210411 Regulator Siap Dialog dengan STC

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia siap berdialog dengan Saudi Telecom (STC) terkait nasib anak usahanya di Indonesia, Natrindo Telepon Selular (NTS/Axis) yang sedang kesulitan bersaing di pasar telekomunikasi lokal.

“STC internasional sudah berkirim surat kepada regulator mempertanyakan regulasi pentarifan dan persaingan di Indoensia. Kami welcome untuk berdiskusi,” ungkap Anggota Komite BRTI  Heru Sutadi di Jakarta, Rabu (20/4).

Dijelaskannya, sebenarnya  aturan interkoneksi dan tarif di Indonesia sudah jelas, dimana  pemerintah   hanya menetapkan formula atas tarif ritel saja.  Dan khusus untuk penyelenggara dominan harus mendapat persetujuan BRTI ketika menetapkan tarif dasar

“Soal adanya permintaan pengaturan  tariff batas  bawah, dari diskusi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta baiknya ditiadakan. Sebab khawatir tariff  batas bawah itu  mengunci tarif yang mungkin saja lebih murah,” jelasnya.

Menurutnya, hal yang terjadi di NTS memang unik karena sebenarnya tarif murah yang jor-joran dimulai oleh  pemilik merek dagang Axis itu.  “Harusnya jangan apa-apa dibenturkan dengan regulasi. Salah satu persoalan NTS adalah tidak ada orang indonesia di jajaran petingginya   sehingga komunikasi yang terjalin selama ini dengan regulator  tidak memahami budaya local,” ketusnya.

Masih menurutnya, pasar Indonesia sangat unik, sehingga cara-cara  berdagang di luar negeri belum tentu cocok di sini. “Misalnya, jika mereka tidak memicu tarif gratis sekian ribu SMS yang tidak masuk akal, tidak mungkin  mendorong pemain  lain juga mengobral SMS secara tidak logis. Janganlah  kegagalan manajemen dalam menjalankan usaha malah menuding regulator sebagai  kambing hitam,” tegasnya.

Sebelumnya, VP Sales & Distribution Axis Syakieb A Sungkar meminta pemerintah untuk memberikan perhatian bagi operator baru yang sedang membangun jaringan dari serangan pemain besar, terutama dalam perang tarif.

“Jika incumbent ikutan obral tarif, sama saja menutup peluang bagi pemain baru untuk dikenal masyarakat. Harusnya pemain baru diberi kesempatan untuk berkembang,” jelasnya.

Syakieb berharap, regulator dapat mendengar suara hati operator pemain baru dan memberikan batas tarif bawah yang berbeda antara pemain baru dengan incumbent. Sehingga pemain baru ini diberi kesempatan berkembang. “Contohnya di Arab Saudi, ketika Etisalat masuk pasar, Saudi Telecom (STC) selaku incumbent dilarang untuk menurunkan tarif mereka,” tuturnya.

Axis pada tahun lalu berhasil mendapatkan 9 juta pelanggan berkat program roaming nasional dengan XL Axiata.[dni]

210411 Bandara Internasional Perlu Distandarisasi

JAKARTA—Regulator penerbangan dihimbau untuk melakukan standarisasi bandara internasional agar ada efisiensi biaya pembangunan dan mendorong industri penerbangan.

“Harus ada standarisasi mengenai bandara internasional ini dibuat oleh pemerintah. Jika tidak ada standarisasi yang berujung setiap pembangunan bandara baru dianggap bandara internasional, itu justru menjadi beban bagi pemerintah karena ada biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk mengakomodasi penerbangan internasional,” jelas  Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Elisa Lumbantoruan di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurutnya,  Jumlah bandara internasional di Indonesia yang mencapai 27 bandara dinilai terlalu berlebihan.  Guna menyaring jumlah tersebut   pemerintah diminta membuat aturan standar syarat menjadi bandara internasional seperti adanya 10 kali penerbangan internasional dalam sehari atau dikunjungi 1 juta wisatawan asing dalam setahun.

“Jika kepala daerah setempat bisa membuktikan itu maka, boleh saja disebut bandara internasional. Jangan setiap bangun bandara dikategorikan internasional. Jangan bandara yang hanya dilandasi satu kali penerbangan seminggu bisa mengaku-aku sebagai bandara internasional,” ujar nya .

