perseroan menargetkan pendapatan sebesar 650 miliar rupiah dan laba bersih 100 miliar rupiah. Realisasinya, pendapatan pada 2010 sebesar 669 miliar rupiah dan laba bersih 106 miliar rupiah.

“Kinerja yang kinclong pada tahun lalu berkat unit bisnis chartering yang banyak mendapatkan klien,” katanya.

Wintermar membagi unit bisnis atas tiga bagian yakni chartering, operasi kapal sendiri, dan ship management. Operasi kapal sendiri berkontribusi 50 persen bagi omset, disusul chartering 41 persen.[Dni]

310311 Jasa VoiP: Menata Bisnis Masa Depan

 

Industri telekomunikasi pada akhir pekan lalu tersentak oleh kabar tertangkapnya dua    mantan pejabat salah satu operator penguasa pasar di negeri ini dalam kaitan   penyalahgunaan sistem percakapan suara dengan teknologi Voice Over Internet Protocol (VoIP) yang merugikan negara sekitar 44,9 miliar rupiah.

Walaupun kasus ini sudah lama dan tersangkanya baru tertangkap akhir pekan lalu karena Keputusan Mahkamah Agung (MA) telat dieksekusi, tetapi dari sisi teknis, kasus yang dituduhkan menjadi diskusi hangat di kalangan pelaku usaha telekomunikasi.

Hal ini mengingat sebenarnya yang terjadi adalah regulasi telekomunikasi yang ada lambat mengantisipasi fenomena teknologi dan negara mennggunakan kacamata hukum positif untuk menilai kebijakan bisnis satu perusahaan.

Internet Teleponi atau VoIP secara pengertian awam  merupakan kebutuhan dasar komunikasi suara  yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi berbasis internet protocol bukan circuit channel, tanpa melalui sentral teleponi terpusat lagi.

Di Indonesa pemegang lisensi  Internet Telepony untuk Keperluan Publik (ITKP) yang berhak  menyelenggarakan  layanan VoIP. Sebanyak 22 perusahaan telah memiliki  izin prinsip ITKP dan kemungkinan terus bertambah.

 

Walaupun VoiP diakui sebagai salah satu kebutuhan dasar, tetapi kenyataannya perundangan telekomunikasi di seluruh dunia, tergopoh-gopoh dengan kemajuan protocol Internet untuk aplikasi  ini. Hal itu bisa dilihat dari keinginan operator telekomunikasi yang bersikap defensif dengan mengusulkan proteksi  melalui adanya  tiga  segmen pengebelan yang harus dibakukan  yakni pengebelan lokal,  jarak jauh dan  internasional.

 

Disinilah muncul  pentarifan  terminasi dan outgoing diterapkan dalam VoIP  di beberapa negara anggota International Telecommunication Union (ITU).ITU mendesak industri pemasok sistem (Vendor) untuk sepakat atas pembakuan-pembakuan yang berlaku yakni Circuit Switched  Public Switching Telephone Network, sementara kemajuan protocol Internet mendesak dengan open system agar  berbagai  aplikasi Internet Telephony bisa masuk ke berbagai macam platfom produk  mengingat arsitektur jaringannya yang customized dengan inovasi soft switched.

 

Kondisi yang  paradok inilah di Indonesia   dicarikan solusi dengan diterbitkannya kebijakan ITKP. Hal ini membuat penyelenggara privat bisa lenggang kangkung saling menghubungkan dirinya, kelompok atau  perseroan  dengan lainnya  melalui jaringan terutup atau virtual namun bersifat global. Namun, kebijakan ini tidak tercapai sasaran yang diinginkan, walaupun sudah diberikan nomor pengenal per operator seperti 010XY dan 170XY untuk kebutuhan settlement interkoneksi ke PSTN atau Mobile Switching Control (MSC) Lokal di setiap kota dari operator selular.

