190411 Lion Air Ekspansi Rute Internasional

JAKARTA — PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) segera membuka rute-rute jarak jauhnya di China dan Australia tahun depan untuk mengekspansi pasar dan meningkatkan layanan ke pelanggannya.

Direktur Umum Lion Air  Edward Sirait mengatakan rute Internasional yang bakal dituju maskapai ini antara lain adalah Denpasar-Seoul, Denpasar-Beijing, Denpasar-Melbourne, Sydney dan beberapa kota di Asia Timur dan Australia lainnya.

“Saat ini kami sedang mengubah tangki pesawat Boeing 737-900 ER agar daya jelajahnya bisa lebih tinggi lagi. Akhir tahun sudah akan ada pembukaan rute internasional lagi,” katanya  di Jakarta Senin (18/4).

Dijelaskannya, penambahan kapasitas dilakukan pada pesawat yang akan didatangkan tahun ini dari pabriknya di Seattle Amerika Serikat. Penambahan kapasitas sekitar 50 persen, bila biasanya daya jelajah pesawat Lion itu sekitar 6 jam, maka ditingkatkan menjadi 9 jam.

Penerbangan ke Melbourne atau Sydney, jelasnya, membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga penambahan kapasitas BBM mutlak diperlukan, bila armada yang digunakan adalah Boeing 737-900 ER.

Berbeda dengan layanan untuk rute domestik yang menggunakan konsep low cost carrier (LCC), Lion akan menggunakan layanan full services untuk rute internasional itu.

“Pastinya kita akan membuatnya berbeda dengan yang lain, karenanya tunggu saja tanggal mainnya,” ujarnya. [Dni]

190411 Operator Berpolemik Soal Tarif Batas Bawah

JAKARTA—Operator telekomunikasi masih berpolemik soal penetapan tarif batas bawah untuk menjadi jalan keluar agar  perang tarif yang terjadi di industri tidak saling merugikan pelaku usaha.

Demikian rangkuman pendapat dari Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi, dan VP Sales & Distribution Axis Syakieb A. Sungkar ketika dihubungi secara terpisah terkait perang tarif yang terjadi di jasa telekomunikasi.

“Sebagai pemain besar, kami lebih senang ditetapkan tarif batas bawah agar tidak terjadi predatory pricing di pasar. Ini akan membuat margin keuntungan bisa  terjaga,” ungkap Sarwoto.

Sementara Hasnul mengakui, sudah dipanggil Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum lama ini untuk berdiskusi tentang jalan keluar dari perang tarif. “Sebenarnya ada dua solusi. Satu, penetapan tarif batas bawah. Kedua, menjaga kualitas layanan. Kami lebih senang yang diatur itu masalah kualitas layanan,” katanya.

Menurutnya, jika masalah kualitas layanan ini dijaga, operator akan berfikir dua kali bila ingin menetapkan tarif terlalu murah mengingat ada biaya untuk kualitas layanan yang harus dikeluarkan. “Sebenarnya tarif panggilan lintas operator bisa makin murah jika pemerintah berani menurunkan biaya interkoneksi di atas 6 persen mengingat beban keseluruhan dari operator berkurang secara signifikan tiga tahun belakangan ini,” katanya.

Masih menurut Hasnul, jika biaya interkoneksi dipangkas besar, maka bisa juga menghemat penggunaan nomor karena masyarakat selama ini cenderung mengoleksi banyak nomor untuk menikmati panggilan yang murah ke sesama operator. “Jika panggilan lintas operator murah, tidak ada gunanya lagi mengoleksi banyak nomor,” jelasnya.

Sedangkan Syakieb meminta pemerintah untuk memberikan perhatian bagi operator baru yang sedang membangun jaringan dari serangan pemain besar, terutama dalam perang tarif.

“Jika incumbent ikutan obral tarif, sama saja menutup peluang bagi pemain baru untuk dikenal masyarakat. Harusnya pemain baru diberi kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.

Syakieb berharap, regulator dapat mendengar suara hati operator pemain baru dan memberikan batas tarif bawah yang berbeda antara pemain baru dengan incumbent. Sehingga pemain baru ini diberi kesempatan berkembang. “Contohnya di Arab Saudi, ketika Etisalat masuk pasar, Saudi Telecom (STC) selaku incumbent dilarang untuk menurunkan tarif mereka,” tuturnya.[dni]

190411 Indonesia Butuh US$ 349 juta Bangun Broadband

JAKARTA—Indonesia membutuhkan dana sekitar 349 juta dollar AS guna membangun jaringan backbone untuk jasa pita lebar (broadband) jika ingin 30 persen dari total populasi mencicipi akses internet cepat pada 2014 nanti.

