060310 Pfizer Indonesia Sesalkan Penyebutan Nama Obat

JAKARTA— PT Pfizer Indonesia menyesalkan penyebutan nama obat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena bertentangan dengan kode etik farmasi.

“Nama obat yang disebut adalah jenis obat keras dan harus melalui resep dokter. Jika dipublikasikan seperti itu, bisa saja masyarakat membeli bebas. Ini berbahaya,” ungkap Public Affairs & Communications Director PT Pfizer Indonesia Chrisma A. ALbandjar, kepada Koran Jakarta, Jumat (5/3).

Sebelumnya,   KPPU dalam keterangan resminya berkaitan dengan penyelidikan   kasus kartel  obat kelas amplodipine yang  dilakukan  PT Pfizer Indonesia (PF) dan PT Dexa Medica (DM) menyebut nama  merek obat Norvask (PF) dan Tensivask ( DM), serta obat amdixal  keluaran Sandoz dan  Divask dari Kalbe farma.

Dijelaskannya, merek-merek obat itu biasanya dikeluarkan oleh dokter dengan melihat kondisi dari pasien.  Obat ini biasanya digunakan untuk penyakit hipertensi. “Jadi, obat ini sangat personal, tidak bisa sembarangan begitu disebut. Kalau ada yang pesan saja, bisa bahaya,” katanya.

Selanjutnya Chrisma pun menepis tudingan dari KPPU yang menyebutkan perusahaannya melakukan kartel untuk obat  amplodipine. “kami selalu patuh dengan perundangan maupun kode etik hukum yang berlaku. Hari Senin (8/3) kami akan memenuhi panggilan KPPU untuk mengklarifikasi semua tudingan,” katanya.

Dijelaskannya, Pfizer adalah perusahaan pertama yang mematenkan obat tersebut, setelah itu generiknya banyak bermunculan di pasar. “Pemain untuk kategori obat ini banyak. Ada puluhan merek. Jadi, monopolinya darimana,” katanya.

Berkaitan dengan tudingan harga obat tidak turun meskipun zat aktif amlodipine yang merupakan kandungan generik, mengalami penurunan harga dari range 120 ribu menjadi 90 ribu beberapa tahun lalu, Chrisma menjelaskan, itu bagian dari strategi harga untuk memenangkan persaingan.
“Nanti kita akan beberkan semua pada KPPU,” katanya.

Untuk diketahui, KPPU tengah menyelidiki dugaan kartel oleh dua perusahaan farmasi  karena  melanggar  Pasal 5 UU anti persaingan tidak sehat soal penetapan harga, isu  kartel yang tercantum pada Pasal 11, dan

Penyalahgunaan Posisi Dominan yang tercantum pada Pasal 25. Ini merupakan perkara inisiatif keenam yang dtangani oleh lembaga tersebut.

Kasus ini diselidiki  dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dengan perkara nomor 17/KPPU-I/2010   yang dimulai pada 18 Februari 2010 dan akan berakhir pada 5 April 2010. Majelis Komisi   dalam perkara ini antara lain A. R. Siregar selaku ketua, Erwin Syahril, dan Didik Akhmadi.

Perkara itu berawal dari monitoring yang dilakukan oleh lembaganya mengingat industri farmasi merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional ditinjau dari potensi pengembangan pasar domestik.

Kinerja industri farmasi ditandai dengan fenomena konsentrasi industri dan tingginya beberapa harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dibandingkan dengan harga produk sejenis di beberapa negara lain.

Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Kegiatan monitoring terhadap industri farmasi yang dilakukan KPPU, khususnya dilakukan terhadap kelas terapi dengan trend setelah habisnya masa paten obat originator.

Hasil monitoring menunjukkan  untuk  obat kelas amplodipine yang terdiri dari merk obat NV dan TS dengan konsentrasi pasar PT PF 55,8 persen dan PT DM 30 persen dengan rasio konsentrasi (CR4) sebesar 93 persen dan Hirschman-Herfindahl Index (HHI) sebesar 4.050 yang melebihi standar batas konsentrasi pasar kompetitif.  “Sebagai perbandingan, dalam aturan merger, jika ada merger yang mengakibatkan konsentrasi pasar di atas 1800 HHI berpotensi besar untuk ditolak atau dibatalkan,” jelasnya.