 

Ditata Ulang

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwadi mengatakan, hal yang harus dilakukan agar tidak ada kejadian salah interpretasi terhadap bisnis VoIP adalah melakukan penataan ulang.

 

Hal ini bisa dimulai dengan   menghentikan pemberian izin ITKP  karena pemainnya sudah terlalu banyak sehingga tidak lagi ekonomis.

“Penerbitan tambahan izin ITKP   akan percuma karena terjadi dua sektor penyelenggaraan layanan tersebut, yaitu operator teleponi PSTN atau seluler dan Internet service provider (ISP),” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/3).

 

Dijelaskannya, jasa VoIP bisa   tumbuh  karena adanya kebutuhan berkomunikasi  dengan biaya semurah-murahnya namun dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi pemain VoiP pun pemainnya cukup berlangganan bandwidth sebesar 1 Mbps dengn biaya 75 dollar AS per bulan.

 

“Sebenarnya yang dikatakan VoIP illegal itu adalah yang tidak berizin. Dalam kasus kemarin, itu operatornya berlisensi. Harusnya dibuat regulasi yang lebih kondusif karena VoIP ini bisa digunakan per sektor misalnya untuk rumah sakit, keamanan, dan lainnya dimana tarifnya bisa lebih murah. Jika mau bicara kerugian negara, Skype itu tidak berlisensi dan banyak digunakan oleh korporasi,” tegasnya.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui izin ITKP sudah banyak dikeluarkan tetapi yang menjadi masalah   tidak ada pembatasan jumlah pemain. ”Jika ada yang meminta moratorium izin ITKP harus jelas dasarnya. Kami tidak bisa mengeluarkan moratorium jika alasannya tidak jelas,” katanya.

 

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menambahkan, jika pun ada penataan ulang bisnis VoiP hal yang harus dilakukan adalah masalah kualitas layanannya. ”Masyarakat diuntungkan adanya VoiP karena bisa melakukan panggilan keluar negeri dengan biaya yang murah. Tetapi, yang menjadi masalah disini adalah belum adanya kualitas layanan apalagi di masa depan jaringan sudah berbasis Next Generation Network (NGN),” jelasnya.

 

Menurutnya, lisensi ITKP harus dijadikan tahapan transisi yang segera disusul dengan kepastian VoiP menggantikan circuit. ”Dalam era NGN  yang terjadi adalah bandwitdh dijual secara bulk ala circuit sehingga kualitas layanan harus terjamin. Misalnya, untuk telepon VoiP harus dijamin panggilan sejernih circuit dengan mensyaraktak packet delay maksimum 70 ms,” katanya.

 

Ketua Bidang Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan meminta jika akan ada aturan yang lebih jelas untuk VoiP maka lebih fokus ke masalah bisnisnya, karena jika ingin mengatur teknologi, regulasi tidak akan bisa mengimbangi. ”Kita sudah punya pelajaran beberapa tahun lalu dan eksekusi pekan lalu. Terlihat jelas, karena aturan yang belum jelas tetapi dipaksakan,” katanya.

 

Menurutnya, salah hal dalam bisnis VoiP yang harus ditertibkan adalah adanya fenomena pelaku ITKP mengelola trafik clear channel dimana dalam aturan hal itu seharusnya dikelola oleh pemilik lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI). Hal lainnya yang harus diatur adalah proteksi untuk konsumen sebagai pengguna.

 

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro menegaskan, kegamangan menata bisnis VoiP karena rezim pemberian lisensi di Indonesia   berdasarkan teknologi,  sementara inovasi berkembang terus. ”Apalagi lisensi SLI didapatkan melalui tender dengan syarat yang berat. Akhirnya, pihak yang tidak dapat lisensi SLI menggunakan ITKP dan yang sudah memiliki lisensi SLI pun tetap mencari tarif murah dengan VoiP agar trafik tinggi supaya bisa kompetitif,” keluhnya.[dni]

 

310311 Memahami Pasar Gelap Trafik SLI


 

Sambungan Langsung Internasional (SLI) adalah sasaran empuk bagi pemain Voice Over Internet Protocol (VoiP) untuk memasarkan produknya. Hal ini karena tarif SLI untuk panggilan dengan clear channel dianggap terlalu mahal oleh masyarakat. Panggilan melalui VoiP tarifnya dianggap  hanya setengahnya clear channel.

