110411 Lion Air Perkuat Rute Timur Tengah 

JAKARTA—Maskapai swasta, Lion Air, memperkuat rute ke Timur Tengah dengan  mengoperasikan penerbangan langsung  Jakarta – Madinah (Arab Saudi) mulai 9 April 2011. ”Rute baru ini  untuk meningkatkan kualitas  pelayanan dengan menyediakan lebih banyak rute penerbangan dan  kemudahan bagi penumpang khususnya yang akan melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah,” ungkap Direktur Umum Lion Air Edward Sirait di Jakarta, akhir pekan lalu. Diungkapkannya, penerbangan akan dioperasikan tiap hari Sabtu dan Minggu dengan nomor penerbangan JT 110 rute Jakarta – Madinah, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta pukul 10.35 WIB dan tiba di Bandara Mohammad Bin Abdulaziz Madinah pukul 16.25 LT. Selanjutnya penerbangan kembali ke tanah air dengan JT 111 yang berangkat dari Jeddah pukul 19.40 LT dan tiba di Jakarta pukul 09.10 WIB. Penerbangan langsung internasional Jakarta – Madinah  menggunakan pesawat Boeing 747-400 yang merupakan pesawat dengan konfigurasi double deck (dua dek) berkapasitas 506 tempat duduk (22 tempat duduk kelas bisnis dan 484 tempat duduk kelas ekonomi). Menurutnya, pengoperasian rute baru internasional Jakarta – Madinah akan menambah kenyamanan penumpang, terutama bagi umat Muslim yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah karena Madinah merupakan kota tujuan pertama bagi umat Muslim sebelum melanjutkan ibadah umrah ke kota Makkah. Hal ini membuat jemaah   dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga bagi yang melakukan perjalanan ibadah umrah. Kelebihan lain adalah kemudahan dalam proses administrasi di bandara yang tidak memakan waktu lama, dibandingkan dengan Bandara King Abdul Aziz, Jeddah proses pengurusan administrasi memerlukan waktu lebih lama karena penumpang akan ditempatkan di terminal haji yang cukup padat. Sebelumnya, Garuda Indonesia juga ingin memperkuat posisinya dalam melayani pasar Umroh dengan menambah satu pesawat ke Timur Tengah.   Plt Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda, M Arif Wibowo mengungkapkan,  rencananya  satu pesawat yang dipergunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah. “Pesawat Airbus A330 yang tadinya digunakan ke Jepang akan dialihkan ke Timur Tengah, terutama ke Jeddah. Ada tiga pesawat yaitu dua Airbus A330 dan satu unit Boeing 747-400,” ujarnya.Pengalihan armada ini diharapkan akan bisa melayani sekitar 20 ribu jemaah Umroh yang tidak terangkut oleh masakapai lokal selama ini. “Dalam periode Umroh selama 9 bulan itu ada total 250 ribu jemaah. Setiap bulannya jemaah yang pergi sekitar 27 ribu orang. Kita ingin menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar,” tegasnya.[dni]  

