120310 Citilink Ekspansi ke Sumatera

JAKARTA–Maskapai penerbangan berbasis Low Cost Carrier (LCC), Citilink segera melakukan ekspansi ke Sumatera pekan depan seiring anak usaha Garuda Indonesia itu,
mendapat suntikan dua unit pesawat Boeing 737-300 dari induk  usaha.

“Nanti Jakarta akan menjadi basis kedua dari Citilink selain Surabaya.  Sedangkan rute  Jakarta-Medan akan dibuka mulai 15 Maret
nanti dengan frekuensi dua kali sehari. Kemudian disusul rute©rute lainnya,” kata  VP CBU Citilink
Garuda, Joseph Saul di Jakarta, Kamis (11/3).

Diungkapkannya,  membuka rute ke Medan itu sebagai bagian dari rencana membuka  hub di barat Indonesia.

Setelah membuka rute tersebut, jelas Joseph, nantinya Citilink akan
membuka rute Jakarta-Pekanbaru dan Jakarta-Padang pada Mei
mendatang.

Sebelumnya, basis Citilink berada di Surabaya dengan
penerbangan dari Surabaya ke berbagai daerah di Indonesia.

Setelah spin off dari Garuda, Citilink harus memiliki lima unit
pesawat dan menguasai lima unit pesawat lainnya. Karena jumlah
pesawat tersebut belum terpenuhi, maka maskapai ini masih memakai
air operating certificate (AOC) dari Garuda.

Dari syarat lima kepemilikan pesawat tersebut, saat ini Citilink
telah mengoperasikan dua unit pesawat dari hibah Garuda.

Sementara tiga unit lainnya masih sewa. Ditargetkan tahun ini garuda akan menghibahkan tiga unit lagi sehingga Citilink tinggal menambah dua pesawat lainnya.

Menurutnya, sebenarnya hibah Garuda akan digenapkan menjadi lima unit. Namun hal itu terbentur dengan permasalahan kurangnya tenaga pilot.

Kondisi ini juga terjadi di maskapai lainnya juga menghadapi masalah yang sama, pada saat bisnis penerbangan berkembang, tidak diikuti dengan produksi pilot yang memadai.

“Kita butuh  sebanyak 40 orang pilot. Untuk mengoperasikan seluruh pesawat setidaknya membutuhkan 80 orang kru kokpit, karenanya sambil menunggu calon pilot yang sedang dalam pendidikan, Citilink
akan terus menambah wilayah pelayanannya,” katanya.

Selanjutnya diungkapka,  setelah menguasai rute-rute di bagian barat Indonesia, pertengahan
tahun maskapai ini merencanakan untuk menambah basis di timur
Indonesia. Kota Makassar disasar sebagai pusatnya.

“Dari kota Makassar  nantinya Citilink akan melayani penerbangan di
Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku,” katanya.[Dni]

110310 BRTI Tolak Asing di Bisnis Menara

JAKARTA— Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) secara tegas menolak adanya investor asing di bisnis menara telekomunikasi demi menjaga keberlangsungan pengusaha lokal.

“Kami tetap pada pendirian sebelum revisi perpres Daftar Negatif Investasi (DNI). Menolak secara tegas adanya asing di bisnis menara. Tak bisa ditawar,” tegas Anggota Komite BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Rabu (10/3).

Menurutnya, bisnis menara merupakan satu-satunya sektor yang masih bisa dikuasai oleh pemain lokal sehingga jika dibuka keran bagi investor asing dikhawatirkan akan membunuh para pemain.

“Investor asing memiliki dukungan dana yang kuat. Nanti seenaknya mencaplok pemain lokal. Setelah itu, anak bangsa dapat apa? Tulang belulang saja dari industri telekomunikasi yang bernilai triliunan rupiah ini,” sesalnya.