Konsultan Bank Dunia Jan van Rees mengungkapkan, alokasi anggaran itu di luar membangun jaringan hingga ke tingkat kabupaten di kawasan timur Indonesia yang mencapai 220 juta dollar AS.

“Kawasan timur terutama di sebagian Papua sangat susah untuk dibentangkan serat optik. Solusinya adalah menggelar microwave,” ungkapnya di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, dari total anggaran yang dibutuhkan, proyek membentangkan serat optik melalui rute timur Palapa Ring yang menghubungkan Kupang dan Sorong menelan investasi lumayan besar yakni sekitar  186 juta dollar AS.

Selanjutnya pembangunan serat optik untuk jalur  Manado-Ternate-Sorong-Ambon-Sulawesi sebesar 123 juta dollar AS dan menyelesaikan rute Palapa Ring  Sorong-Manokwari-Biak-Jayapura dan Sorong-Fak-Fak-Timika-Merauke yang menelan biaya  sekitar  145 juta dollar AS.   Terakhir memperkuat jaringan di   Kabupaten Sumatra-Kalimantan – Sulawesi Selatan yang akan menelan biaya  81 juta dollar AS.

VP Asia Pacific Alcatel-Lucent  Elizabeth Aris menyarankan, pemerintah harus memasukkan pembangunan jaringan broadband itu dalam program Public Private Partnership (PPP) agar bisa terealisasi. “Jika melihat kalkulasi bisnis dimana Average Revenue Per User (ARPU) Indonesia sekitar 3 dollar AS, tidak akan ada operator yang mau membangun backbone karena nilai komersial susah didapat. Konsep PPP harus digunakan untuk membangun proyek ini,” jelasnya.

Vice Chairman Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Zainal Arif Hasibuan mengakui anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sekitar 500 triliun rupiah untuk membangun jaringan TIK. “Kita masih ada kekurangan dana sebesar 1,400 triliun rupiah,” keluhnya.

Direktur Network & Solution  Telkom Ermady Dahlan menegaskan, perseroan siap membangun serat optik wilayah Maluku-Papua sepanjang 3.000 km yang menelan biaya 210 juta dollar AS

“Telkom menargetkan penyambungan 47.990 km serat optic di seluruh Indonesia pada 2015. Kami menyiapkan dana 150 triliun rupiah untuk proyek yang dinamai National Super Highway ini,” tegasnya.[dni]

190411 Lisensi Diselimuti Kontroversi

Lancar jaya! Inilah ungkapan yang layak diberikan seiring keluarnya  lisensi seluler  PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Pemilik merek dagang esia ini mengajukan 17 Mei 2010  dan pada April ini lisensi dikeluarkan.

Hal ini berbeda dengan pengajuan lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) milik PT XL Axiata dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis) yang masih terkatung-katung sejak beberapa tahun lalu.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kemenkominfo pun terlihat intens membahas pengajuan lisensi seluler BTEL ketimbang SLI milik dua pemain lainnya. Hal itu bisa dilihat dari serangkaian rapat yang dilakukan tahun lalu mulai dari membahas wacana pemberian izin prinsip hingga evaluasi rencana bisnis seluler milik BTEL.

Kontroversi pun mulai muncul di media kala wacana pemberian lisensi seluler bocor pada medio November 2010. Pertama, masalah dasar hukum yang digunakan yakni PM No 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.  Pasal 4 dalam aturan itu menjadi perdebatan antara bagian hukum dan Direktorat Telekomunikasi (Dittel) Kemenkominfo.

Dittel beranggapan jika mengacu pada pasal 4,  evaluasi diberikan jika pemain sudah memiliki kode akses jaringan dan frekuensi. Sementara BTEL sendiri belum memiliki kode akses jaringan tetapi kode akses wilayah sesuai   Fundamental Technical Plan (FTP)

Sedangkan bagian hukum berpendapat, permohonan BTEL  bisa dilakukan  berdasarkan proses evaluasi sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan dipenuhinva seluruh persvaratan-persvaratan proses evaluasi yanq akan dilaksanakan serta mempertimbangkan kondisi perkembangan industri  secara keseluruhan. Hasil dari tarik menarik ini adalah lisensi diberikan dengan evaluasi tanpa perlu mengubah PM No 1/2010.

Kontroversi berikutnya adalah masalah proses evaluasi yang dilakukan oleh BRTI dan  Kemenkominfo di salah satu hotel berbintang di Ancol, Jakarta Utara pada 30 November 2010. Dokumen evaluasi itu hanya ditandatangani oleh dua anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) dan dua pejabat dari BTEL.

