150310 KPPU Larang Jabatan Rangkap

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang seseorang untuk merangkap jabatan dari suatu perusahaan secara bersamaan guna menghindari praktik monopoli.

“Kami telah  mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan mengenai Jabatan Rangkap sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Di situ secara tegas dilarang adanya jabatan rangkap,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi di Jakarta, Minggu (14/3).

Dijelaskannya, dalam Pasal 26 UU No 5/99 secara tegas  mengatur  bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut    berada dalam pasar bersangkutan yang sama,    memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau    secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Dikatakanya, Perkom No.7/2010 menegaskan bahwa ruang lingkup direktur atau komisaris tidak terbatas pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) namun juga meliputi badan hukum berbentuk yayasan, firma, persekutuan perdata (maatschaap), CV atau bahkan Koperasi.

“Artinya Direktur atau Komisaris dalam pasal 26 ini diinterpretasi pula sebagai  pemimpin puncak dan pengawas dari perusahaan non PT yang berbentuk badan hukum. Jadi seseorang dilarang menjadi Direktur suatu perusahaan dan sekaligus pengurus koperasi pada saat bersamaan apabila 2 perusahaan itu bergerak dalam usaha yang saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, jabatan rangkap menjadi penghambat persaingan usaha yang sehat. Sebagai contoh, apabila seseorang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing (direct interlock) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan yang berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi. Hubungan vertical mengakibatkan integrasi vertical kegiatan; mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertical, horizontal, atau konglomerasi.

Dengan demikian, seseorang dilarang menjadi Direktur atau komisaris secara bersamaan dari dari 2 pelaku usaha yang berhubungan secara  horizontal (jika melibatkan 2 perusahaan bersaing secara langsung dalam pasar bersangkutan yang sama) atau secara vertical (jika perusahaan dalam jaringan distribusi atau berkaitan erat dalam satu bidang atau jenis usaha tertentu).

Diingatkannya, dalam konteks ini hal yang patut dicatat adalah bahwa larangan rangkap jabatan ini terkait dengan penyalahgunaannya yang “menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”  yaitu apabila posisi rangkap jabatan dari seseorang menjadi  instrument orang tersebut untuk mengendalikan atau mendistorsi pasar dengan mengatur harga, wilayah pemasaran atau suplai barang/jasa sehingga merugikan konsumen.

Selanjutnya dikatakan,  jika seseorang terbukti menyalahgunakan posisi rangkap jabatan yang dilakukannya maka KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa perintah larangan perangkapan jabatan dan atau denda atau bahkan ganti rugi tidak saja pada perusahaan tempat seseorang menjabat namun terhadap diri pribadi orang tersebut .

Berdasarkan catatan, aksi rangkap jabatan banyak terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contohnya di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), dimana tiga jajaran direksinya menjadi komisaris di anak usaha PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). [dni]

150310 Pemenang Tender Internet Kecamatan Harus Penuhi Janji

JAKARTA—Para pemenang tender internet kecamatan yang diumumkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhir pekan lalu harus bisa memenuhi janjinya agar masyarakat pedesaan bisa menikmati akses informasi.

“Tendernya sudah berlangsung cukup bersih dan adil. Sekarang tinggal para pemenangnya untuk memenuhi janjinya. Soalnya selain Telkom dan Lintas Arta, pemenang lainnya bukanlah pemain besar,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin kepada Koran Jakarta, Minggu (14/3).

Menurutnya, proyek pengadaan akses informasi itu  waktu pengerjaan  sangat pendek sementara pembiayaannya  tidak bisa meleset. “Saya khawatirnya selesainya tidak tepat waktu,” katanya.

Berdasarkan catatan, dalam tender desa berdering untuk pengerjaan wilayah timur yang dimenangi oleh Icon+ tidak berhasil memenuhi tenggat waktu pengerjaan. Sejumlah kalangan mensinyalir hal itu karena anak usaha PLN tersebut tidak memiliki pengalaman sebagai operator telekomunikasi.

Sementara VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, pihaknya ingin uang muka dari proyek dikucurkan agar pengerjaan selesai tepat waktu.

“Tender itu hitungannya bisnis dan landasannya legal. Jika soal dana Telkom tentunya siap saja tetapi dalam konteks ini kami harus berhitung ketat dan tidak bisa begitu saja menyatakan membayari dulu. Pemerintah sudah menyediakan dana melalui APBN,” katanya

Eddy optimistis, perseroan akan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu walaupun medan yang dimenangkan lumayan sulit.  “Lokasi-lokasi yang dimenangkan  merupakan tantangan tersendiri untuk implementasinya,” katanya.

Sedangkan Chief Operating Officer (COO) Telkom Ermady Dahlan menegaskan, perseroan memang berkeinginan untuk memberikan akses internet bagi masyarakat baik itu melalui proyek sendiri atau mendukung program pemerintah.

“Internet itu sudah menjadi kebutuhan. Misalnya, adanya internet bisa memajukan pendidikan dengan uji coba ujian nasional online. Jadi, kami akan maju terus mendukung pengadaan internet,” katanya.

Sebelumnya, KemKominfo  mengumumkan  4 perusahaan yang telah memenangkan tender penyediaan akses jaringan internet untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia.

Keempat perusahaan yang terpilih untuk menggarap 11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah  itu adalah Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta.

“Hasil tender sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas.  Jika ada yang keberatan, keputusan ini masih bisa disanggah selama tujuh hari mulai 15 hingga 22 Maret 2010,” jelas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian, Gatot S Dewa Broto.

Dari 11 zona paket wilayah tersebut, Telkom akan mengerjakan paket 1 (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), paket 10 (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) dan paket 11 (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Aplikanusa Lintasarta, anak perusahaan Indosat, akan mengerjakan paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), dan paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua).

Sementara Jastrindo Dinamika memenangkan paket 2 (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau), paket 3 (Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) dan paket 6 (Jawa Timur).

Sisanya, paket 4 (Jawa Barat dan Banten) dan paket 5 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) akan digarap oleh Sarana Insan Muda Selaras.

Tender  ini semula diminati oleh 25 penyelenggara akses internet. Namun, hanya 19 perusahaan yang lolos prakualifikasi tender. Peserta kemudian berangsur-angsur tereliminasi hingga menyisakan sembilan dalam pembukaan sampul pertama, dan enam untuk sampul kedua. Dari situ akhirnya terpilih empat perusahaan yang jadi pemenang.[dni]