250310 BRTI Diminta Tegas

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diminta untuk menunjukkan ketegasan dalam menyikapi cara bersaing yang dilakukan para operator guna mencegah praktik persaingan tidak sehat.

“BRTI sepertinya membiarkan kompetisi berjalan secara ugal-ugalan. Lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pembina industri ini tidak menjalankan tugasnya terutama menyikapi penawaran SMS gratis lintas operator,” tegas Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (24/3).

Menurutnya, penawaran SMS gratis masih berjalan walau sudah ada kesepakatan antara regulator dengan para pemain, memperlihatkan BRTI tidak dipandang oleh pelaku usaha. “Ini karena BRTI tidak berani memberikan peringatan tegas. Selama ini hanya berkoar-koar di media massa. Mana surat peringatan yang dijanjikan bagi operator yang melanggar. Semua hanya isapan jempol,” ketusnya.

Kamilov menyesalkan, aksi BRTI yang justru menawarkan perubahan penagihan SMS dari berbasis Sender Keep All (SKA) ke interkoneksi dimana hanya menguntungkan pemain besar.

“Penawaran dari BRTI itu justru menghembuskan kabar tak sedap ke lembaga itu. Kenapa untuk permintaan dari pemain besar selalu diamini. Harusnya para anggota komite itu intropeksi diri jika benar sebagai perwakilan masyarakat, bukan wakil operator besar,” tegasnya.

Sementara itu, XL mulai menjawab tantangan dari Telkomsel yang membanting harga kartu perdananya dan memberikan 1.000 SMS gratis bagi pelanggan kartu AS.  XL menjawab melalui    program ’Buka-bukaan Blak-blakan’.

Direktur Consumer Marketing XL, Nicanor V Santiago menjelaskan, program ini disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik serta pola aktifitas menelpon dari para pelanggan yang berada di setiap wilayah di Indonesia.

Program ’Buka-bukaan Blak-blakan’ bisa didapatkan melalui paket kartu perdana dua ribu rupiah  dimana bonus suara, SMS, dan akses data dibedakan untuk setiap wilayah.  Di  Jabodetabek misalnya,   seluruh pelanggan baru yang membeli dan mengaktifkan kartu perdana XL Prabayar mendapatkan Gratis 100 menit bicara (ke sesama operator), 100 SMS ke semua operator serta 1 MB data

Sedangkan elanggan dengan nomor  wilayah sumatera: pelanggan baru yang membeli dan mengaktifkan kartu perdana XL Prabayar mendapatkan gratis 100 SMS ke semua operator setelah mengirimkan 1 SMS serta mendapatkan 1 MB data setelah pemakaian kartu senilai seribu rupiah.[dni]

250310 Lintasarta Siap Laksanakan Internet Kecamatan

JAKARTA—PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) menyatakan siap melaksanakan pengadaan layanan internet di tingkat kecamatan sebagai konsekuensi salah satu pemenang tender yang dilakukan  Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) beberapa waktu lalu.

“Bagi Lintasarta hal ini merupakan suatu kemenangan yang patut dibanggakan dan juga merupakan  kesempatan besar untuk meningkatkan brand awareness publik terhadap produk dan layanan yang dimiliki Lintasarta, yang kini juga telah memiliki berbagai macam layanan Value Added Services (VAS),” ujar Direktur Utama Lintasarta Noor SDK Devi di Jakarta, Rabu (24/3).

Dijelaskannya, perseroan  memenangkan tender USO internet Kecamatan untuk Paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur), Paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur), dan Paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua).

Lintasarta akan berjalan beriringan dengan beberapa perusahaan besar lainnya dalam mensukseskan program pemerintah berdasarkan wilayah pembagian masing-masing yaitu Telkom, Jastrindo Dinamika dan Sarana Insan Muda Selaras.

Program desa pintar ini akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan bidang Information and Communication Technology (ICT) kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian daerah. Lintasarta berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan, bermitra dengan UKM atau Koperasi, serta meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di bidang ICT.