110411 Telkom Kuasai 80 % Pasar Jasa Internet 

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menguasai 80 persen pasar jasa Internet Indonesia melalui produk fixed broadband, Speedy, dan  wireless broadband, Telkomsel Flash. ”Kami menguasai 80 persen pangsa pasar jasa internet di Indonesia berkat konsisten mengembangkan produk dan kapasitas layanan sehingga menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia,” ungkap Operation Vice President Public Relation Telkom Agina Siti Fatimah di Jakarta, Minggu (10/4). Berdasarkan catatan, pendapatan jasa internet di industri telekomunikasi pada tahun lalu mencapai 6,7 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 7,359 juta orang. Sedangkan tingkat pertumbuhan pelanggan setiap tahunnya mencapai 40,7 persen. Telkom sendiri pada tahun lalu memiliki 6,25 juta pelanggan internet dengan omset 4,704 triliun rupiah. “Dalam waktu dekat Telkom akan menyodorkan kemudahan baru yang menggambungkan stabilitas fixed internet broadband dengan kenyamanan internet mobile,” ungkapnya.  Diungkapkannya, Telkom terus meningkatkan pemasaran produk akses internet cepat Speedy dengan menargetkan pencapaian 2,5 juta-2,7 juta pelanggan hingga akhir tahun 2011.  Pada tahun lalu,  jumlah pelanggan Speedy terus tumbuh secara signifikan dan telah mencapai hampir 1,7 juta pelanggan.  Pada 2010 layanan  Speedy mencatat peningkatan pendapatan sebesar 38 persen dan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 44 persen. Saat ini Speedy merupakan penyedia layanan internet yang memiliki Gateway terbesar di Indonesia dengan backbone hingga Terrabite per second. Kapasitas jaringan Speedy mampu melayani 2,5 juta pelanggan.  ”Speedy dikembangkan tidak hanya dari sisi kecepatan akses, tetapi juga bandwidth. Misalnya, pelanggan Speedy dengan kecepatan akses 1 Mbps, infrastrukturnya harus lebih bagus dari sekarang sehingga akses internetnya bisa lebih nyaman. Hal itu bisa dilihat dari program Home Speedy Home yang merupakan layanan internet yang betul-betul tanpa batasan kuota atau “Real Unlimited,” ujarnya. Sementara itu, untuk TelkomselFlash yang dikembangkan oleh anak usaha, Telkomsel,  didukung dengan teknologi HSDPA/3G/EDGE/GPRS   yang dapat menghasilkan kecepatan download sampai dengan 7.2 Mbps. Dari data penjualan, paket bundling modem TelkomselFlash  sepanjang tahun 2010 melonjak lebih dari 200 persen dibandingkan tahun 2009. Pelanggan layanan ini   mencapai lebih dari 4 juta pengguna. “Menyadari bahwa lifestyle sebagian masyarakat Indonesia cenderung semakin mobile, Telkom mencoba menggabungkan segmen fixed wireless broadband dengan highspeed wireless broadband. Artinya, pelanggan Speedy tetap bisa menikmati internet yang stabil di rumah, tetapi ketika ia berada diluar rumah tetap bisa terhubung dengan internet,” katanya.[dni] 

110411 Aturan Kapal Khusus Kegiatan Lepas Pantai Disahkan

 JAKARTA—Regulasi yang mengatur kapal khusus kegiatan lepas pantai akhirnya disahkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 22/2011 tentang perubahan atas PP No 20/2010 tentang angkutan di perairan yang diundangkan pada 4 April 2011. ”PP No 22/2011   telah ditetapkan dan dimasukkan dalam lembaran negara,” ungkap Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu. Dijelaskannya, seiring telah keluarnya PP No 22/2011, instansinya akan menindaklanjuti dengan membuat aturan turunan yakni Keputusan Menteri (KM) yang menjabarkan isi dari PP tersebut. ”Kemungkinan yang dibahas dalam  KM nantinya seputar perizinan dari kapal khusus itu dan lainnya. Satu hal yang pasti, PP ini keluar tidak menafikan semangat azas cabotage. PP ini keluar demi kepentingan nasional,” tegasnya. Dalam salinan PP No 22/2011 yang diterima Koran Jakarta dinyatakan Pasal 5 ayat 2 dari PP No 20/2010 diubah, sementara ayat 3 dan 4, serta penjelasan pasal 5 dihapus. Sehingga Pasal 5 menjadi, ayat 1 menyatakan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sementara ayat 2 berbunyi kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan di wilayah perairan Indoensia. Selanjutnya disisipkan Bab XIIIA yang mengatur masalah penggunaan kapal khusus untuk kegiatanlepas pantai yang diatur  dalam Pasal 206a. Ayat 1 pasal ini  menyatakan kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah periaian Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. Ayat 2 menyatakan kapal asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki izin dari menteri. Ayat 3 berbunyi kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaiana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kegiatan survei minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang operasi lepas pantai, pengerukan, serta salvage dan pekerjaan bawah air. Aturan ini juga menyebutkan secara jelas jenis kapal khusus untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai antara lain anchor handling tug supply vessel lebih besar dari 500 BHOdengan dynamic position (DP2/DP3), Platform Supplly Vessel (PSV), dan diving support vessel (DSV). Road MapSecara terpisah, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto menegaskan akan mengawal pembuatan KM yang mengatur masalah teknis dari PP No22/2011. ”Kami tidak mau memberikan cek kosong bagi kapal asing dengan adanya PP itu. Kita akan minta dalam KM nantinya ada semacam road map yang memberikan batas waktu azas cabotage dijalankan secara penuh untuk kapal-kapal khusus lepas pantai itu,” katanya. Menurutnya, jika merujuk pada aturan yang baru berlaku, kapal asing yang akan melakukan enam kegiatan lepas pantai itu harus mendapatkan persetujuan menteri perhubungan dengan batas waktu satu sampai tiga bulan dan setelah itu pemerintah akan mengaji ulang. ”Dalam aturan itu jelas dikatakan jika ada kapal berbendera Indonesia yang mampu mengerjakan keenam kegiatan tersebut maka wajib didahulukan. Proses untuk mengetahui ada atau tidaknya kapal berbendera Indonesia melalui proses tender,” katanya. Dijelaskannya, pada proses tender pertama, apabila tidak terdapat kapal berbendera Indonesia maka tender akan dibatalkan dan dilakukan proses tender kedua. Pada proses tender kedua, apabila masih tidak terdapat kapal berbendera Indonesia, maka BP Migas akan menanyakan kepada INSA apakah sudah terdapat kapal berbendera Indonesia dan apabila INSA menyatakan bahwa memang terdapat kapal yang berbendera Indonesia maka kapal tersebut wajib dipakai. Apabila INSA menyatakan tidak terdapat kapal yang berbendera Indonesia maka BP Migas dapat memutuskan untuk menggunakan kapal asing. Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Widihardja Tanudjaja menegaskan, keluarnya PP No 22/2011 semakin memperjelas posisi kapal Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO) masuk dalam azas cabotage. ”Kedua kapal ini menyimpan, memproduksi, dan meng-offload kargo minyak. Jadi ada unsur kargo yang menurut PP No 20/2010 telah secara gamblang dinyatakan wajib diangkut oleh kapal berbendera Indonesia. Nantinya, kontrak yang masih berjalan  menggunakan kapal asing akan diganti dengan kapal lokal,” tegasnya.[dni]      

