260411 Kemenhub Beri Batas Waktu Pengoperasian Kapal Asing di Offshore

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) memberikan batas waktu bagi kapal asing yang beroperasi di kegiatan lepas pantai (Offshore) demi menjaga konsistensi azas cabotage dijalankan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2011.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan melalui keterangan tertulis menjelaskan,  peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tersebut mengatur secara ketat penggunaan kapal bukan berbendera Indonesia (asing) untuk kegiatan pengeboran dan lepas pantai baik mengenai jangka waktu penggunaan kapal, proses perizinannya serta mekanisme pengoperasiannya.

Dijelaskan, bahwa secara rinci juga diatur tentang jangka waktu penggunaan kapal asing  dimaksud berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kapal. Kegiatan survey minyak dan gas bumi dengan penggunaan kapal survey seismik, survey geofisika dan survey geoteknis diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2014.

Kegiatan konstruksi lepas pantai ditetapkan berdasarkan jenis kapal yaitu untuk kapal derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Sementara untuk jenis kapal Diving Support Vessel (DSV) diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengeboran diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2015. Kegiatan penunjang operasi lepas pantai diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengerukan serta
salvage dan pekerjaan bawah air diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur juga prinsip penggunaan kapal asing dimaksud yaitu bahwa bahwa kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.

Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa Kapal asing tersebut wajib memiliki izin dari Menteri. Izin penggunaan kapal asing tersebut diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan administratif dan telah dilakukan upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia minimum 1 (satu) kali namun ternyata memang tidak tersedia (dibuktikan dengan pengumuman lelang). Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penggunaan kapal asing yaitu kelengkapan dokumen antara lain rencana kerja yang dilengkapi jadwal dan wilayah kerja kegiatan dengan penandaan koordinat geografis, charter party antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dari pemberi kerja, Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut serta sertifikat kapal dan awak yang merupakan persyaratan yang selama ini sudah berlaku.

Selain itu juga diatur bahwa pengoperasian kapal asing untuk melakukan kegiataannya seperti dimaksud (shipping common practice) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Semua ketentuan pengaturan penggunaan kapal asing ini ditujukan untuk melindungi perusahaan kapal nasional

“PM ini adalah bentuk konsistensi pemerintah menjalankan azas cabotage,” tegasnya.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengetahui kemampuan kapal berbendera Indonesia baik jenis maupun jumlahnya serta kebutuhannya peraturan menteri ini menyebutkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikut sertakan penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang ketersediaan kapal berbendera Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen pada angkutan laut dalam negeri.

Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011 tersebut telah melalui proses pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu wakil dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas), dan Ketua Asosiasi Pengusaha Kapal Nasional atau INSA. Dalam beberapa kali pertemuan, diharapkan agar ke depan kemampuan pengusaha pelayaran Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dengan mengadakan kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan-kegiatan lepas pantai yang selama ini masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.[Dni]

260411 Operator Angkutan Haji Akan Ditambah

JAKARTA–Pemerintah berencana akan menambah operator penerbangan untuk mengangkut ibadah haji agar bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah Indonesia.

“Kami sudah meminta kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menambah perusahaan angkutan haji. Selama ini angkutan haji hanya dioperasikan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines,” ungkap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang Supriyadi Ervan di Jakarta, Senin (25/4).

Dikatakannya,  pihaknya telah mengajukan bilateral talk dengan otoritas penerbangan Arab. “Kami meminta pertemuan untuk membicarakan masalah usulan penambahan operator angkutan haji tahun ini,” katanya.

Dijelaskannya, penambahan operator penerbangan telah diusulkan oleh Kementerian Agama kepada Kemenhub. Kemenhub harus meminta kepada pihak Arab Saudi untuk memberikan izin.

Sesuai dengan perjanjian bilateral untuk  penerbangan, operasi penerbangan harus bersifat resiprokal.  Bila dari Indonesia mengusulkan penambahan menjadi dua operator angkutan haji, maka pihak Arab Saudi pun berhak untuk mewakilkan dua operator penerbangan juga.

