070411 Tata Niaga Pulsa: Operator Terapkan Sistem Klaster. Menjaga Ketersediaan Produk

Maraknya bisnis telekomunikasi di Indonesia sejak 16 tahun lalu tidak hanya dinikmati oleh para pemain besar seperti operator, penyedia jaringan, atau ponsel. Para distributor dan pedagang pulsa adalah salah satu komponen yang kecipratan dari industri yang memiliki nilai pasar mencapai 100 triliun rupiah ini.

 

Hal ini karena sistem distribusi dari operator untuk penjualan pulsa sangat bergantung kepada para mitra distributor dan pedagang pulsa. Hampir 99 persen penjualan dilakukan melalui tangan distributor bersama turunannya dan sisanya dikelola langsung oleh operator.

 

Hubungan operator dengan saluran penjualannya pun mengalami pasang surut. Terbaru,  adanya protes dari Masyarakat Pedagang Pulsa Indonesia (MPPI) yang menolak kebijakan  operator seluler  memberlakukan sistem klaster dalam distribusi pulsa elektrik karena merugikan pedagang kecil yang menjalankan usaha  dengan modal sekitar 20-30 juta rupiah.
Menurut Ketua Umum MPPI Rudi Antoro  penerapan sistem klaster, khususnya oleh  Telkomsel yang memberlakukan hard cluster, menghambat pedagang pulsa untuk memperoleh pasokan.

”Hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel membatasi distribusi pulsa yang dapat diterima pedagang, yakni setiap pedagang hanya dapat memperoleh pasokan dari distributor yang berada dalam satu kluster dengan jangkauan 3—4 kecamatan sesuai dengan posisi BTS  nomor telepon di mana pelanggan berada,” jelasnya di Jakarta, (6/4).

 

Dijelaskannya, distribusi   sistem kluster juga menyebabkan ketergantungan pembelian pasokan pedagang pulsa hanya melalui satu distributor pada tiap-tiap klaster dengan sejumlah potensi kerugian.

 

Potensi kerugian itu di antaranya tidak adanya pasokan yang dapat diperoleh pedagang ketika stok distribusi yang ditunjuk habis, tidak ada alternatif lain untuk memperoleh pasokan ketika pelayanan distributor buruk, dan tidak ada alternatif harga beli yang dapat dipilih ketika dianggap mahal. Dari sisi pelanggan, terjadi kesulitan pengisian pulsa terutama jika pembelian dilakukan di area yang berbatasan dengan klaster lainnya.  Pola itu menyebabkan penurunan omzet penjualan pedagang sebesar 25—30 persen.
Diungkapkannya, selama ini sistem hard cluster yang diterapkan oleh Telkomsel belum secara sistem sehingga para pedagang masih bisa mengakalinya. “Kami mendengar akan dijalankan secara sistem yakni dikunci dari Home Location Register (HLR) dan BTS. Kami selama ini tidak diajak diskusi untuk mencari solusi, padahal kita adalah mitra di pasar. Inilah yang memacu kami berteriak ke Kemenkominfo dan Komisi I DPR, nasib pedagang kecil diabaikan oleh pemain besar,” keluhnya.

 

Dikatakannya, MPPI sebenarnya tidak alergi dengan penerapan hard cluster asalkan ada modifikasi seperti dalam implementasi masih diperkenankan untuk menjual di luar area dengan komposisi tertentu mengingat pola pengguna yang mobile. Dan para distributor besar pun harus disiplin menjalankan pola hard cluster karena mereka juga memiliki chip server  yang membuat kerancuan.

 

”Di sini kami meminta ketegasan dari operator menegur distributor yang mengelola klaster. Rencananya ide ini akan dibawa dalam rapat mediasi antara MPPI, Kemenkominfo, dan Komisi I DPRI tak lama lagi. Jika tidak didengarkan, kami akan boikot produk operator dalam waktu tertentu,” tegasnya.

 

Jaminan Pasokan

EVP Sales OperationTelkomsel Hendri Mulja Sjam menegaskan tidak ada hubungannya antara pasokan pulsa ke pelanggan dengan sistem distribusi hard cluster yang  diterapkan.