Produk Amlodipine merupakan obat obatan yang mengandung dihydropyridine derivative calcium-channel blockers yang digunakan secara spesifik untuk jenis penyakit yang terkait dengan kardiovascular dan habis masa patennya pada tahun 2007.

Untuk kelas Amlodipine dengan dua merk utama yaitu NV dan TS, harganya jauh melebihi harga obat generik nya. Merk NV dijual dengan harga 2.39 kali lipat dari harga obat generiknya (atau 239 persen diatas harga obat generik yang merupakan substitusinya). Merk TS dijual dengan harga 2.13 x dari harga generik atau 213 persen. Dengan demikian, ada dua indikasi yaitu pangsa pasar yang sangat tinggi berikut excess harga dibanding harga generik yang begitu besar.

Pada periode 2008-2009, zat aktif amlodipine yang merupakan kandungan generik, mengalami penurunan harga dari range 120 ribu menjadi 90 ribu. Tapi, penurunan tersebut tidak diikuti dengan penurunan harga baik originator maupun branded generik. Bahkan dua merk yaitu NV dan TS malah tercatat mengalami kenaikan harga.[dni]

060310 Revisi Tarif Batas Atas Belum Disahkan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan belum mensahkan revisi tarif batas atas untuk   angkutan udara karena sosialisasi dengan   pemangku kepentingan belum diselesaikan.

“Keputusan Menteri belum bisa ditandatangani karena masa sosialisasi belum selesai. Salah satu agenda sosialisasi yang belum terlaksana adalah dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),” ungkap Direktur Angkutan Udara Ditjen Hubungan Udara Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Jumat (5/3).

Dijelaksannya, sosialisasi ke YLKI sangat perlu dilakukan karena bagian dari perwakilan konsumen. “Dalam waktu dekat aka nada pertemuan,” katanya.

Sebelumnya,  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bhakti S Gumay optimistis, KM Revisi Tarif Batas Atas Angkutan Udara bisa ditandantangani Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada Maret ini.

Dalam perubahan regulasi, ditetapkan   maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge. Nantinya dalam revisi tersebut fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini.

Revisi itu juga memuat  golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).

Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk   maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Berkaitan dengan kategorisasi ini, Tri menjelaskan, akan diterapkan setelah KM ditandatangani. “Tetapi nanti ada proses transisi karena ketentuan pelayanannya baru,” katanya.

Sejauh ini maskapai yang sudah berancang-ancang menentukan golongan pelayanan yang dipilih adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Garuda tegas tetap ingin menjadi Full Services Airline, sementara Lion Air tengah menimbang berada di medium services atau LCC.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku tidak keberatan dengan langkah pemerintah merevisi tarif batas atas angkutan udara dengan syarat pelayanan yang diberikan oleh operator kepada pengguna jasa sebanding dengan kenaikan tarif.

“Kami tidak ada masalah dengan rencana kenaikan tarif itu, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kualitas layanan yang diberikan ke penumpang harus ditingkatkan,” tegas Anggota YLKI Sudaryatmo.

Menurutnya, selama ini yang terjadi para pengguna membayar mahal untuk layanan dari satu operator tetapi kualitas yang diberikan tidak sebanding.

“Ada operator  LCC yang menawarkan tarif setara full service, tetapi layanannya minim. Sementara LCC itu mendapatkan keuntungan yang maksimal ketimbang operator full service,” sesalanya.

Dia meminta, jika nanti ada operator dengan kategori medium service atau LCC yang mulai menerapkan tarif batas atas untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan terkait keuntungan yang didapatnya. “Jangan nanti pakai tarif batas atas, tetapi pelanggan tidak merasakan dampak apa-apa. Itu merugikan sekali,” katanya.[dni]

050310 KPPU Selidiki Kartel Obat

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki kasus kartel  obat kelas amplodipine yang  dilakukan oleh dua perusahaan karena dianggap melanggar Undang-undang anti persaingan tidak sehat.

