290411 Biaya Angkutan Haji Diperkirakan Sulit Turun

JAKARTA—Biaya angkutan haji untuk tahun ini diperkirakan akan sulit untuk diturunkan karena harga bahan bakar pesawat masih tinggi dan adanya monopoli penyedia jasa ground handling di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

“Sulit untuk menurunkan biaya angkutan haji jika melihat kondisi yang terjadi sekarang. Saya justru khawatir yang terjadi biaya angkutan untuk haji itu malah naik tahun ini,” ungkap Direktur Niaga Batavia Air Sukirno Sukarna di Jakarta, Kamis (28/4).

Dijelaskannya, saat ini harga avtur untuk penerbangan internasional berkisar satu hingga 1,5 dollar AS per liter. Angka ini berbeda dengan kondisi tahun lalu dimana berada di kisaran di bawahnya. Naiknya harga minyak mentah di dunia juga memberikan pengaruh kepada biaya pengadaan jasa pendukung seperti katering.

“Kondisi makin runyam dengan di mergernya tiga perusahaan pengelola ground handling di Bandara King Abdul Aziz yang mengakibatkan biaya sewanya naik hampir 100 persen dibanding tahun lalu karena sudah terjadi monopoli. Belum lagi pengenaan biaya per jemaah 25 riyal dan pajak bandara 50 riyal per jemaah,” jelasnya.

Sebelumnya, Pada 2010, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menurunkan biaya naik haji sebesar 80 dollar AS  menjadi 3.342 dollar AS  dengan cara menurunkan biaya pemondokan dari usulan 3.000 riyal menjadi 2.850 riyal, serta memotong margin maskapai penerbangan dari usulan 10 menjadi hanya 4 persen.

Untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah akan membuka kesempatan multi operator untuk melayani angkutan haji.
Sukirno mengatakan, Batavia Air siap mengikuti tender operator haji yang dikelola oleh pemerintah karena dari sisi sarana dan prasaran sudah siap.

“Kami memiliki armada dan dinyatakan lolos dari embargo penerbangan ke Eropa. Pihak otoritas penerbangan Arab Saudi menggunakan standar Eropa untuk mengukur keselamatan penerbangan, ini tentu membuat peluang batavia semakin besar memenangkan tender,” katanya.

Dijelaskannya, untuk angkutan haji sebenarnya yang berlaku adalah penerbangan carter sehingga operator manapun bisa menjalani setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. “Namun, akan lebih mudah jika mendapatkan izin khusus,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk melayani jemaah haji pihaknya berencana akan menyewa enam hingga tujuh pesawat berbadan lebar. Profil pesawat yang dipilih diantaranya A330, B777, B747-400, atau B767-300. Satu unit dari pesawat ini jika ingin mendapatkan titik impas dari biaya sewanya harus mengangkut 18 ribu jemaah haji. Pihal lessor yang dibidik untuk pengadaan pesawat berasal dari Eropa, Turki, Amerika Serikat, dan China.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang Supriyadi Ervan mengatakan,  pemerintah berencana akan menambah operator penerbangan untuk mengangkut ibadah haji agar bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah Indonesia.

“Kami sudah meminta kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah perusahaan angkutan haji. Selama ini angkutan haji hanya dioperasikan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines,” ungkapnya.

Dijelaskannya, penambahan operator penerbangan telah diusulkan oleh Kementerian Agama kepada Kemenhub. Kemenhub harus meminta kepada pihak Arab Saudi untuk memberikan izin.

Sesuai dengan perjanjian bilateral untuk  penerbangan, operasi penerbangan harus bersifat resiprokal.  Bila dari Indonesia mengusulkan penambahan menjadi dua operator angkutan haji, maka pihak Arab Saudi pun berhak untuk mewakilkan dua operator penerbangan juga.

Pemerintah Arab Saudi  akan memilih maskapai yang salama ini telah terbang secara reguler ke Arab yaitu Lion Air dan Batavia Air. Arab Saudi  juga akan memilih maskapai lain untuk mendampingi Saudi Arabian Airlines.

