010411 Kemenhub Kaji Biaya Tambahan Bagi Kapal Asing

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengaji pengenaan biaya tambahan bagi kapal asing yang masuk atau keluar perairan Indonesia  menyusul diberlakukannya  azaz cabotage.

 

“Kami sedang mengaji adanya pengenaan biaya tambahan untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini agar kapal berbendera lokal terjaga pangsa pasarnya. Soal berapa dan bagaimana mekanisme masih akan digodok lagi dengan pihak terkait,” ungkap  Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Sunaryo  di Jakarta, Kamis (31/3).

Azaz Cabotage adalah, seluruh angkutan laut dalam negeri untuk barang dan penumpang, wajib oleh armada nasional. Ketentuan tersebut adalah amanat dalam UU No 17/2008 tentang Pelayaran.

 

Tidak hanya itu, lanjutnya, Kemenhub juga akan mengeluarkan aturan yang mempermudah pergantian bendera bagi kapal asing yang ingin berganti menjadi bendera merah putih. “kalau pergantian bendera itu wewenangnya ada di Kemenhub dan bisa diperecepat implementasinya. Sementara untuk masalah pengenaan biaya tambahan itu perlu koordinasi dengan kementrian terkait seperti kemenkeu,” jelasnya.
Selanjutnya diungkapkan,  saat ini, pemerintah dan DPR telah sepakat merevisi Peraturan Pemerintah No 20/2010 tentang Angkutan di Perairan  Ketentuan itu terkait dengan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai yang bersifat khusus dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang.  “Kami jamin, sebelum 7 April PP itu selesai,” katanya.

 

Diungkapkannya,  dalam revisi itu hanya mengatur tentang diizinkannya kapal tipe C untuk dioperasikan oleh kapal berbendera asing.  Kapal-kapal tipe C biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai, kegiatan seismik dan kontruksi lepas pantai.

 

Managing Director Wintermar Offshore Marine Sugiman Layanto menyambut gembira langkah pemerintah untuk mengenakan biaya tambahan bagi kapal asing karena akan membantu daya saing kapal lokal merebut pasar angkutan. “Jika itu diberlakukan, sama dengan yang terjadi di Brazil. Di negara itu kapal asing yang masuk dan keluar dikenakan biaya tambahan. Ini akan membuat kapal asing berganti bendera,” jelasnya.

 

Diharapkannya, hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam membantu kapal lokal adalah dalam ketentuan tender diharuskan pesertanya semua berbendera lokal.

 

“Jangan kala menjadi peserta tender mnasih dibolehkan kapal asing dan berganti bendera kalau sudah menang. Soalnya kapal asing itu jumlahnya banyak sehingga dalam penawaran harga lebih kompetitif,” katanya.[dni]

 

010411 Bakrie Telecom Bidik Akuisisi Operator 4G

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tengah membidik satu perusahaan berbasis teknologi 4G untuk diakuisisi guna mendukung visi perseroan  sebagai perusahaan Telekomunikasi, Media dan  Teknologi (TMT)000000.

“Aksi pembelian akan difinalisasi pada tahun ini. Kami belum bisa buka nama perusahaannya. Satu hal yang pasti, teknologi 4G dibutuhkan karena BTEL sendiri terbatas spektrum frekuensinya sehingga akan kesulitan jika ingin mewujudkan konvergensi di tiga lini usaha,” ungkap Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie di Jakarta, Kamis (31/3).

Diungkapkannya, perseroan dalam empat tahun mendatang memiliki  visi    mensinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVA Group) dan teknologi (BConn dan BNET)  dimana dalam waktu empat tahun mendatang disiapkan dana 5 triliun rupiah untuk pengembangannya.

BTEL dengan merek dagang Esia   menyediakan layanan suara dan SMS  dengan 13 juta pelanggan. Sedangkan Bconn dengan peluncuran Affordable Hyperspeed Access (AHA) tahun lalu memiliki layanan telekomunikasi berbasis internet dengan peningkatan 150 ribu pelanggan baru sejak diluncurkan sejak 9 bulan lalu. Sementara BNET adalah anak usaha yang bergerak dibidang penyewaan infrastruktur menara dan serat optik.

