050411 Proyek Penebalan Bandara Husein Sastranegara Dipercepat

 

JAKARTA-PT Angkasa Pura II (Persero) mempercepat penyelesaian penebalan landasan (overlay) Bandara Husein Sastranegara, Bandung yang menelan biaya 41,82 miliar rupiah dari Mei 2011 menjadi 7 April 2011.

 

“PT Adhi Karya dan PT Biro Asri sebagai kontraktor  hanya tinggal melakukan penebalan di 700 meter panjang landasan tersisa dari total panjang landasan 2,5 kilometer,” ungkap Direktur Utama Angkasa Pura II  Tri S Sunoko di Jakarta, Senin (4/4).

 

Diungkapkannya, setiap hari kemajuan  pengerjaan dari proyek itu bisa mengerjakan penebalan  sepanjang 100 meter.  ”Jadi, kalau tidak diganggu hujan pada 7 April itu bisa selesai semua. PT Indonesia AirAsia yang berencana mengganti pesawat Boeing 737-300 menjadi Boeing A320 setelah overlay selesai bahkan sudah akan melakukan flight test A320 pada 5 April dengan kondisi pesawat tanpa penumpang,” jelasnya.

 

Diharapkannya,   selesainya overlay tersebut akan membuat pendapatan Bandara Husein Sastranegara dari Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) akan naik karena dengan bisa didarati pesawat jenis A320, jumlah penumpang yang bisa terangkut maksimal sebanyak 180 orang setiap kali penerbangan sementara Boeing 737-300 hanya memiliki kapasitas angkut 148 penumpang. Angkasa Pura II mengenakan pelayanan penumpang atau pasengger service charge  40 ribu rupiah  untuk penumpang domestik dan  150 ribu rupiah   untuk internasional.

 

Berdasarkan catatan, pada 2010 lalu, pendapatan Husein Sastranegara mencapai  32,41 miliar rupiah  dari total pendapatan Angkasa Pura II  3,02 triliun rupiah, terdiri dari pendapatan aeronautika  29,04 miliar rupiah dan non-aeronautika  3,36 miliar rupiah. Husein Sastranegara menghasilkan laba usaha  9,86 miliar rupiah  dari total laba usaha perseroan  1,14 triliun rupiah. Bandara tersebut dilalui 766 ribu penumpang pada 2010, dari kapasitas bandara 350 ribu penumpang per tahun.

 

Angkasa Pura II menargetkan trafik penumpang melalui bandara Husein Sastranegara pada 2011 meningkat 70 persen  menjadi 1,3 juta penumpang. Selain melakukan overlay, perseroan juga menambah kapasitas terminal dari 2.000 penumpang menjadi 4.000 penumpang per hari di atas lahan 6.000 meter senilai  30 miliar rupiah. Naiknya trafik penumpang diproyeksi bisa menambah laba tahun ini menjadi  26 miliar rupiah.

 

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Distribusi Indonesia AirAsia Widijastoro Nugroho, memastikan maskapainya akan menggunakan A320 untuk empat rute dari dan menuju Bandung mulai pertengahan April.

 

Maskapai tersebut melayani penerbangan dari Bandung menuju Kuala Lumpur dan Singapura masing-masing satu kali sehari. Sementara dari Bandung menuju Denpasar dan Medan sebanyak dua kali sehari.

Diungkapkannya, ketika menggunakan Boeing 737-300 tingkat isian maskapainya  untuk  rute ke Bandung rata-rata 85 persen  dan saat akhir pekan bisa mencapai 90 persen.

 

“Kami tidak khawatir load factor turun akibat menggunakan pesawat yang lebih besar, karena dengan menggunakan A320 maka harga per satuan kursi bahkan bisa turun. Selain itu kami juga diuntungkan, selain konsumsi avtur pesawatnya lebih efisien, kapasitas kursi kami juga bertambah setiap penerbangan,” jelasnya.[dni]

 

 

050411 Penerapan Nomor Tunggal Masih Dikaji

 

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang mengaji penerapan nomor tunggal (Mobile Number Portability/MNP) untuk menekan pemborosan penggunaan blok nomor.