Dia meminta, pemerintah konsisten untuk mendukung kiprah pemain lokal dengan tetap memberlakukan investasi asing tertutup bagi bisnis menara  di revisi DNI. “Bolanya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena ada KM Menkominfo tentang pendelagasian wewenang kepada lembaga tersebut. Kita lihat nasionalisme dari kepala BKPM, pro asing atau nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan,  rencana revisi aturan tentang daftar negatif investasi (DNI) masih terganjal karena masalah pembatasan kepemilikan asing di menara telekomunikasi belum selesai. “Kementerian Komunikasi dan Informatika masih  mempertahankan pemodal domestik sebagai penguasa penuh sektor usaha menara telekomunikasi,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan,  meragukan kemampuan pengusaha lokal  menyediakan dana 8 triliun rupiah  per tahun untuk memenuhi kapasitas cakupan layanan telekomunikasi,

“Pemerintah membuka kesempatan kepada investor asing untuk masuk ke sektor menara telekomunikasi, mempertimbangkan masih besarnya kebutuhan investasi di sektor usaha tersebut,” katanya.

Pendapat Gita tersebut dikecam keras Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Peter M Simanjuntak yang menilai  tidak mungkin kebutuhan pendanaan setahun sebesar itu. “Jika saya hitung itu angka untuk ketersediaan empat tahun . Saya tidak tahu Pak Gita dapat angka itu darimana,” katanya.[dni]

110310 Smartphone Murah Dongkrak Penetrasi Pelanggan

JAKARTA—Penawaran ponsel cerdas (Smartphone) murah dinilai akan mendongkrak penetrasi pelanggan operator karena pola berkomunikasi masyarakat telah berubah.

“Masyarakat sedang keranjingan instant messaging dan situs jejaring sosial. Jika operator bisa menawarkan smartphone dengan harga dan paket layanan yang murah, maka akan dilirik pasar,” kata Praktisi Telematika Bayu Samudiyo kepada Koran Jakarta, Rabu (10/3).

Dijelaskannya, pasar Indonesia sangat unik karena suka mengikuti tren gaya hidup. “Saat ini pasar yang terbuka untuk diakuisisi adalah  segmen C dan D. Nah, segmen ini selalu ingin mengikuti gaya kalangan menengah atas yang sekarang keranjingan BlackBerry. Jika ini bisa dimanfaatkan, dengan penawaran yang tepat pelanggan akan bertambah,” katanya.

Secara terpisah, Deputy Commerce Telkom Flexi Judi Achmadi mengakui lebih mudah meningkatkan pelanggan dengan menawarkan ponsel mirip BlackBerry.
“Pasar memang ada di situ saat ini. Bulan depan kami akan bikin kejutan di pasar dengan produk baru yang mirip iPhone tetapi harganya ramah kantong,” katanya.

Dijelaskannya, selama ini Flexi sudah menawarkan produk yang tepat untuk pasar. Hal itu bisa dilihat dari  ponsel chatting dengan harga  200 ribuan rupiah laris sebanyak 110 ribu unit hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Penawaran yang kami tawarkan dalam mengakses layanan sudah tepat. Di sisi pelanggan tidak memberatkan kantong, di sisi perusahaan bisa menjaga profitabilitas,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, untuk Instant messaging Flexi menawarkan  gratis selama satu bulan pertama  dan selanjutnya dikenakan biaya dua ribu rupiah  per minggu. Sedangkan untuk mengakses jejaring social  hanya dikenakan biaya seribu rupiah per minggu.

Pada kesempatan lain,  VP Region XL Jabodetabek Dedi Sirath mengungkapkan, pereroan  sedang mengantisipasi booming platform Android dengan menggandeng  Samart I-Mobile Indonesia untuk menyediakan ponsel  i-mobile IE6010.

Harga dari ponsel ini  1.999 juta rupiah itu  dibundling dengan paket combo XL yang menawarkan akses data, suara, dan SMS yang murah.