”Selain mempersiapkan jaringan internet yang handal di daerah pedesaan, kami juga merencanakan untuk mengembangkan konten aplikasi yang berguna bagi kemajuan desa-desa tersebut.”

Sementara itu, Konsorsium Indonesia Comnet Plus (Icon+) yang didukung PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti)   resmi melayangkan surat sanggahan terkait keputusan pemenang tender.

Konsorsium itu yakin unggul dalam mengajukan penawaran harga terendah dan nilai aspek teknis tertinggi tetapi kalah dalam tender.

“Di enam paket nilai total bobot kami yang tertinggi dengan penawaran harga terendah, serta memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai pemenang,” ujar Irfan Setiaputra, Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti)-anggota Konsorsium Icon+.

Selain Icon+,  Telkom  juga kemungkinan besar akan mempertanyakan kekalahannya di paket 4 atas PT Sarana Insan dan paket 6 atas PT Jastrindo meski duduk di peringkat ke-2. [dni]

250310 Aturan PKA : Menghindari Perdagangan Aset Negara

Pada tahun lalu industri telekomunikasi di Indonesia   masih mencatat pertumbuhan yang menggembirakan baik dari sisi pendapatan atau penetrasi pelanggan.

Tercatat, tingkat penterasi kartu SIM mencapai 80 persen dari total populasi, sementara untuk pelanggan berkisar di angka 43 persen dari total penduduk. Sedangkan untuk kinerja keuangan, sejauh ini para pemain besar menunjukkan pertumbuhan pendapatan masih dikisaran dobel digit dan laba mulai menunjukkan sinyal positif setelah tahun sebelumnya tertekan akibat krisis ekonomi dan perubahan biaya interkoneksi.

”Dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan industri telekomunikasi di atas 30 persen per tahun. Beberapa tahun ke depan sektor ini sudah masuk ke periode mature alias tidak ada lagi pertumbuhan yang tinggi,” ungkap Kepala Riset Group Batavia Prosperindo Suherman Satikno di Jakarta, belum lama ini.

Praktisi telematika Bayu Samudiyo mengungkapkan, kondisi kompetisi yang makin ketat akan membuat terjadinya konsolidasi diantara sesama pemain. ”Tak bisa dielakkan akan ada konsolidasi, baik berupa aliansi strategis, merger, atau akuisisi. Diperkirakan hanya akan ada 5 atau 6 pemain yang tersisa dari 11 pemain yang ada saat ini. Saya perkirakan  ada 4 pemain GSM dan dua CDMA saja nanti,” katanya.

Untuk diketahui, fenomena konsolidasi memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Dimulai dari kerjasama roaming nasional yang dilakukan oleh Axis dengan XL atau tahun ini dimana Smart Telecom dan Mobile-8 melakukan aliansi pemasaran melalui Smart-Fren.

”Konsolidasi pasti akan terjadi di antara pemain. Kami sebagai regulator  mengantisipasi dengan menggodok aturan tentang merger dan akuisisi. Nanti akan dilakukan konsultasi publik,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi .Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (24/3).

Berdasarkan data yang diterima Koran Jakarta, peraturan tentang merger itu akan keluar dalam bentuk  Keputusan Menkominfo.  Aksi merger yang diatur dalam regulasi itu adalah  Penggabungan Konsolidasi, Akuisisi (PKA) dan pengambilalihan, termasuk pengambilalihan aset atau unit usaha, jabatan rangkap, kepemilikan saham silang, ataupun usaha patungan,

Tujuan utama dari keluarnya regulasi itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan spektrum frekuensi radio dan penomoran dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Berikutnya, mencegah terjadinya transaksi sumber daya alam terbatas secara terselubung di antara pelaku usaha dengan dalih melakukan penggabungan, konsolidasi, dan atau akusisi dari pelaku usaha, serta   mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha yang bermaksud melakukan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi.