 

MNP merupakan kebijakan yang memungkinkan pelanggan memiliki untuk selamanya satu nomor seluler yang telah dibeli. Dengan kebijakan ini, meskipun pelanggan  berganti  operator, nomor yang digunakan tetap sama

 

“Jika bicara sesuai roadmap yang dibuat oleh Kemenkominfo, MNP harusnya sudah berjalan akhir tahun ini. Tetapi melihat kondisi teknis dan realita di lapangan, banyak pihak yang keberatan,  kita memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tidak salah melangkah,” ungkap Anggota Komite BRTI M. Ridwan Effendi di Jakarta, Senin (4/4).

 

Diungkapkannya, untuk mewujudkan MNP memerlukan   investasi bersama  membangun  clearing house yang cukup besar dan  akses ke billing system semua operator.  Sementara dari hasil survei, jumlah pengguna yang menginginkan adanya layanan ini sedikit.

 

“MNP itu cocoknya  untuk pelanggan pascabayar. Sementara di Indonesia 97 persen pelanggannya prabayar,” jelasnya.

 

Dijelaskannya, walau Indonesia sudah memiliki Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT)  tetapi berbeda cara kerjanya jika menjalankan MNP.”Berbea  clearing house-nya, harus online dengan billing system dan data base pelanggan setiap operator.  Kalau SKTT  tidak perlu,” katanya.

 

Berdasarkan catatan, konsep MNP bisa dijalankan di  Hongkong, Finlandia, Korea, dan  Norwegia dengan  tingkat permintaan MNP   10 persen dari total pelanggan. Sementara di negara lainnya permintaan hanya di bawah satu persen.

 

Secara terpisah, Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menegaskan,   hak konsumen untuk menggunakan nomor yang sama dan diberi kemudahan untik pindah operator.

 

”Jika bicara roadmap infrastruktur harusnya akhir tahun ini sudah dijalankan MNP. Apalagi Indonesia masuk dalam negara dengan teledensitas yang tinggi. MNP ini alat baru berkompetisi untuk menghindari kejenuhan,” katanya.

 

Menurutnya, terdapat dua cara untuk menjalankan MNP. Pertaman, sentralisasi dimana  fungsi SKTT  bisa lebih diberdayakan. Kedua, desentralisasi, dimana nomor  yang ingin dipindah  diberitahukan ke regulator. Nantinya regulator yang mengurus MNP   dan dicatat dalam Home Location Register (HLR)  operator baru.[dni]

050411 Cabotage Bukan Hanya Masalah Ekonomi

 

JAKARTA—Penerapan azas Cabotage bukan hanya masalah kepentingan ekonomi, tetapi menegakkan kedaulatan negara atas wilayah laut yang dimilikinya.

 

Demikian rangkuman pendapat dari Anggota Dewan Kelautan Indonesia Son Diamar dan Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto ketika dihubungi secara terpisah, Senin (4/4).

 

Keduanya dimintai pendapat  tentang penerapan azas Cabotage yang dituding menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga produk di tangan konsumen menjadi mahal. Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional.

 

“Cabotage itu bukan hanya masalah perekonomian, apalagi untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini masalah kedaulatan akan area keluatannya,” tegas Son Diamar

 

Dijelaskannya, jika kapal yang berada di perairan Indonesia menggunakan bendera lokal maka yang berlaku di atas kapal tersebut adalah hukum Indonesia  sehingga penegak hukum berhak untuk menegakkan hukum lokal. “Jika berbendera asing, aparat lokal tidak berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di kapal, karena sesuai hukum internasional  kapal  dianggap sebagai sebuah negara yang tengah berlayar,” jelasnya.

 

Menurutnya, masalah polemik azas cabotage sebenarnya tidak perlu terjadi jika ada keinginan berbagi dari pemilik modal besar dalam hal ini pengusaha asing dengan pengusaha lokal. “Sebenarnya bisa dilakukan pergantian  bendera sehingga   pengusaha lokal mendapatkan sebagian saham. Saya rasa itu hal yang wajar pengusaha lokal mendapatkan sebagian keuntungan. Soalnya pengusaha asing itu kan berusaha di wilayah Indonesia,” katanya.

 

Masih menurutnya, pemerintah harus konsisten menjalankan azas cabotage dan tidak goyah oleh suara-suara dari pihak asing. ”Jika ada yang bicara azas cabotage itu melanggar liberalisasi perdagangan dan lainnya itu hanya kekhawatiran dari pengusaha asing yang serakah didukung oleh politik luar negeri negara tetangga yang tidak ingin Indonesia maju usaha pelayarannya,” ketusnya.