”Ponsel sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apalagi paket Combo bisa mengantisipasi penggunaan Android yang boros bandwitdh,” katanya.[dni]

110310 Pemindahan Satelit Protostar II : Kala Kedaulatan di Angkasa Terancam

PT Media Citra Indostar (MCI) kembali menjadi pergunjingan di ranah telekomunikasi tanah air pada awal minggu ini. Hal ini tak bisa dilepaskan dari rencana perusahaan itu untuk memindahkan  satelit Protostar II dari slot orbitnya guna mengoptimalkan penggunaan Ku-band di alat telekomunikasi itu.

Satelit Protostar II atau di Indonesia dikenal dengan nama Indostar II diluncurkan pada 16 Mei 2009 dan baru beroperasi pada 17 Juni 2009 menyusul in-orbit testing. Satelit Protostar II  menyediakan pelayanan kepada MCI dan PT MNC Skyvision, operator layanan televisi satelit Direct To Home (DTH) terbesar di Indonesia dengan merek dagang Indovision.

Satelit tersebut  menempati slot orbit milik Indonesia sesuai registrasi di International telecommunication Union (ITU) yaitu  107,7 derajat  BT dengan  membawa 32 transponder. Dari 32 tranponder yang.dimiliki, 10 transponder aktif dan 3 transponder cadangan akan difungsikan sebagai penguat gelombang frekuensi S-Band untuk menyediakan jasa layanan penyiaran langsung ke rumah-rumah atau (Direct-To-Home/DTH).

Indostar-II juga menggunakan frekeunsi KU-Band yang  didesain untuk layanan  DTH dan telekomunikasi di India. Sedangkan transponder KU-Band lainnya digunakan untuk akses internet berkecepatan tinggi dan layanan telekomunikasi di Filipina , Taiwan maupun Indonesia.

Pada tahun lalu kepemilikan Protostar II berubah seiring bangkrutnya mitra MCI yakni Protostar Ltd. SES World Skies (SES) membeli satelit tersebut seharga  185 juta dollar AS, sehingga kepemilikan satelit sekarang diklaim oleh MCI adalah milik bersama dengan perusahaan Perancis itu.

“Sedang dilakukan kajian teknis untuk memindahkan satelit tersebut bersama mitra kami    SES SA  dari slot 107.7 derajat Bujur Timur ke  108,8 derajat  Bujur Timur,” ungkap  Sekretaris Perusahaan  MCI Arya Mahendra  kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Arya menjelaskan, apabila Protostar II tetap berada di slot orbit lama maka Ku-Band tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena bersinggungan  dengan S-Band dari satelit lainnya.  Namun, apabila dipindah ke slot 108,8 derajat Bujur Timur, maka tidak ada masalah lagi dengan interferensi. “Slot baru itu milik mitra kami SES,” jelasnya.

Namun, dikatakannya, langkah untuk merealisasikan pemindahan tidaklah mudah karena harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan ITU. Selain itu dampak ekonomisnya adalah parabola milik satu juta pelanggan Indovision harus di-repointing mengikuti slot baru.

“Itu biayanya tidak murah. Tetapi saya jamin, jika ini terjadi negara tidak dirugikan. Malah diuntungkan karena sekarang memiliki dua slot  mengingat  slot lama tidak akan bisa diisi oleh satelit lainnya karena  adanya  interferensi,” jelasnya.

Belum Tahu

Secara terpisah, Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus mengaku belum tahu dengan rencana dari MCI tersebut. “Kami sedang menunggu klarifikasi dari MCI baik itu soal pengajuan pemindahan slot atau bentuk kerjasama mereka dengan SES. Sejak minggu lalu diminta klarifikasi tidak ada jawaban dari perusahaan itu,” katanya.

Menurut Ikhsan, sejauh  ini dari pemantauan fisik satelit Protostar II masih berada di slot orbit milik Indonesia. “Selama satelit itu masih berada di filling Indonesia, kedaulatan kita di angkasa masih terjaga,” katanya.

Namun, Ikhsan juga terbuka seandainya MCI benar-benar berniat untuk memindahkan satelitnya. Jika hal ini terjadi, filling Indonesia di slot 107.7 derajat Bujur Timur akan mengalami masa suspensi selama dua tahun di ITU. “Selama dua tahun bisa kosong, tetapi harus segera diisi agar tidak hilang filling-nya,” katanya.