Kedua perusahaan adalah PT Pfizer Indonesia (PF) dan PT Dexa Medica (DM) dengan merek obat Novast (NV) dan Tensifat (TS). Kedua perusahaan diduga melanggar  Pasal 5 UU anti persaingan tidak sehat soal penetapan harga, isu  kartel yang tercantum pada Pasal 11, dan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang tercantum pada Pasal 25.

Kasus ini diselidiki  dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dengan perkara nomor 17/KPPU-I/2010   yang dimulai pada 18 Februari 2010 dan akan berakhir pada 5 April 2010. Majelis Komisi   dalam perkara ini antara lain A. R. Siregar selaku ketua, Erwin Syahril, dan Didik Akhmadi.

“Ini merupakan  perkara  inisiatif ke enam yang ditangani pada tahun  ini,” kata Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Kamis (4/3).

Diungkapkannya, perkara itu berawal dari monitoring yang dilakukan oleh lembaganya mengingat industri farmasi merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional ditinjau dari potensi pengembangan pasar domestik.

Kinerja industri farmasi ditandai dengan fenomena konsentrasi industri dan tingginya beberapa harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dibandingkan dengan harga produk sejenis di beberapa negara lain.

Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Kegiatan monitoring terhadap industri farmasi yang dilakukan KPPU, khususnya dilakukan terhadap kelas terapi dengan trend setelah habisnya masa paten obat originator.

Menurutnya, hasil monitoring menunjukkan  untuk  obat kelas amplodipine yang terdiri dari merk obat NV dan TS dengan konsentrasi pasar PT PF 55,8 persen dan PT DM 30 persen dengan rasio konsentrasi (CR4) sebesar 93 persen dan Hirschman-Herfindahl Index (HHI) sebesar 4.050 yang melebihi standar batas konsentrasi pasar kompetitif.  “Sebagai perbandingan, dalam aturan merger, jika ada merger yang mengakibatkan konsentrasi pasar di atas 1800 HHI berpotensi besar untuk ditolak atau dibatalkan,” jelasnya.

Produk Amlodipine merupakan obat obatan yang mengandung dihydropyridine derivative calcium-channel blockers yang digunakan secara spesifik untuk jenis penyakit yang terkait dengan kardiovascular dan habis masa patennya pada tahun 2007.

Untuk kelas Amlodipine dengan dua merk utama yaitu NV dan TS, harganya jauh melebihi harga obat generik nya. Merk NV dijual dengan harga 2.39 kali lipat dari harga obat generiknya (atau 239 persen diatas harga obat generik yang merupakan substitusinya). Merk TS dijual dengan harga 2.13 x dari harga generik atau 213 persen. Dengan demikian, ada dua indikasi yaitu pangsa pasar yang sangat tinggi berikut excess harga dibanding harga generik yang begitu besar.

Pada periode 2008-2009, zat aktif amlodipine yang merupakan kandungan generik, mengalami penurunan harga dari range 120 ribu menjadi 90 ribu. Tapi, penurunan tersebut tidak diikuti dengan penurunan harga baik originator maupun branded generik. Bahkan dua merk yaitu NV dan TS malah tercatat mengalami kenaikan harga.

“Struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi, harga obat yang tidak turun dan cenderung naik bahkan ketika masa paten originator habis dan harga turun sudah menjadi indikasi awal dari dugaan kartel,” jelasnya.[dni]

050310 BRTI Rekomendasikan Izin Prinsip Internux Dicabut

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk segera mencabut izin prinsip PT Internux karena dianggal gagal memenuhi kewajibannya kepada negara.

Internux adalah perusahaan yang  memenangkan tender Broadband Wireless Access (BWA) pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

“Hasil pleno semalam (Rabu, 3/3) merekomendasikan beberapa hal terkait Internux. Salah satunya adalah pencabutan izin prinsip jika tidak mampu membayar kewajiban secara penuh. Toleransi sudah diberikan beberapa kali, jika dibiarkan, bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja Kemenkominfo,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (4/3).