Proses evaluasi ini menjadi tanda tanya karena keluar dari pakem yang terjadi selama ini dimana dalam pemberian lisensi baik secara evaluasi atau seleksi pembentukan tim harus melalui Surat Keputusan Menkominfo.

Logikanya, jika mulai Mei 2010 hingga rapat Pleno BRTI pada 21 Maret yang dibahas adalah tentang proses pemberian linsensi antara evaluasi atau seleksi, lantas kenapa evaluasi tetap dijalankan? Hal ini tentu membuat seolah-olah langkah evaluasi sudah dipilih sejak awal. Hasil evaluasi pun terlihat longgar karena BTEL hanya membangun 200 BTS untuk menutup coverage yang blank spot di 20 provinsi tanpa ada keinginan membuka area layanan baru untuk seluler.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pemberian lisensi ini adalah masalah penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan interkoneksi yang akan ditetapkan bagi BTEL.  Terakhir, masalah komitmen BTEL mengembangkan lisensi yang selama ini dikantonginya seperti SLI atau Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

”Saya melihat Kemenkominfo dan BRTI dalam memberikan lisensi seluler kepada BTEL terburu-buru. Jika memang ingin membina industri, langkah yang  dilakukan adalah menyiapkan payung hukum untuk lisensi tunggal (Unified License) yang akan membereskan masalah interkoneksi, BHP, dan lainnya. Jika seperti ini hanya memunculkan masalah di kemudian hari,” kata Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala di Jakarta, akhir pekan lalu.

VP Sales and Distribution Axis Syakieb A Sungkar melihat ada pilih kasih yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan lisensi. ”Kami meminta kode akses SLI susahnya minta ampun. Padahal SLI itu bisa dilakukan oleh semua operator,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, izin prinsip diberikan setelah mendapatkan masukan dari BRTI dan Bagian Hukum Kemenkominfo.
“Secara peraturan, kalau lewat dari 60 hari sudah harus keluar jawabannya. Iya atau tidak. Apalagi ini sudah setahun. Namun itu harus ada landasan hukumnya. Pendapat dari BRTI dan bagian hukum Dirjen Postel mengatakan ini tidak masalah. Ya sudah, saya tanda tangani itu,” tegasnya.[dni]

190411 Strategi Operator: BTEL Kantongi Lisensi Seluler. Upaya Memperluas Pangsa Pasar

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya meloloskan keinginan dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)  untuk mengantongi lisensi seluler dengan dikeluarkannya izin prinsip penyelenggaraan jasa tersebut melalui Kepmenkominfo No. 130/KEP/M.KOMINFO/4/2011 pekan lalu.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto menjelaskan izin prinsip diberikan  kepada  BTEL dengan penuh kehati-hatian disertai pengenaan kewajiban pembangunan kepada operator tersebut.

“Kewajiban yang harus dipenuhi adalah BTEL harus membangun prasarana dan sarana di empat provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, dan Yogyakarta, selain  beberapa persyaratan teknis lainnya,” tuturnya di Jakarta, belum lama ini.  .

Dijelaskannya, izin prinsip diberikan kepada pemerek  dagang esia itu dengan  batas waktu hingga 2 tahun sebelum akhirnya diberikan lisensi resmi setelah melalui tahap uji laik operasi (ULO).  Batas waktu dua tahun itu adalah jika komitmen dalam masa izin prinsip membangun 19 BTS tak bisa dipenuhi.

Selama ini, BTEL  mengantongi lisensi Fixed Wireless Access (FWA). Pembeda antara layanan FWA dan seluler adalah   pengguna FWA  hanya boleh menggunakan nomor tersebut hanya di wilayah tersebut, tidak boleh membawanya ke luar kode area. Sedangkan seluler  prefix number yang digunakan berlaku nasional.

Presiden Direktur Bakrie Telecom Anindya N Bakrie mengatakan, masuknya perseroan ke pasar seluler untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggannya dimana sekitar 20 persen dari sekitar 12 jutaan pelangganya sering berpergian sehingga membutuhkan fasilitas roaming ala seluler.

”Potensi pasar di seluler juga lebih  besar yakni sekitar  83 triliun rupiah dibandingkan   FWA  yang  hanya 6.6 triliun rupiah,” jelasnya.

Direktur Layanan Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi menambahkan,    walau telah mendapatakan lisensi seluler tidak membuat belanja modal dari perseroan pada tahun ini akan berubah. “Tetap 200 juta dollar AS. Kami hanya membagi saja komposisi pembangunan yang menjadi bagian dari komitmen FWA dan seluler,” jelasnya.