Berkaitan dengan rencana satelit Ku Band Protostar II digunakan untuk penyediaan internet di Indonesia, Ikhsan menegaskan, satelit itu akan dianggap sebagai infrastruktur asing yang bekerja di wilayah nusantara. “Satelit itu harus mengantongi landing right atau hak labuh dan sejumlah persyaratan. Tidak bisa dipindahkan langsung jualan,” tegasnya.

Tolak

Pada kesempatan lain, Praktisi Telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wishnu Wardhana mendesak  pemerintah   untuk tidak menyetujui rencana pemindahan satelit Protostar II   karena tatanan industri lokal khususnya untuk penyedia jasa internet bisa dirusak oleh pihak asing dan kedaulatan negara pada filling-nya hilang.

“Jika pemindahan terjadi maka filling milik Indonesia terancam dicabut oleh ITU dan pemain asing bisa masuk menyelenggarakan jasa internet. Padahal Indonesia sudah memiliki Satelit Telkom II, Palapa C dan D yang juga menawarkan Ku Band. Kalau begini bisa merusak tatanan industri,” katanya.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Id-Wibb) Y. Bambang Sumaryo Hadi melihat, aksi yang dilakukan SES  murni untuk meningkatkan persaingan bisnis mengingat selama ini kapasitas Ku Band dari Protostar II belum dioptimalkan karena ada interferensi dengan satelit milik India, China, dan Malaysia. “Kapasitas S Band di satelit itu hanya seperempat Ku Band. Dari sisi pendapatan tentu kecil. Nah, inilah yang ingin dioptimalkan karena pasar internet di Indonesia menjanjikan,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengatakan, jika pemindahan satelit terjadi, pemerintah harus secepatnya mengajukan filling baru untuk S Band di 108,8 derajat timur ke ITU. “Kalau untuk filling di slot lama belum tentu langsung hilang karena satelit tuanya (Indostar I) masih beroperasi,” katanya.

Sedangkan untuk hak labuh Ku Band Protostar II setelah dipindahkan, sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar Indonesia. “Sebentar lagi satelit Telkom III akan diluncurkan, pemerintah harus melindungi pemain lokal dan menjaga persaingan sehat,” katanya.

Group Head Satellite and Submarine Cable Indosat Prastowo M Wibowo mengaku khawatir SES sebagai pemain besar akan melakukan aksi banting harga sewa untuk meraih pangsa pasar.

Namun, Pras menegaskan, Indosat siap bersaing jika SES dan MCI akhirya memindahkan satelitnya karena secara daya jangkau, Ku Band milik Palapa D melayani seluruh area Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. “Untuk Indonesia kita tidak ada blank spot. Karena itu tiga dari lima transponder sudah disewa semua. Dua lagi sedang dalam penjajakan,” katanya.

VP Public Relations dan Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia juga tidak khawatir dengan aksi SES karena daya jangkau Ku Band Protostar II tidak mencakup seluruh Indonesia. “Kita masih bisa bersaing karena satelit Telkom III itu untuk seluruh Indonesia,” katanya.

Telkom hanya khawatir jika SES menerapkan pola subsidi silang dengan satelit lain yang menjadi milik perusahaan itu sehingga dumping harga terjadi. “Kalau itu terjadi, Merah Putih bisa meringis di negerinya sendiri,” sesalnya.[dni]

110310 Kontroversi Sejak Mengangkasa

Satelit Indostar II yang diklaim sebagai milik  PT  Media Citra Indostar (MCI) memang sarat kontroversi sejak diluncurkan pada pertengahan tahun lalu  dari  Baikonur, Kazakhstan.

Kontroversi pertama adalah tentang kepemilikan dari satelit. Awalnya Indostar II  diklaim sebagai kepemilikan bersama antara  Protostar Ltd dari Amerika Serikat dengan    MCI dalam bentuk kerjasama CondoSat.