 

Dijelaskannya, sistem hard cluster dilakukan oleh Telkomsel karena ingin menertibkan para distributor dan diler agar fokus dalam menggarap area yang menjadi tanggungjawabnya. “Justru dengan sistem cluster ini harga dan pasokan bisa terjaga. Selama ini harga pulsa bisa tidak terkendali sehingga antara satu wilayah bisa terjadi semacam subsidi yang merugikan pelanggan,” jelasnya.

 

VP Channel Management Telkomsel Gideon Edi Purnomo menambahkan, sebelum ada klasterisasi para pemain pulsa elektrik  bisa berjualan dan mengambil pasokan  dimana saja sehingga membuat harga pulsa di pasar tidak stabil.

 

Dari sisi operator ini membuat managemen supply dan demand terganggu yang menimbulkan inefisiensi biaya. Penyebabnya, kebutuhan dari wilayah tidak sesuai dengan skala ekonominya.  Sementara para distributor utama mengeluh karena marginnya kian tergerus. Hal ini karena pedagang elektrik berani menjual hingga 10 persen dibawah harga pokok pasar.

 

”Kami harus juga menjaga hubungan dengan distributor utama karena sebenarnya perjanjian kerjasama dilakukan dengan pihak ini. Kalau mereka berteriak tidak bisa berjualan karena margin tergerus, siapa yang akan menyalurkan kartu perdana Telkomsel,” jelasnya.

 

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto menegaskan,  pihaknya  sudah melakukan edukasi kepada para pedagang sebelum konsep ini dijalankan dan tidak semua pemain menolak. ”Kami membuka dialog dengan para pedagang ini, bahkan ada yang dibina melalui program Red Outlet Community (ROC). Para pemain kecil pun sudah diakomodasi dengan menyarankan mengambil pasokan melalui kantor cabang,” katanya.

 

Diakuinya para pedagang yang bisa menerima kebijakan perseroan adalah yang  server-nya mampu menyesuaikan dengan sistem klaster, menguasai jaringan hingga ke level bawah, dan memprioritaskan kontinuitas bisnis.

 

Negosiasi Bisnis

Secara terpisah, Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto meminta kisruh ini diselesaikan antara pelaku usaha karena ini murni masalah bisnis. ”Kami sudah memanggil operator dan mendengarkan pedagang pulsa. Ini bukan domain Kemenkominfo karena murni masalah bisnis bukan perijinan. Tetapi kami bersedia jika ada yang meminta mediasi,” jelasnya.

 

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)  Heru Sutadi mengngatkan, operator harus berhati-hati menerapkan sistem hard cluster agar tidak melanggar UU No 5/99 khususnya tentang pembagian area pemasaran. ”Kami tidak mau nantinya ternyata konsep ini memunculkan monopoli. Dari informasi awal yang dihimpun ini tidak bertentangan dengan regulasi karena pembagian area bukan antaroperator,” katanya.

 

Praktisi Telematika Teguh Prasetya  mengatakan,  adanya struktur mata rantai yang tercipta untuk berjualan pulsa  yakni mulai dari  operator, dealer, sub dealer, dan outlet menjadikan kesulitan tersendiri bagi operator untuk mengontrol dan menertibkan secara langsung hingga level outlet.

 

Diakuinya, konsep yang terbaik saat ini bagi operator untuk menertibkan adminsitrasi penjualan memang dengan klasterisasi, ketimbang berbasis denominasi pulsa.  Namun, dari konsep ini ada kelemahan jika diterapkan sistem pengawasan berdasarkan HLR dan BTS.

 

”Para penjual yang berada di area perbatasan klaster akan dikomplain oleh pelanggan karena ketika nomor bergerak dan pulsa diisi terjadi hand over antar BTS, dijamin reload akan gagal,” jelasnya.

 

Sedangkan Praktisi Hukum Persaingan Usaha Dewie Pelitawati mengatakan, terlalu dini menganggap sistem klaster tidak bertentangan dengan UU No 5/99 jika perjanjian antara operator dengan distributor utama belum dibaca secara utuh. ”Memang ada perjanjian keagenan yang dikecualikan di UU anti monopoli itu, tetapi untuk sampai pada kesimpulan itu harus dibaca secara utuh perjanjian antara distributor dengan operator,” tegasnya.[dni]

070411 Beda Pemain, Beda Strategi

Sistem klasterisasi sebenarnya  juga diterapkan XL dan Indosat. Indosat menerapkan pola  ini sejak tahun lalu menggunakan chip SEV yang sesuai dengan lokasi distributor pemegang kluster yang ditunjuk. Indosat memiliki diler utama sebanyak  50 di seluruh Indonesia dengan titik outlet mencapai 200 ribu dimana pengisian pulsa melalui elektrik mencapai 90 persen.