 

Untuk diketahui, selama ini untuk menggelar jasa SLI ada dua teknologi yang ditawarkan oleh operator  yakni  VoIP dan clear channel. Kualitas dari VoIP biasanya di bawah clear channel mengingat menggunakan internet protocol sehingga tidak real time. Penyelenggara clear channel di Indonesia berikut kode aksesnya adalah Telkom (007), Indosat (001), dan Bakrie Telecom (009).

 

Sedangkan potensi dari layanan SLI di industri telekomunikasi sekitar tiga triliun rupiah dengan jumlah panggilan sebesar tiga miliar menit per tahun. Komposisi pemanggilan adalah 70 persen panggilan keluar negeri dan 30 persen panggilan dari luar negeri.

 

Direktur Corporate & Wholesale Indosat Fadzri Sentosa mengakui, trafik VoiP terus menunjukkan peningkatan karena pengguna suka dengan tarifnya yang murah dan panggilan banyak dilakukan melalui nomor seluler. ”Dari 2.186 miliar menit trafik SLI sebagian besar didominasi oleh VoiP,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

 

Potensi pasar yang besar dan keinginan adanya   harga murah  memunculkan para pemain nakal. Hal ini mengingat untuk menjadi pemain VoiP tidak membutuhkan modal besar, faktor utama adalah mampu membeli bandwitdh internasional yang harganya cenderung turun karena liberalisasi.

 

Modus yang dilakukan oleh pemain VoiP ilegal alias tidak memiliki izin untuk menghadirkan pasar gelap  SLI adalah  mengubah trafik yang datang dari luar negeri (terminasi) disalurkan melalui jaringannya, dengan membuatnya seolah-olah panggilan lokal ke sesama pelanggan dari satu operator. Padahal sesuai aturan, trafik yang datang itu harus melalui jaringan pemilik lisensi clear channel SLI   agar tidak terjadi manipulasi panggilan yang bisa merugikan negara dari sisi pajak.

 

Alat yang digunakan adalah Sim Box yang dijual di Singapura sekitar 7,5 juta rupiah. Dua tahun lalu,   salah satu pemilik kode akses SLI pernah menangkap basah praktik seperti ini di Yogyakarta   dimana satu mesin  diisi 30 nomer Fixed Wireless Access (FWA)  untuk mengubah percakapan seolah-olah panggilan lokal. Kerugian negara berupa PPN trafik sangat besar mengingat  di SLI  yang terbesar adalah trafik terminasi.

 

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, VoiP hanya boleh diselenggarakan oleh pemilik lisensi Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).

 

”Pengertian VoIP ilegal adalah yang tidak punya lisensi tapi menyelenggarakan layanan VoIP. Selain tidak punya lisensi ITKP, dapat dikatakan ilegal jika bekerja sama dengan penyelenggara VoIP lain yang tidak punya izin VoIP,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/3).

 

Dalam kasus lain, lanjutnya, mitra dari pemilik lisensi ITKP tersebut tidak punya lisensi ITKP tapi berjualan VoIP. Namun dalam beberapa kasus, katanya, operatornya sendiri kadang-kadang tidak tahu karena tidak ada perjanjian kerja sama (PKS), tapi oleh pihak lain dipakai berjualan VoIP.

 

Berkaitan masalah praktik trafik gelap SLI melalui Sim Box, menurutnya,  bisa diketahui dari pola trafik yang dimilikinya. “Operator itu memiliki alat deteksi jika ada trafik yang anomali. Sebenarnya untuk membedakan teknologi yang digunakan itu clear channel dan VoIP cukup melihat delay atau latency-nya saja,” katanya.