 

Sementara Johnson mengungkapkan,  sejak adanya azas cabotage selama periode 2005 hingga 2010, pelaku usaha nasional sudah menginvestasikan dananya tidak kurang dari 7,8 triliun rupiah  membeli kapal sebanyak 3.904 unit.

 

Jumlah kapal niaga nasional hingga posisi Desember 2010 tercatat sebanyak 9.945 unit dengan kapasitas mencapai 13,1 juta ton, naik 64,6 persen dibandingkan dengan 2005 sebanyak 6.041 unit dengan kapasitas 5,67 juta ton.

 

“Harga sewa kapal-kapal yang diberikan oleh pengusaha asing pun menjadi turun karena pengusaha lokal berani membanting harga untuk jenis komoditi yang banyak kapalnya,” katanya.

 

Dicontohkannya, sebelum azas cabotage untuk menyewa jenis kapal AHTS sebelum cabotage dikenakan oleh pengusaha asing sebesar 16 ribu dollar AS per hari. Setelah pemain lokal masuk, harga menjadi bersaing turun hingga 10 ribu dollar AS per hari.

 

Menurutnya, dari paparan diatas terlihat selama ini kapal-kapal asing melakukan “penjajahan” dan membawa devisa keluar negeri. “Pengusaha lokal walaupun dibilang harga sewanya mahal, tetapi semua uangnya balik ke dalam negeri yang dinikmati oleh perbankan, galangan, asuransi, dan pelaut nasional,” katanya.

 

Diakuinya untuk jenis komoditi tertentu harga sewa kapal lokal lebih mahal tetapi hal ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Pertama, kapal lokal menggunakan dana pinjaman bank lokal dengan bunga 7-8 persen, sementara kapal asing menggunakan kapal asing dengan bunga 3-4 persen. Kedua, pengusaha lokal menggunakan kru lokal yang harus dibayarkan pajaknya. Ketiga, perusahaan Indonesia  membayar pajak, sementara di beberapa negara pajak tidak dihitung.

 

”Nah, sekarang tinggal pilihan negara ini mau dibilang murah sewa kapalnya tetapi ”dijajah” asing dan sewaktu-waktu menjadi mahal karena dikontrol asing serta devisa keluar negeri atau lebih mahal tetapi dinikmati bersama di dalam negeri” ketusnya.

 

Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervanmenegaskan,  nafas dari azas cabotage adalah ingin menyeimbangkan neraca dalam mengangkut komoditi dimana sebelum 2005 sangat timpang antara kapal dalam negeri dengan asing. “Keluarnya Inpres pada 2005 berupa roadmap untuk azas cabotage itu semangatnya agar kapal lokal berdaulat di negeri sendiri,” tegasnya.

 

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo pun menegaskan, tidak akan mundur selangkah pun untuk menegakkan azas cabotage. ”Jika ada revisi di Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tidak akan bertentangan dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kelonggaran bagi kapal asing hanya diperuntukkan untuk kapal tipe C bagi kegiatan lepas pantai (Off Shore). Selain itu, cabotage harga mati,” tegasnya.

 

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.
Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD Tugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.[dni]

 

 

050411 Telkom Tawarkan Solusi Smart Building

 

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengusung solusi  Smart Building sebagai bagian dari upaya memperkuat bisnis Telecommunication, Information, Media, and Edutainment (TIME) sekaligus emberikan nilai tambah bagi pemilik bangunan tinggi.

 

“Green Building yang akan menjadi tuntutan bagi setiap developer atau owner building terhadap bangunan yang akan didirikannya dalam upaya memanjakan dan memberikan kepuasan kepada tenant atau penghuninya,” jelas  Direktur Enterprise and Wholesale Telkom, Arief Yahya  di Jakarta, Senin (4/4).

 

Menurutnya, Green Building  memiliki keunggulan dalam hal penghematan pemakaian resource dan energi, tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan, dan menyediakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan bangunan.

 

Green Building,  dapat diwujudkan melalui teknologi Smart Building, yaitu suatu teknologi pada aspek elektronik gedung yang memanfaatkan ICT (Information and Communication Technology) untuk mengotomatisasi operasional Gedung, mendefinisikan rule dan task pada pemakaian energy building agar tercapai penghematan konsumsi energi.  “Kunci pencapaian implementasi Green Building adalah efisiensi pada pembangunan dan pengoperasion gedung,” tegasnya.