Dalam kajian regulasi itu dinyatakan,  seluruh aset (frekuensi, nomor, dan lainnya) yang dimiliki para pelaku usaha pemohon PKA   harus dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya Ditjen Postel sebagai organ BRTI akan mengevaluasi seluruh aset tersebut. Apabila kepemilikan sumber daya terbatas itu terlalu  lebar, wajib dikurangi  atau kalau kurang perlu ditambah. atau  dimanfaatkan dengan cara lain.

Para pelaku usaha yang akan melakukan PKA diwajibkan melakukan notifikasi pra PKA apabila dalam kegiatan ini para pelaku usaha mempergunakan dan atau menyangkut masalah sumber daya alam terbatas. BRTI nanti akan bertindak sebagai pihak yang menyetujui  PKA, dan persetujuan ini mengikat pemohon PKA.

Draft dari regulasi ini sudah disebarluaskan di kalangan internal Ditjen Postel dan BRTI sejak November 2009. Diperkirakan regulasi ini akan disahkan  setelah Peraturan Pemerintah tentang Merger  diterbitkan.

Tidak Perlu

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menegaskan, PKA adalah hal yang alami dalam dunia bisnis.  ”Sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur dalam upaya-upaya bertahan hidup yang sedang dilakukan para pebisnis di bidang telematika.   Memang, hal ini akan menjadi tren terutama di Indonesia dimana jumkah operator terlalu banyak dan tidak jelas arah penerbitan lisensinya selain hanya untuk alasan keuangan,” ketusnya.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan menambahkan, di industri selular indonesia PKA adalah satu-satunya langkah tersisa untuk menghindari bangkrutnya beberapa operator kecil karena terus merugi dan kekurangan skala ekonomi. ”Pemerintah sebaiknya mengatur  pencegahan terjadi monopoli  dan memelihara adanya kompetisi sehat agar operator tidak merugikan pelanggan dan mitra bisnisnya tetapi masih terus punya kesempatan tumbuh,” katanya.

Sementara Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menginginkan,   pemerintah dapat memberikan arah dan kebijakan yang jelas agar dapat menjaga momentum pertumbuhan operator, meningkatkan efisiensi, dan   layanan bagi pelanggan.

”Aksi korporasi ini sesuatu yang lumrah. Penggabungan usaha yang dilakukan pelaku usaha  tentunya sudah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang dimiliki. Harus diingat,  sumber daya itu termasuk  menjadi faktor hitung-hitungan  bisnis dan nilai masa depan (future value) dari penggabungan usaha. Kalau aset dikembalikan dulu ke pemerintah, kejelasan future value-nya menjadi hilang,” jelasnya.

Rakhmat mengingatkan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan adanya perdagangan aset karena sudah ada payung hukum berupa Daftar Negatif Investasi (DNI) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sedangkan kekahwatiran tentang nasib frekuensi, menurutnya, bukan hal yang signifikan karena akan diterapkan penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis bandwitdh. ”Pelaku usaha  akan buat hitungan detil  ekonomis hasil penggabungan memegang sejumlah frekuensi karena tentunya BHP akan mahal,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini Bakrie Telecom dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) sedang terlibat pembicaraan serius melakukan aksi PKA. Walaupun kedua manajemen bersikeras membantah, namun di lantai bursa beredar kabar Telkom serius memperhatikan   pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut. Jika Telkom akhirnya memiliki saham di Bakrie Telecom, maka unit usaha Flexi akan menjadi raja di pasar Fixed Wireless Access (FWA) dengan dominasi pasar diatas 80 persen.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mendukung langkah dibuatnya regulasi merger oleh pemerintah.

“Sebenarnya untuk regulasi merger sebagai entitas itu sudah banyak aturan, misalnya dari  BKPM atau UU Perseroan. Dari departemen teknis memang diharapkan masalah pengelolaan sumber daya terbatas itu. Misalnya masalah hak dan kewajiban kepada negara setelah adanya merger,” tuturnya.
Menurutnya, hal yang lumrah pihak-pihak yang akan melakukan PKA untuk menyelesaikan dulu kewajibannya kepada negara agar pemilik baru nantinya tidak terbebani dosa lama.

