180310 Flexi Bertahan Bermain di QoS

JAKARTA—Pemimpin pasar Fixed Wireless Access (FWA), Telkom Flexi, tidak ingin terpancing bermain dalam perang harga dan memilih meningkatkan kualitas layanan (Quality of Services/QoS) bagi pelanggannya.

“Kami lebih memilih  Buat Pelanggan Puas (Buas) bagi 15,7 juta pelanggan ketimbang bermain di harga yang cenderung merugikan industri,” ungkap Executive General Manager Divisi Telkom Flexi, Triana Mulyatsa di Jakarta, Rabu (17/3).
Dikatakannya, “Buas” diimplementasikan dengan   memperkuat jaringan, juga fokus terhadap kualitas layanan serta penambahan konten yang mendidik dan bermanfaat bagi pelanggan guna mendukung strategi berbasis nilai atau value based.

Salah satu konten yang dapat memberikan kepuasan untuk pelanggan yaitu dengan digelarnya program ‘Banjir Duit’. Pemenang akan diundi setiap minggu dengan hadiah harian berupa uang Rp 20 juta, hadiah mingguan Rp 40 juta dan hadiah utama Rp 100 juta, dengan total 61 pemenang.

Program VAS ini merupakan hasil kerjasama Flexi dengan penyedia konten Hypermind, yang dimulai sejak 8 Maret hingga Mei 2010. Pelanggan Flexi dinyatakan ikut program ini jika telah mengirimkan SMS dengan format DUIT ke shortcode 9889. Flexi mengharapkan ada 150 ribu pelanggan yang mengikuti program itu tiap minggunya.

Diyakininya, meski tarif percakapan Flexi tetap dikenakan Rp 49 per menit, namun kualitasnya bisa lebih diandalkan. “Untuk apa menawarkan tarif gratis bicara ke pelanggan kalau saat berkomunikasi putus-putus, atau syaratnya justru memberatkan pelanggan,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Direktur Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengakui, tidak mau menciptakan fenomena calling card walaupun harga kartu perdana esia diturunkan. “Kami memang menurunkan harga kartu perdana menjadi 10 ribu rupiah. Tetapi bonus yang ditawarkan setimpal terutama untuk mengakses situs jejaring sosial dan instant messaging,” katanya.

Diungkapkannya, esia menyiapkan 800 ribu paket perdana ini untuk tahap awal. Diharapkan aktivasi akan datang 50 persen dari penjualan ponsel bundling. “Terdapat tiga paket yang bisa dipilih pelanggan. Saya rasa harganya kompetitif,” katanya.

Esia tercatat sebagai kompetitor terdekat dari Flexi dengan 10,5 juta pelanggan.Guna melakukan penetrasi di layanan internet, unit usaha khusus broadband data pun dibentuk belum lama ini.[dni]

180310 KemenKominfo Didesak Panggil Komunitas BWA

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) didesak untuk memanggil semua komunitas Broadband Wireless Access (BWA) untukmemastikan dukungan terhadap implementasi teknologi Wimax.

“KemenKominfo tidak bisa lepas tangans etelah berhasil menggelar tender BWA tahun lalu. Jika dibiarkan, Wimax ala Indonesia itu tidak akan berjalan, karena di lapangan ekosistem tidak mendukung,” ungkap Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, saat ini kondisi di lapangan terjadi tidak sinkronisasi antara operator dengan penyedia perangkat. “Operatornya mengeluh perangkat yang disediakan tidak mumpuni. Ujung-ujungnya minta standar diganti. Peran KemenKominfo sebagai pelindung manufaktur lokal harus aktif. Tidak bisa dukungan hanya melalui regulasi. Pengawasan harus jalan. Sampai sekarang roll out jaringan saja belum jalan,” katanya.

Kamilov pun menyayangkan sikap dari Menkominfo yang tidak tegas kepada salah satu pemenang tender, Internux, dimana jelas-jelas mengulur waktu untuk pembayaran kewajiban kepada negara, tetapi izin prinsipnya tidak dicabut dengan alasan ingin menyelamatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun ini PNBP dari KemenKominfo ditargetkan  sekitar  9,1 triliun rupiah.