Untuk diketahui, pemerintah sudah menyiapkan    lima bandara Indonesia yang akan sepenuhnya dibuka untuk dimasuki maskapai-maskapai dari negara Asean antara lain Soekarno-Hatta (Jakarta), Kualanamu (Medan), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Denpasar), dan Hasanuddin (Makassar). “Tahun 2015 nanti hanya ada lima bandara internasional. Ini bukan bentuk proteksi, tapi lebih pada economic of skill untuk beri pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.
Diungkapkannya, sebagai bandara internasional, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur fisik yang memadai, termasuk  diantaranya ketersediaan petugas imigrasi, bea cukai dan lain-lain. Jika semua bandara mengklaim sebagai bandara internasional maka negara harus menyediakan biaya operasional yang cukup besar agar sesuai standar internasional. “Itu akan menjadi high cost bagi negara. Harus ada aturan khusus yang mengatur syarat menjadi bandara internasional,” tuturnya.
Elisa memperkirakan,  industri penerbangan di Indonesia masih akan berkembang lebih pesat lagi. Hal itu ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi dan kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung. Apalagi Indonesia diprediksi bakal masuk menjadi lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada tahun 2030. “Pertumbuhan industri airlines grafiknya linear dengan pertumbuhan ekonomi. Kita yakin industri penerbangan bisa lebih besar lagi dibanding sekarang,” cetusnya.
Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk yang kecenderungannya berkumpul di kota-kota besar. Bahkan populasi satu wilayah di Indonesia bisa melebihi jumlah penduduk di satu negara di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik otomatis pendapatan perkapita masyarakatnya juga akan meningkat. “Unemployment rate (tingkat pengangguran) turun signifikan, dengan sendirinya kemampuan membeli produk maskapai semakin tinggi,” tegasnya.
Secara geografis, Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan moda transportasi udara menjadi lebih utama dibanding moda yang lain. Secara komposisi maskapai nasional melayani 67 persen penerbangan melintasi lautan (over the water). Hal itu berbeda dengan negara lain yang lebih banyak memiliki daratan. “Seperti di India bisa saja moda transportasi udara digantikan dengan kereta api. Tapi di indonesia tidak bisa. Kalau diganti moda laut akan membutuhkan waktu yang panjang,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengatakan dipilihnya lima bandara untuk menyambut Asean Open Sky karena Indonesia tak mau kecolongan hanya dijadikan pasar oleh maskapai dari negara tetangga. “Kita ingin melindungi maskapai lokal. Indonesia adalah pemilik pasar terbesar di Asean. Jika dibuka semua bandara, neracanya tidak seimbang karena ada satu negara Asean yang jumlah bandaranya bisa dihitung jari,” jelasnya.[dni]

210411 Aturan Infrastruktur: SKB Menara Bersama Direvisi. Upaya Memberikan Kepastian Hukum

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya menyelesaikan masa konsultasi publik untuk merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menara Bersama  agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

SKB Menara Bersama adalah  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

Kemenkominfo merasa perlu untuk melakukan revisi karena pada   30 Maret 2011 sesungguhnya merupakan batas waktu akhir bagi masa transisi dan peralihan pembangunan dan atau penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 28  yang menyebutkan  penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama  ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 tahun terhitung sejak aturan ditetapkan.

Penyesuaian itu berupa menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan  lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

“Kondisi dilapangan menyatakan tidak mudah untuk menyesuaikan dengan aturan menara bersama. Agar tidak ada menara yang dirubuhkan, Pasal 28 itu perlu direvisi terutama masalah jangka waktunya. Jika revisi tidak dilakukan, Pemda bisa merubuhkan menara yang tidak sesuai dengan aturan,” jelas Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pada Senin (18/4),  semua masukan dari publik sudah ditampung dan tengah dikompilasi. ”Kami tetap akan mengubah Pasal 28 dengan memperpanjang masa transisi menjadi akhir Desember 2012,” tegasnya.

Hal lain yang muncul dalam konsultasi publik adalah ide dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk meningkatkan status SKB menjadi Peraturan Presiden (Perpres) atau lebih tinggi lagi.

”Untuk usulan dari ATSI kami tidak menutup diri. Itu bisa dilakukan sambil paralel menyiapkan yang ada sekarang ini (SKB). Soalnya tidak mungkin memaksakan bentuk regulasi baru jika yang ada saja masih bolong tanpa kepastian,” tegansya.