090411 Mandala Segera Finalisasi Investor

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan PT Mandala Airlines akan memutuskan keberadaan investor baru dalam waktu dekat.

“Manajemen Mandala baru melapor pada Kamis (7/4)). Mereka menjanjikan akan memfinalisasi investor baru secepatnya,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S. Gumay di Jakarta, Jumat (8/4).

Diungkapkannya, kedatangan Presiden Direktur Mandala Airlines Diono Nurjadin memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan saat ini, termasuk diantaranya proses negosiasi dengan investor dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang dilakukan direksi.
Sebelumnya, Mandala baru merasionalisasi 50 persen karyawannya.

Mengenai investor baru Mandala, kata dia, direksi belum ingin mengungkapkan siapa investor baru yang telah masuk untuk memberikan suntikan dana ke Mandala. “Saya tidak tanya. Mereka pun memiliki kode etik untuk tidak menjelaskan sampai proses selesai,” katanya.

Diungkapkannya, kemungkinan investor yang masuk ke Mandala berasal dari dalam dan luar negeri. “Sepertinya campuran,” tambahnya.

Berkaitan dengan PHK karyawan Mandala, lanjutnya, direksi membenarkan itu. Keputusan tersebut diambil direksi untuk mengurangi karyawannya yang awalnya berjumlah 880 orang.

Menurut dia, masalah PHK karyawan urusan bisnis perusahaan dan pemerintah dalam hal ini tidak bisa ikut campur. “Menurut perusahaan, PHK untuk administrasi saja,” jelas Herry.

Lagipula, menurutnya, Mandala masih memberikan hak karyawan yang di-PHK dengan memberikan pesangon.

Mengenai rencana terbang Mei, Herry mengatakan, hal itu juga diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Namun sampai saat ini Mandala belum mengajukan kembali untuk terbang.

“Karena kalau ingin mengajukan terbang, mereka harus punya pesawat dan ada Air Operate Certificate (AOC) yang baru,” katanya.

Sedangkan untuk Refund tiket Mandala, kata Herry, telah disepakati untuk dijadikan saham. Kesepakatan itu diambil saat voting bersama kreditor Mandala pada 24 Februari 2011. “Sudah disepakati agar refund diatur dalam saham Mandala nantinya,” ujarnya.

Mandala Airlines berhenti terbang sejak 13 Januari 2011 karena sudah tidak memiliki pesawat lagi. Pihak penyewa (lessor) menarik kembali pesawat sewaan Mandala karena maskapai ini tidak mampu bayar.

Akibat tidak terbang sejak Januari, Mandala memberhentikan 50 persen karyawannya sejak 1 April 2011 setelah sebelumnya merumahkan sebagian.

Sejumlah karyawan mengaku sebelum menerima keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 1 April, mereka dirumahkan, namun tetap mendapat gaji penuh hanya dipotong uang absen.

Untuk karyawan yang kena PHK, mereka mengaku puas dengan tawaran perusahaan, yakni pesangon sesuai dengan ketentuan tenaga kerja.

Head of Corporate Communications Nurmaria Sarosa mengatakan pihaknya terpaksa memberhentikan 50 persen karyawannya demi efisiensi.

Namun dia mengaku karyawan yang diberhentikan tidak dari tim inti (key person) hanya dari bagian administrasi.[Dni]