“Kalau itu alasannya, KemenKominfo itu seperti menguber setoran. Padahal    Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah merekomendasikan untuk dicabut izin Internux. Ini bisa merusak wibawa lembaga itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, Internux hanya akan dikenakan penalti karena tidak memenuhi kewajiban hingga batas akhir. “Kita tidak mau PNBP berkurang,” katanya.
Internux adalah perusahaan yang  memenangkan tender Broadband Wireless Access (BWA) pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

Belum lama ini Internux  mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Dirut Internux Adnan Nizar menegaskan, pihaknya akan melunasi kewajiban membayar kepada negara.  “Kami sadar itu kewajiban sebagai pemenang. Kami sekarang sedang berusaha untuk melunasi dalam waktu dekat,” tegasnya.[dni]

180310 Lain Pejabat, Lain Aturan

Kerasnya niat ingin membuka kesempatan bagi investor asing berkiprah di bisnis menara tak bisa dilepaskan dari bergantinya pucuk pimpinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Untuk diketahui, kala Peraturan Menkominfo No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan pada Maret 2008, sebulan setelah itu,   Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) mengirimkan surat ke kemenkominfo terkait perlunya harmonisasi Permen menara Bersama dengan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

KemenKominfo menyanggupi harmonisasi dan akhirnya keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun lalu  yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam SKB tersebut permasalahan yang dibahas lebih dititikberatkan pada peran pemerintah daerah berkaitan dengan izin pendirian karena setahun lalu terjadi perubuhan menara di daerah-daerah.

Masalah DNI sendiri dianggap sudah selesai oleh BKPM yang kala pembahasan SKB dipimpin oleh M. Lutfi. Masalah DNI kembali diapungkan tak bisa dilepaskan dari  masukan  Ketua BKPM yang baru, yakni Gita Wirjawan dimana sebelumnya pria ini pernah menjabat sebagai komisaris di XL Axiata Tbk (XL).

“Pemerintah membuka kesempatan kepada investor asing untuk masuk ke sektor menara telekomunikasi, mempertimbangkan masih besarnya kebutuhan investasi di sektor usaha tersebut,” kata Gita di Jakarta belum lama ini.

Gita mengkalkulasi, dibutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah untuk menyediakan kebutuhan menara setiap tahunnya di sektor telekomunikasi.

Sontak alasan yang dikeluarkan Gita itu ditampik oleh Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Peter M Simanjuntak. “Jika saya hitung itu angka untuk ketersediaan empat tahun . Saya tidak tahu Pak Gita dapat angka itu darimana,” katanya.

Peter menegaskan, masalah pendanaan  dapat disediakan pengusaha  dan perbankan nasional.Dengan menggunakan perhitungan debt to equity ratio (DER) 80/20, maka investor lokal hanya perlu menyediakan 1,6 triliun rupiah  dan mengusahakan pinjaman 6,4 triliun rupiah.

Bila dana 1,6 triliun rupiah  itu dibagi ke 10 penyedia menara besar, maka angkanya hanya 160 miliar rupiah. Adapun pinjaman sebesar 6,4 triliun rupiah  juga bukan hal yang sulit bagi Indonesia karena ditinjau dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) perbankan, ada lebih dari 10 bank yang sanggup memberikan pinjaman di atas 600 miliar rupiah.

Selanjutnya diungkapkan,   penyedia menara lokal sedang mengusahakan proyek dengan pendanaan 1 triliun rupiah  untuk mendanai penyediaan menara bersama dengan Bank BNI. Adapun dengan Bank Mandiri, dana sudah dialokasikan sekitar 3 triliun rupiah.

Belum lagi adanya keputusan Bank Indonesia bahwa lelang surat berharga BI satu kali satu bulan maka kredit ke dunia usaha akan meningkat dan untuk mendanai 8 triliun rupiah  tentu menjadi tidak sulit.  “Saat ini ada nilai sebesar 250 triliun rupiah di SBI saat ini, dan bila 10 persen  saja itu kan artinya sudah 25 triliun rupiah . Jadi 8 triliun rupiah itu bukan masalah,” tegasnya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menegaskan, pelaku usaha membutuhkan kepastian regulasi dalam berusaha. “Investor itu yang penting aturan  tidak berganti karena ada pejabat diganti. Berikan pengusaha  kepastian hukum,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi juga menyesalkan, sikap dari   pejabat negara yang terlalu mengagungkan investor asing.