Condosat adalah  praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. MCI sendiri  mengaku hanya berinvestasi sebesar sepertiga dari total investasi 300 juta dollar AS, sedangkan sisanya ditutupi oleh Protostar.

Praktik ini menimbulkan isu tak sedap yang menilai perusahaan tersebut ibarat pialang tanah yang menyewakan lahan sehingga tidak memiliki otoritas penuh atas aset. Masalah besaran investasi MCI ini juga menimbulkan tanda tanya setelah Protostar Ltd dinyatakan bangkrut. Dari dokumen di perusahaan itu   dicantumkan besaran kewajiban MCI kepada Protostar ternyata hanya sebesar lima juta dollar AS.

Kontroversi lainnya yang menghinggapi MCI adalah penguasaan frekuensi yang terlalu besar yakni 150 MHz di spektrum 2,5 GHz.    Belum lagi BHP untuk frekuensinya yang sangat murah. BHP satelit diperkirakan  cuma 1 juta rupiah per  mhz.

Penguasaan sebesar itu dianggap  mubazir karena hanya bisa dinikmati oleh pelanggan TV   berbayar dengan maksimal  500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan.

World Radiocommunication Conference 2000 (WRC) pun sebenarnya menyatakan  frekuensi 2,5 GHz dilakosaikan  untuk teristerial baik itu  pengembangan 3G atau WiMAX.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, kontroversi yang membuntuti MCI tidak bisa dilepaskan dari ketidaktransparanan perusahaan tersebut. “Sejak awal tidak ada transparansi, mulai dari nama satelit, kepemilikan. Sebenarnya ini satelit Indonesia atau asing,” ketusnya.

Ditegaskannya, jika rencana pemindahan satelit direalisasikan maka regulator akan mengevaluasi penggunaan spektrum frekuensi 2,5 GHz sebesar 150 MHz milik MCI. Apalagi, frekuensi itu sebenarnya lebih ideal untuk peruntukkan teresterial seperti teknologi Wimax atau Long Term Evolution (LTE).

“Satu hal yang pasti, kita akan klarifikasi kepemilikan dari penyedia internet yang menggunakan Protostar II. Di regulasi jelas, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia wajib dapat izin dan  harus perusahaan berbadan hukum Indonesia,” katanya.

Praktisi telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengatakan, kasus MCI   menjadi ujian bagi Menkominfo Tifatul Sembiring untuk  mengambil keputusan berdasarkan  aturan  yang telah dikeluarkan oleh lembaganya.   “Jika telah terjadi suatu kesalahan,  sebaiknya diakui dan diperbaiki. Jika tidak, maka kesalahan berikutnya akan menjadi suatu kebenaran,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan MCI  Arya Mahendra   menilai, gencarnya isu yang menggoyang MCI sebenarnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan vendor asing di Indonesia  “Hanya sekelompok orang yang  terus mempermasalahkan kepemilikan frekuensi MCI. Semua ini tak bisa dilepaskan dari penggunaan perangkat milik vendor asing untuk frekuensi yang kita kuasai. Jadi, kami tidak kaget lagi,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Barata mengakui selama ini menentang kepemilikan frekuensi yang besar untuk MCI karena merugikan negara dari sisi pendapatan dan industri untuk penetrasi broadband.

“Kita memang menentang. MCI itu cukup menguasai 80 MHz saja. Bayangkan berapa pendapatan negara jika teresterial ikut menggunakan frekuensi itu. Penetrasi broadband akan lebih kencang karena ada wimax dan LTE,” katanya.

Pada kesempatan lain, Sekjen Kemenkominfo/PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, untuk menertibkan bisnis satelit di Indonesia solusinya adalah direvisinya peraturan menteri tentang satelit. “Regulasi ini masih dibahas. Kita akan atur secara ketat tentang kepemilikan satelit dan frekuensinya. Kalau tidaka da regulasi yang mengikuti perkembangan zaman, kontroversi akan selalu ada,” katanya.[dni]