Untuk diketahui, sebagai operator berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) dengan lisensi Fixed mobile Wireless Access (FWA), BTEL hanya memiliki lebar spektrum sebesar 5 MHz. Jika aksi membeli operator 4G terjadi dan teknologi netral diterapkan, maka operator ini memiliki frekuensi kian lebar.

Di Indonesia sendiri operator kategori 4G adalah 8 pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) dua tahun lalu di spektrum 2,3 GHz yang mengusung teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax). Dua pemenang sudah akan menggelar layanan yakni First Media dengan merek dagang Sitra Wimax dan Berca dengan Wiigo.

Diungkapkannya, perseroan berencana akan menyiapkan 50 persen dari dana lima triliun rupiah untuk empat tahun mendatang itu digunakan untuk akuisisi perusahaan dan sisanya untuk pengembangan anak usaha yang ada. “Sekitar  100 miliar rupiah  akan dialokasikan mulai tahun ini untuk pemberdayaan pengusaha baru telematika di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Secara terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Syukri Batubara mengaku belum mendapatkan laporan akan niat BTEL membeli satu operator 4G. “Saya harus tahu dulu operator yang dibidiknya dan bagaimana cara pembeliannya,” katanya.

Kinerja 2010
Sementara itu, kinerja dari BTEL sendiri pada 2010 untuk bottom line tidak menggembirakan hal ini karena perseroan menderita   penurunan laba bersih yang cukup signifikan hingga 90 persen  di 2010.

BTEL hanya mencatat laba bersih 9,975 miliar rupiah di 2010, merosot hingga 90 persen  dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 98,442 miliar rupiah. Laba per saham juga turun dari  3,46 menjadi 0,35 rupiah per saham.

Perseroan pada  2010 mencatat laba usaha  190,803 miliar rupiah turun tajam dibandingkan laba usaha di 2009 yang sebesar  279,258 miliar rupiah. Dari sisi pendapatan usaha mengalami penurunan tipis dari  2,742 triliun di 2009 menjadi  2,765 triliun rupiah  di 2010.

Sementara beban usaha meningkat dari  2,463 triliun di 2009 menjadi  2,574 triliun rupiah di 2010. Beban pajak meningkat dari  47,272 miliar di 2009  menjadi  82,557 miliar rupiah di 2010. Hingga akhir tahun 2010, BTEL tercatat memiliki aset  12,352 triliun meningkat dibandingkan tahun 2009 yang sebesar  11,425 triliun rupiah.

Anindya menjelaskan, hal yang   wajar terjadi penurunan di bottom line karena merupakan siklus 5 tahunan. “Pada  2010-2011 kami fokus investasi besar-besaran untuk 2015. Laba bersih turun drastis karena  dampak  beban depresiasi dan amortisasi,” jelasnya.

Berkaitan dengan rencana permintaan lisensi seluler untuk BTEL, Anindya menyatakan masih menunggu keputusan dari menkominfo setelah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia menyetujuia pemberian izin. “Kami masih menunggu keputusan dari bapak menteri. Lisensi selular diterapkan karena prinsip pemberian izin di Indonesia masih melihat berbasis seluler atau FWA. Hal yang berbeda jika lisensi tunggal dijalankan besok hari,” tegasnya.

Menurutnya, jika BTEL masuk ke pasar seluler akan menambah seksi perseroan karena  potensi pangsa  pasar seluler  83 triliun rupiah, sementara  FWA  hanya 6.6 triliun rupiah.

“Ketika BTEL telah menjadi operator selular, BTEL akan menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi dengan sinergi menyeluruh antara koneksi telepon dan internet, infrastruktur, konten, dan devices dalam satu atap. Hal ini penting karena kami yakin tidak lama lagi, sebagian besar dari aktivitas konsumen di Indonesia akan dilakukan melalui telepon genggamnya,” tandasnya.[dni]

010411 INACA tetap Surati Kemenhub

 

JAKARTA— Asosiasi Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carrier Association/INACA) tetap akan menyurati Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait antisipasi terus membumbungnya harga avtur bagi maskapai.