Untuk diketahui, KemenKominfo  telah memberikan tiga kali peringatan kepada Internux agar  membayar kewajibannya kepada negara. Internux sendiri  telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Belum lama ini Internux  mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Heru menegaskan,  dalam pembayaran kewajiban sebagai pemenang, pemerintah tidak mengenal istilah membayar secara bertahap. “Kami tidak bisa membiarkan ada pembayaran bertahap. Soalnya ada dua pemain lagi belum membayar. Jika  yang lain bisa ikut-ikutan dan wibawa pemerintah bisa jatuh. Sekarang bolanya ada di Menkominfo untuk mengeluarkan surat pembatalan Internux sebagai pemenang tender,” katanya.

Berdasarkan catatan,  Selain Internux,   pembayaran lainnya yang ditunggu oleh pemerintah untuk pemenang BWA berasal dari  Konsorsium Wimax Indonesia (  Wireless Telecom Universal/WTU) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.

WTU sendiri telah menyatakan siap membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena keterlambatan pembayaran dan akan melunasi kewajibannya sebesar lima miliar rupiah.

Menanggapi hal itu, Dirut Internux Adnan Nisar mengaku terkejut dengan keluarnya rekomendasi tersebut. “Saya baru mengetahui dari Anda,” katanya.

Diakuinya, perseroan mengajukan pola pembayaran mengangsur kewajiban kepada negara. “Kami sadar itu kewajiban sebagai pemenang. Kami sekarang sedang berusaha untuk melunasi dalam waktu dekat,” tegasnya.[dni]

050310 Telesindo Shop Realisasikan IPO

JAKARTA—PT Telesindo Shop berjanji untuk merealisasikan rencana penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada semester kedua tahun ini untuk mendukung ekspansi perseroan di masa mendatang.

“Jika tidak ada aral melintang realisasi dari IPO itu akan terjadi pada Agustus atau September tahun ini. Sekarang dalam tahap persiapan,” ungkap  Presiden Direktur Telesindo Shop Hengky Setiawan, kepada Koran Jakarta, Kamis (4/3).

Telesindo Shop selama ini dikenal sebagai distributor produk seluler di tanah air khususnya dari Telkom grup.  Saat ini Telesindo shop telah menjadi salah satu distributor channel papan atas dengan jumlah outlet lebih dari 500 buah di seluruh Indonesia  yang didukung tiga ribu  karyawan.

Berdasarkan catatan, tiga tahun lalu omzet dari perusahaan ini mencapai angka  3 triliun rupiah. Belum lam ini majalah bisnis berbahasa Inggris memperkirakan nilai pasar dari Telesindo Shop mencapai 40 miliar dollar AS hanya dari penjualan produk seluler (voucher dan kartu perdana).

Pada Januari lalu, perusahaan ini mengembangkan sayap menjual merek ponsel China yang dilabeli TiPhone. Omzet dari produk ini lumayan menjanjikan atau sekitar 50 miliar rupiah dengan penjualan sekitar 100 ribu unit per bulan.

“Saat ini pendanaan berasal dari kantong sendiri dan hutang bank. Kami ingin agresif dalam beberapa tahun mendatang, khususnya untuk mengembangkan TiPhone,” jelasnya.

Diungkapkannya, perseroan saat ini sudah menguasai 50 persen dari kapasitas produksi satu pabrik di Shenzen, China, untuk mengembangkan TiPhone. “Kami menguasai 15 line produksi pabrik itu. Belum lagi tahun ini kita menargetkan ada 100 ribu reseller untuk TiPhone, ini butuh dana besar,” jelasnya.

Menurutnya, ekspansi ke ponsel dilakukan karena tren dari industry telekomunikasi berubah mengingat pasar lokal menuju tingkat maturasi.  “Salah satu cara mendorong pendapatan bagi operator adalah menawarkan
ponsel bundling tidak hanya menjual kartu perdana. Kami melihat ini sebagai peluang dan dimanfaatkan sebelum diambil orang lain,” katanya.