Ditegaskannya, masalah memberikan kepastian menjadi hal yang penting karena walau SKB sudah keluar sejak tiga tahun lalu,   fakta di lapangan menunjukkan aturan ini dalam implementasinya  menemui sejumlah kendala yang sangat signifikan seperti  masih banyak Pemda yang mempertanyakan kekuatan hukum Peraturan Bersama tersebut.

Selain itu  juga cukup banyak Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan Peraturan Bersama antara lain,  ada Pemda yang menghendaki agar penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan tower provider yang ditunjuk Pemkab/ Pemda, banyak daerah menetapkan IMB berjangka waktu secara berulang untuk kurun waktu tertentu, ada Pemda yang menerapkan izin gangguan / Hinder Ordinasi (HO) untuk semua menara dan berbatas waktu.

Berikutnya, ada Pemda yang menerapkan IMB tersendiri untuk antena di atas gedung walaupun tingginya hanya 6 meter, penetapan Cellplan dengan resiko menara eksisting  berpotensi dirobohkan hal ini karena zona ditetapkan Pemkab / Pemkot tanpa sepenuhnya mempertimbangkan aspek terjaganya pelayanan telekomunikasi.

Terakhir, adanya sejumlah izin dan pungutan lain terhadap menara selain IMB (izin prinsip, izin operasional dan lain sebagainya) tanpa mengacu pada undang undang yang berlaku.  Pemda  mengacu pada UU. No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemda yang berwenang untuk mengenakan Retribusi Pengendalian Menara dengan tarif paling tinggi 2 persen  dari NJOP Menara

”Dari 524 Pemkab dan Pemkot di Indonesia terdapat 13 Pemda yang langsung menerapkan 2 persen  dari NJOP Menara dan sekitar 50 Pemda yang sedang dalam proses pembuatan Perda retribusi pengendalian menara dan cenderung langsung menerapkan 2 persen  dari NJOP Menara,” jelasnya.

Desak Perpres

Ketua umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno menegaskan aturan sebaiknya  berbentuk  Perpres)agar adanya kepastian hukum bagi investasi dari pelaku usaha.

“Kami meminta aturan itu tidak dalam bentuk SKB lagi. Baiknya berbentuk  Perpres agar ada jaminan bagi pelaku usaha dan memudahkan koordinasi di lapangan karena pembangunan menara itu melibatkan banyak departemen selain pemerintah daerah,” tegasnya.

Disarankannya,  dalam merevisi isi dari peraturan tidak cukup hanya masalah di Pasal 28 tetapi juga menyangkut pengurusan perizinan dan biaya yang perlu dilakukan standarisasi. “Rasanya tidak cukup hanya masalah pasal 28 itu karena kondisi di lapangan kami memiliki kesulitan dalam mengurus perizinan mengingat di setiap daerah berbeda-beda standarnya. Jika ada standar nasional ini bisa membuat pelaku usaha mudah dalam merencanakan biaya operasi,” jelasnya.

Dicontohkannya, perizinan yang memerlukan standarisasi adalah masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau biaya Hinder Ordinasi (HO) yang berbeda-beda di setiap daerah.

Direktur PT Padi Mekatel, perusahaan penyedia menara bersama, Sahat Simanjuntak, mengakui  keberadaan SKB Menara Bersama  belum sepenuhnya memberikan jaminan kepada investor terhadap pembangunan menara telekomunikasi.

Menurut dia, hal itu antara lain disebabkan oleh otonomi daerah yang menyebabkan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagian di antaranya bertolak belakang dengan peraturan  bersama yang ditetapkan.

Selain itu, penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah juga sering  terkendala oleh persepektif negatif dalam masyarakat yang kadang kala juga  ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

“Jika memang akan dilakukan revisi terhadap peraturan bersama itu sebaiknya pemerintah sekaligus mengakomodasi kendala yang terjadi di lapangan, terlebih  terkait dengan kebijakan pemda,” ujarnya.[dni]

210411 M-Banking Mandiri Hadir di Blackberry

JAKARTA—PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meluncurkan aplikasi mandiri mobile  untuk transaksi perbankan bagi pengguna Blackberry agar dapat menumbuhkan pengguna jasa perbankan melalui ponsel itu dari 500 ribu pada 2010 menjadi satu juta nasabah pada tahun ini.

Mandiri mobile adalah layanan berbasis mobile banking dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan nasabah. Melalui layanan ini, nasabah tidak perlu mengingat perintah transaksi seperti jika menggunakan SMS Banking. Transaksi nasabah melalui mobile banking dibatasi maksimum Rp 20 juta per hari.

Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Budi G. Sadikin mengatakan inovasi mandiri mobile merupakan bentuk keseriusan Bank Mandiri untuk menjadi bank utama dalam e-banking. “Kami juga ingin mandiri mobile menjadi sarana akses bagi nasabah yang mudah, stylish dan personalized,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4).

Dijelaskannya, menu transaksi Mandiri Mobile telah mencakup cek saldo, info mutasi rekening,  transfer, isi ulang pulsa, pembayaran tagihan listrik, telepon, TV kabel, kartu kredit hingga informasi suku bunga dan pencarian lokasi ATM/cabang Bank Mandiri yang dilengkapi dengan peta.

Nasabah dapat mengubah fitur menu sesuai keinginan masing-masing, seperti ukuran font, pilihan bahasa Indonesia atau Inggris dan menyimpan transaksi yang sering dilakukan dalam daftar menu ‘Favoritku’ sehingga alur transaksi dapat menjadi lebih singkat.

Bahkan, nasabah juga dapat menampilkan foto yang mereka sukai di menu utama sebagai foto profil. Selain proses registrasinya pun relatif mudah, seluruh transaksi yang dilakukan tidak dikenakan biaya tambahan, nasabah hanya perlu berlangganan paket data (GPRS atau 3G).

Aplikasi yang dapat dinikmati oleh seluruh nasabah pengguna Blackberry Curve, Bold, Onyx, Storm serta Torch ini dapat diunduh nasabah dengan mengirim SMS ke nomor 3355 dengan perintah “Reg Mobile”. Aplikasi mandiri mobile juga dapat diunduh melalui situs Bank Mandiri yaitu http://www.bankmandiri.co.id  dan dalam waktu dekat, layanan akan tersedia di Blackberry App World. Rencananya, aplikasi ini juga akan  dapat digunakan nasabah pemakai iPhone dan Android pada  Mei dan Juni nanti.

Berdasarkan catatan, pada akhir 2010, volume transaksi finansial yang dilakukan melalui Mandiri SMS Banking telah mencapai kisaran 8 juta transaksi dengan nilai sebesar  10,6 triliun rupiah  atau tumbuh 60 persen dari 5 juta transaksi pada 2009 dengan nilai transaksi  6,6 triliun rupiah. Pencapaian itu berkontribusi pada pendapatan non bunga Bank Mandiri atau fee based income pada 2010 sebesar  8,5 triliun rupiah alias naik 60 persen dari tahun sebelumnya.[dni]

210411 Lintasarta Bidik 200 Pelanggan Cloud Computing

JAKARTA—PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) membidik 200 pelanggan atau 11 persen dari 1.800 pelanggan eksisting untuk menggunakan jasa cloud computing yang dibesutnya.

” “Untuk tahap awal, layanan ini ditargetkan bisa meraih 200 pelanggan potensial dari 1.800 pelanggan eksisting. Dari sisi kontribusi pendapatan, kami belum berani menargetkan terlalu tinggi, untuk tahap awal mungkin sekitar 5 persen,” ungkap  Presiden Direktur Lintasarta Samsriyono Nugroho di Jakarta, Rabu (21/4).

Dijelaskannya, meskipun jasa cloud computing   baru resmi diluncurkan pihaknya, namun sudah ada dua perusahaan yang telah menjadi kliennya. “Baru ada dua perusahaan, tapi sudah banyak yang try to buy karena tertarik dengan teknologi cloud computing kami yang mampu memberikan penghematan biaya TI hingga 50 persen,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan riset internasional, di tahun 2010 alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) untuk pembelian hardware mencapai sekitar 2,790 juta dollar AS per tahun.

Setelah   beralih ke sistim cloud computing, 44 persen dari end user yang disurvei tersebut mengalami penurunan biaya 10-50 persen. Sedangkan sebanyak 10 persen  lainnya mengaku mencatat penghematan biaya lebih dari 50 persen.

Menurutnya,  dengan biaya operasional yang semakin tinggi, perusahaan sudah semestinya melakukan evaluasi sistim TI yang tidak efisien dan beralih pada infrastruktur dengan otomasi TI yang menawarkan efisiensi biaya signifikan namun sangat fleksibel untuk mengakomodasi mobilitas bisnis perusahaan.

Lintasarta sendiri menawarkan tiga jenis layanan Cloud Computing Solutions yaitu Private Cloud, Dedicated Cloud dan Public Cloud.