Pemerintah Arab Saudi  akan memilih maskapai yang salama ini telah terbang secara reguler ke Arab yaitu Lion Air dan Batavia Air. Arab Saudi  juga akan memilih maskapai lain untuk mendampingi Saudi Arabian Airlines.

“Apakah keduanya akan jadi penyelanggara angkutan haji, itu tergantung mereka,” jelasnya.

Menurutnya, izin dari pemerintah Arab sangat penting mengingat saat  musim haji penerbangan sangat padat. “Pemerintah Arab sangat selektif saat memberikan landing permit (izin mendarat) di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah,” jelasnya.

Kementerian Agama sendiri sedang berusaha meyakinkan Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji 2011bagi Indonesia  sebanyak 12,60 persen  menjadi 237.600 orang dibanding jumlah jemaah 2010 sebanyak 211.000 orang.

Di samping itu, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji diasumsikan tidak berubah, yaitu  3.342 dollar AS atau setara 30,04 juta rupiah  per jemaah termasuk biaya penerbangan  15,52 juta rupiah  per jemaah.

Pada 2010, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menurunkan biaya naik haji sebesar 80 dollar AS  menjadi 3.342 dollar AS  dengan cara menurunkan biaya pemondokan dari usulan 3.000 riyal menjadi 2.850 riyal, serta memotong margin maskapai penerbangan dari usulan 10 menjadi hanya 4 persen.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengharapkan, agar secepatnya masalah penyelenggara angkutan haji diselesaikan agar pihak-pihak yang akan menjalankan bisa menyiapkan diri lebih baik.

“Ini butuh persiapan lebih matang, terutama bagi pemain baru. Kami sedang menunggu keputusan pemerintah,” tuturnya.

Lion Air telah menyatakan siap menerbangkan sebanyak 15.000 jemaah haji bila pemerintah memberikan izin maskapai tersebut menjadi salah satu penyelenggara haji Indonesia.

Berkaitan dengan masalah margin yang akan dipangkas, Edward meminta pemerintah dan DPR melihat secara obyektif proses penyelenggaraan haji.

“Ada beberapa faktor yang harus dilihat jika dari sisi angkutan udara, seperti debarkasi yang meliputi pelayanan di bandara tujuan dan harga avtur. Baiknya resiko dibagi sesuai tanggungjawab agar bisa obyektif mengukurnya,” jelasnya.

Direktur Operasi  Garuda Indonesia Ari Sapari menegaskan, perseroan menargetkan minimal bisa menerbangkan jemaah dengan persentase yang sama seperti tahun lalu.

Pada 2010, Garuda menerbangkan 118.999 jemaah atau 56,39 persen  dari total 211.000 jemaah.

Dijelaskannya, Garuda sudah mulai melakukan tender pesawat yang akan disewa mulai 26 September-12 Desember 2011 untuk melayani penerbangan haji.

Garuda sudah membuka tender pada 21 Maret untuk mencari pesawat seperti Boeing 747-400, 767-300 ER, 777-200 LR, 777-300 dan Airbus A330-200 atau Airbus A330-300.

“Kami sudah melakukan tender jauh-jauh hari karena ketersediaan pesawat sewa saat ini sangat terbatas. Jumlah pesawat yang akan kami operasikan untuk haji tidak berbeda jauh dibanding 2010,” kata Ari.

Pada 2010, Garuda menyewa 14 pesawat dari tujuh lessor dari total 15 pesawat yang digunakan untuk melayani penerbangan haji, terdiri dari empat Boeing 747, satu Boeing 767, enam Airbus A330-300, dan tiga Airbus A330-200. Sementara satu unit pesawat milik perseroan yang digunakan adalah Airbus A330-200

Berdasarkan perhitungan, jika Garuda memasang target bisa melayani 56,39 persen  atau 133.982 jemaah dari rencana kuota 237.600 jemaah, Garuda berpotensi memperoleh pendapatan  2,07 triliun rupiah  dari penerbangan haji 2011.