Direktur Corporate & Wholesales Indosat Fadzri Sentosa menjelaskan, klusterisasi untuk menjaga penjualan pulsa sesuai dengan area yang dimiliki oleh para distributor dan diler.

“Ini justru bagus bagi para pengecer, soalnya selama ini dengan pulsa elektrik ada diler yang bukan berada di areanya bisa masuk ke area lain. Operator juga diuntungkan karena bisa lebih tepat mengambil kebijakan dalam menaikkan kapasitas di satu area,” tegasnya di Jakarta belum lama ini.

Direktur Konsumer XL Axiata Joy Wahjudi mengungkapkan, sistem klaster telah diterapkan sejak dua tahun lalu  yang mampu memperluas dan memperpendek rantai distribusi. ”Kami mengembangkan 200 kluster. Dari 200 kluster ini lahir 200 ribu outlet XL. Sistem cluster berhasil meningkatkan jumlah outlet XL sekitar 7 kali lipat dalam waktu singkat dengan transaksi sehari mencapai 5-6 juta.  Konsep ini menekan biaya operasi  hingga enam persen,” katanya.

Dijelaskannya, mata rantai penjualan XL berbeda dengan kompetitor. Di XL tidak ada distributor alias  dari diler langsung ke toko, outlet, atau dompet pulsa. Konsep adanya diler berlaku di area luar Jawa yang luas dengan struktur  diler, sub diler, dan outlet. Namun, kehadiran diler nasional di area itu menjadi pemain kecil atau bersifat lokal.

Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi menambahkan, dalam menjalankan konsep klasterisasi perseroan mengandalkan komunikasi yang intens dengan para mitra. ”Kami  memulai dari   1000 diler kecil yang memiliki omset lumayan besar dengan memperbesar skalanya. Caranya, menawarkan mereka sebagai penanggungjawab klaster,” jelasnya.

Menurutnya, para  diler yang menguasai klaster menikmati konsep ini karena semua pihak berada dalam posisi saling diuntungkan. ”Diler diberikan tanggungjawab mengembangkan areanya dan diukur performanya. Kalau konsep ini tidak menguntungkan, mana mungkin para diler semangat berjualan produk XL,” jelasnya.

Ketua umum Masyarakat Pedagang Pulsa Indonesia (MPPI)  Rudi Antoro mengungkapkan, sebenarnya kala XL menerapkan konsep klaster para pedagang juga melakukan protes. ”Tetapi XL pola pendekatan komunikasinya lebih intens dan pangsa pasarnya tidak besar sehingga kami bisa menerimanya. Hal yang berbeda dengan Telkomsel, kami seolah-olah dianggap tidak ada, padahal yang bersinggungan langsung ke pelanggan adalah outlet,” katanya.

Untuk diketahui,  Telkomsel memegang porsi terbesar penjualan pulsa yakni mencapai 60 persen, disusul XL dan Indosat sebesar 30 persen, dan sisanya operator lain.

Menurutnya, dampak dari kurangnya komunikasi membuat pedagang harus berargumentasi dengan distributor  setiap mengambil pasokan pulsa. ”Kami di lapangan juga paham para distributor itu memiliki server untuk pulsa elektrik. Kalau begini namanya menyuburkan arogansi dengan dukungan operator. Ini yang kita lawan,” tegasnya.

Jika berkaca pada implementasi yang dilakukan XL,  terdapat pola pendekatan yang berbeda antara Telkomsel dengan XL dalam menjalankan konsep klasterisasi. Telkomsel mendekati distributor nasional dan memaksanya menjadi pemain kecil per klaster. Padahal, sebagian klaster yang bukan ditunjuk masih di area kekuasaannya.

