140610 BUMN Masih Menjadi Mainan Penguasa

Antiklimaks. Inilah ungkapan yang tepat dari suasana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada Jumat (11/6) lalu.

Publik yang menanti keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) terkait nasib direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut disuguhi cerita sinetron yang bertele-tele sehingga akhir cerita menggantung.

Kementrian BUMN lebih memilih jalan aman yakni memperpanjang masa jabatan dari Rinaldi Firmansyah sebagai direktur utama dan juga pesaingnya untuk duduk di Telkom-1, Arief Yahya sebagai Direktur Wholesale and Enterprise.

Tidak hanya itu, posisi Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama pun turut aman walau secara aturan korporasi masa edarnya sudah kadaluarsa di Telkom. Tanri sudah dua periode menduduki posisi itu dan diperpanjang selama dua kali pula.

“Saya meminta manajemen yang diperpanjang masa baktinya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkembang selama ini dalam masa perpanjangan,” tegas Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi BUMN, Sahala Lumban Gaol di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Sahala tidak tegas mengungkapkan isu strategis yang dimaksud. Jurus menghindar lebih banyak dikeluarkan kala pewarta bertanya penundaan itu dikaitkan dengan aksi menyelesaikan konsolidasi Telkom-Bakrie Telecom (BTEL)

“Isu-isu strategis itu berupa aksi korporasi. Telkom adalah perusahaan yang penting, karena itu pemilihan direksi harus hati-hati. Diperpanjangnya masa dewan direksi dan komisaris merupakan proses korporasi yang biasa. Tidak ada sangkutpautnya dengan politik atau menyelesaikan konsolidasi dengan BTEL. Isu itu kalian (media) yang buat saja,” kilahnya.

Alasan yang lebih aneh dilontarkan oleh Menneg BUMN pada Jumat paginya. “TPA belum menyelesaikan masa tugasnya. Jadi dewan direksi diperpanjang masa tugasnya,” katanya.

Tentunya ini tidak bisa diterima oleh akal sehat karena pemerintah terkesan bermain-main mengelola perusahaan sebesar Telkom yang menjadi andalan sebagai penghasil pajak dan dividen bagi negara.

Pasalanya, Mustafa sendiri yang menggebu-gebu mengungkapkan akan ada pergantian dewan direksi dan tiga nama dari kalangan internal sudah dikantongi TPA.

Pengamat pasar modal lainnya Yanuar Rizky melihat, dipertahankannya manajemen lama, menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di pemerintah.

“Menneg BUMN sendiri yang bilang mau diganti, kenapa berubah. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah. Seharusnya pemerintah menyelesaikan dahulu hasil seleksi calon direksi oleh TPA, baru mengumumkan agenda pergantian direksi,” ketusnya.

Dikatakannya, pembatalan tiba-tiba ini menunjukkan terdapat tarik-menarik kepentingan diantara penguasa mengingat Telkom merupakan BUMN dengan profit besar. “Dengan ini terkonfirmasi pula bahwa di dalam pemerintah senditi tidak solid dan terjadi kasak-kusuk. Masa sudah diumumkan akan diganti, tiba-tiba mendadak dibatalkan,” katanya.

Diingatkannya, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menangani perusahaan sebesar Telkom karena merupakan emiten blue chip di pasar modal yang menggerakkan indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia.

Pengamat pasar modal Adler Manurung menilai langkah mempertahankan direksi hal yang lumrah karena ada aksi penting sedang dijalankan oleh Telkom. “Baiknya selesaikan dulu konsolidasi itu baru dilakukan pergantian,” katanya.

Ya, faktor konsolidasi dengan BTEL menjadi bumbu tak sedap dalam cerita sinetron yang dibangun oleh pemerintah. Apalagi, selama ini manajemen Telkom sendiri selalu menutupi aksi korporasi itu karena tidak ingin berada di posisi yang lemah dalam bernegosiasi.

Entah kenapa, justru Mustafa yang melontarkan ke publik pekan lalu dan setelah itu disusul dengan semacam reaksi positif dari pasar melalui keterangan tertulis salah salah satu lembaga pemeringkat bahwa konsolidasi hal yang mutlak dilakukan di industri telekounikasi.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan menilai aksi konsolidasi dilakukan Telkom karena ingin mendapatkan pertumbuhan dari sisi usaha un organic. “Ini bisa menaikkan pangsa pasar Telkom dan daya tawar ke vendor perangkat. Langkah ini sesuai dengan strategi pertumbuhan un organik Telkom,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengingatkan, sebagai perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh negara, Telkom harus berhati-hati mendekati BTEL.