Menurutnya, izin dari pemerintah Arab sangat penting mengingat saat  musim haji penerbangan sangat padat. “Pemerintah Arab sangat selektif saat memberikan landing permit (izin mendarat) di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah,” jelasnya.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan,  siap menerbangkan sebanyak 15.000 jemaah haji bila pemerintah memberikan izin maskapai tersebut menjadi salah satu penyelenggara haji Indonesia.

Direktur Operasi  Garuda Indonesia Ari Sapari menegaskan, perseroan menargetkan minimal bisa menerbangkan jemaah dengan persentase yang sama seperti tahun lalu.

Pada 2010, Garuda menerbangkan 118.999 jemaah atau 56,39 persen  dari total 211.000 jemaah. Garuda sudah mulai melakukan tender pesawat yang akan disewa mulai 26 September-12 Desember 2011 untuk melayani penerbangan haji.

Garuda sudah membuka tender pada 21 Maret untuk mencari pesawat seperti Boeing 747-400, 767-300 ER, 777-200 LR, 777-300 dan Airbus A330-200 atau Airbus A330-300.

“Kami sudah melakukan tender jauh-jauh hari karena ketersediaan pesawat sewa saat ini sangat terbatas. Jumlah pesawat yang akan kami operasikan untuk haji tidak berbeda jauh dibanding 2010,” kata Ari.

Pada 2010, Garuda menyewa 14 pesawat dari tujuh lessor dari total 15 pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan haji, terdiri dari empat Boeing 747, satu Boeing 767, enam Airbus A330-300, dan tiga Airbus A330-200. Sementara satu unit pesawat milik perseroan yang digunakan adalah Airbus A330-200

Berdasarkan perhitungan, jika Garuda memasang target bisa melayani 56,39 persen  atau 133.982 jemaah dari rencana kuota 237.600 jemaah, Garuda berpotensi memperoleh pendapatan  2,07 triliun rupiah  dari penerbangan haji 2011.

Sedangkan secara total, maskapai nasional bisa mendapatkan omset  3,68 triliun rupiah  dari penyelenggaraan penerbangan haji 2011, naik 12,53 persen dibandingkan nilai pendapatan penerbangan haji 2010 yang sebesar 3,27 triliun rupiah dengan catatan penambahan kuota disetujui pemerintah Arab Saudi.[Dni]

290411 Flexi Investasi Rp 300 Miliar Kembangkan Jasa Data

JAKARTA–Unit usaha Fixed Wireless Access (FWA) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Flexi, membenamkan dana sebesar 200 hingga 300 miliar rupiah untuk mengembangkan jasa data pada tahun ini.

“Kami rencananya akan membangun 1.300 BTS yang mendukung mobile broadband. Ini akan melengkapi 6 ribu unit BTS yang ada selama ini,” ungkap EGM Telkom Flexi Mas’ud Khamid di Jakarta, Kamis (28/4).

Diungkapkannya,  rencananya perseroan akan mengembangkan teknologi Evolution data Only (EVDO) Rev A dan B di 10 kota yang akan selesai pada Agustus nanti.  Beberapa kota yang dibidik di antaranya Makassar, Denpasar, Banjarmasin, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Bandung,  Jabotabek, Pekanbaru, dan Medan.

“Saat ini pelanggan Flexi sekitar 18 juta nomor. sebanyak satu juta diantaranya sudah aktif menggunakan data. kita harapkan ditambahnya BTS mobile broadband akan membuat jumlah pengguna data menjadi dua juta akhir tahun nanti. Ini akan mendorong omset Flexi tumbuh single digit pada tahun ini setelah tahun lalu meraup pendapatan sebesar 4 triliun rupiah,” jelasnya.

Operation Vice President Public Relations Telkom Agina Siti Fatimah  pada tahun lalu Flexi mencatat pertumbuhan sebesar 20 persendengan  rata-rata penggunaan pulsa (Average Revenue Per User/ARPU) sekitar 30 ribu rupiah per bulan.