Masalah makin rumit kala ternyata para distributor juga bermain sebagai pemain server sehingga harus bersaing dengan pemasok sejenis bagi para pedagang pulsa. Hal yang menjadi masalah kala pemain diluar distributor yang biasa memasok ke pedagang dilarang melakukan aksi menjual diluar areanya. Pedagang yang selama ini diuntungkan karena ada perang harga ditataran distributor menjadi kerepotan mencari pasokan murah.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E. Marinto mengakui terlambat menertibkan penjualan pulsa elektrik melalui server. ”Dulu kita senang saja ada yang membantu saluran penjualan. Tetapi kala kompetisi makin ketat, tentu harus ada efisiensi biaya yang dilakukan. Salah satunya menertibkan pola distribusi agar tidak salah memasok besaran  pulsa untuk satu wilayah,” jelasnya.[dni]

070411 SKB Menara Bersama Direvisi

 

JAKARTA—Pemerintah berencana merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menara Bersama untuk membantu operator agar bisa menyesuaikan status menara miliknya dengan regulasi yang berlaku.

 

“Kami rencananya akan merevisi SKB yang ditandatangani oleh tiga pejabat setingkat menteri tersebut. Revisi dilakukan terhadap Pasal 28 agar operator bisa menyesuaikan status menaranya dengan SKB,” jelas Sekjen Kemenkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (6/4).

 

Untuk diketahui, SKB Menara Bersama adalah  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi, yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2009.

 

Pada   30 Maret 2011 sesungguhnya merupakan batas waktu akhir bagi masa transisi dan peralihan pembangunan dan atau penyediaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana diatur dalam Pasal  yang menyebutkan  penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama  ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 tahun terhitung sejak aturan ditetapkan.

 

Penyesuaian itu berupa menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan  lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

 

“Kondisi dilapangan menyatakan tidak mudah untuk menyesuaikan dengan aturan menara bersama. Agar tidak ada menara yang dirubuhkan, Pasal 28 itu perlu direvisi terutama masalah jangka waktunya. Jika revisi tidak dilakukan, Pemda bisa merubuhkan menara yang tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya

 

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) meminta status dari SKB dinaikkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), tetapi Kemenkominfo beranggapan SKB sudah mencukupi.

 

“Kami melakukan uji publik seminggu  untuk perubahan ini. Dalam draft yang dibuat kami mengundurkan batas waktu penyesuaian memenuhi aturan menara bersama menjadi  31 Desember 2012,” ungkapnya.[dni]

070411 Penetrasi Internet Harus Dioptimalkan

 

JAKARTA—Pelaku usaha dan masyarakat harus bisa mengoptimalkan penetrasi internet yang dilakukan oleh operator telekomunikasi untuk memberdayakan masyarakat.

 

”Saat ini tingkat penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai sekitar 35 persen dari total populasi. Pertumbuhannya sangat luar biasa dalam tiga tahun terakhir ini. Sayangnya, penetrasi yang tinggi belum dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat,” jelas Pengamat Ekonomi dari Universitas Trisakti Fransiscus Paschalis di Jakarta, Rabu (6/4).

 

Menurutnya, tingginya penetrasi yang membuat adanya pasar bisa menjadi peluang bagi  para pelaku usaha yang bergerak di bidang pengembang aplikasi dan perangkat mulai lebih cerdik menawarkan produknya. ”Bicara e-edukasi, e-health, atau e-commerce masih kecil di Indonesia. Ini harus dioptimalkan agar internet tidak hanya menjadi sumber informasi yang cenderung konsumtif,” katanya.

 

Presiden Direktur  Satusolusi Intermedia Utama Abbi Angkasa Perdana mengakui, tingginya penetrasi internet harus mulai dioptimalkan oleh kalangan pendidikan. Hal itu bisa dimulai dengan memberikan perangkat murah bagi kalangan pengajar.

 

“Kami telah memulai dengan  membuat program mulia 10 ribu laptop bagi para guru dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah lewat kampanye Satu Solusi untuk Pendidikan,” ungkapnya.

 

Dijelaskannya, skema pembiayaan yang murah bisa didapat oleh guru melalui program cicilan komputer berbasis syariah dengan jangka waktu dua tahun. Ada tiga skema cicilan yang bisa dipilih mulai dari 237 ribu hingga  388 ribu rupiah  tergantung jenis laptopnya.