Sedangkan secara total, maskapai nasional bisa mendapatkan omset  3,68 triliun rupiah  dari penyelenggaraan penerbangan haji 2011, naik 12,53 persen dibandingkan nilai pendapatan penerbangan haji 2010 yang sebesar 3,27 triliun rupiah dengan catatan penambahan kuota disetujui pemerintah Arab Saudi.[Dni]

260411 Infomedia Harapkan Tele-channel Tumbuh 30%

JAKARTA–PT Infomedia Nusantara (Infomedia) mengharapkan pertumbuhan omset dari jasa Tele-channel mencapai 30 persen pada tahun ini seiring semakin banyaknya mitra perusahaan yang digandeng untuk melakukan penjualan melalui call center.

“Pada tahun lalu omset dari jasa ini tumbuh 20 persen atau sebesar 150 miliar rupiah. Kami harapkan pada tahun ini pertumbuhannya mencapai 30 persen,” ungkap Contact Center & Outsourcing Services Director  Infomedia Arman Hazairin di Jakarta, Senin (25/4).

Diungkapkannya, untuk mencapai target tersebut perseroan akan semakin aktif menggandeng perusahaan yang mau melakukan telesales inbound dan outbound menggunakan jasa Infomedia.

“Saat ini kami sudah memiliki 60 mitra perusahaan. Targetnya bisa menjadi 70 perusahaan pada tahun ini. Terbaru adalah kerjasama dengan PT Intersys yang merupakan pemegang merek dagang Ivio,” jelasnya.

Dijelaskannya, Ivio di Indonesia fokus pada penyediaan perangkat gadget, portable, multimedia, audio, telekomunikasi, dan aksesori yang memberikan solusi terpadu dalam kesatuan perangkat ponsel dan modem untuk kebutuhan akses berbagai data dan layanan komunikasi.

“Nantinya kami akan mendapatkan fee dari setiap penjualan satu unit perangkat Ivio. Rencananya jumlah agen call center akan ditambah dari 10 ribu menjadi 12 ribu orang agar hasil penjualan lebih optimal mengingat mitra semakin banyak,” tuturnya.

Head of Corporate Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan,  jasa Business Process Outsourcing (BPO) dan contact center (call center) di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar, sehingga Telkom akan terus memacu Infomedia sebagai anak usaha untuk agresif di pasar.

Diungkapkannya, pada tahun ini  potensi bisnis outsourcing di dunia diprediksi mencapai 540 miliar dollar AS. Sedangkan untuk Indonesia, potensi bisnis ini diperkirakan mencapai  36 triliun rupiah.

Selain itu, jumlah seat call center di Indonesia baru 20.000 seat. Ini tergolong masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih sedikit dibanding Indonesia, seperti Singapura (28.000 seat) dan Filipina (160.000 seat), apalagi jika dibandingkan dengan Cina (220.000 seat) dan India (350.000 seat).

“Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan perkiraan pelanggan lebih dari 100 juta jiwa, tentu saja jumlah. seat yang hanya 20.000 seat tersebut masih jauh dari kata cukup.  Infomedia sebagai satu-satunya perusahaan yang tergabung dalam TelkomGroup yang bergerak di bisnis ini, tentunya  memiliki peluang yang besar dalam merebut pangsa pasar itu,”tegasnya. [Dni]

260411 Telkomsel Gandeng Noxx

JAKARTA—Operator seluler Telkomsel menggandeng  PT Cahaya Citra Infocomm (CCI) sebagai pemilik merek ponsel Noxx untuk  meluncurkan dua ponsel pintar Android  dengan harga terjangkau.