 

Teknologi Smart Building dapat melakukan penghematan pada fase konstruksi dan fase operasi gedung. Hal ini dimungkinkan karena Smart Building berjalan pada satu platform network yang terintegrasi untuk pengontrolan gedung yaitu platform jaringan TCP/IP. Telkom Smart Building Solution dengan jaringan TCP/IP berbasis fiber optic yang terintegrasi dapat memberikan solusi paling efektif dan efisien untuk mewujudkan Green Building.

 

Secara terpisah, Country Manager, Software Group, IBM Indonesia Nina K Wirahadikusumah mengungkapkan, investasi fasilitas properti dan biaya operasinya dapat mencapai 30 persen dari pengeluaran tahunan korporat, dimana 50  persen dari biaya kepemilikan sebuah fasilitas ditimbulkan  oleh biaya pengoperasiannya yang berkelanjutan.

 

“IBM telah menjalin kerja sama dengan ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan efiiensi perlengkapan di gedung-gedung kantor di seluruh dunia  dengan menggunakan piranti lunak Smarter Buildings IBM, yang meliputi analitik, otomatisasi  dan IBM Maximo Asset Management,” jelasnya.
Diungkapkannya, untuk memperkuat posisi perseroan dalam bisnis ini baru saja diakuisisi  perusahaan swasta di Las Vegas, Amerika Serikat yang bermain di solusi piranti lunak,, TRIRIGA, Inc. “Akuisisi ini bertujuan untuk mempercepat inisiatif Smarter Buildings dari IBM sehingga dapat meningkatkan performa perusahaan real estat dan  pengelolaan proyek besar,” katanya.[dni]

050411 Bundling Tetap Akan Menjadi Andalan

 

JAKARTA—Konsep pemasaran memaketkan (Bundling) ponsel dengan kartu perdana diyakini tetap menjadi andalan bagi pelaku usaha untuk bersaing di era kejenuhan pasar telekomunikasi.

 

”Bundling itu akan tetap menjadi andalan baik dari sisi operator atau vendor ponsel. Soalnya dari konsep bundling ini kedua belah pihak dalam posisi sama-sama diuntungkan,” jelas Direktur DRTV Corporation Teddy Tjan di Jakarta, Senin (4/4).

 

Diungkapkannya, konsep bundling di Indonesia masih akan berkutat pada dua model yakni sinergi kerjasama atau produk dibeli oleh salah satu pihak. ”Saya belum melihat ada model lainnya. Sinergi kerjasama itu bisa berupa diberikan paket bonus oleh opertaor untuk produk ponsel tertentu. Sedangkan konsep produk dibeli ini rasanya hanya berlaku untuk merek kuat dari luar,” katanya.

 

VP Channel Management Telkomsel, Gideon Edi Purnomo mengungkapkan, pihaknya   mengincar 8 juta pelanggan baru dari program bundling tahun 2011. Angka ini dua kali lipat dari capaian Telkomsel tahun 2010 sebesar 4 juta pelanggan baru.
Dijelaskannya, sukses Telkomsel  tidak lepas dari kejelian dalam melihat kebutuhan pelanggan Telkomsel, baik untuk segmen low end, mid end maupun high end. Masing-masing segmen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, demikian pula value yang diharapkan dari program bundling. “Kuncinya adalah bagaimana menghadirkan produk dan layanan dalam produk bundling itu sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen,” ujarnya.
Ditegaskannya, Telkomsel  dalam menyiapkan produk bundling  tidak mau sekadar menitipkan kartu perdana di dalam ponsel, tetapi sekaligus menanamkan aplikasi yang sudah dikustomisasi sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk meningkatkan value added, dalam konsep bundling ini, Telkomsel juga memasukkan aplikasi dalam bentuk launcher, misalnya Love Indonesia untuk produk bundling BlackBerry.
“Ke depannya, kita juga berusaha agar bundling ini tidak hanya sekadar Telkomsel menitipkan kartu kepada penyedia handset tapi bagaimana memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan Telkomsel, terutama layanan baru yang bersifat Value Adedd Services (VAS)”, jelasnya.[dni]

050411 Akuisisi Teradang Regulasi


 

Kabar PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) ingin mengakuisisi satu operator tak lama lagi menyentak banyak pihak.