Dikatakannya, pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan adalah masalah kesepakatan interkoneksi dengan operator lain akankah penarikan terminasi panggilan berbasis seluler atau FWA mengingat dual lisensi yang dimiliki oleh BTEL.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, sudah diperkirakan FWA secara teknologi dan layanan bisa menjadi seluler. ”Kita melihatnya sebagai bagian dari konsolidasi industri. Semoga nantinya industri menjadi lebih sehat,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran BTEL sebagai pemain seluler pun tak akan mengubah peta persaingan di pasar karena pada dasarnya masing-masing pemain sudah saling mengambil pasar masing-masing. ”Pasar Indonesia unik, pelanggan tidak akan berhenti di 240 juta pengguna karena masyarakat memiliki lebih dari satu handset. Jadi, peluang operator untuk membuka pasar masih terbuka,” jelasnya.

Direktur Komersial XL Axiata Joy Wahjudi mengaku siap bersaing dengan BTEL jika nantinya akan muncul program pemasaran yang menjurus kepada perang tarif. ”Kami terbuka saja dengan aksi di pasar asalkan ada kesetaraan dalam bersaing,” tegasnya.

Awasi Interkoneksi

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto meminta, jika BTEL sudah mengantongi lisensi seluler, maka interkoneksi yang digunakan haruslah seluler. ”Hal yang harus diwaspadai adalah dari aksi pemasaran dimana dua nomor (FWA dan seluler) aktif secara bersamaan. Nah, kalau sudah begitu harus jelas biaya  yang digunakan terutama untuk panggilan onnet. Jika tidak, negara berpotensi dirugikan,” katanya

BTEL sendiri dalam dokumen komitmen membangun seluler menyatakan akan menggunakan frekuensi eksisting dengan pola dinamis dalam memanfaatkan spektrum. Pola dinamis dimaksud adalah membedakan pelanggan seluler dan FWA dengan memanfaatkan Home Location Register (HLR) sebagai referensi. Dalam praktik di lapangan, hal ini dijalankan oleh Mobile-8 dan Smart Telecom melalui aliansi SmartFren dengan produk Lokal Plus. Mobile-8 adalah pemilik  dual lisensi seperti BTEL.

Deputy CEO Commercial Smart Telecom Djoko Tata Ibrahim SmartFren mengungkapkan produk lokal Plus digunakan 25 persen dari   6,5 jutaan pelanggannya. ”Kami tidak khawatir jika ada yang meniru produk ini.  Rencananya frekuensi milik Smart akan difokuskan untuk data,  sementara untuk FWA dan Seluler Mobile-8 Fren  untuk layanan suara dan SMS,” jelasnya.

VP Sales and Distribution Axis Syakieb A. Sungkar  mengaku tidak khawatir jika nantinya BTEL menggunakan produk ala SmartFren untuk menganggu pasarnya. ”Kita siap saja. Kalau dilihat, produk semacam itu tidak begitu menarik di pasar karena komunikasi pemasarannya rumit,” jelasnya.

Menurut Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi kesuksesan BTEL dengan lisensi seluler akan tergantung banyak hal. Mulai dari komitmen pendanaan yang besar untuk membangun jaringan dan pemasaran, serta paket layanan yang penuh inovasi. ”Kalau mau main di harga (murah) rasanya sama saja bunuh diri. Produk dua nomor dalam satu handset itu memang unik, tetapi selisih tarif jika digunakan satu nomor itu tidak terlalu besar,” jelasnya.

Praktisi telematika Teguh Prasetya menjelaskan, pemain seluler berbasis teknologi GSM akan lebih unggul ketimbang Code Division Multiple Access (CDMA) karena beragamnya ketersediaan perangkat bagi pengguna dan keleluasaan roaming ke luar negeri.

Menurutnya, dimintanya lisensi seluler oleh BTEL  erat kaitannya dengan mulai tidak bersaingnya BTEL  sebagai pemain FWA dengan para pemain seluler. Hal ini karena  dampak dari   biaya interkoneksi antar operator yang tidak pro fwa lagi. Biaya interkoneksi FWA dan seluler hampir tidak ada bedanya lagi. Sementara biaya interkoneksi fixed line  tetep murah.

”Revenue Per Minute (RPM) antara seluler dan FWA juga sudah tidak ada beda. RPM seluler   antar 100-200 rupiah, sementara FWA 150-200 rupiah. Kalau melihat kondisi seperti ini, pemerintah harus memberikan lisensi seluler juga bagi Telkom Flexi dan Indosat StarOne yang masih bermain di FWA,” tegasnya.[dni]