 

Ditegaskannya, untuk masalah trafik gelap yang marak belakangan ini   sudah diurus oleh pihak berwajib karena memenuhi unsur merugikan negara. “Regulasinya jelas. Jika tidak memiliki lisensi VoIP, tentu dianggap ilegal dan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

 

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi Indonesia (APITI) Teddy A Purwadi mengakui adanya praktik gelap yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab dalam memanipulasi trafik SLI. Sayangnya, operator non lisensi SLI terkesan menutup mata karena senang adanya trafik yang masuk sehingga penjualan pulsanya tinggi.  “Kondisinya makin rumit jika yang melakukan adalah opertaor karena ada perlindungan hukum yakni lisensi VoiP.  Jika perorangan, tentu saja ilegal secara hitam putih,” tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, Fadzri mengatakan   pihak yang mampu menghentikan praktik merugikan negara itu hanyalah regulator dan kepolisian karena teknologi  memang susah dibendung. “Operator pasti tetap berusaha memonitor.  Walaupun kita harus hati-hati “menangkapnya” karena kadang-kadang sulit tertangkap basah,” katanya.[dni]

 

 

310311 XL Tambah Lini Produk Uang Digital

 

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) menambah lini produk uang digitalnya guna memperkuat layanan di luar jasa suara dan SMS.

“Setelah ada layanan transfer instan yang memungkinkan pelanggan  menerima kiriman dana dari luar negeri melalui bank yang ditunjuk, sekarang kami menawarkan XL tunai  yang memungkinkan pelanggan dapat bertransaksi tanpa uang kartal,” jelas Business Development Corporate Strategy & Business Development XL Axiata, Doni Yuliardi di Jakarta, Rabu (30/3).

XL Tunai adalah e-money dengan sistem server-based, di mana nilai uang pelanggan tersimpan di server yang berada di XL. Sistem ini akan meningkatkan keamanan transaksi pelanggan, yaitu adanya nomor PIN untuk otorisasi transaksi, jika ponsel  hilang uang tetap dapat digunakan lagi dengan aman.

Untuk menjamin keamanan pelanggan atas nilai uang yang ada pada server XL, maka dalam melakukan pengisian data pribadi saat registrasi, pelanggan harus memasukkan data valid sesuai KTP atau kartu identitas yang berlaku. Dengan demikian, apabila ponsel hilang atau rekening akan ditutup, pelanggan akan dapat menarik kembali uang yang dimilikinya.

Diungkapkannya, perseroan membidik  3.000 mitra merchant untuk menggarap layanan transaksi yang dikenal dengan istilah  e-money  itu hingga akhir   tahun ini.

Dijelaskannya, untuk mengaktifkan XL Tunai, pelanggan cukup mengetik *123*120# lalu tekan YES, maka pelanggan akan memilih batas maksimum rekening (akun) dengan nilai satu  juta maupun 5 juta rupiah. Transaksi yang tersedia meliputi pembayaran untuk belanja, tagihan, pembayaran di toko-toko, pembelian tiket, maupun voucher/token.

Senior VP Corporate Strategy, Business and Facility Management XL Axiata, Ongki Kurniawan menuturkan, layanan XL Tunai memiliki perbedaan dengan e-money yang diluncurkan kompetitor. “XL hanya akan mengenakan tarif untuk layanan yang melakukan pentarifan kepada pelanggan, seperti tagihan instansi penyedia layanan umum,” ujar Ongky.

Dijelaskannya, untuk tahap awal uji coba XL Tunai akan dilakukan di Jogjakarta, dan menyusul kota-kota besar di Pulau Jawa. “Mitra merchant yang akan dibidik akan sangat luas, seperti perusahaan layanan umum seperti pembayaran tagihan listrik PLN, pembelian tiket kereta api, pembayaran jasa jalan tol, dan pembayaran tagihan kredit mikro (micro payment),” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya,  pelanggan perorangan, komunitas yang diharapkan menjadi pengguna utama XL Tunai meliputi penggemar games, penggemar olahraga tertentu, fans artis,  pengguna aktif e-commerce, hingga komunitas tenaga pemasar berjenjang (multilevel mark
(multilevel marketing).