“Harapan kami adalah semakin banyak masyarakat yang mengenal layanan Android dengan mengeksplorasi dan menikmati pengalaman menggunakan smartphone Android, serta tentunya didukung jaringan Telkomsel. Salah satu strateginya adalah memperbanyak mitra dari merek ponsel,” ungkap GM Device Bundling Management Heru Sukendro di Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, Telkomsel meluncurkan dua ponsel sekaligus, yaitu Noxx Terminator dan Noxx in Black yang didesain untuk menghadirkan kenyamanan dalam menggunakan layanan multimedia maupun jejaring sosial, yang saat ini memang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, pembeli ponsel ini juga akan mendapatkan paket bundling dari Telkomsel dengan nilai sekitar 875 ribu rupiah.

Noxx Terminator dan Noxx in Black mengusung sistem operasi Android 2.2 Froyo, yang bisa di-upgrade secara cuma-cuma ke versi 2.3 atau Gingerbread. Keduanya mengandalkan prosesor dual core dan teknologi GSM/GPRS/EDGE. Bukan hanya itu, ponsel ini juga dilengkapi kamera 2 megapiksel, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1 + EDR serta radio FM wireless.

Perbedaannya, Noxx Terminator memiliki layar sentuh HVGA berukuran 3.2 inci serta dilengkapi trackball sebagai alat bantu navigasi. Sementara Noxx in Black menampilkan layar sentuh HVGA 3.5 inci.

Noxx Terminator dibanderol cukup murah yaitu 1,3 juta rupiah. Sedangkan Noxx in Black, yang lebih membidik segmen profesional muda dan sosialita, dibanderol 1,7 juta rupiah.

VP Sales & Distribution CII Albert Swie Hong optimistis ponsel ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, selain harga perangkat yang murah, pembeli juga bisa menikmati paket bundling yang sangat menguntungkan berupa perdana Simpati Freedom serta gratis paket data 125MB di bulan pertama.

Selanjutnya, pengguna akan memperoleh paket data 175MB setiap bulan setelah pengisian ulang pulsa minimal 50 ribu rupiah. Paket bundling ini bisa dinikmati pengguna selama enam bulan.

“Saya rasa ponsel ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Untuk perangkat yang cukup canggih ini harga yang kami berikan sangat terjangkau. Kita targetkan akan terjual hingga 50 ribu unit di wilayah Jabodetabek dan 20 ribu unit di wilayah Jawa Barat ,” katanya.[dni]

260411 Regulator Kaji Tender Tambahan Frekuensi 3G

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang mengaji untuk mengadakan tender bagi tambahan frekuensi 3G sebesar 5 Mhz  mengingat terbatasnya alokasi spektrum sementara peminatnya banyak.

“Sisa alokasi di 2,1 GHz yang digunakan untuk 3G hanya satu kanal. Sedangkan satu kanal lagi digunakan untuk guardband dari frekeunsi Smart Teelcom yang menggunakan teknologi Code Division Multiple Access (CDMA),” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono di Jakarta, Senin (25/4).

Diungkapkannya, saat ini sudah ada dua operator 3G yang mengajukan tambahan frekuensi agar memiliki tiga kanal (15 Mhz) dari sebelumnya dua kanal (10 Mhz) yakni XL Axiata dan Telkomsel.

“Jika Indosat, Axis, atau Tri juga menginginkan tambahan kanal ketiga, sepertinya tender harus dilakukan agar ada transparansi dan akuntabilitas. Solusi lainnya adalah membuka spektrum 2,3 GHz bagi pemain 3G,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tidak akan rumit jika operator memegang komitmennya dalam melakukan refarming (penataan) blok frekuensi milik sendiri dan hingga sekarang belum adanya kesanggupan membayar blok 3G dari Axis dan Tri hingga 10 tahun mendatang.

Direktur Jaringan  XL Axiata Dian Siswarini mengakui, perseroan sudah mengajukan surat ke pemerintah untuk meminta tambahan blok frekuensi 3G karena layanan data yang dimilikinya menunjukkan tren peningkatan. “Kami sudah ajukan suratnya beberapa waktu lalu. Kami siap membayar sesuai dengan harga blok kedua yang diambil tahun lalu,” jelasnya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto mengatakan, penambahan blok 3G dibutuhkan karena perseroan memiliki target jasa new business dimana data sebagai andalannya mengalami pertumbuhan di atas 15 persen pada tahun ini.