“Kami akan tetap menyurati Kemenhub dalam hal ini Direktorat Perhubungan Udara (hubla) untuk mengantisipasi naiknya harga avtur bagi para maskapai. Surat akan dikirim tak lama lagi,” ungkap Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar di Jakarta, Kamis (31/3).

Diungkapkannya, saat ini rata-rata harga avtur 9.600 rupiah per liter sehingga membuat maskapai mulai menghilangkan tarif promosi. “Kalau di Garuda kami mengurangi jatah untuk Sub Classes,” jelas Pria yang juga menjadi Dirut Garuda itu.

Dijelaskannya, harga avtur berkontribusi sebesar 32 persen bagi biaya operasi satu perusahaan. Jika ada kenaikan, pengaruhnya bagi biaya operasional untuk naik mencapai 10-15 persen. “Pada tahun 2009 harga avtur itu 70 dollar AS per barrel, dan 2010 sekitar 90 dollar AS per barel,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, dalam surat yang akan dikirim itu akan berisi kurang lebih tentang usulan antisipasi jika harga avtur melewati 10 ribu rupiah. Opsi yang diusulkan adalah penerapan biaya tambahan bahan bakar atau revisi tarif batas atas.

Sementara Juru bicara PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) Sukandi  mengatakan, meski harga avtur  telah memberatkan biaya operasional, namun  pihaknya belum menaikkan harga dasar penerbangan. Hal ini dikarenakan  persaingan bisnis penerbangan yang sengit.

“Ini kan trik persaingan, jadi ada yang menaikkan harga dasar, ada  juga yang tetap menggunakan tarif promosi karena mereka tetap ingin  ada penumpang,” jelasnya.

Merpati juga tetap menggunakan tarif promosi untuk beberapa tiket  dalam penerbangannya, hal ini dilakukan agar penumpang Merpati tidak  pindah ke maskapai lainnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengaku belum menerima surat dari Inaca terkait antisipasi naiknya harga avtur.

“Saya belum terima surat dari asosiasi. Saya juga bingung ada usulan untuk merevisi tarif batas atas atau fuel surcharge karena maskapai semuanya masih anteng-anteng saja,” katanya.

Herry juga mengaku tidak khawatir  jika tarif promosi dihapus oleh operator asalkan tarif batas atas tidak dilanggar .

Menurutnya, jika maskapai menghilangkan tarif promosi di era liberalisasi maka resiko adalah kehilangan pangsa pasar yang selama ini dinikmati. “Ini pasar bebas, selalu ada yang lebih murah menawarkan produknya. Tinggal masyarakat menentukan pilihannya,” jelasnya.

Ditegaskannya, hingga sekarang harga avtur belum melebihi 10 ribu rupiah sehingga tidak ada alasan bagi regulator untuk merevisi aturan tarif batas atas.[dni]

010411 PT KAI Batalkan Single Operation

 
JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama anak usahanya PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ) membatalkan  penerapan  konsep single operation  yang   akan dimulai pada Jumat,  (1/4) besok.

 

Konsep single operation adalah  Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, ekspres (menjadi commuter line), Ekonomi AC maupun non-AC akan berhenti di setiap stasiun sehingga  tidak ada lagi penyusulan KA di setiap lintasan.

 

“Penundaan pola operasi KRL ekspres dilakukan karena PT KAI meminta waktu sosiaslisasi selama tiga bulan dulu,” ujar Kepala Humas PT KAI  Sugeng Priyono, di Jakarta, Kamis (31/3).

Menurutnya,  masyarakat perlu memahami terlebih dulu perubahan yang terjadi di KRL ekspres. Masyarakat yang biasanya menempuh perjalanan hanya sekitar satu jam saja dengan menggunakan KRL ekspres, namun karena perubahan tersebut, jarak tempuh pun menjadi lebih lama. “Ada penambahan waktu sekitar 15-20 menit dari waktu yang seharusnya. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” katanya.