“Kami  berharap pelanggan Flexi pada 2011 bisa tumbuh 10-11 persen menjadi sekitar 20 juta pelanggan pada akhir 2011,” katanya.
Untuk menggapai target yang dicanangkan, lanjutnya,  sejumlah inovasi telah dilakukan, antara lain dengan menggelar program “Flexi Bebas Bicara”. Tujuan utama dibuatnya program pemasaran ini untuk memperkokoh positioning Flexi sebagai operator penyedia jasa telekomunikasi paling irit.

Manfaat program Flexi Bebas Bicara adalah antar sesama pelanggan Flexi (on nett) bisa menelepon dengan tarif Rp 0 tanpa syarat dan registrasi. Sementara, bagi pelanggan Flexi lain yang melakukan Combo di dalam wilayah program ini dapat ikut menikmati benefit dari program Flexi Bebas Bicara Rp 0.

Program Flexi Bebas Bicara semula berlaku di wilayah Jabodetabek, Serang, Karawang, Purwakarta dan Rangkasbitung. Namun kemudian pelanggan di kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Barat pun bisa menikmati program Flexi Bebas Bicara.[dni]

290411 Pemudik Lebaran Diperkirakan Naik 3,29%

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik pada saat musim Lebaran 2011 ini mencapai 14,746 juta penumpang atau naik 3,29 persen dibandingkan tahun lalu yaitu yang berjumlah 14,276 juta penumpang.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan kementeriannya telah mulai mempersiapkan lonjakan pemudik saat lebaran nanti yaitu melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di 12 provinsi di seluruh Indonesia. Pihaknya menghimbau kepada seluruh Dishub untuk melakukan pantauan secara ketat titik kemacetan di masing-masing wilayah.

“Tantangan mudik Lebaran tahun ini akan berbeda, karena ada beberapa titik kemacetan yang bergeser seiring dengan selesainya pembangunan fly over Merak dan fly over Balaraja yang telah siap dioperasikan sebelum lebaran tahun ini,” jelasnya di Jakarta, Kamis (28/4).

Dikatakannya,  untuk mengantisipasi titik kemacetan baru tersebut, Kemenhub  memerintahkan kepada seluruh Dishub di Indonesia untuk menggunakan teknologi informasi (information technology / IT) disetiap tempat yang diprediksi menjadi titik kemacetan baru, seperti pasar tumpah maupun palang perlintasan kereta api.

Tahun lalu, kementeriannya telah memasang kamera CCTV di 120 titik kemacetan dan juga terminal bus, terminal kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara di seluruh Indonesia.

“Teknologi tersebut berguna untuk memperoleh infomasi dan data langsung dari lapangan, contohnya antrian panjang pada penyeberangan di Merak-Bakauheni yang seharusnya bisa diantisipasi dengan adanya kamera pengawas CCTV ini,” tuturnya.

Diperkirakannya, puncak mudik Lebaran akan terjadi pada H-3 Lebaran pada angkutan jalan, angkuta kereta api, maupun angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). Untuk angkutan udara diprediksi terjadi pada H-1 Lebaran dan terakhir pada angkutan laut pada H-4. Puncak mudik Lebaran tersebut diperkirakan oleh adanya cuti bersama pada akhir Agustus hingga awal September 2011.

“Rata-rata akan ada peningkatan jumlah penumpang sebesar 3,29 persen dibanding Lebaran tahun lalu. Sedangkan peningkatan jumlah penumpang terbanyak diprediksi pada angkutan udara yaitu naik 15 persen dari 2,156 juta penumpang menjadi 2,480 juta penumpang pada tahun ini,” katanya.

Direktur Jenderela Perhubungan Darat Kemenhub Soeroyo Alimuso menyatakan, momen liburan sekolah pada Juni hingga Juli ini akan digunakan kementeriannya sebagai persiapan menghadapi lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran pada Agustus hingga September mendatang.

“Pada Mei ini akan ada banyak mobilitas penumpang karena banyak orang mencari sekolah baru, baik itu SMA maupun perguruan tinggi di daerah, selain itu juga bertepatan dengan musim liburan sekolah yang cukup panjang, ini untuk percobaan pada musim mudik Lebaran nanti,” kata Soeroyo.