Berdasarkan catatan, kala mendapatkan blok frekeunsi 3G kedua Telkomsel mengeluarkan dana sebesar 320 miliar rupiah untuk   Upfront fee,  selain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi  tahun pertama sebesar 160 miliar rupiah.

Sementara Indosat mengeluarkan dana sebesar 352 miliar rupiah ( upfront fee + BHP tahunan) dan XL menguras kantongnya sebesar 487,6 miliar rupiah (upfront fee+BHP). Besaran pembayaran berbeda-beda karena pemerintah memberikan dua opsi pembayaran. Operator dibolehkan  membayar besar di depan, namun kecil untuk selanjutnya atau sebaliknya.[dni]

260411 Bersaing dengan Skema Tanpa Batas

 

Tarif murah dengan kecepatan akses yang tinggi adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh operator penyedia akses internet jika ingin keluar sebagai  pemenang  di pasar Indonesia.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pun menyadari era monopoli sebagai penyelenggara akses internet dengan kabel tembaga atau serat optik sudah usai sejalan liberalisasi di era reformasi.

Melalui produk Speedy, Telkom  menegaskan secara konsisten akan tetap mempertahankan penawaran  layanan internet cepat melalui produk  Speedy yang betul-betul tanpa batas atau Real Unlimited untuk memanjakan pelanggannya.

”Telkom betul-betul menyediakan layanan internet tanpa batas, yakni tanpa batas waktu maupun kuota,” tegas  Operation Vice President Public Relation Telkom, Agina Siti Fatimah di Jakarta, belum lama ini

Menurut Agina, pihaknya merasa perlu menegaskan hal tersebut, mengingat selama ini telah terjadi kesalahpahaman  terkait layanan internet tanpa batas (unlimited). ”Meski paket yang ditawarkan tersebut diposisikan sebagai layanan unlimited, kenyataannya, kecepatan dan kuota layanan broadband bergantung pada paket layanan yang ditawarkan. Biasanya semakin cepat dan semakin banyak kuotanya, ya semakin mahal tarifnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, kecepatan layanan broadband juga sangat ditentukan oleh jenis teknologi dan media pengiriman data yang digunakan. Misalnya masyarakat memilih koneksi wireless yang dinamis dan bisa dibawa ke mana saja, tetapi harus rela berbagi akses dengan pengguna lainnya  yang mengakibatkan turunnya kecepatan akses atau bisa juga memilih saluran kabel yang dapat dipastikan kecepatannya karena  setiap pengguna mendapatkan satu saluran kabel tersendiri.

Masih menurutnya,  Internet unlimited  seharusnya tidak dibatasi kuota atau waktu. Kondisi saat ini selain dibatasi waktu aksesnya, seringkali setelah melampaui batas pemakaian tertentu, kecepatan akses pengguna biasanya otomatis diturunkan secara drastis.

“Kondisi tersebut sering tidak dipahami oleh pengguna, terutama mengenai kuota pemakaian atau jatah maksimum upload dan download serta waktu akses untuk layanan berbasis waktu yang diberikan provider. Rumitnya penghitungan  kuota tersebut jelas mengurangi kenyamanan pengguna. Layanan The Real Unlimited Speedy, pengguna    benar-benar tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi kuota dengan kecepatan stabil,” jelasnya.

Peneliti dari Lembaga riset Sharing Vision  Dimitri Mahayana menyarankan, agar pelanggan tidak dirugikan para penyelenggara jasa internet harus berani menawarkan konsep from to menggantikan  pola up to.

