150411 XL Masih Bidik Lisensi SLI

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) masih membidik lisensi Sambungan Internasional (SLI) untuk meningkatkan layanan ke pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya.

“Seperti posisi pada 2007, kami tetap menginginkan lisensi SLI untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan dan melengkapi lisensi yang dimiliki. Apalagi, masalah penyelenggaraan SLI itu sebenarnya hal yang lumrah dikerjakan oleh semua operator telekomunikasi,” tegas Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi di Jakarta, Kamis (14/4).

Ditegaskannya, perseroan sejak mengikut tender empat tahun lalu sudah siap secara infrastruktur menyelenggarakan jaringan SLI. Bahkan strategi pemasaran pun sudah disiapkan dengan memprioritaskan jasa diperuntukkan bagi pelanggan sendiri.

“Sekarang kami memiliki sekitar 40,4 juta pelanggan. Prioirtas jasa ini akan diberikan kepada mereka untuk memudahkan dalam melakukan panggilan SLI yang berkualitas,” tuturnya.

Dimintanya, jika pemerintah menggunakan aturan yang tertuang dalam PM Kominfo No 1/2010  untuk memberikan lisensi seluler kepada PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), maka regulasi yang sama bisa dijadikan rujukan untuk pemberian kode akses SLI bagi XL.

“Saya dengar sekarang ada pembahasan di pemerintah yang menimbang SLI akan diberikan melalui tender atau evaluasi. Bagi kami semua terserah prosesnya dan akan kita ikuti. Hal yang penting ada kepastian bahwa peluang untuk mendapatkan lisensinya,” tegasnya.

Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini menambahkan, dari sisi jaringan telah digelar serat optik yang menghubungkan Batam-Johor Baru dan Dumai-Malaka, serta memperbanyak gateway. “Tinggal disiapkan pembangunan Sentra Gerbang Internasional (SGI). Singkatnya, infrastruktur sangat siap,” tukasnya.

Berdasarkan catatan, saat ini pemain SLI berbasis clear channel ada tiga yakni Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Potensi  pasar dari jasa SLI tahun ini sekitar tiga triliun rupiah yang akan berasal dari jumlah panggilan sebesar tiga miliar menit per tahun. Komposisi panggilan adalah  70 persen  keluar negeri dan 30 persen panggilan dari luar negeri.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengakui, pemain SLI memang harus ditambah jika melihat tren kenaikan trafik setiap tahunnya.

“Pertumbuhan trafik setiap tahunnya 30-45 persen. Pada 2015 nanti diperkirakan ada 36 miliar menit, idealnya ada 6 operator yang menyelenggarakan layanan ini agar tarifnya makin terjangkau dan kualitas pelayanan makin baik,” jelasnya.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono  menjelaskan, untuk jasa SLI beklum ada pasal khusus yang secara jelas mencermikan kebijakan nasional tentang jumlah gerbang internasional Indonesia.

“Dalam PM No 1/2010 hanya disebut bahwa yang memerlukan kode akses (penomoran) jumlahnya dibatasi dengan cara seleksi. Sedang dalam Fundamental Technical Plan (FTP) penomoran SLI menggunakan satu digit , sehingga implicit FTP membatasi hingga 9 gerbang,” jelasnya.

Pembagian Dividen

Selanjutnya Hasnul mengungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPSTLB) yang dilakukan pada Kamis (14/4) disepakati penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2010 sebesar 2.891.261 triliun rupiah diambil untuk pembagian dividen sebesar 30 persen atau mencapai 911487 miliar upiah dengan harga per saham sekitar 107 rupiah.

“Kami menaikkan besaran persentase untuk dividen karena industri sudah mature sehingga investasi tidak terlalu besar lagi. Kalau sudah begini untuk apa ditahan dividen bagi pemegang saham. Selain itu kami ingin mengubah paradigma yang memegang saham XL dari orientasi mencari yield menjadi dividen stock. Pada akhir Mei ini Dividen akan dibayarkan,” jelasnya.

Senior Vice President NetCo and Corporate Finance XL Axiata Johnson Chan menambahkan, perseroan juga berencana akan membayar hutang sebesar dua triliun rupiah pada tahun ini baik yang telah jatuh tempo atau dipercepat pembayarannya. Pada tahun ini hutang perseroan yang jatuh tempo sebesar satu triliun rupiah. Sedangkan posisi total hutang pada tahun lalu sebesar 10,2 triliun rupiah.