“Kami baru  meluncurkan layanan e-money karena baru mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada akhir 2010. Sedangkan sisi  teknis dan pola bisnis XL Tunai sudah  sejak jauh hari. Dengan perolehan izin dan persiapan yang sudah matang, diharapkan layanan XL Tunai menjadi favorit pelanggan XL untuk melakukan transaksi,” ujarnya.[dni]

 

310311 Operator Jamin Pasokan Pulsa Lancar

 

 

JAKARTA—Operator telekomunikasi menjamin pasokan vocer pulsa ke pelanggan lancar walaupun sistem distribusi klaster diterapkan.

 

Demikian rangkuman pendapat dari EVP Sales OperationTelkomsel Hendri Mulja Sjam dan Direktur Komersial XL Axiata Joy Wahjudi kala dihubungi secara terpisah berkaitan kisruh penjualan pulsa dengan sistem klasterisasi.

 

“Tidak ada hubungannya antara pasokan vocer ke pelanggan dengan sistem distribusi hard cluster yang kami terapkan. Sampai saat ini pelanggan Telkomsel tidak mengeluhkan masalah ketersediaan pulsa,” tegas Hendri di Jakarta, Rabu (30/3).

 

Dijelaskannya, sistem hard cluster dilakukan oleh Telkomsel karena ingin menertibkan para distributor dan diler agar fokus dalam menggarap area yang menjadi tanggungjawabnya.

 

“Justru dengan sistem cluster ini harga dan pasokan bisa terjaga. Selama ini harga pulsa bisa tidak  terkendali sehingga antara satu wilayah bisa terjadi semacam subsidi yang merugikan pelanggan,” jelasnya.

 

Sementara Joy menegaskan, tidak ada masalah antara para distributor dan dilernya dengan sistem cluster yang diterapkan oleh XL karena selama ini komunikasi dijalin dengan baik.

 

“Kami sejak dua tahun lalu  menerapkan sistem cluster. Para distributor senang dengan konsep yang kita usung karena membantu mereka dalam  berjualan dengan area yang tertata rapi. Saya sayangkan hal ini menjadi ramai saat ini, harusnya dilihat dari semua sisi,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berjanji akan memfasilitas kisruh perdagangan pulsa yang melibatkan operator dengan mitra distributor dan dilernya.

Langkah itu diambil setelah Masyarakat Pedagang Pulsa Indonesia (MPPI) menolak kebijakan baru operator seluler yang memberlakukan sistem kluster dalam distribusi pulsa elektrik karena merugikan pedagang kecil.

 

Penerapan sistem kluster, khususnya Telkomsel yang memberlakukan hard cluster, menghambat pedagang pulsa untuk memperoleh pasokan. Hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel membatasi distribusi pulsa yang dapat diterima pedagang, yakni setiap pedagang hanya dapat memperoleh pasokan dari distributor yang berada dalam satu kluster dengan jangkauan 3—4 kecamatan sesuai dengan posisi BTS  nomor telepon di mana pelanggan berada.

Distribusi dengan sistem kluster juga menyebabkan ketergantungan pembelian pasokan pedagang pulsa hanya melalui satu distributor pada tiap-tiap kluster dengan sejumlah potensi kerugian.

Potensi kerugian itu di antaranya tidak adanya pasokan yang dapat diperoleh pedagang ketika stok distribusi yang ditunjuk habis, tidak ada alternatif lain untuk memperoleh pasokan ketika pelayanan distributor buruk, dan tidak ada alternatif harga beli yang dapat dipilih ketika dianggap mahal.