Dia menampik, PT KAI dan PT KAI Commuter Jabodetabek tidak memiliki konsistensi dalam penerapan sistem ini. Karena menurutnya, jika penghapusan KRL ekspres jadi dilakukan tanpa ada sosialisasi yang baik, dapat berdampak negatif. “Kalau dipaksakan jalan juga tidak baik. Ya itu bagaimana menilainya saja,” ujar dia.

Ditegaskannya, jika penghapusan KRL ekspres dilakukan, dia memastikan tidak akan terjadi penumpukan di setiap stasiun. “Penumpukan akan berkurang karena mereka bisa memilih,” katanya.

Dijelaskannya,  PT KA bersama PT KA Commuter Jabodetabek akan berkoordinasi lagi untuk membicarakan masalah ini. Perusahaan akan mempertimbangkan rencana penghapusan KRL ekspres ini supaya dapat meningkatkan kapasitas angkut kereta api. “Kami menargetkan pada 2014, dapat mengangkut 1 juta penumpang perhari,” katanya.

Saat ini, menurutnya, kapasitas angkut kereta api hanya 420-450 ribu penumpang perhari. Perusahaan akan terus berupaya untuk menambah kapasitas dengan berbagai cara. “Kami sekarang mempergunakan banyak KRL untuk menambah frekuensi perjalanan,” katanya.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menilai penundaan dilakukan agar sosialisasi dapat berjalan lebih baik. “Dari sisi regulator meminta sosialisasi terhadap perubahan ini lebih jelas lagi selama tiga bulan ke depan,” kata dia.

Dia mengatakan, sosialisasi diperlukan agar perubahan tidak semata-mata diterapkan, namun dapat diterima oleh masyarakat. “Yang penting mengutamakan keselamatan dan pelayanan,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio mengatakan, sosialisasi perubahan tersebut perlu dilakukan secepatnya. “Karena masih banyak yang berpendapat, masyarakat kurang mengetahui mengenai ini,” kata dia.

Menurut dia, penghapusan KRL ekspres tidak hanya berada di kewenangan PT KA Commuter Jabodetabek, tetapi juga di PT KAI (Perseo). “Karena kalau single operation, ada di PT KAI,” katanya.

 

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setijowarno menjelaskan, sesungguhnya, konsep single operation ini sudah diterapkan sejumlah negara di dunia yang memiliki jaringan transportasi massal berupa KA.

“Keuntungannya, frekuensi perjalanan KA  akan bertambah dan berpotensi mengangkut lebih banyak penumpang di stasiun-stasiun. Namun kerugiannya, waktu perjalanan KA tentu akan bertambah lebih lama, khususnya bagi penumpang KA yang membutuhkan akses kereta cepat,” ungkap nya.

 

Menurutnya,  implementasi angkutan massal KA di Indonesia, khususnya di kota besar memang masih jauh dari standar pelayanan yang memadai. Penumpang masih harus membuang waktu lebih lama untuk menunggu kedatangan KA di stasiun karena headway kereta yang satu dengan laiinya rata-rata masih berkisar lebih dari setengah jam.

 

Dibandingkan dengan layanan Mass Rapid Transit (MRT) di Singapura dan Malaysia, penumpang mendapat kepastian headway kereta cepat tidak akan lebih dari 4-6 menit.

“Untuk lintasan KA disini, bisa mencapai headway 4-6 menit belum bisa, karena khawatir justru terjadi tabrakan KA. Pasalnya, jalur KA di Indonesia masih banyak terdapat perlintasan sebidang, belum ada jalur yang benar-benar steril (rel layang). Sekitar 10-15 menit untuk setiap KA, saya rasa cukup,” ujarnya.

Masih menurutnya, melihat kondisi layanan KA di Indonesia yang masih banyak kekurangan di sana-sini, sesungguhnya kebijakan layanan single operation yang rencananya akan diterapkan KAI  bersama anak usahanya diharapkan bisa menjadi terobosan baru dalam meningkatkan kualitas layanan KA, khususnya di kota-kota besar yang semakin berat menahan beban angkutan jalan.[dni]