Sarwoto pun menyakini, kompetisi yang terjadi sekarang tidaklah sehat bagi pelaku usaha karena terlalu banyak pemain”Konsolidasi adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali industri ini,” tegasnya.[dni]

250310 Tak Selamanya Indah

Aksi korporasi merger atau akuisisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di industri telekomunikasi. Banyak kasus merger atau akusisi yang terjadi. Ada yang berakhir manis atau pahit   bagi pelakunya.

Sebutlah merger yang dilakukan Komselindo, Metrosel dan Telesera pada awal 2000 yang menghasilkan Mobile-8 Telecom Tbk. Operator ini mengalami kesulitan keuangan sejak dua tahun lalu, dan berujung pada disuntiknya dana oleh Sinar Mas Grup, sehingga menghasilkan sinergi  Smart-Fren.

Smart Telecom (Smart) pun merupakan gabungan dua operator yakni Wireless Indonesia dan Primasel. Operator ini terlihat fokus dalam pemasaran dengan bermain data. Namun, Smart masih menyisakan hutang kepada negara berupa setoran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sekitar 600 miliar rupiah sebelum penggabungan terjadi.

Akusisi lainnya yang terjadi dalam waktu tiga tahun belakangan ini terjadi di Natrindo Telepon Seluler (NTS).  Sebelumnya operator ini sahamnya dikuasai Lippo Telecom, pada 2007 dijual ke   Maxis dari Malaysia sebesar 44 persen. Dan pada kuartal ketiga 2007, Saudi Telecom  masuk ke NTS dengan membeli saham Maxis group di Malaysia. Transaksi tersebut menjadikan Saudi Telecom menguasai saham NTS sebesar 51 persen.

Lantas, setelah pemegang saham baru masuk bergairahkah NTS?. Jika dilihat dari gebrakan pemasaran dan ekspansi jaringan, pemegang merek dagang Axis ini terlihat garang. Diperkirakan, sejak beroperasi dua tahun lalu tujuh juta pelanggan telah diraih.

Sayangnya, untuk kestabilan manajemen belum terjadi di perusahaan itu. Kabar beredar, pekerja lokal tidak diberikan porsi yang sentral oleh Saudi Telecom, sehingga turn over karyawan lumayan tinggi di operator itu walau untuk ukuran kesejahteraan, Axis dianggap lumayan tinggi di industri.

Bahkan, mundurnya Chief Marketing Officer (CMO) Johan Buse atau rumor mundurnya Chief Technical Officer Muslim Khan, tidak membuat jabatan penting dialihkan ke orang lokal. Saudi Telecom kabarnya akan menunjuk seorang ekspatriat menduduki jabatan Chief Operating Officer (COO).

Senada dengan yang terjadi di NTS, Indosat sejak dikuasai sahamnya oleh Qatar Telecom (Qtel) sebesar 65 persen, karyawan lokalnya  juga menghadapi masa suram. Jajaran direksi Indosat dimana sebelumnya dikuasai oleh anak negeri, digusur dan hanya menyisakan dua orang di jabatan puncak.

Para punggawa lokal Indosat pun banyak yang berpindah ke operator lain dengan alasan mencari kesejahteraan atau kenyamanan bekerja. Walaupun manajemen Indosat pada tahun lalu membantah adanya isu demo karyawan, tetapi secara kasat mata tidak bisa menutupi bergeletakannya poster-poster di sekeliling gedung  sebagai  tumpahan kekecewaan karyawan.

Kinerja Indosat pun pada tahun lalu bisa dikatakan paling suram dibanding dua pemain besar lainnya, Telkomsel dan XL.   Pendapatan usaha Indosat pada tahun lalu  sebesar 18,393 triliun rupiah atau turun 1,4 persen ketimbang periode sama tahun lalu sebesar 18,659,1 triliun rupiah.