 

Presiden Bakrie  Telecom Anindya N Bakrie dalam blog pribadinya memberikan sinyal operator yang akan diakuisisi adalah pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) tiga tahun lalu yang mengusung teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax).

 

“Saat pelanggan menginginkan kecepatan, maka kami bergerak lebih cepat. Kami dengan gembira menyampaikan bahwa saat ini  dalam tahap akhir mengakuisisi perusahaan 4G.  Orang-orang Indonesia akan dapat berpergian dengan menggunakan jalan tol cepat di era informasi ini dengan 4G Wimax,” ungkap Anindya.

 

Berdasarkan catatan, delapan  operator tiga tahun lalu telah  menjadi pemenang tender BWA berdasarkan zona yang dipilih. Beberapa pemenang beserta zona yang digarapnya dan telah mendapatkan Uji Laik Operasi (ULO) diantaranya First Media di Sumatera Bagian Utara dan Jabodetabek. Berikutnya Berca  yang  tersebar di sebagian besar daerah-daerah di luar Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian Selatan, Bali dan Nusa Tenggara. Terakhir,  Telkom di Jateng, Jatim, Sulut, Papua, dan Maluku

 

Kabar beredar mengatakan BTEL akan mengakuisisi pemenang tender yang berada di area gemuk seperti  Jabotabek atau Jawa serta telah memiliki basis pelanggan dan infrastruktur. Nama tiga operator pun diapungkan yakni First Media, Berca, dan Internux.

 

First Media membutuhkan investasi hingga satu triliun rupiah untuk mengembangkan Wimax dengan merek dagang Sitra Wimax. Sementara Berca dengan merek dagang Wiigo membutuhkan dana sebesar 500 juta dollar AS. Dua operator ini sudah melakukan soft launching sejak tahun lalu.

 

Sedangkan Internux sendiri selamat dari ancaman pencabutan ijin prinsip sebagai penyelenggara di zona Jabodetabek karena memenangkan tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas aksi Kemenkominfo yang menganggap operator ini tidak berkomitmen membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan up front fee total 220,06 miliar rupiah. Kemenkominfo sendiri tidak memanfaatkan batas waktu untuk melakukan banding.

 

Direktur Utama Internux Adnan Nizar mengakui belum lama ini didekati oleh BTEL tetapi hingga sekarang  keputusan terhadap penawaran dari operator itu belum diambil. ”Saya belum bisa berbicara banyak soal yang satu itu,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

 

BTEL boleh saja bernafsu, tetapi masalahnya regulasi bisa menjadi penghambat. Hal ini mengingat jika yang diakuisisi adalah para pemenang tender BWA tentu memunculkan polemik karena belum satu pun dari  pemilik ijin yang melakukan komersialisasi layanan di pasar.

 

Juru Bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto menegaskan, dalam ijin prinsip yang diberikan pada pemenang sangat jelas masalah kepemilikan yang tidak boleh berubah. ”Kami belajar banyak dari pemberian lisensi era 2G atau 3G dimana ada operator yang kepemilikannya berubah-ubah tanpa menggelar layanan,  karena itu di tender BWA soal kepemilikan itu diatur,” tegasnya.

 

 

Dirjen  Penyelenggaraan Pos dan Informatika Syukri Batubara mengaku  belum mendapatkan laporan akan niat BTEL membeli satu operator 4G. “Saya harus tahu dulu operator yang dibidiknya dan bagaimana cara pembeliannya,” katanya.

 

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta, regulator untuk menunjukkan integritasnya dalam menyelesaikan aksi korporasi ini  dengan berpatokan pada aturan dan rasa keadilan.

 

”Jika memang ada pembelian terhadap operator BWA ini menyuburkan praktik jual beli lisensi karena belum satu pun yang menggelar layanan. Regulator harus bersikap tegas dan menegakkan aturan. Jika tidak, dalam tender sisa spektrum 2,3 GHz berikutnya akan ada lagi peserta yang mengambil keuntungan dari lelang frekuensi,” keluhnya.

 

Ditambahkannya, BTEL pun belum layak mendapatkan lisensi seluler walaupun pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyetujui. ”Menkominfo sebagai pengambil keputusan terakhir harus melihat kembali situasi di lapangan. Sebaiknya dibuka konsultasi publik agar transparansi terjaga,” tegasnya.[dni]

050411 Strategi Bisnis: BTEL 2.0 Sinergikan Suara, Data, dan Konten. Transformasi ala Medioker

 

Transformasi ternyata tidak hanya milik pemain besar. Pemain kecil  alias medioker pun tak ketinggalan melakukan aksi ini untuk mengantisipasi era konvergensi.