 

“Sebenarnya, biaya itu tidak murni hanya untuk membeli laptop. Sebab, yang kami jual bukan hanya perangkat, namun lebih kepada services berupa pelatihan yang bisa berguna bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan taraf hidupnya,” jelasnya.

 

Program Satu Solusi untuk Pendidikan bisa diikuti oleh semua guru hingga dosen universitas. Caranya, mereka harus mendaftarkan keanggotaannya terlebih dulu di situs pengajarplus.com. Situs ini merupakan wadah komunitas pengembangan mutu guru se-Indonesia yang dibentuk khusus oleh Satu Solusi untuk Pendidikan.

 

Selama dua tahun, guru yang mengikuti program ini mendapat keanggotaan gratis di situs pengajarplus.com. Para guru  akan mendapat materi pengajaran hingga pelatihan kewirausahaan yang bisa menjadi pendapatan tambahan para guru di masa depan.

 

“10 ribu laptop murah ini hanya pilot project tahun pertama program Satu Solusi untuk Pendidikan. Sebab, berdasarkan penelitian internal kami, sedikitnya ada dua juta guru di Indonesia yang kami targetkan agar bisa memiliki laptop murah ini dalam beberapa tahun ke depan,” tukasnya.[dni]

070411 FPX Indonesia Perkuat Varian TOOT

 

JAKARTA—PT FPX Indonesia memperkuat varian ponsel  TOOT di pasar dengan merilis   ponsel Qwerty seri Q 302. Ponsel yang mengandalkan desain stylish dan dual camera ini dilengkapi dengan fitur musik serta memori yang bisa di tingkatkan  hingga 8GB.

 

Direktur Sales dan  Marketing TOOT Salimin  mengungkapkan, permintaan masyarakat terhadap ponsel dengan desain Qwerty masih tinggi di pasar di tengah serbuan layar sentuh melalui sistem operasi Android.

 

“ TOOT Q302 hadir dengan harga terjangkau sekitar   350 ribuan rupiah   mengandalkan desain stylish, dual camera dan fasilitas musik sehingga membuat ponsel ini sangat cocok untuk mereka yang mobile,” jelasnya di Jakarta, Rabu (6/4).

 

Dijelaskannya,  beragam aplikasi jejaring sosial,  fasilitas chatting serta games hadir di ponsel dual on GSM ini. “Melalui beragam fasilitas yang kami sajikan di seri Q302 ini,  kami harapkan target penjualan disetiap bulannya bisa terjual sekitar 30 ribu unit,” jelasnya.

 

Diungkapaknnya, ponsel ini didukung oleh layanan purna jual yang  penyebarannya sudah cukup merata di kota-kota besar di Indonesia yaitu di daerah Jabodetabek, Jateng, Jatim, Kupang, Bali, Medan, Palembang, Jambi dan lain sebagainya.

 

TOOT Q302 tersedia dalam tiga pilihan warna hitam, merah dan putih yang dibalut dengan desain stylish, sangat cocok untuk mereka yang berjiwa muda. Memiliki ukuran 109x58x14 mm membuatnya begitu nyaman digenggaman karena berukuran tak terlalu besar.

 

Meskipun hadir dengan harga terjangkau, namun tak menjadikan ponsel yang dibekali speaker mumpuni ini berfitur standar. Musik menjadi andalan TOOT Q302, format musik yang bisa diputar adalah MP3 Player serta dilengkapi fasilitas  FM Radio Stereo dan juga speaker yang mumpuni. Selain musik tersedia juga dual camera. fitur kamera ini dapat difungsikan untuk memotret dan merekam video. Fasilitas kameranya dilengkapi dengan beberapa settingan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna.

 

Sementara untuk koneksinya, teknologi GPRS  yang dibenamkannya menjadi senjata andalan pengguna untuk menjelajahi dunia maya atau tetap ter-update dengan jejaring social  seperti facebook, twitter, atau friendster.[dni]

070511 Maskapai Periksa Armada Boeing

 

 

JAKARTA – Maskapai-maskapai  yang memiliki pesawat Boeing jenis 737 seri 300, 400 dan 500 telah melakukan pemeriksaan terhadap armada yang dimilikinya sesuai instruksi dari Kementrian Perhubungan pada Selasa (5/4).