“Investor asing yang masuk ke sektor telekomunikasi tidak menjamin membawa uang segar ke sektor riil. Pihak yang diuntungkan adalah pengusaha yang dibeli sahamnya oleh asing, sedangkan pencarian dana untuk ekspansi tak jauh dari pasar lokal seperti bank atau bursa lokal,” katanya.

Hal itu dapat dilihat sejak Indosat  dibeli oleh Singapore Technologies Telemedia (STT) atau Qatar Telecom (Qtel) yang sangat rajin menerbitkan obligasi atau berhutang. “Dana segar ke manufaktur lokal hanya secuil dari belanja modalnya. Semua sudah ditentukan oleh investor asingnya untuk membeli perangkat dari rekanan luar negeri,” katanya.[dni]

180310 Penyesuaian DNI Menara : Tarik Menarik yang Membahayakan Pemain Lokal

Pemerintah tak lama lagi akan menyelesaikan revisi Perpres 111/2007  tentang daftar negatif investasi (DNI). Draft finalisasi sudah selesai dibuat  melalui  Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi   (Pepi) untuk  melakukan   sinkronisasi antar departemen terkait.

DNI adalah acuan bagi para pemodal (investor) baik yang berasal dari asing maupun lokal guna menentukan pilihan dalam bidang investasi di Indonesia. Sejak ditetapkan pada 2007, regulasi itu mengatur 25 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan antara lain syarat kepemilikan modal, lokasi investasi, perizinan khusus, dan lainnya.

“Revisi DNI sudah beres karena menyangkut materi teknis, seluruhnya sudah selesai. Masalah menara telekomunikasi masih 100 persen diberikan kepada pengusaha nasional.,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Hatta, dari semua usaha di subsektor industri telekomunikasi, 90 persen sudah berstatus terbuka bagi investor asing. Namun, khusus pembangunan menara telekomunikasi, pemerintah ingin hal itu dikembangkan pengusaha nasional.

Hatta boleh melontarkan optimisme, namun  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  berkeinginan sektor ini dibuka 100 persen untuk asing karena    meragukan kemampuan pendanaan pengusaha lokal dalam   untuk memenuhi kapasitas cakupan layanan telekomunikasi. Lembaga ini memperkirakan dibutuhkan dana delapan triliun rupiah setiap tahunnya hanya untuk membangun menara.

Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekomomian Eddy Putra Irawadi, mengatakan, masalah teknis ini akan difinalisasi pada Jumat (19/3) dimana semua lembaga terkait hadir untuk membahas batang tubuh dan sektor dalam revisi DNI. ”Nanti akan dibahas tentang kepastian usaha, hirarki peraturan di bawah Perpres, dan divestasi juga,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (17/3).

Eddy menegaskan, meskipun ada tarik menarik dengan BKPM, tetapi rapat nantinya akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian. ”Pernyataan pak Menko sudah tegas. Walau ekonomi itu dinamis, tetapi saya rasa kepemimpinan dari Pak Hatta bisa dipegang oleh industri,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, bisnis menara memang menggiurkan. Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini diperkirakan ada  45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal. Dalam waktu tiga tahun ke depan nilai bisnis sub sektor ini bisa mencapai  40 triliun rupiah.

Kemenkominfo melalui Permen Menara Bersama melindungi pengusaha lokal untuk bermain di sektor ini. Hal itu terlihat dalam  Pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam Permen itu.  Pasal 5 ayat 1 menyebutkan  bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pada ayat 2 dikatakan, penyedia menara pengelola menara, atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Dukung Lokal

Sementara Menkominfo Tifatul Sembiring dalam berbagai kesempatan mengatakan, tetap akan berjuang sektor tersebut ditutup untuk asing. “Ada pihak-pihak yang ingin membukanya untuk asing. Kami tetap pada regulasi yang kita buat. Diskusi masih berjalan, kita tunggu saja hasil komprominya,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, penyedia atau kontraktor menara bisa dari asing jika menara tersebut dibangun sendiri oleh operator. Tetapi, untuk menara bersama harus 100 persen lokal.