Konsep up to adalah akses internet  yang seolah-olah menjanjikan kecepatan tinggi, padahal susah sekali terealisasi. Misalnya, kecepatan yang dijanjikan adalah up to 1 Mbps, tetapi dalam realisasinya, kecepatan itu tidak pernah dirasakan pelanggan. Jika pelanggan melakukan komplain terhadap kecepatan  yang didapat, PJI akan berkilah,  sedari awal sudah diingatkan akses yang ditawarkan adalah up to bukan from to.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, bahasa up to atau unlimited dalam akses internet tak lebih dari bahasa pemasaran. Hal ini karena operator harus pintar mengelola bandwitdh yang dimiliki jika tidak ingin jaringan jebol.

”Jika diberikan pun penawaran unlimited, itu biasanya akan ada Fair Usage Policy (FUP) dimana kala mencapai kuota tertentu, kecepatan yang dinikmati oleh pengguna akan menurun. Ini semua karena keterbatasan spektrum untuk menjalankan data,” jelasnya.[dni]

260411 Strategi Pemasaran: Telkom Sinergikan Layanan Internet. Menjaga Singgasana di Pasar

Lembaga riset Tavess  dalam kajian terbarunya  memperkirakan  nilai bisnis dari jasa data di Indonesia  akan mencapai angka 17,7 miliar dollar AS pada 2015 nanti dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 19,5 persen.

Sementara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memperkirakan  pendapatan jasa internet di industri telekomunikasi pada tahun lalu mencapai 6,7 triliun rupiah dengan jumlah pelanggan 7,359 juta orang. Sedangkan tingkat pertumbuhan pelanggan setiap tahunnya mencapai 40,7 persen. Telkom sendiri pada tahun lalu memiliki 6,25 juta pelanggan internet dengan omset 4,704 triliun rupiah.

Layaknya di jasa telekomunikasi tradisional seperti suara dan SMS, Telkom juga menjadi pemimpin pasar di jasa data yang dianggap sebagai mainan baru untuk menumbuhkan pendapatan. Diperkirakan Telkom menguasai 80 persen pangsa pasar dilihat dari sisi pendapatan dan pelanggan melalui dua produk yakni TelkomselFlash dan TelkomSpeedy.

Dari data penjualan, paket bundling modem TelkomselFlash  sepanjang tahun 2010 melonjak lebih dari 200 persen dibandingkan tahun 2009. Pelanggan layanan wireless broadband ini   mencapai lebih dari 4 juta pengguna. TelkomselFlash  dikembangkan oleh anak usaha, Telkomsel,  didukung dengan teknologi HSDPA/3G/EDGE/GPRS   yang dapat menghasilkan kecepatan download sampai dengan 7.2 Mbps. Pada tahun ini TelkomselFlash ditargetkan memiliki 8 juta pelanggan.

Sedangkan  Speedy adalah  layanan akses internet end-to-end untuk penggunaan di residensial atau bisnis kecil dan menengah yang berbasis akses kabel tembaga yang menggunakan teknologi Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL).

Layanan ini memberikan jaminan kecepatan sesuai dengan paket layanan yang digunakan pelanggan sampai ke Broadband Remote Acces Server (BRAS) dengan pilihan kecepatan akses mulai dari 384 kbps hingga 3 Mbps per line.

Berbeda dengan akses broadband wireless di mana akses ke pelanggan dishare dari BTS, akses ADSL bersifat individual dari modem pelanggan hingga ke node DSLAM terdekat, di mana setiap pelanggan menduduki port sendiri yang tetap (dedicated port).

Saat ini Speedy merupakan penyedia layanan internet yang memiliki Gateway terbesar di Indonesia dengan backbone hingga Terrabite per second. Kapasitas jaringan Speedy mampu melayani 2,5 juta pelanggan.

Speedy ditargetkan mencapai  2,5 juta-2,7 juta pelanggan hingga akhir tahun 2011.  Pada tahun lalu,  jumlah pelanggan Speedy terus tumbuh secara signifikan dan telah mencapai hampir 1,7 juta pelanggan.  Pada 2010 layanan  Speedy mencatat peningkatan pendapatan sebesar 38 persen dan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 44 persen.

