200310 Kemenhub Perjuangkan Pesawat Latih Bebas Pajak

JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan pesawat latih untuk terbebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) agar biaya sekolah penerbangan tidak berat  mendidik calon pilot.

“Kami akan bicara pada Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan pesawat latih dari pajak. Sudah banyak masukan dari sekolah penerbangan untuk itu,” kata Dirjen Hubungan Udara Kemenhub Herry Bhakti di Jakarta, Jumat (19/3).

Untuk diketahui, selama ini KemenKeu  mengkategorikan pesawat latih dalam kelompok impor barang mewah untuk keperluan non-niaga, sehingga sekolah penerbangan harus membayar pajak sampai 50 persen  karena pesawat latih tersebut bisa dijadikan training atau sebagai dipakai secara pribadi (private).

Pengenaan PPN/PPnBM mengacu Pasal 1 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 145/2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan ini telah diubah dengan  PP No 6/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 diatur bahwa atas impor pesawat udara dikenakan PPN BM dengan tarif 50 persen kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.

Herry mengatakan, Kemenhub akan meminta pesawat latih agar dimasukkan ke dalam kategori pesawat niaga, sehingga dibebaskan dari pajak.   “Kami (Kemhub) akan bicara dengan Kemenkeu agar dikurangi atau mungkin dihilangkan karena akan berimbas pada biaya sekolah yang akan jadi mahal. Hal itu jangan dikategorikan pesawat mewah dan komersil, izin pajak bea masuk dan pajak barang mewah itu biasanya untuk komersil bukan pendidikan,” katanya.

Kepala Badan Diklat Kementerian Perhubungan Dedy Darmawan mengatakan, ada dua helikopter latih yang masih disegel Kemenkeu terkait pajak tersebut.

Helikopter tersebut dipesan melalui kontraktor, dan saat ini kontraktor itu sedang mengupayakan pembebasan pajak impor barang mewah karena helikopter ini bukan untuk komersial niaga tapi untuk pendidikan.

Dedy meminta, agar pesawat itu bisa digunakan digunakan. Ada dua alternatif, pertama membantu pihak ketiga untuk melobi pembebasan pajak barang mewah.”Tetapi jika memang tetap tidak bisa, kami mendesak agar pihak ketiga menyelesaikan secepatnya pajak itu ke Bea Cukai. Karena sudah sebulan dua helikopter itu disegel. Kami tidak ingin pendidikan di STPI terganggu gara-gara itu. Saya sudah meminta Kepala STPI untuk menyurati pihak ketiga untuk mendesak mereka menyelesaikan urusan pajak itu,” ujar Dedy.

Batal
Bengkel Garuda Terancam Batal
Spin Off Anak Usaha
Pada kesempatan lain, Kepala Humas GMF, Dwi Prasmono Adji mengungkapkan, rencana PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia untuk melakukan spin off  tujuh bisnis usahanya terancam gagal karena adanya  aturan Kemeterian BUMN yang melarang BUMN memiliki cucu usaha.

“Sedang dipikrkan cara lain,  mungkin  dengan cara anak perusahaan tidak diperkenankan maka bisa ditempuh melalui bisnis unit,” katanya.

Sebelumnya,   GMF  akan melakukan spin off pada tujuh bisnis unit strategis yang  telah dilirik oleh sejumlah investor baik lokal maupun asing selama 2010 dan 2011.

Pada 2010 ini, direncanakan sebanyaknya lima unit usaha yang di-spin off yaitu unit perlengkapan dan gas, pelayanan logistik, sekolah teknisi, teknologi informasi, kabin interior dan pengecatan pesawat.

Sisanya, tahun depan yang akan dipisah adalah unit engine leasing dan penyedia pekerja.

Bahkan GMF juga telah menargetkan bakal meningkatkan pendapatan hingga 700 juta dollar AS dalam waktu 5 tahun. Spin off tersebut membutuhkan dana sebesar 130 juta dollar AS, namun sejumlah investor asing telah meliriknya, antara lain ST Aero, SwissAir Technic, KLM dan Jazeera Airlines.[Dni]