 

Dua tahun lalu penguasa pasar, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) muncul dengan istilah Telecommunication, Information, Media, and Edutainment (TIME) sebagai jargon transfromasinya.  Pada tutup kuartal I 2011,   PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) memperkenalkan visi  Telekomunikasi, Media dan  Teknologi (TMT).

 

TMT diusung dengan mengkonvergensikan tiga lini usaha yakni bisnis Telekomunikasi yang diwakili oleh BTEL, Media (Viva Group), serta Teknologi melalui Bakrie Connectivity (BConn) dan Bakrie Network (BNET).  Dua perusahaan terakhir ini adalah anak usaha dari BTEL. BTEL dengan merek dagang Esia  menyediakan layanan suara dan SMS  dimana pada akhir 2010 memiliki  13 juta pelanggan.

 

Sedangkan Bconn dengan Affordable Hyperspeed Access (AHA) tahun lalu memiliki   150 ribu pelanggan data.  Sementara BNET adalah anak usaha yang bergerak dibidang penyewaan infrastruktur menara dan serat optik yang tengah menggarap proyek di sepanjang ruas toal Kanci-Pejagan, selain  di wilayah Jawa dan Sumatera.

 

“Secara sederhananya transfromasi ini disebut “BTEL 2.0: More Than Just Talk”. Ini  sebuah lompatan besar kami yang kedua dalam lima tahun ke depan,” tegas  Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie  di Jakarta, belum lama ini.

 

Dijelaskannya, BTEL 2.0  lebih dari layanan suara, tapi juga akses data di mana pelanggan bisa menikmati solusi mobilitas secara keseluruhan dengan harga  yang paling terjangkau.

 

Diungkapkannya, sejumlah langkah telah disiapkan oleh perseroan sejak dua tahun terakhir dalam mewujudkan BTEL 2.0. Pertama, mengajukan lisensi seluler ke pemerintah guna menggarap potensi pasar yang lebih besar yakni sekitar  83 triliun rupiah dibandingkan lisensi FWA milik Esia yang  hanya 6.6 triliun rupiah. Lisensi sendiri kabarnya sudah disetujui oleh Kemenkominfo karena surat ijin prinsip sudah beredar di pejabat-pejabat berwenang di instansi itu.

 

Kedua, mengakuisisi satu perusahaan berbasis teknologi 4G yang memenangkan tender Broadband Wireless Access (BWA) tiga tahun lalu guna mengakali keterbatasan spektrum di 800 MHz yang dimiliki BTEL.

 

Ketiga, memperkaya konten dengan menggandeng pengembang aplikasi global  dan mendorong pemain lokal melalui inkubasi dengan  suntikan dana 100 miliar rupiah, serta  memperkaya tipe perangkat untuk mengakses di era konvergensi. Terakhir, menawarkan 20-30 persen saham Viva Group ke publik dalam waktu dekat dengan harapan ada dana segar sebesar 800 miliar sampai 1,2 triliun rupiah.

 

”Kami menyiapkan belanja modal untuk empat tahun ke depan sebesar lima triliun rupiah guna mewujudkan transformasi ini. Sekitar 50 persen untuk akuisisi, sisanya untuk pengembangan.  Kami optimistis pendapatan BTEL menjadi 7 triliun rupiah atau meningkat dua kali lipat dalam empat tahun ke depan. Jika transformasi berhasil,  kontribusi   suara dan data bagi total omset akan berubah dari 70-30 menjadi 30-70,” jelasnya.

 

Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer optimistis, konvergensi ini bisa direalisasi karena BTEL dan BConn dalam bisnis konten sudah jauh lebih matang daripada  kompetitor lain berkat memahami cara bekerjasama dengan industri konten.

 

”Kontribusi  Value Added Services (VAS) untuk pendapatan di  BTEL   sekitar 12 persen, sedangkan di kompetitor  hanya 5 persen. Itu buktinya industri konten senang bekerjasama dengan BTEL,” jelasnya.

 

Penuh Tantangan

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro mengakui, transformasi ala BTEL membuat perusahaan ini  berpeluang besar untuk  bertahan di masa depan. Namun, tantangan untuk mengkonvergensikan  Access, Backbone, dan  Content (ABC) tidaklah ringan.