Sedangkan XL mengalami peningkatan pendapatan usaha  sebesar 14 persen menjadi  13,9 triliun rupiah  sepanjang tahun 2009. Telkomsel juga  berhasil meraup pendapatan sebesar 40 triliun rupiah pada 2009 atau naik sekitar 10 persen dibanding perolehan tahun sebelumnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan, aksi akuisisi atau merger harus diwaspadai karena tidak selamanya menguntungkan. “Pihak yang diuntungkan itu pemilik lama karena sahamnya dibeli. Sedangkan untuk karyawan atau negara, harus melihat dulu komitmen dari pemilik baru,” katanya.

Praktisi telematika Bayu Samudiyo mengatakan, para investor asing di satu perusahaan harus memahami kearifan lokal kala ingin mengembangkan usahanya. “Tidak selamanya ekspatriat itu tahu segalanya. Kesalahan dari ekspatriat itu biasanya menerapkan standar yang dimilikinya untuk pasar lokal. Padahal, orang lokallah yang paling tahu kebutuhan domestik,” katanya.[dni]

240310 PSO Pos Sebaiknya Berbasis Komoditi

JAKARTA—Pelaksanaan dari  Public Services Obligation (PSO) untuk pos sebaiknya tidak berdasarkan wilayah layanan tetapi berbasis komoditi agar tepat sasaran dan transparan.

“Jika PSO Pos masih berbasis wilayah itu kurang tepat sasaran. Masalahnya jika berbasis komoditi akan menyulitkan pencatatan pembukuan di pihak pelaksan,” ungkap juru bicara Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM (Pustral UGM) Danang Parikesit di Jakarta, Selasa (23/3).

Menurutnya, pelaksanaan berbasis komoditi akan membuat dana PSO Pos lebih transparan tujuan kegunaan dan sasaran yang dicapai. “Tapi itu membutuhkan pemisahan akutansi antara yang subsidi dan non subsidi supaya bisa diaudit,” katanya.

Pelayanan PSO pos  pada dasarnya dilatar-belakangi oleh amanat Kongres Universal Pos Union (UPU) tahun 1999 dan juga 2004 yang antara lain menyebutkan, bahwa layanan jasa pos bersifat universal dan tiap negara wajib menyelenggarakan sebagai perwujudan dari hak berkomunikasi.

Amanat kedua kongres tersebut juga ditujukan untuk menjamin masyarakat dapat mengirim dan atau menerima berita sampai berat 2000 gram dan barang sampai 20 kg dari satu titik ke titik lainnya di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos antara lain menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan layanan pos universal, yaitu pemerintah wajib menjamin terselenggaranya layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia dan  wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri.

Sedangkan PSO pos  terdiri dari surat, kartu pos, barang cetakan, dan bungkusan kecil (surat berisi barang) sampai dengan 2 kilogram, sekilogram sampai dengan 7 kilogram,  barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus yang ditujukan untuk penerima dengan alamat yang sama dengan berat sampai dengan 30 kilogram ( M-bag ), dan  paket pos dengan berat sampai dengan 20 kilogram.

Selama ini pengaturan kewajiban PSO pos telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 68 Tahun 2004.  Kemenkominfo berencana untuk merevisi regulasi ini  karena telah terjadi multi tafsir dari pemeriksa (sewaktu PT Pos Indonesia diaudit) mengenai perhitungan besaran subsidi PSO.

Pihak pemeriksa berpendapat, bahwa besaran PSO dihitung dari prosentase besaran pendapatan penugasan dibandingkan dengan total pendapatan kemudian dikalikan biaya. Di samping itu, batasan biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam pemberian subsidi tidak tegas.

Kepala Humas dan Informasi Kemenkominfo mengungkapkan,  dalam revisi KM No 68/2004 akan dinyatakan pendekatan tersedianya aksesibilitas layanan PSO pos  di wilayah yang tidak layak usaha sehingga masyarakat mendapat pelayanan jasa pos di seluruh Indonesia.

