040411 AP II Akuisisi APS

JAKARTA–PT Angkasa Pura II mengambilalih secara penuh kepemilikan PT Angkasa Pura Schiphol (APS) dari pengelola bandara udara asal Belanda, Schiphol international.

“Sebelumnya APS dimiliki secara bersama oleh AP II dan Schiphol Internasional. Seiring strategi perseroan yang ingin mengembangkan bisnis non-aeronautika, maka kami menguasai secara penuh APS,” ungkap Direktur Utama AP II Tri S Sunoko di Jakarta, Minggu (3/4).

Diungkapkannya, pekan lalu manajemen AP II  telah ke Belanda untuk merealisasikan aksi korporasi itu. “Pihak.  Schiphol telah menyetujuinya, sehingga sekarang tinggal mengurusi masalah legalnya saja,”jelasnya.

Dijelaskannya, proses legal telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan dalam waktu dekat ini, perusahaan tersebut akan murni kembali menjadi milik AP II.

Schiphol menguasai 50 persen saham di APS.Perusahaan asal Belanda ini masuk ke APS dengan keinginan untukmelakukan transfer teknologi kepada bandara yang dikelola Angkasa Pura II. Saat ini, BUMN tersebut telah melakukan banyak transfer teknologi dan menginginkan untuk mengelola sendiri.

“APS selama ini mengurus bisnis non aeronautika seperti periklanan,parkir, teknologi informasi, dan sebagainya. Tahun ini bisnis non aeronautika akan ditingkatkan,” katanya.

Dijelaskannya, biaya untuk mengambilalih saham dari Schiphol sebesar 481 ribu dollar AS atau setara  4,1 miliar rupiah  serta kewajiban utang sebesar 458 ribu dollar AS, sehingga AP II tinggal membayar kurang dari  10 miliar rupiah  untuk menasionalisasi anak usahanya tersebut. Saat ini aset APS sekitar 50 miliar rupiah.

Dikatakannya,  setelah diambilalih, AP II tetap akan menamakannya sebagai PT APS namun kepanjangannya kemungkinan berbeda dengan nama awal.”Bila dulu namanya PT Angkasa Pura Schiphol, mungkin akan menjadi Angkasa Pura Services atau bisa lainnya. Kami sudah ajukan tiga pilihan nama ke KemenkumHam,” katanya.

Selanjutnya dikatakan,  langkah. setelah pengambilalihan sukses, akan disiapkan aksi untuk secara resmi memisahkan APS  dari AP II atau spin off. Langkah spin off ini ditargetkan selesai pada pertengahan 2011 ini.[Dni]

040411 Kemenhub Jamin Perubahan PP No 20/2010 Tidak Bertentangan dengan UU Pelayaran

 

 

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menjamin perubahan yang dilakukan terhadap  Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan tidak akan bertentangan dengan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.

 

”Sesuai kesepakatan dengan  Komisi V DPR yang diubah adalah   PP No. 20/2010. Revisi akan tetap mengacu pada aturan di atasnya yakni   UU No. 17 tahun 2008. Semua ini karena kita ingin mengutamakan kepentingan yang lebih besar yakni lifting minyak nasional,” tegas juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Minggu (3/4).

 

Dijelaskannya, dalam revisi aturan tersebut nantinya hanya akan mengatur tentang kapal khusus tipe C yang masih bisa dioperasikan oleh pelaku usaha asing. ”Tetapi masalah teknis di revisi aturan, misalnya soal batas waktu pemain asing bisa beroperasi belum bisa dibicarakan karena revisi PP itu belum ditandatangani,” tukasnya.

 

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo menegaskan dalam mengakomodasi beroperasinya kapal tipe C oleh pelaku usaha asing dengan merevisi PP No 20/2010 tidak melanggar asas cabotage. ”Satu hal yang pasti,  UU No. 17/2008  tidak direvisi. Tetapi yang direvisi adalah PP No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang terbit sebelum 7 April 2011,” tegasnya.

 

Ditegaskannya, revisi PP  tersebut   sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perhubungan sehingga aturan itu bisa terbit pada pekan pertama April ini.

 

Diungkapkannya, berdasarkan data Kemenhub  kapal-kapal offshore untuk kegiatan survei seismik, pengeboran dan kontruksi lepas pantai masih belum bisa disediakan oleh pengusaha nasional sehingga dibutuhkan pasokan dar iluar negeri.

 

Kebutuhan kapal yang dikategorikan sebagai armada kelompok C untuk ketiga kegiatan tersebut selama periode 2011-2015 mencapai 99 unit, padahal kapal yang tersedia di Indonesia belum mencapai 10 unit.

 

Untuk diketahui, Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011. Saat ini hanya tinggal sektor Off Shore yang belum menjalankan cabotage.