“Saya masih belum melihat ada yang menarik dari BTEL. Apalagi operator ini memiliki hutang hingga 4 triliun rupiah. Jika yang disasar masalah frekuensi, solusinya sharing resources atau konvergensi manajemen lebih masuk akal,” katanya.

BTEL mungkin tidak menarik secara teknis atau bisnis saat ini. Tetapi sebagai perusahaan yang dimiliki oleh salah satu tokoh berkuasa di negeri ini, tentu ada selalu cerita menarik yang ditawarkannya. Kita tunggu saja season berikutnya dari sinetron ini.[dni]

140610 Kemenkominfo Kaji Kerjasama MCI

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mengaji kerjasama antara PT Media Citra Indostar (MCI) dengan SES World Skies (SES) sebagai pemilik satelit Indostar II.

“Prioritas Kemenkominfo adalah masalah kerjasama dulu. Soal ada rencana pemindahan slot orbit satelit tersebut belum ada surat masuk secara resmi ke kami,” ungkap Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, mengklarifikasi masalah kerjasama itu lebih menjadi prioritas karena di masyarakat timbul kontroversi yang mengatakan satelit Indostar II adalah milik asing. “Kontroversi ini sudah terjadi sejak mengangkasa tahun lalu. Kami tidak mau dibilang terlambat bertindak. Sambil kita bereskan regulasi, kita akan lakukan klarifikasi,” katanya.

Untuk diketahui, pada tahun lalu kepemilikan Protostar II (nama lain Indostar II) berubah seiring bangkrutnya mitra MCI yakni Protostar Ltd. SES World Skies (SES) membeli satelit tersebut seharga 185 juta dollar AS, sehingga kepemilikan satelit sekarang diklaim oleh MCI adalah milik bersama dengan perusahaan Perancis itu.

PT Global Mediacom Tbk sendiri sebagai induk usaha MCI akan melunasi pembayaran sewa Protostar II untuk 15 tahun. Dengan melunasi pembayaran tahun ini, perusahaan media ini hanya akan membayar sekitar 90 juta dollar AS dari nilai kontrak sebelumnya yang mencapai 325,25 juta dollar AS. Hingga saat ini, perseroan baru melakukan pembayaran sewa senilai 7,9 juta dollar AS.

Sedangkan berkaitan dengan klaim dari Filipina terhadap kepemilikan filing satelit pada orbit 107,7o bujur timur (BT) dan orbit 146o BT, Ikhsan menegaskan, aset itu masihmilik Indonesia sesuai yang didaftarkan di International Telecommunication Union (ITU).

Filing satelit pada orbit 107,7o BT dikelola oleh PT Media Citra Indostar (MCI)-pemilik Indovision, sementara orbit 146o BT dikelola oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Filing satelit merupakan data teknis perencanaan satelit suatu negara yang nantinya diwujudkan pada fisik satelit yang didaftarkan ke ITU agar tidak terjadi interferensi. Metode pemrosesan setiap filing di ITU adalah first come first served (siapa lebih dulu, dia yang dapat) dengan beberapa aturan, yang paling utama adalah soal batasan waktu yang dapat menyebabkan satu filing tidak bisa lagi diteruskan (

“Itu tidak benar kita kehilangan filling. Dari dulu sudah terdaftar itu milik kita. Masalahnya ada satelit patungan milik perusahaan Indonesia-Filipina. Nah, Filipina mendaftarkan filling itu. Tetapi pasti ditolak oleh ITU karena terdaftar milik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Ikhsan, kontroversi seputar bisnis satelit akan berhenti jika revisi regulasi tentang satelit akan selesai pada tahun ini guna menjamin kepastian investasi di sektor tersebut.

“Saat ini revisi untuk KM No 37/2006 tentang Penggunaan Satelit sedang diselesaikan. Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan ditandatangani,” ungkapnya.

Dijelaskannya, revisi regulasi dibutuhkan karena saat ini bisnis satelit mengalami banyak
perubahan sementara aturan belum mengakomodasinya. “Dalam revisi itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat yang dilakukan MCI,” jelasnya.

Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia dan kebijakan slot orbit.

Deputi Direktur Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di Indonesia terdapat 7 satelit dengan total 159 transponder. “Kebutuhan transponder tiap tahun naik. Terutama ada pergeseran untuk akses internet dan video,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, dibutuhkannya revisi regulasi secepatnya karena sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah tidak ada masalah dengan draftnya. Kita menunggu realisasi dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan backbone operator.