“Setiap kuartal rencananya akan dibayar sekitar 500 miliar rupiah. Pada kuartal pertama tahun lalu dilakukan pembayaran 900 miliar rupiah,” jelasnya.

Hasnul menambahkan, perseroan pada tahun ini mengalokasikan belanja modal sebesar lima triliun rupiah dimana 30 persen akan digunakan untuk pengembangan jaringan 3G. “Kami menginginkan jasa data ini kontribusinya naik dari 9 persen pada tahun lalu menjadi 10 hingga 11 persen bagi total pendapatan,” katanya.

Dian menambahkan, pada tahun ini rencananya akan dibangun sekitar 2.500-3.000 BTS dimana 45 persen adalah BTS 3G (Node B).

“Kami tengah melakukan modernisasi jaringan sehingga BTS bisa siap menjalankan Long Term Evolution (LTE). Penyedia jaringan yang digandeng adalah Ericsson dan Huawei,” katanya. [dni]

150411 UU Pelayaran Dukung Persaingan Usaha

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kehadiran Undang-undang No.17/2008 tentang Pelayaran mendukung persaingan usaha sehat bagi pelaku usaha di industri yang diaturnya.

“Saya bisa pastikan kehadiran UU Pelayaran itu memberikan kepastian investasi, meningkatkan keamanan, dan persaingan usaha sehat,” tegas Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Kamis (14/4).

Dijelaskannya, semangat dari persaingan sehat itu bisa dilihat dari dipisahnya fungsi regulator dan operator melalui pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Otoritas Pelabuhan (OP).

“BUP itu membuat pihak swasta atau pemerintah daerah bisa bermain di pelabuhan. Jika hanya mengandalkan pada pemerintahan pusat, tidak bisa pelabuhan itu berkembang. Saat ini sudah ada 24 BUP dan masih puluhan yang antri untuk disahkan,” jelasnya.

Sedangkan OP diharapkan bisa menekan biaya tinggi di pelabuhan dan meningkatkan ketertiban dan keamanan.

Dikatakannya, jika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keberadaan dari UU Pelayaran, terbuka untuk dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.”Ini era demokrasi. Itu hal yang biasa jika ada yang tidak puas,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino meminta UU Pelayaran. direvisi dan tetap memposisikan badan usaha milik negara bidang pelabuhan itu sebagai operator pelabuhan.

“Mestinya direvisi karena spiritnya benar, tetapi implementasinya malah jauh dari nilai kompetisi, Pelindo malah bisa jadi monopoli,” katanya.

Lino mengatakan bahwa semangat untuk memisahkan regulator dan operator bagus, tetapi ternyata implementasinya malah menjadikan Pelindo II bisa menjadi operator biasa.

“Dulu, Pelindo swasta bisa masuk dan kerja sama dengan Pelindo, kini UU No 17/2008 malah menjadikan Pelindo tak perlu ajak swasta. Artinya, Pelindo II kini bisa jadi monopoli,” katanya.

Menurut Lino, silahkan saja fungsi regulator diambil, tetapi fungsi bisnis di pelabuhan tetap bisa kompetitif. “Fungsi Pelindo II sebagai `land lord` bisa saja diambil, tetapi fungsi sebagai port operator mestinya dipertahankan, selesai !,” katanya.

Saat ini fungsi `land lord` tersebut akan diambilalih oleh Otoritas Pelabuhan (OP), sementara organ di dalam OP selama ini adalah birokrasi dan tak punya pengalaman bisnis.

“Mestinya OP ini diserahkan ke Pelindo II sehingga kesannya adalah makin memperkuat posisi dan membesarkan Pelindo, bukan sebaliknya, sementara fungsi pengaturan dan pengawasan tetap di tangan pemerintah,” katanya.

Lino pun mengkritisi masterplan yang dibuat oleh Kemenhub dalam mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok khususnya pembangunan pelabuhan Kali Baru. Hal yang disorot adalah adanya pembangunan jembatan melewati perkampungan nelayan sehingga menjadikan kawasan itu tidak efisien.

Pelindo II pun sedang mempertimbangkan untuk mengikuti tender yang akan dibuka oleh Kemenhub jika masterplan tak direvisi.

Menanggapi hal itu, Sunaryo menegaskan tidak menjadi masalah Pelindo II enggan mengikuti tender karena masterplan sudah ditandatangani oleh Menhub Freddy Numberi sehingga kecil kemungkinan direvisi.