Di Off Shore sendiri kapal yang melayani terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A yakni  jenisn Tugboats, Mooring Boats, Utility Vessels, Barges, Landing Craft, Oil Barges, Security Boats, Sea Trucks, Crew Boats, Crane Barges, Pilot Barges dan Anchor Boat ditutup bagi kapal asing  mulai 1 Januari 2010.
Sedangkan kapal kelompok B yakni jenis Accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, Anchor Handling and Tugs (AHT), Anchor Handling and Tug Supply (AHTS), ASD Tugboats, Platform Supply Vessel (PSV),  Seismic Vessel, Crane Barge, Floating Storage and Offloading (FSO), Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Adapun kapal kelompok C yakni Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig dan Cable Laying Ship.

 

Selanjutnya Bambang menegaskan,  nafas dari azas cabotage adalah ingin menyeimbangkan neraca dalam mengangkut komoditi dimana sebelum 2005 sangat timpang antara kapal dalam negeri dengan asing. “Keluarnya Inpres pada 2005 berupa roadmap untuk azas cabotage itu semangatnya agar kapal lokal berdaulat di negeri sendiri,” tegasnya.

 

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Paulis A. Djohan mengungkapkan, berdasarkan perhitungan organisasinya  selama periode 2005 hingga 2010, pelaku usaha nasional sudah menginvestasikan dananya tidak kurang dari 7,8 triliun rupiah  membeli kapal sebanyak 3.904 unit.

 

Jumlah kapal niaga nasional hingga posisi Desember 2010 tercatat sebanyak 9.945 unit dengan kapasitas mencapai 13,1 juta ton, naik 64,6 persen dibandingkan dengan 2005 sebanyak 6.041 unit dengan kapasitas 5,67 juta ton.

 

“Jangan ada pemikiran  azas cabotage itu menimbulkan biaya ekonomi tinggi, justru ini memacu perekonomian karena semua dana diserap ke dalam negeri. Jika ingin memacu investasi di pelayaran, harusnya ditambah lagi dengan kebijakan pembiayaan bunga rendah, bukan malah menuduh azas cabotage memacu biaya ekonomi tinggi,” sesalnya.[dni

040411 Garuda Butuh 120 Pilot

 

 

JAKARTA —PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membutuhkan 120 pilot baru setiap tahunnya guna menerbangkan armadanya yang terus bertambah dalam rangka program Quantum Leap.

 

“Kita butuh banyak pilot. Sebagai gambaran, Tahun lalu saja kita menambah 24 pesawat. Sedangkan tahun ini kita akan menambah 11 pesawat yaitu 9 pesawat B737-800 NG dan 2 pesawat A330-200,” ungkap  Vice President Flight Operation Garuda Capt. S Samad  di Jakarta, Sabtu (2/4).

 

Dijelaskannya,  sesuai program Quantum Leap, hingga tahun 2015 Garuda memerlukan tambahan 800 pilot. Pada tahun 2015 itu, jumlah pesawat yang digunakan Garuda direncanakan berjumlah 116 unit.

 

”Saat ini pilot Garuda berjumlah 820 personil dengan 30 di antaranya adalah pilot dari luar negeri. Garuda mempunyai kebijaksanaan 1: 9 atau satu pesawat dioperasikan oleh 9 pilot (4,5 set),” katanya.

 

Diungkapkanya, untuk memenuhi kebutuhan pilot,  Garuda bekerjasama dengan dua sekolah pendidikan penerbang yaitu Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) curug dan Bali International Flight Academy (BIFA) di Bali. Masing-masing memasok 60 pilot per tahun.

 

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan mengakui, kurangnya pasokan pilot sebagai salah satu pemicu tertekannya bottom line perseroan pada tahun lalu. ”Kami pada tahun lalu agresif menambah pesawat, tetapi timpang di sisi kru pesawat sehingga utlisasi dari kapasitas tidak tercapai,” katanya.

 

Dijelaskannya, Garuda menerapkan konsep satu pilot hanya menerbangkan satu jenis pesawat. Namun, hal ini menjadi masalah kala didatangkan armada jenis baru sehingga diperlukan konversi keahlian. Pada tahun lalu Garuda melakukan konversi pilot dari menerbangkan Boeing jenis klasik ke tipe terbaru yakni B 737-800 NG.

 

”Investasi untuk melakukan konversi itu butuh waktu tiga bulan dan biayanya besar. Ini juga salah satu pemicu bottom line Garuda tertekan tahun lalu. Kami harapkan masalah ketersediaan kru pesawat ini bisa diatasi dengan adanya pasokan dari sekolah penerbang lokal,” jelasnya.

 

Sementara Komisaris BIFA Robby Djohan mengungkapkan, pada akhir  pekan lalu   Garuda mendapat tambahan 26 pilot dari sekolahnya. ” Ke 26 penerbang tersebut adalah lulusan ke-3 dari BIFA yang sudah mengantongi sertifikat instrument rating, pilot pribadi (PPL) dan pilot komersial (CPL). Selanjutnya pilot-pilot baru ini akan menjalani program type rating B737-800 NG selama 11 bulan,” jelasnya.[dni]