Sinergikan Produk

Operation Vice President Public Relation Telkom Agina Siti Fatimah mengatakan, untuk menjaga tahta Telkom di singgasana pasar data, maka akan disinergikan layanan kedua produk agar makin kompetitif di pasar.

“Dalam waktu dekat Telkom akan menyodorkan kemudahan baru yang menggabungkan stabilitas fixed internet broadband dengan kenyamanan internet mobile,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dari riset yang dilakukan terlihat jumlah pengguna yang mengakses internet melalui ponsel terus tumbuh tinggi melampaui komputer. Apalagi, 80 persen dari ponsel yang beredar sekarang telah dibekali browser untuk mengakses internet.

“Menyadari bahwa lifestyle sebagian masyarakat Indonesia cenderung semakin mobile, Telkom mencoba menggabungkan segmen fixed wireless broadband dengan highspeed wireless broadband,” katanya.

Diungkapkannya, langkah yang dilakukan untuk memoles produk Speedy tidak hanya dari sisi kecepatan akses, tetapi juga bandwidth. Misalnya, pelanggan Speedy dengan kecepatan akses 1 Mbps, infrastrukturnya harus lebih bagus dari sekarang sehingga akses internetnya bisa lebih nyaman.

Direktur Network and Solutions Telkom Ermady Dahlan  mengungkapkan, hasil sinergi dari kedua produk itu  akan dinamakan  SpeedyFlash. Melalui produk ini, pengguna prabayar TelkomselFlash dapat mendaftarkan nomornya ke akun Speedy sehingga penagihan hanya pada satu rekening.

”Nantinya pengguna Speedy ketika mobile bisa menggunakan TelkomselFlash. Ini salah satu cara Telkom untuk memperluas pasar,” katanya.

Dikatakannya,  perseroan pun   terus memperkuat jaringan backbone dengan  secara bertahap mulai merealisasikan Nusantara Super Highway sepanjang 47.099 kilometer. Proyek yag menelan investasi 150 triliun rupiah itu  merupakan pembangunan jaringan infrastruktur information and communication technology (ICT) nasional yang berbasis optical network platform.

“Proyek ini adalah wujud pembangunan infrastruktur broadband nasional agar masyarakat bisa menggunakan akses data kecepatan tinggi ini untuk hal yang bisa meningkatkan perekonomian  dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Diungkapkannya, pembangunan infrastruktur broadband harus diakselerasi karena berdasarkan riset setiap peningkatan satu persen penetrasinya tenaga kerja yang terpakai naik 0,2-0,3 persen. Sedangkan setiap investasi sebesar satu dollar AS untuk broadband, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipatnya.

”Dari hasil kajian di 120 negara selama 1980-2006  telah terbukti setiap kenaikan  10 persen dari penetrasi broadband akan meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) 1,21 persen di negara maju dan  1.38 persen untuk megara berkembang. Saya sendiri memperkirakan setiap pertumbuhan 10 persen dari broadband di Indonesia memberikan dampak tidak langsung mencapai 500 triliun rupiah,” jelasnya.

Secara terpisah, praktisi telematika Heru Nugroho mengatakan, letak keunggulan Telkom dalam bermain di pasar data karena kuat dari sisi wilayah jangkauan. ”Jika Speedy di sinergikan dengan TelkomselFlash tentunya Telkom bisa berjualan jauh lebih masif,” katanya.

Menurutnya, hal yang harus diwaspadai oleh perusahaan sebesar Telkom adalah masalah purna jual karena entitasnya yang terlalu besar sehingga biasanya pelanggan akan menghadapi birokrasi bertele-tele kala menghadapi kendala.  ”Hal ini berbeda dengan perusahaan kecil yang biasanya akan lebih sigap dalam bertindak untuk mengatasi keluhan pelanggan. Apalagi dengan ukuran yang kecil, perusahaan seperti ini bisa melakukan customer intimacy lebih variatif,” jelasnya.[dni]