“Dalam membangun Kali Baru itu kita harus melihat dampak sosialnya. Jika kampung nelayan digusur, itu ada 150 kepala keluarga yang nasibnya terganggu. Pembangunan jembatan itu justru memudahkan perpindahan barang masih dikawasan Priok,” jelasnya.

Diungkapkannya, pemerintah akan menyelesaikan dokumen tender Kali Baru pada minggu ketiga April, selanjutnya pada akhir Mei atau awal Juni, tender dilaksanakan. ” Fase pertama itu menelan investasi sekitar 8,8 triliun rupiah dan bisa mendapatkan kapasitas sekitar 1,92 juta Teus,” tuturnya.[Dni]

150411 Pelindo II Berpeluang Menangkan Tender Kali Baru

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) berpeluang besar memenangkan tender  pengelolaan terminal di kawasan utara Kalibaru karena persyaratan teknis yang dibuat menguntungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Kami tidak akan melupakan Pelindo II sebagai BUMN yang lama bermain di pengelolaan pelabuhan.  Dukungan itu bisa dilihat dari persyaratan teknis dari dokumen tender yang akan selesai pada minggu ketiga April ini,” ungkap Menhub Freddy Numberi di Jakarta, Jumaat (15/4).

Diungkapkannya, jika dilihat dari persyaratan teknis yang tengah digodok maka Pelindo II sebagai peserta tender nantinya berhak untuk menawar 10 persen dari nilai pagu yang ditetapkan. Hak ini diberikan karena Pelindo II adalah inisiator dari pengembangan pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, dalam persyaratan teknis juga diharuskan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang telah bermain di jasa itu selama 10 tahun dan biasa mengelola kapasitas kontainer hingga 1 juta Teus. “Jika dilihat dari persyaratan itu, Pelindo II memiliki semuanya. Jadi, kenapa harus takut menghadapi proses tender,” katanya.

Ditegaskannya, langkah tender dilakukan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) karena ingin mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Kita tidak bisa main tunjuk hanya karena ingin cepat pembangunan infrastrukturnya. Tender ini adalah pilihan terbaik bagi semuanya,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tender dilakukan sudah tepat karena area yang akan dibangun diluar wilayah kerja Pelindo II. “Kita melakukan reklamasi laut untuk Kali baru itu. Jika bicara laut, itu milik negara makanya harus ditender. Nah,  pengelolaannya yang diberikan kepada pihak BUP, dimana dalam hal ini harus ditender atas nama kesamaan peluang usaha,” tuturnya.

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengungkapkan, jika dokumen tender disahkan pada minggu ketiga April ini, maka akhir Mei atau awal Juni akan dilakukan tender. “Kita harapkan pada September sudah dilakukan ground breaking,” katanya.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengatakan, masalah polemik keikutsertaan perseroan di tender Kali Baru sudah selesai dengan adanya ketegasan dari pemerintah jalur tender yang dijalankan. “Kami tidak mau berpolemik lagi. Kita siap ikut tender,” tegasnya.

Dijelaskannya, masalah isu Pelindo II tengah menjalankan tender untuk kali baru sendiri sebenarnya adalah untuk mencari kontraktor jika memenangkan lelang itu. “Kami harus menang dulu sebagai BUP dalam tender yang digelar pemerintah. Setalha itu baru dicari kontraktornya,” katanya.

Sebelumnya, berkembang wacana, sesuai arahan Wakil Presiden Boediono, untuk menyerahkan pengerjaan proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Priok ini langsung kepada PT Pelindo II selaku pengelola pelabuhan, tanpa melalui mekanisme tender. Dengan demikian, pengerjaan proyek dapat segera dilakukan mengingat kebutuhan yang mendesak akibat ancaman stagnasi di pelabuhan Tanjung Priok.

Kawasan Kali Baru rencananya akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama menelan investasi sekitar 8,8 triliun rupiah, di mana 50 persen akan ditanggung oleh Jakarta International Cooperation Agency (JICA). Pengembangan tahap I ini diharapkan  memiliki kapasitas sekitar 1,9 juta teus dan selesai pembangunannya pada 2014.

Pelabuhan Kali Baru harus dikembangkan karena Pelabuhan Tanjung Priok terancam mengalami stagnasi dalam kurun tiga tahun mendatang. Sinyal stagnasi bisa dilihat dari pertumbuhan peti kemas internasional pada 2009-2010 sebesar 23 persen dan domestik 26 persen. Saat ini kapasitas Tanjung Priok sekitar 4 juta teus.[dni]