“Tetapi pertumbuhan ketersediaan transponder itu kecil, hanya sekitar 10 persen. Kita bisa mengakali dengan pola kerjasama bersama mitra luar negeri. Masalahnya harus ada kejelasan dulu dari pemerintah,” katanya.[dni]

140610 Musim Liburan Sekolah Dongkrak Penumpang ASDP

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah penumpang angkutan penyeberangan selama musim libur sekolah akan meningkat 9 persen ketimbang hari biasa.

“Pelabuhan-pelabuhan di tujuh jalur penyeberangan telah siap mengangkut penumpang. Rata-rata penambahan penumpang terjadi karena mereka mau liburan menyeberang pulau,” ungkap Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Wiratno di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, jika pada tahun lalu jumlah penumpang kapal penyeberangan mencapai sekitar 3,5 juta orang, tahun ini diprediksi bakal menjadi 3,8 juta lebih penumpang.

“Rata-rata kenaikannya mencapai 9 persen. Perkiraan ini cukup signifikan mengingat, layanan terhadap penumpang terus ditingkatkan,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini keteriban, kebersihan dan keamanan (K3)baik di pelabuhan maupun di atas kapal sudah terjamin.

Diperkirakannya, dua jalur penyeberangan yaitu Merak(Banten)-Bakauheni (Lampung) dan Ketapang (Jatim)-Gilimanuk (Bali) seperti tahun-tahun sebelumnya bakal menjadi rute terpadat. Paling tidak rute tersebut akan berkontribusi sebesar 65 persen lebih dari arus penyeberangan nasional.

Peningkatan secara signifikan juga diprediksi akan terjadi pada rute Palembang (Sumsel)-Muntok (Babel) dan Padangbai (Bali) – Lembar (NTB).

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Bambang Bhakti mengatakan, untuk menyambut liburan pihaknya bakal membuka kembali sistem e-ticketing pada dua jalur teramai, Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

“Pembukaan e-ticketing dilakukan rencananya pada 15 Agustus. Butuh persiapan yang matang, jadi finalnya pertengahan Agustus,” kata Bambang.

Menurutnya, selain liburan, e-ticketing juga dipersiapkan untuk menyambut Lebaran 2010 dimana lonjakan bakal meningkat hingga lebih dari 20 persen.

PT ASDP Indonesia Ferry sendiri menargetkan meraih laba bersih sebesar 108 miliar rupiah pada tahun ini. Angka itu naik dari tahun lalu sebesar 61,5 miliar rupiah.

Sedangkan untuk pendapatan usaha diproyeksikan akan meningkat drastis menjadi 1,1 triliun rupiah atau naik dibanding 2009 yang sebesar 884 miliar rupiah.

Sementara untuk armada, ASDP menargetkan bakal menambah kapal hingga menjadi sebanyak 107 unit, termasuk 53 unit kapal perintis.
BPLP
Pada kesempatan lain, Sekjen Kementerian Perhubungan M. Ikhsan Tatang mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pembentukan Badan Penjaga Laut dan Pantai (BPLP) atau Sea and Cost Guard tinggal menunggu persetujuan dari Presiden.

“Bentuk Sea and Cost Guard belum bisa dipastikan, karena bergantung dari persetujuan Presiden. Mungkin saja ada perubahan,” katanya.

PP tersebut sebelumnya sudah dibahas oleh institusi terkait seperti Kemenhub, Kementerian Hukum dan HAM, Bea dan Cukai, Kepolisian, dan pihak lainnya termasuk perusahaan pelayaran.

“Kami harap secepatnya bisa diterbitkan PP tersebut, sesuai dengan amanat. Undang-undang akan efektif kalau turunannya [PP] sudah siap. Kalau belum, ya UU tidak bisa berjalan,” kata Tatang.

Sebelumnya, Menhub Freddy Numberi mengatakan Sea and Cost Guard nantinya tidak berwenang melakukan penegakan hukum di laut, pantai, dan pelabuhan. Badan baru itu hanya berwenang mengintegrasikan penegakan peraturan keselamatan pelayaran, penanganan pencemaran, dan melaksanakan operasi SAR.

“Di laut sudah terbagi habis kewenangannya. Cost Guard lebih terfokus kepada keselamatan dan penanganan polusi,” kata Menhub.

Adapun selama ini pelaksanaan penegakan hukum di laut ditangani oleh TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.[dni]