Anggota Komite BRTI lainnya, Nonot Harsono menambahkan, jika untuk sub sektor dimana  anak bangsa sudah mampu masih diserahkan kepada asing, patut dipertanyakan   komitmen dari pejabat yang mengusulkan perlunya asing dalam menjunjung   kemandirian dan daya saing bangsa patut.

Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) yang beranggotakan 18 perusahaan juga  menolak keras hadirnya investor asing di bisnis menara demi menjaga kedaulatan berusaha di sektor telekomunikasi

.
“Menara adalah satu-satunya usaha di sektor telekomunikasi dimana para pemain lokal bisa berkiprah secara dominan. Jika dibiarkan pemain asing masuk ke sektor ini, dipastikan pemain lokal hanya dapat tulang belulang dari keseluruhan bisnis telekomunikasi yang memiliki pertumbuhan nilai bisnis lumayan tinggi di masa depan,” tegas Sekjen Aspimtel Peter M. Simanjuntak.

Diakuinya, para pelaku usaha lokal  membutuhkan alih teknologi, keahlian, dan uang yang besar. “Tetapi itu bukan berarti kita membiarkan para pemain asing menguasai sektor ini dengan membuka kepemilikan saham hingga 100 persen. Kalau itu yang terjadi namanya membunuh anak negeri sendiri,” katanya.

Dia meminta,jika  akhirnya pemerintah memilih opsi melindungi pemain lokal, maka  operator jangan menjual keseluruhan menara lamanya. “Dan jika ada  program pembangunan baru diharapkan tidak dalam satu paket, tetapi dipecah dalam beberapa paket. Selanjutnya perbankan  segera   menyeleksi kredibilitas pemain lokal  yang akan berkompetisi dalam memenuhi program operator tersebut diatas,” jelasnya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengaku selama ini operator mendukung kiprah pemain lokal di bisnis menara. “Kami mendukung bisnis ini diserahkan ke pemain lokal karena secara teknis memang skill-nya sudah dikuasai oleh lokal,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa
menyarankan, sebelum adanya keputusan resmi untuk revisi DNI di menara, pemerintah harus mendengar dari para pelaku usaha di sektor TIK. “Kalau hanya mendengar dari media itu sepotong-potong,” katanya.

Menurutnya, jika pun akhirnya dibuka untuk asing, pemain lokal haruslah tetap sebagai pengendali dominan. “Lokal tetap 51 persen. Masalah kepemilikan melalui bursa saham, biarkan pelaku usaha bermanuver. Pemerintah jangan  terlalu rumit mengatur   sesuatu yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Lebih baik fokus pada merangsang industri nasional bangkit,” katanya.

Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyetujui ide jika investor asing ingin bermain di bisnis menara cukup sebagai penyedia dana  bersama pemain lokal. ”Jadi bergandengan. Tidak dominan asingnya. Kalau semua asing, keuntungannya dibawa lari keluar negeri,” katanya.

Pada kesempatan lain, Deputi  sekretaris perusahaan Telkomsel Aulia Ersyah Marinto menegaskan, sebagai pelaku usaha siap menjalankan atruan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Regulasi yang lama kita ikuti dengan mengaji men-spin off menara ke induk usaha. Jika nanti berubah lagi kita akan sesuaikan, “ katanya.

.

Berkaitan dengan rencana melanjutkan spin off 10 ribu menara Telkomsel ke anak usaha Telkom(Mitratel), Aulia menegaskan, itu adalah bagian dari kebijakan strategis perusahaan. “Itu keputusan strategis. Kita harus melihat dulu hasil revisi ini,” katanya.

Satu hal yang pasti, Aulia mengatakan, ke depan kebutuhan akan menara seperti bentuk teknis sekarang tidak lagi terlalu besar karena teknologi sudah maju. “Nanti akan banyak berbentuk kamuflase atau menempel di gedung-gedung pemasangan Base Transceiver Station (BTS). Menara yang tinggi-tinggi itu dibutuhkan di area rural. Perkotaan sepertinya sudah ditinggalkan karena ada aturan estetika dari pemerintah daerah,” jelasnya.[dni]