Pola itu juga menyebabkan penurunan omzet penjualan pedagang sebesar 25—30 persen mengingat Telkomsel memegang porsi terbesar penjualan pulsa yakni mencapai 60 persen, disusul XL dan Indosat sebesar 30 persen, dan sisanya operator lain.

Klusterisasi juga diterapkan XL dan Indosat. Pola  distribusi yang diterapkan Indosat harus menggunakan chip SEV yang sesuai dengan lokasi distributor pemegang kluster yang ditunjuk. Adapun, klusterisasi XL yang diterapkan pada 2011 hanya memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melakukan pengisian dari chip Dompet Pulsa XL dalam kluster yang sama.
[dni]

310311 Lisensi Seluler BTEL Menggantung

JAKARTA–Lisensi seluler yang diajukan oleh PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) sejak Mei tahun lalu menggantung nasibnya walaupun hasil pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyetujui pemberian izin

“Hasil pleno  pekan lalu adalah mayoritas dari anggota menyetujui pemberian lisensi tanpa perlu mengubah Permen No 1/2010. Kami telah berkirim surat ke Menkominfo atas sikap yang diambil untuk membuat keputusan karena pemberian lisensi wewenangnya terletak di  Menkominfo,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi di Jakarta, Rabu (30/3).

Sebelumnya beredar kabar mengatakan dalam proses pengambilan keputusan di BRTI terjadi tarik menarik dimana Ketua yang juga Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Syukri Batubara didukung salah satu wakil masyarakat di organisasi itu meminta opsi seleksi yang diambil. Opsi seleksi juga dipilih oleh direktorat telekomunikasi.

Diungkapkannya, dengan diambilnya keputusan untuk tidak mengubah Permen No 1/2010 maka pemberian lisensi cukup dengan evaluasi tanpa perlu dilakukan seleksi.

Ditegaskannya, seandainya BTEL mendapatkan lisensi seluler tidak akan mengubah pasar telekomunikasi karena realita bisnis tidak ada lagi pembedaan antara Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler.

Ridwan pun membantah terjadi pilih kasih pengurusan dalam permintaan lisensi antar pemain mengingat proposal XL dan Axis untuk kode akses Sambungan Langsung Internasional (SLI) sejak tiga tahun lalu tidak ada kabarnya.

“BTEL mengajukan lisensi dari tahun lalu dan harus dijawab. Untuk SLI dalam pemahaman kita masih harus melalui seleksi,  artinya harus menunggu pengumuman peluang usaha dari menteri,” tegasnya.

Sebelumnya, terjadi polemik dalam rencana pemberian lisensi seluler untuk BTEL  jika mengacu pada PM No 1/2010 yang mengatakan evaluasi diberikan jika pemain sudah memiliki kode akses jaringan dan frekuensi.

Sementara BTEL sendiri belum memiliki kode akses jaringan sesuai  Fundamental Technical Plan (FTP).  Untuk diketahui, menurut FTP  penomoran terdapat  nomor pelanggan, kode akses, kode wilayah, dan kode akses jaringan.

Apalagi, BTEL hingga sekarang belum jelas kemajuan dalam memenuhi komitmen pembangunan infrastruktur sebagai pemenang tender SLI dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).[Dni]

300311 Regulator Tidak Khawatir Tiket Promosi Dihapus

JAKARTA–Regulator penerbangan tidak khawatir dengan aksi maskapai penerbangan yang  mulai
menghapus tiket promosi guna mengakali melambungnya harga avtur.

“Tidak ada masalah jika tarif promosi dihapus oleh operator asalkan tarif batas atas tidak dilanggar,” tegas Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay di Jakarta seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/3).

Menurutnya, jika maskapai menghilangkan tarif promosi di era liberalisasi maka resiko adalah kehilangan pangsa pasar yang selama ini dinikmati. “Ini pasar bebas, selalu ada yang lebih murah menawarkan produknya. Tinggal masyarakat menentukan pilihannya,” jelasnya.