Ditegaskannya,  pihaknya telah menginstruksikan kapada seluruh Dishub di Indonesia untuk melakukan pantauan maupun pengecekan baik itu sarana dan sarana perhubungan di masing-masing wilayah di Tanah Air. Pengecekan tersebut antara lain, memantau secara ketat kelaikan kendaraan umum, mengantisipasi kemacetan lalu-lintas di obyek wisata, dan juga memasang rambu, maupun marka, diseluruh jalan nasional.

“Musim liburan sekolah tahun ini diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang angkutan darat sebesar 2 persen dibanding tahun lalu, sedangkan pada penyeberangan di Merak-Bakauheni diprediksi ada kenaikan sebesar 10 hingga 15 persen pada musim liburan ini,”  jelasnya.[dni]

290411 Kemenhub Nilai Batas Waktu Kapal Offshore Realistis

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menilai batas waktu beroperasinya kapal asing untuk kegiatan khusus lepas pantai (Offshore) yang diatur secara teknis melalui PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri realistis untuk dicapai oleh pelaku usaha lokal.

“Kami membuat aturan itu setelah mengajak semua pihak yang terlibat dalam bisnis pelayaran atau pengadaan kapal itu berdiskusi. Batas waktu yang dituang dalam aturan itu hasil kesepakatan bersama dengan semua pemangku kepentingan,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (28/7)

Seperti diketahui, sesuai PM 48/2011 pemerintah  memberikan batas waktu bagi kapal asing yang beroperasi di kegiatan lepas pantai (Offshore) demi menjaga konsistensi azas cabotage dijalankan.

Dalam aturan itu secara rinci  diatur tentang jangka waktu penggunaan kapal asing  dimaksud berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kapal. Kegiatan survei minyak dan gas bumi dengan penggunaan kapal survey seismik, survei geofisika dan survei geoteknis diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2014.

Untuk kegiatan konstruksi lepas pantai ditetapkan berdasarkan jenis kapal yaitu untuk kapal derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Sementara untuk jenis kapal Diving Support Vessel (DSV) diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengeboran diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2015. Kegiatan penunjang operasi lepas pantai diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Terakhir, kegiatan pengerukan serta salvage dan pekerjaan bawah air diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengetahui kemampuan kapal berbendera Indonesia baik jenis maupun jumlahnya serta kebutuhannya peraturan menteri ini menyebutkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikut sertakan penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang ketersediaan kapal berbendera Indonesia.

Izin penggunaan kapal asing tersebut diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan administratif dan telah dilakukan upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia minimum 1 (satu) kali namun ternyata memang tidak tersedia (dibuktikan dengan pengumuman lelang). Hal ini bertujuan untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen pada angkutan laut dalam negeri.

“Kami konsisten untuk mendorong para pemain lokal. Nantinya juga dalam kegiatan tender di BP Migas akan didorong untuk mendahulukan kapal lokal,” katanya.

Berkaitan dengan diberlakukannya PMK 80/2011 yang mencabut bea masuk 182 pos tarif  hingga akhir tahun ini dimana salah satunya berdampak kepada dicabutnya ketentuan mengenakan Bea Masuk 5 persen bagi kapal, Bambang menjelaskan, hal itu salah satu bentuk lain dukungan pemerintah dalam membantu iindustri perkapalan. “Jangan dilihat batas waktunya. Kami nihilkan bea masuk itu untuk mendorong pengusaha lokal menjadi mandiri,” jelasnya.

Bambang pun tidak mengkhawatirkan, jika nantinya Bea Masuk diberlakukan  tidak akan menggerus daya saing pemain lokal. “Daya saing jangan hanya mengandalkan dari sisi biaya. Banyak hal lain yang bisa dilakukan pengusaha lokal. Apalagi sekarang sektor pembiayaan sudah mau memberikan bunga murah bagi pemain lokal,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto mengakui aturan teknis yang dikeluarkan oleh Kemenhub sudah mengedepankan kepentingan nasional dengan adanya kewajiban mengedepankan penggunaan kapal Indonesia jika memang tersedia walaupun roadmap belum berakhir.  [Dni]