 

“Armada Boeing sudah diperiksa.  Semua tidak bermasalah. Pesawat kita rata-rata cycle-nya masih di bawah 30 ribu. Setelah diperiksa,   diterbangkan lagi,” ungkap  Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Elisa Lumbantoruan di Jakarta, Rabu (6/4).

 

Dijelaskannya, Garuda  Indonesia secara proaktif telah melaksanakan pemeriksaan visual (visual inspection) terhadap 5 dari 14 pesawat Boeing 737 classic yang dioperasikan dan dilanjutkan dengan  pemeriksaan lebih lanjut sesuai rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh  Boeing melalui Service Bulletin  yang berisi rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap fuselage atau badan pesawat .

 

Boeing melakukan hal ini setelah kejadian yang dialami oleh pesawat Boeing 737 classic Southwest Airlines dimana atap pesawat tersebut mengalami masalah yang membahayakan keselamatan penerbangan.

 

Juru bicara Sriwijaya Air Agus Soedjono memastikan dua pesawat Boeing 737-300 milik Sriwijaya Air tetap melayani penumpang. “Visual preventive sudah dilakukan dan pesawat dinyatakan clear, kemarin Selasa. Satu pesawat sejak Rabu pagi sudah diperiksa, malam nanti akan selesai,” kata Agus.

 

Baik Agus dan Elisa menyatakan  pelayanan penerbangan ke seluruh Indonesia juga tidak terpengaruh. Pesawat jelasnya, tetap dioperasikan dan baru digrounded pada saat akan diinspeksi.

 

Sementara Direktur Safety Batavia, Muhammad Yamin mengatakan, pihaknya pada Rabu (6/4) telah selesai menjalani inspeksi visual pada satu unit pesawat Boeing 737-300. “Satu unit telah diperiksa mulai Selasa (5/4) malam hingga Rabu siang, tidak ada masalah dan sudah diterbangkan. Satu unit lagi saat ini menjalani pemeriksaan hingga malam,” jelasnya.

 

Pemeriksaan, jelasnya, meliputi inspeksi visual terhadap badan pesawat sesuai yang diarahkan oleh pabrik pesawat yaitu Boeing. Karena tidak ada masalah, maka pemeriksaan dianggap selesai. Disebutkan, pemeriksaan berikutnya adalah non destruction test (NDT) yang dilakukan dengan alat khusus untuk mencari keretakan metal yang tidak bisa dilihat secara visual.

 

Dijelaskannya,  agar lebih aman, Batavia memutuskan untuk menggrounded satu pesawatnya karena pada Selasa kemarin belum diaudit. “Di-grounded dulu, itu sudah menjadi prosedur tetap kami, sebelum inspeksi. Kalau sudah selesai inspeksi maka boleh dioperasikan lagi. Kami mengikuti services bulettin yang dikeluarkan oleh Boeing,” kata Yamin.

 

Dijelaskannya, selama pemeriksaan pesawat tersebut, Batavia menjalani operasi penerbangan dengan pesawat pengganti yang telah disiapkan sehingga layanan penerbangan tetap sesuai jadwal. “Tidak ada pembatalan penerbangan karena inspeksi ini,” jelasnya.

 

Sedangkan Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan, telah menerima laporan dari maskapai yang memiliki jenis Boeing tipe 737. “Kami sudah tahu adanya dilakukan pemeriksaan sesuai instruksi kemarin. Kita harapkan maskapai konsisten menjalankan item yang ada di service buletin Boeing,” katanya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat  atap pesawat boeing 737-300 milik Soutwest Airlines copot saat terbang di Amerika Serikat beberapa waktu lalu, otoritas penerbangan AS (FAA) dan Boeing menginstruksikan kepada maskapai di seluruh dunia untuk menginspeksi kembali pesawat-pesawat yang diproduksi bersamaan dengan pesawat Southwest.

 

Di Indonesia ada 102 unit pesawat Boeing 737 series, namun yang diwajibkan diperiksa visual ada 23 unit yaitu 18 unit milik Garuda, dua unit milik batavia Air, Dua unit milik Sriwijaya Air dan satu unit milik Travira Air.[dni]

 

 

070411 First Media dan Berca Disinyalir Tidak Sediakan 4G

JAKARTA–Dua penyedia layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang mengusung teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) disinyalir bukan menyediakan jasa 4G seperti yang digebar-gemborkan di dalam iklannya.

