130411 Layanan Ground Handling Harus Diawasi

 Jakarta – Pengawasan terhadap layanan jasa operasi darat bagi maskapai (ground handling) di bandar udara harus diawasi dengan ketat agar tidak merugikan maskapai dan penumpang.  “Eksistensi ground handling di bandara menjadi tanggung jawab regulator selaku pemberi lisensi dan pengelola bandara yakni  PT Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I, yang menyediakan layanan  bagi maskapai. Meski ada indikasi human error dari pihak ground handling, regulator dan operator tidak serta merta lepas tangan, keduanya saling terkait dalam penyediaan jasa layanan ini di bandara,” ungkap  Sekretaris Jenderal Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) Tengku Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/4).  Maskapai pun, katanya, harus bisa mengawasi operasional layanan jasa ground handling yang dipilihnya. “Kualitas harus diperhatikan, jangan hanya karena harga murah, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang memadai. Maskapai juga yang akan dirugikan,” ujarnya. Menurutnya, layanan ground handling yang terjalin secara business to business dengan AP II dan AP I harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki organisasi dan manajemen yang solid, personil yang kompeten, kelaikan peralatan, serta sistem prosedur kerja yang andal. Dikatakannya, kasus senggolan pesawat Kalstar dan Wings Air di apron terminal C bandara Soekarno-Hatta, Minggu (10/4) memiliki  indikasi kuat operator lapangan   tidak mengikuti standar pengoperasian (SOP). Deputy Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II Mulya Abdi mengungkapkan, hasil investigasi sementara menunjukkan indikasi  kesalahan manusia (human error). “Pada saat kejadian, kondisi di parkiran pesawat tidak lagi padat, jadi ini karena kesalahan teknisi Klastar yang menggeser posisi pesawat sehingga menyenggol Wings Air yang masih parkir,” kata Mulya. Menurutnya,,  pihak Kalstar tidak melakukan koordinasi dengan petugas AP II saat akan menggeser pesawat di apron. Wadirut Kalstar Aditya Wardana mengungkapkan dampak dari adanya senggolan tersebut maskapainya gagal meresmikan rute Jakarta-Pontianak yang sedianya dilakukan pada Senin (11/4). “Kami masih menunggu hasil penyelidikan. Sekarang satu-satunya pesawat Boeing 737-300 kami masih dalam pemeriksaan akibat senggolan itu,” keluhnya. Secara terpisah,  Ditjen Perhubungan Udara    memastikan bahwa lisensi yang diberikan kepada perusahaan ground handling tidak sembarangan, dimana perusahaan juga telah lulus pengujian dan mendapat sertifikasi. Untuk perusahaan ground handling maupun petugas airline yang terbukti melanggan prosedur, akan diberikan sanksi.[dni] 

130411 BTEL Kantongi Lisensi Seluler

JAKARTA— PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)  mengantongi lisensi seluler  setelah Menkominfo melalui Kepmenkominfo No. 130/KEP/M.KOMINFO/4/2011 mengeluarkan  izin prinsip penyelenggaraan jasa tersebut kepada pemilik merek dagang esia itu. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan pihaknya memberikan izin prinsip kepada  BTEL dengan penuh kehati-hatian disertai pengenaan kewajiban pembangunan kepada operator tersebut.“Kewajiban yang harus dipenuhi adalah BTEL harus membangun prasarana dan sarana di empat provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, dan Yogyakarta,” tuturnya di Jakarta, Selasa (12/4).Selain itu, BTEL juga harus menyediakan kantor dan instalasi perangkat, pusat pengendali jaringan minimal satu unit, dan prasarana pendukungnya. Operator seluler baru itu juga harus menggunakan produk dalam negeri bersertifikasi Kemenkominfo, dan menyediakan infrastruktur pendukung yang terkait dengan pihak ketiga.Izin prinsip kepada BTEL tersebut diberikan batas waktu hingga 2 tahun sebelum akhirnya diberikan lisensi resmi setelah melalui tahap uji laik operasi (ULO).Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi mengungkapkan rasa berterimakasih kepada pemerintah apabila benar telah memberikan izin prinsip tersebut.“Kami akan menunggu sampai lisensi itu sudah berada di tangan kami. Kami juga akan mengikuti semua proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kewajiban, hingga dapat meraih lisensi penyelenggaraan secepatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.Diungkapkannya, walau telah mendapatakan lisensi seluler tidak membuat belanja modal dari perseroan pada tahun ini akan berubah. “Tetap 200 juta dollar AS. Kami hanya membagi saja komposisi pembangunan yang menjadi bagian dari komitmen Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler,” jelasnya.Dikatakannya, pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan adalah masalah kesepakatan interkoneksi dengan operator lain akankah penarikan terminasi panggilan berbasis seluler atau FWA mengingat dual lisensi yang dimiliki oleh BTEL.Berdasarkan catatan, operator seluler eksisting yang ada di Indonesia  adalah PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Hutchison CP Telecommunication, PT Smart Telecom, PT Smartfren Telecom (Mobile-8 Telecom), dan PT Sampoerna Telecommunication.Pada kesempatan lain, praktisi telematika Guntur S Siboro mengatakan, dimilikinya lisensi seluler oleh BTEL tidak akan membuat daya saing operator itu akan meningkat di pasar karena biaya interkoneksi yang menjadi mahal dan komitmen pembangunan jaringan lebih luas. “Pasar pun kondisinya tidak membedakan antara FWA atau seluler karena pelanggan sudah tidak peduli. Saya lihat ini hanya akan mempercantik portfolio BTEL yang memiliki lisensi lumayan lengkap,” katanya.Untuk diketahui, lisensi yang dimiliki oleh BTEL adalah FWA, seluler, Sambungan Langsung Internasional (SLI), Penyedia Jasa Internet (PJI), dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Selain FWA dan PJI,  semua lisensi tidak terdengar gebrakannya di pasar. Manajemen BTEL pun selalu enggan membuka kinerja jasa SLI, sementara SLJJ hingga sekarang belum digelar alias hanya menjadi aksesori.[dni]