Sedangkan  dasar perhitungan dana subsidi  adalah selisih kurang dari pendapatan dan biaya kantor cabang pos yang dihitung berdasarkan metoda transfer pricing .

“Dengan menggunakan transfer pricing, produktivitas Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU)  dapat terukur dengan baik dan hanya dibebani biaya yang relevan dan proporsional,” katanya.

Diungkapkannya, selama masa transisi dua tahun kedepan PSO pos akan tetap dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Setelah itu PSO pos akan ditender . Dana PSO yang digelontorkan untuk  layanan pos universal tahun 2009  sebesar 120 miliar rupiah dan  2010 ini sekitar 150 miliar rupiah.[dni]

240310 Izin Rute Berjadwal Susi Air Terkendala Rekomendasi

JAKARTA—Izin rute berjadwal yang diajukan oleh PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) ke Ditjen Hubungan Udara Kementrian Perhubungan terkendala belum terkumpulnya surat rekomendasi dari pejabat-pejabat daerah dari wilayah tang dilayani maskapai tersebut.

“Kami memang sudah mengajukan izin rute berjadwal ke Kemenhub sejak tahun lalu. Sampai sekarang masih nyangkut soal surat rekomendasi dari pejabat-pejabat daerah. Surat itu dianggap oleh Kemenhub sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi,” ungkap  Direktur Utama Susi Air, Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (23/3).

Menurutnya, alasan ini sedikit membingungkan karena selama ini sebagai maskapai carter Susi Air memiliki kerjasama dengan wilayah yang dilayaninya. “Setiap hari pejabat-pejabat daerah itu kita angkut. Kerjasama kita kan blocking seat,” katanya.

Berkaitan dengan rencana ekspansi perusahaan ke depan, Susi mengungkapkan, akan merambah jasa penyewaan helicopter. “Kami sudah membeli dua unit helicopter senilai 150 miliar rupiah. Jasa penyewaan helicopter ini lumayan menarik karena di Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi,” katanya.

Dijelaskannya, helicopter akan disewakan oleh perseroan dengan menerapkan biaya per shuttle 10 sampai 15 juta rupiah per shuttle. “Target kami ada okupansi 40 hingga 50 jam per bulan. Kita perkirakan titik impas akan tercapai dalam waktu 10-15 tahun ke depan,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Tri S Sunoko mengakui Susi Air mengajukan izin rute berjadwal. “Karena status dari Susi Air adalah maskapi tidak berjadwal, sehingga hanya dapat menerbangi rute-rute tertentu yang belum dilayani oleh maskapai berjadwal,” jelasnya.

Diungkapkannya, dari rute yang diajukan ada yang telah disetujui, tetapi sebagian besar belum direstui karena Susi Air masih perlu melengkapi dokumen dan persyaratan antara lain fasilitas bandara atau slot time dari bandara.

Susi air adalah maskapai yag memulai bisnisnya sebagai  penerbangan carter di sekitar Medan dan Aceh sejak 2004. Saat ini, maskapai tersebut telah memiliki wilayah pelayanan  ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.

Beberapa rute yang dilayani adalah    Jakarta-Bandung, Jakarta-Pangandaran, Jakarta-Cilacap, dan Bandung-Pangandaran.  Sebelumnya, maskapai ini telah mengajukan ke regulator untuk mendapatkan sertifikat angkutan berjadwal dari sebelulmnya melayani pasar carter.

Pada tahun ini Susi Air diperkirakan  membutuhkan dana segar sebesar 200 miliar rupiah guna menambah armadanya untuk melayani rute-rute yang dimiliki..

Saat ini Susi Air  armada  berjumlah 22 unit yang terdiri dari jenis Cessna Grand Caravan, New Piagio Avanti, dan Porter. Beberapa waktu lalu Susi Air mengungkapkan  perusahaan akan menambah lebih kurang 18 unit pesawat berbadan kecil.[dni]