Masih menurutnya,  keunggulan Cloud Computing Lintasarta terletak pada empat hal yaitu Secure, Affordable, Flexible dan Excellent (SAFE).

“Tingkat security layanan Cloud Computing Lintasarta dapat diandalkan, hal ini terbukti dengan diperolehnya sertifikat ISO 27001:2005 dari SGS International untuk jaminan keamanan informasi,” ujarnya.

Layanan Lintasarta Cloud Services sendiri terdiri dari paket Infrastructure as a Service (IaaS) dan Software as a Service (SaaS). IaaS menyediakan seluruh infrastruktur TI seperti fasilitas data center, storage hardware dan Server.

Penggunaan IaaS dapat digunakan sebagai data centre, sistem DRC, sistem Backup ataupun untuk hosting aplikasi selayaknya memiliki sistem sendiri.

Sedangkan SaaS menyediakan aplikasi-aplikasi yang menunjang value chain ataupun proses bisnis bagi perusahaan yang ditempatkan di Lintasarta dan dapat diakses melalui jaringan private maupun Internet.[dni]

210411 Bisnis Menggiurkan Bagi Pemain Lokal

Bisnis menara telekomunikasi  memang menggiurkan. Pada 2009  saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini diperkirakan ada  45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal. Hingga 2012 nanti nilai bisnis sub sektor ini bisa mencapai  40 triliun rupiah.

Biasanya rata-rata pendapatan dari bisnis sewa menara sekitar 171 juta rupiah per tahun per penyewa. Satu menara bisa disewa oleh beberapa penyewa dengan masing-masing kontrak sewa berjangka waktu 8-10 tahun sehingga pendapatan pelaku usaha di sektor ini  cenderung stabil.

Para pemain lokal berpeluang  menjadi raja di bisnis ini karena Kemenkominfo melalui Permen Menara Bersama melindungi pengusaha lokal untuk bermain di sektor ini. Hal itu terlihat dalam  Pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam Permen itu.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Operator telekomunikasi pun tak ketinggalan menyewakan menaranya karena sesuai aturan menara bersama hal itu dimungkinkan. Contoh operator yang sukses bermain dalam menyewakan menara adalah XL Axiata yang mampu meraup omset 850 miliar rupiah dari 5200 menara yang disewakan.

”Rencananya, pada tahun ini jumlahnya   akan membengkak karena potensi menara untuk disewakan mencapai8.500 site,” ungkap Direktur Jaringan XL Axiata Dian Siswarini di Jakarta, (20/4).

Direktur Utama  Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, perseroan   berencana menyewakan 10 ribu menara  yang tersedia saat ini dengan fokus di wilayah   Jawa dan Bali. Sebelumnya, dua ribu menara sudah disewakan  yang berkoniribusi  2 persen bagi total  pendapatan Telkomsel  tahun lalu mencapai  45 triliun rupiah.

Penyewaan menara  milik Telkomsel ini dilakukan sambil menunggu pelepasan 10.000 menara  miliknya ke PT Daya Mitra Telekomunikasi (Miratel). anak usaha Telkom lainnya.

Selain operator, perusahan penyedia menara juga ikut menikmati gurihnya bisnis menyewakan infrastrukturnya. Dua perusahaan malah telah mencatatkan sahamnya di lantai bursa. Kedua perusahan itu adaalah PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).

TBIG pada tahun lalu mencatatkan omset 671 miliar rupiah dengan 3.104 menara. Sementara TOWR membukukan pendapatan 1,355 triliun rupiah dengan 4.410 menara.

CEO Tower Bersama Herman Setya Budi  mengatakan strategi perusahaan tahun ini akan tetap mengikuti role out nasabah telekomunikasi ke daerah luar Jawa atau dengan mengikuti pembangunan jaringan operator telekomunikasi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiscus Paschalis mengungkapkan, bisnis penyewaan menara masih menarik karena margin laba yang ditawarkan masih besar dengan biaya perawatan yang rendah.

”Tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ini adalah perkembangan teknologi yang memungkinkan menara tidak menjadi  kebutuhan utama lagi untuk pengembangan jaringan. Saat ini jika para pemain ingin mengembangkan infrastrukturnya, cara terbaik adalah akuisisi menara milik operator telekomunikasi sehingga lebih hemat biaya dan mengurangi dampak sosial ketimbang membangun menara sendiri,” jelasnya.[dni]