“Keduanya pada dasarnya bukan penyedia 4G jika melihat standar perangkat yang mereka gunakan,” tegas Ketua Umum LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) Denny Andrian Kusdayat di Jakarta, Rabu (6/4).

Diungkapkanya, kedua perusahaan yang dikenal dengan nama   PT First Media dan PT Berca Global Access jika melihat   standar perangkat Wimax BWA 2,3 GHz yang mereka gunakan masih menggunakan standar IEEE 802.16d. Ini memang standar resmi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk perangkat BWA di Indonesia.

Menurutnya,  perangkat yang memenuhi standar untuk teknologi layanan broadband 4G adalah IEEE 802.16m WiMax R2.0, sesuai Roadmap to 4G di training workshop in 4G mobile yang digelar International Telecommunication Union (ITU) dan Pusan National University.

Pada roadmap 4G tersebut, data rates yang dipersyaratkan minimal 100 Mbps. “Jadi WiMax dengan standar 802.16d maupun 16e tidak masuk dalam standarisasi 4G dan tidak akan mampu memberikan kecepatan 100 Mbps. Sehingga perangkat yang digunakan Sitra WiMax 4G dan Wigo WiMax belum dapat dikatakan sebagai jaringan internet 4G,” jelasnya.

Dikatakannya, atas dasar itu kedua perusahaan dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan telah melakukan kebohongan publik.

LSM KTI selaku pelapor mengatakan, tuduhan kebohongan publik tersebut terkait layanan broadband WiMax 4G yang dipromosikan dan diselenggarkan oleh kedua perusahaan pemilik produk Sitra Wimax 4G (First Media) dan Wigo WiMax (Berca). Dalam laporannya, KTI menilai bahwa Sitra WiMax 4G dan Wigo Wimax  yang telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan ‘4G’ pada dasarnya belum menggunakan standar 4G.

Wigo WiMax besutan Berca juga dianggap melakukan pelanggaran lantaran belum mengantongi izin penyelenggaraan namun tetap menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasinya.

“Penyelenggaraan layanan ini kami dapati di wilayah Medan dan Balikpapan, padahal mereka (Berca.) belum punya izin penyelenggaraan,” tambah Sekjen KTI  Herwin Kurniawan

Dijelaskannya, laporan tersebut sudah di tangan Polda Metro Jaya dan saat ini sudah masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Secara terpisah, juru bicara Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto,  menjelaskan   First Media sudah mendapat izin penyelenggaraan BWA. Namun untuk Berca baru sebatas mengantongi izin prinsip. Itupun atas nama PT Berca Hardayaperkasa bukan PT Berca Global Access seperti yang disebut dalam tuntutan KTI.

“Kesimpulannya, mereka (First Media dan Berca) memiliki izin sendiri-sendiri. Namun jika sebatas masih izin prinsip belum diperbolehkan untuk menggelar layanan komersil. Sebab masih harus mengajukan uji laik operasi (ULO) dan pengajuan izin penyelenggaraan,” jelasnya.

Dikatakannya, instansinya  siap menindaklanjuti laporan KTI ini. Termasuk untuk dugaan kebohongan publik yang dialamatkan kepada kedua penyedia layanan BWA tersebut.

Namun Gatot memastikan jika dalam pemberian izin, Kominfo tidak menyebut izin layanan WiMax tersebut sebagai 4G, tapi BWA. “Kita juga tak akan menerima laporan KTI begitu saja, akan kita selidiki juga kebenarannya,” jelasnya.

First Media memenangkan tender BWA tiga tahun lalu dan mengumumkan menyiapkan dana sebesar satu triliun rupiah untuk mengembangkan layanan.

Berikutnya Berca wilayah layanan    tersebar di sebagian besar daerah-daerah di luar Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian Selatan, Bali dan Nusa Tenggara. Dana yang disiapkan oleh perusahaan ini sekitar 500 juta dollar AS.

Sebelumnya, kedua perusahaan juga diterpa isu menggunakan perangkat diluar standar yang ditetapkan Kominfo dan tidak memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Ketika dikonfirmasi, kedua penggawa perusahaan mengelak dan menegaskan perangkat yang digunakan sesuai kesepakatan tender[dni]