Ditegaskannya, hingga sekarang harga avtur belum melebihi 10 ribu rupiah sehingga tidak ada alasan bagi regulator untuk merevisi aturan tarif batas atas. “Jika belum melebihi batasan yang disepakati kenapa tarif diubah. Hingga sekarang juga belum ada surat resmi dari asosiasi penerbangan nasional (Inaca) untuk revisi tarif batas atas,” tegasnya.

Berkaitan dengan aksi maskapai yang menerapkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan internasional, menurut Herry, hal itu tidak melanggar aturan. “Mereka cukup menginformasikan saja ke regulator soal ada kenaikan fuel surcharge,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin mengatakan, akan mengirim surat ke Kemenhub terkait fluktuatifnya harga avtur. Dua opsi disiapkan oleh asosiasi yakni revisi tarif batas atas atau implementasi fuel surcharge.
Sementara itu, Manajer Humas Batavia, Eddy Haryanto mengungkapkan,   karena
terus meningkatnya harga avtur membuat pihaknya mengambil kebijakan tidak lagi mengeluarkan tiket promosi atau termurahnya.

“Biasanya tiket murah itu untuk kerja sama dengan instansi tertentu, saat ini dihentikan dulu mengeluarkan dengan harga paling
murah, karena harga BBM sudah sangat tinggi,” kata Eddy.

Dijelaskannya, jika untuk penerbangan domestik terpaksa
mengurangi tiket promosi, maka   untuk penerbangan internasional  pihaknya memberlakukan kenaikan fuel surcharge.

Salah satu penerbangan ke luar negeri Batavia adalah penerbangan Jakarta-Jeddah (Arab Saudi) dengan  fuel surcharge sebesar 70 dollar AS.

PLH Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia, Arif Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya telah menghapus penjualan tiket-tiket sub classes (kelas dengan harga terbawah) karena beban operasi yang semakin berat. “Kami mengurangi penjualan tiket sub classes, karena secara operasional sudah tidak efisien
lagi,” kata Arif

Diungkapkannya, saat ini rata-rata Garuda telah menaikkan
tarif  dengan mengangkat harga subclasses sekitar 5 persen hingga 10 persen. Hal ini karena kenaikan harga BBM dunia telah melebihi 100 dollar AS per barrel sehingga mengangkat kontribusi BBM terhadap  biaya operasi hingga melebihi 30 persen.

“ Untuk tarif  internasional
juga fuel surchargenya telah dinaikkan. Jika harga BBM stabil di bawah 100 dollar AS per barrel,  kontribusi BBM terhadap biaya operasi pesawat-pesawat Garuda hanya sekitar 20 persen saja,” jelasnya.

Juru bicara Sriwijaya Air, Agus Soedjono mengatakan, untuk  menyiasati menurunnya daya beli masyarakat, pihaknya memilih rute-rute  tertentu untuk dikurangi tarif promosinya.

“Biaya memang terus meningkat, namun untuk menaikkan harga tiket juga  sulit karena daya beli masyarakat. Kita tidak ingin memberatkan.  Karenanya ada rute
tertentu saja yang tarif promosinya dikurangi,”  jelasnya tanpa memberitahu rute mana yang
rute promosinya dikurangi.

Beda halnya dengan Indonesia AirAsia (IAA), maskapai
tersebut belum  menaikkan lagi harga dasar tiket sejak awal Maret lalu. “Sampai saat  ini belum ada kenaikan harga tiket,” jelas Manager Komunikasi IAA Audrey Progastama.

Menurutnya, tarif promosi tetap ditawarkan kepada masyarakat
untuk  beberapa rute yang ditentukan. Sebagai contohnya Jakarta-Singapura  yang saat ini frekuensi penerbangannya telah ditambah.

Sebelumnya, IAA telah menaikkan harga dasar tiket untuk
penerbangan  internasional yaitu kenaikan sebesar  30 ribu rupiah untuk penerbangan satu  jam dan 70 ribu rupiah  untuk penerbangan dua jam.[dni]