Jika Telesindo Shop merealisasikan rencana IPO, berarti di bursa perseroan merupakan distributor kedua yang mencatatkan sahamnya di pasar modal. Perusahaan pertama adalah Trikomsel dengan merek dagang OkeShop pada tahun lalu.[dni]

040310-Operasional Indonesia Ferry Diharapkan Tidak Terpengaruh Kisruh Manajemen

JAKARTA–Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan meminta seluruh kantor-kantor cabang PT ASDP Indonesia Ferry di seluruh wilayah tidak terpengaruh oleh kekisruhan di tingkat pusat yang berujung pada pemberhentian seluruh jajaran direksi BUMN tersebut oleh dewan komisaris.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengharapkan,   seluruh kegiatan operasional pelayanan baik di pelabuhan penyeberangan maupun pada aktivitas pelayaran penyeberangan yang dikelola perusahaan tersebut dapat berjalan normal seperti biasa.

”Dewan komisaris mungkin menganggap jajaran direksi yang diberhentikan ini tidak bisa bekerja optimal dalam mengemban amanat, tetapi saya harapkan kawan-kawan di tingkat cabang jangan terpengaruh. Apapun yang terjadi di pusat, jangan sampai membuat pelayanan publik terganggu, apalagi berhenti,” ungkapnya  di Jakarta, Rabu (3/5).

”Kalau ada masalah, lekas dikoordinasikan kepada dewan komisaris. Kalau menyangkut masalah teknis di lapangan, bisa dikoordinasikan kepada Dirjen Perhubungan Darat, melalui Direktur Lalu Lintas ASDP,” lanjutnya.

Suroyo menambahkan, sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan jajaran direksi, dirinya meyakini bahwa dewan komisaris PT ASDP Indonesia Ferry telah menyiapkan dan memperhitungkan langkah-langkah antisipasi agar roda manajemen tetap dapat berjalan normal agar aktivitas pelayanan penyeberangan tidak terganggu.

Untuk diketahui, Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry secara resmi memberhentikan sementara direktur utama perusahaan tersebut, Bambang Soerjanto, dan direktur keuangannya, Made Sukarna, pada 2 Maret 2010.

Sementara empat direksi lainnya memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela. Mereka adalah Direktur Operasi Pambudi Husodo, Direktur SDM Bonar Manurung, Direktur Usaha Johan Iskandar,dan  Direktur Usaha Pelabuhan Ultra Amiruddin. Saat ini manajemen Indonesia Ferry telah diambilalih oleh Dewan Komisaris , setelah terjadi kekosongan manajemen.

Pemberhentian sementara merupakan opsi pertama yang ditawarkan dewan komisaris perusahaan. Alasannya, jajaran direksi tidak mampu menjalankan manajemen secara efektif sehingga membuat kinerja perusahaan terpuruk. Opsi keduanya adalah melakukan pengunduran diri secara sukarela.

”Saya dan Pak Made memilih untuk tidak mengundurkan diri, dan menerima untuk diberhentikan sementara oleh dewan komisaris yang mengatakan saya telah gagal dan membuat perusahaan terpuruk. Itu tuduhan mereka, silakan saja. Tetapi jika melihat kinerja perusahaan antara 2008 dan 2009, fakta finansial tidak berbicara seperti itu. Ada peningkatan dari sisi pendapatan yang terjadi selama kami berada di sana,” ungkap mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Bambang Soerjanto.

”Saya tidak akan ngotot untuk tetap pegang posisi ini. Sejak awal dilantik jadi dirut, saya sudah siap untuk dipecat kapan pun. Jadi, saat ini tidak masalah buat saya, juga saya tidak akan ngotot buat membela diri. Sedangkan menyampaikan kinerja perusahaan dalam RUPS adalah mekanisme sesuai aturan main perusahaan yang akan kita jalani untuk memberikan klarifikasi,” katanya.

Bambang menambahkan, dirinya menghormati kebijakan dan alasan yang diambil dewan komisaris sebagai dasar pemberhentian dirinya. ”Itu hak dan kewenangan dewan komisaris, karena itu saya tidak membantah atau memprotes keputusan ini. Untuk selanjutnya, kami berdua menunggu sikap Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham, yang memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan direksi BUMN. Kapan pun RUPS digelar, saya siap,” ujarnya.

Bambang mengungkapkan,  masalah internal yang menyebabkan kinerja BUMN ini tersendat adalah rencana pembelian tujuh unit kapal yang gagal dilakukan sepanjang 2009 lalu menyebabkan pendapatan berkurang  110
miliar rupiah.