 

”Realisasinya susah dilaksanakan  karena model bisnis  untuk konvergensi ABC itu belum ada yang tokcer. Hal ini karena filosofi bisnis telekomunikasi yang terbiasa  dengan model usage berhadapan dengan  konten  yang   menganut paham  flat fee atau subscription. Praktik selama ini biasanya amburadul,” jelasnya.

 

Menurutnya, jika pun BTEL menambah lisensinya dengan seluler belum menjamin akan bisa bersaing melawan pemain besar karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti penomoran dan komitmen pembangunan jaringan.

 

”Jika mengambil lisensi seluler, Esia tidak akan kompetitif di pasar karena menggunakan biaya interkoneksi seluler yang lebih mahal ketimbang FWA. Saya melihat dual lisensi yang ingin dimiliki BTEL lebih kepada keinginan  meningkatkan nilai perusahaan agar mudah mencari pendanaan dari luar,” jelasnya.

 

Pengamat Keuangan Yanuar Rizky juga menilai aksi BTEL tak lebih mengemas perusahaan dalam bahasa komunikasi yang baik. ”Teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) yang diusungnya tidak mencapai skala ekonomi karena perubahan pasar terlalu cepat, sementara investasi mulai tergerus dengan terpangkasnya harga retail. BTEL butuh menyampaikan  sesuatu ke pasar bahwa mereka bergairah, maka transformasi ini sepertinya solusi bagi para pemodal,” katanya.

 

Yanuar pun menyakini, kinerja perseroan ini dalam empat tahun mendatang akan tetap dibayangi oleh catatan negatif untuk bottom line karena selama ini investasi didanai melalui hutang. Hal itu bisa dilihat dari  investasi besar  dalam dua tahun belakangan sudah memukul bottom line dari perusahaan ini.

 

Untuk diketahui, BTEL hanya mencatat laba bersih 9,975 miliar rupiah di 2010, merosot hingga 90 persen  dibandingkan tahun 2009 yang sebesar 98,442 miliar rupiah. Sementara  pendapatan hanya naik 0,33 persen  dari 3.435,6 miliar rupiah pada 2009  menjadi  3.447,1 miliar rupiah pada 2010,

 

Sementara Head Of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menanggapi dengan tenang aksi BTEL karena perseroan sudah melakukan transformasi sejak Oktober dua tahun lalu. ”Kami sudah mendeklarasikan TIME sejak lama. Masing-masing perusahaan memiliki konsentrasi tersendiri untuk area pertumbuhan yang dibidikanya. Program TIME sendiri  sudah berjalan di jalur yang benar,” jelasnya.

 

Sedangkan Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi mengungkapkan, perseroan memiliki cara sendiri untuk menghadapi era konvergensi. ”Kami akan fokus sebagai penyedia akses data, suara, dan SMS. Sedangkan untuk masalah konten, XL lebih senang menggandeng mitra dari luar sambil mencari cara mendapatkan model bisnis yang ideal agar tidak hanya sebagai pipa penghantar,” tuturnya.

 

Presiden Direktur Alcatel Lucent Indonesia Frederic Chapelard mengungkapkan, saat ini tantangan yang dihadapi operator  bagaimana  dapat bertahan agar bisa mengoptimalkan biaya dan mengoperasikan jaringan,  serta melakukan diversifikasi sumber pendapatan.

 

Menurutnya,  operator di Indonesia   berada dalam lanskap telekomunikasi yang unik karena diramaikan dengan kehadiran 10 operator dengan skema lisensi yang berbeda-beda.  Di sisi lain, operator  menghadapi kenyataan  bahwa tingkat pendapatan rata-rata perpelanggan  merupakan salah satu  yang terendah di dunia yaitu dibawah 4 dollar AS per bulan.

 

Disarankannya,  sangat penting bagi operator untuk mengantisipasi berkembangnya pasar yang semakin terkoneksi ke arah Internet yang tidak hanya mencakup koneksi antarmanusia namun juga antarperangkat.

 

“Industri telekomunikasi memainkan peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi seperti halnya peran pengembangan sosial. Peran ini membutuhkan kerja sama, kepemimpinan dan investasi dalam jangka panjang seiring tumbuhnya ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya. [dni]