Selain itu berlarut-larutnya waktu docking kapal dan penurunan subsidi berpengaruh terhadap penurunan sebesar  50 miliar rupiah. Hal itu memicu  pendapatan Indonesia Ferry pada 2009, hanya terealisasi sebesar
883,672 miliar rupiah . Padahal pada 2008 ,  pendapatan perseroan melambung hingga  1,105 triliun rupiah.

Laba bersih 2009 pun terjun dari  103 miliar rupiah  pada 2008 menjadi  76 miliar rupiah. Padahal, bila tidak ada permasalahan tersebut, potensi laba bersih bisa mencapai  104 miliar rupiah.

Dijelaskannya,   kegagalan pembelian tujuh  unit kapal karena dirinya tidak ingin   membeli kapal asal China, “Saya menginginkan untuk membeli kapal yang mumpuni, karenanya harus melalui berbagai proses, seperti menunjuk broker ship, port captain dan maritim lawyer. Hal ini agar kapal benar-benar feasibel untuk dioperasikan,” tandasnya.

Akan tetapi proses tersebut hingga saat ini tidak selesai-selesai, dan berujung  empat orang direktur lainnya tidak menyetujui pembelian kapal tersebut. “Saya tidak tahu kenapa tidak setuju, padahal komisaris sudah setuju dan uang pun tinggal diambil dari kas perusahaan. Ada uang sebesar  300 miliar rupiah siap dibelanjakan,” katanya sambil menambahkan     empat direktur tersebut  mengambil langkah mengundurkan diri.[dni]

040310 Seribu Pelanggan Bidik Android

JAKARTA—Sebanyak seribu pelanggan Indosat telah melakukan pemesanan pertama (pre order) ponsel Android yang ditawarkan oleh Indosat melalui situs resmi operator tersebut.

Indosat menawarkan enam jenis   ponsel Android yaitu  HTC Hero,  Motorola Milestone, Samsung Galaxy Spica,  LG GW 620, Huawei U8230,   dan Sony Ericsson   Xperia X10.

“Selama pre-order yang dilakukan  22-28 Februari lalu, sudah ada seribu calon pelanggan yang melakukan pemesanan terhadap enam ponsel itu,” ungkap  Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro di Jakarta,   Rabu (3/3/).

Diungkapkannya, melihat tingginya animo terhadap Android, perseroan juga menyediakan  toko virtual i-Store atau Android Application Store  sebagai toko virtual yang menyediakan ribuan aplikasi Android baik yang gratis maupun berbayar. Inovasi ini hasil inovasi  dengan anak usaha,  Indosat Mega Media (M2) sebagai provider i-Pay untuk loket pembayaran (payment gateway).

i-Pay adalah metode pembayaran yang dikembangkan oleh IM2 untuk transaksi online di internet, di mana pelanggan dapat melakukan pembelian berbagai macam konten dan aplikasi. Untuk mengisi ulang i-Pay bisa dilakukan melalui voucher Indosat, transfer bank (mobile dan SMS banking) serta pembayaran lewat kartu kredit dalam waktu dekat.

Sementara Group Head Vas Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, perseroan juga sedang menjajaki kerjasama dengan Google untuk menghadirkan ponsel Android  Nexus One. “Tahun ini juga Nexus One akan hadir. Google sudah mulai terbuka dengan Indonesia. Buktinya, mereka telah membuka pintunya untuk Google Android Market,” katanya.

Sementara, GM Direct Sales XL Handono Warih mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan layanan untuk mendukung ponsel Andorid.

“Untuk menarik pelanggan terhadap kualitas jaringan XL, kami menawarkan program smartphone dan modem murah mulai 3 hingga 7 Maret ini. Tujuan kami agar pelanggan nyaman dulu di jaringan XL,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika Faizal Adiputra mengingatkan, operator harus berhati-hati memasarkan Android karena bisa menganggu jaringan. “Ponsel Android itu boros bandwitdh. Jika manajemen bandwitdh tidak dijalankan dengan baik, bisa terkorban kualitas layanan,” katanya.[dni]